Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025

    Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025

    Surabaya (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik tahun 2025 secara nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seiring upayanya dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD).

    “Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, share holder, hingga stakeholder karena atas kepercayaannya Bank Jatim dapat meraih penghargaan,” kata Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo di Surabaya, Rabu.

    Winardi menuturkan saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat sehingga Bank Jatim dituntut mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, hingga pemerintah kabupaten.

    Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, kata dia, Bank Jatim menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

    Oleh sebab itu, Bank Jatim berkomitmen terus melakukan berbagai langkah nyata untuk percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah demi mendukung tata kelola dan pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah.

    Tak hanya itu, upaya itu juga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, serta mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

    Menurut Winardi, prestasi sebagai BPD terbaik merupakan tonggak penting dalam perjalanan transformasi digitalisasi Bank Jatim dan esensi atas dedikasi serta kerja keras dalam mendukung digitalisasi di daerah khususnya Jawa Timur.

    Ia memastikan Bank Jatim akan terus konsisten untuk berinovasi menjadi mitra yang handal dalam mendukung digitalisasi daerah salah satunya dengan menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kebijakan P2DD mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

    Hingga Semester-I 2025 terdapat 501Pemerintah Daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem yang memadai baik regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan Bank Pembangunan Daerah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.460 penipuan keuangan terjadi di Sultra, kerugian capai 21 miliar

    1.460 penipuan keuangan terjadi di Sultra, kerugian capai 21 miliar

    ANTARA – Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menangani sebanyak 1.460 kasus penipuan transaksi keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sepanjang Januari hingga awal Desember 2025. Dari jumlah kasus tersebut, kerugian masyarakat yang ditimbulkan mencapai Rp21,86 miliar. (Saharudin/Dudy Yanuwardhana/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom memaparkan cara tingkatkan rasio pajak RI hingga 15 persen PDB

    Ekonom memaparkan cara tingkatkan rasio pajak RI hingga 15 persen PDB

    Peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menyampaikan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak hingga 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu ditempuh melalui strategi komprehensif.

    Dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

    Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 8–10 persen, jauh di bawah rata-rata belanja pemerintah yang mencapai sekitar 15 persen terhadap PDB.

    Menurut Dian, yang juga Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, percepatan rasio pajak menuju 15 persen terhadap PDB juga diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

    “Pertumbuhan dari pembayaran bunga itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan pajak. Jadi ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan. Gap antara revenue, tax revenue dan belanja pemerintah itu masih cukup lebar,” ujarnya.

    Dia memaparkan sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

    Pertama, memperluas basis pajak dengan memperbaiki data dan cakupan wajib pajak, termasuk sektor informal dan digital.

    Kedua, meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

    Selain itu, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan perlu terus ditingkatkan.

    Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan kebijakan tax expenditure agar lebih tepat sasaran, serta memperluas instrumen fiskal baru seperti green tax, carbon tax, dan cukai plastik.

    “Kalau ini bisa dipersempit—gap antara spending dan revenue— akan mendukung kesinambungan fiskal ke depan,” ujarnya pula.

    Ia menambahkan strategi peningkatan rasio pajak harus berjalan seiring dengan akselerasi belanja pemerintah.

    “Yang paling penting adalah realisasi belanja supaya lebih akseleratif dan lebih ekspansif. Dan kami melihat ada potensi perbaikan dari sisi realisasi belanja, sehingga ke depannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2026,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tekankan pembangunan harus perhatikan aspek lingkungan

    Wamendagri tekankan pembangunan harus perhatikan aspek lingkungan

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam proyek pembangunan, guna memitigasi terjadinya bencana alam. Hal itu disampaikannya usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) se-Indonesia,  di Banjarmasin,  Rabu (3/12).
    (Latif Thohir/Dudy Yanuwardhana/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Suplai pangan tiga kali lipat bagi wilayah terdampak bencana

    Mentan: Suplai pangan tiga kali lipat bagi wilayah terdampak bencana

    Kami pemerintah tidak akan biarkan satu pun masyarakat kekurangan beras karena stok nasional ini tertinggi sepanjang sejarah.

    Tapanuli Tengah, Sumatera Utar (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

    “Kebutuhan Sumatera Utara, Aceh, dan Padang (Sumatera Barat), kami suplai tiga kali lipat dari kebutuhan, kami pemerintah tidak akan biarkan satu pun masyarakat kekurangan beras karena stok nasional ini tertinggi sepanjang sejarah,” kata Mentan, di sela meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Rabu.

    Mentan menekankan seluruh langkah itu merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jaminan tanpa syarat agar tidak ada masyarakat kekurangan pangan di wilayah terdampak bencana tersebut.

    Mentan menjelaskan pihaknya telah menandatangani persetujuan penyaluran 5.000 ton beras yang diajukan Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan penandatanganan tersebut dilakukan langsung di gudang Bulog bersama Pemerintah Provinsi Sumut sebagai bentuk percepatan layanan darurat.

    Ia menegaskan dari pengajuan 5.000 ton tersebut, Bulog memperkuat cadangan hingga 15.000 ton untuk memastikan bantuan tetap tersedia dan siap disalurkan apabila sewaktu-waktu diperlukan tambahan secara mendadak.

    “Sekarang ini kami setujui 5.000 ton sesuai permintaan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kami siapkan. Tinggal beliau yang mengatur distribusi saja. Tetapi cadangan kami siapkan lagi. Kekuatannya kami siapkan tiga kali lipat. Jadi insya Allah nggak ada masalah,” ujarnya pula.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kanan), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kiri), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (tengah), meninjau gudang beras milik Perum Bulog, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

    Selain beras, kata Amran lagi, pemerintah juga mengirim minyak goreng menggunakan pesawat Hercules dan akan dibagikan kepada masyarakat secara tertib sebagai bagian dari operasi pangan tanggap darurat yang terkoordinasi dengan baik.

    Mentan memastikan pemerintah pusat bekerja selama 24 jam untuk memenuhi permintaan daerah, termasuk percepatan distribusi dengan dukungan penuh TNI-Polri dan berbagai unsur penanganan bencana lainnya.

    Mentan menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional saat ini mencapai 3,8 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan mampu menopang kebutuhan seluruh wilayah terdampak.

    “Selama kita bernegara stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Perlu kami sampaikan Aceh itu surplus (beras) 871 ribu ton. Sumatera Utara surplus 1 juta ton. Padang (Sumbar) surplus 500 ribu ton. Jadi ada surplus (beras),” kata Mentan.

    Pemerintah berkomitmen menjaga kolaborasi lintas lembaga agar penyaluran pangan berlangsung optimal, memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan tanpa kekurangan melalui distribusi terarah dan suplai beras yang dijaga penuh pemerintah.

    Amran juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang bekerja cepat menangani situasi darurat serta memastikan distribusi bantuan berjalan tertib tanpa hambatan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga: Layanan SPBU di Medan terurai

    Pertamina Patra Niaga: Layanan SPBU di Medan terurai

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan upaya optimalisasi pendistribusian dan pengaturan operasional SPBU selama 24 jam sejak Minggu (30/11/2025) telah mengurai antrean dan layanan mulai normal di Medan, Sumut, dan sekitarnya.

    Group Head Operation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Basuki Santoso, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya terus memastikan pendistribusian BBM di wilayah Medan dan sekitarnya berjalan lancar.

    Basuki pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak saat melakukan kunjungan ke Kantor Pertamina Patra Niaga Medan.

    “Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan, karena stok mencukupi dan penyaluran berlangsung stabil. Kami mengimbau masyarakat tetap bertransaksi seperti biasa,” ujar Basuki.

    Untuk mempercepat penataan situasi di lapangan, Pertamina dibantu Polrestabes Medan menempatkan personel di 91 SPBU guna membantu pengaturan layanan dan alur kendaraan.

    “Antrean yang sempat panjang kini dapat diurai secara signifikan. Kami menata pola pengisian, pola antrean, dan melakukan edukasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih tertib,” jelas Calvijn.

    Menurut dia, Pertamina aktif memberikan informasi apabila SPBU akan dilakukan pengisian BBM, sehingga dapat membantu mengarahkan konsumen untuk membeli BBM di SPBU lainnya yang lebih lengang.

    Untuk mendorong situasi agar lebih kondusif, pihaknya juga akan menindak oknum yang membeli BBM dalam jerigen untuk dijual kembali dengan harga tinggi.

    “Kami meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan di lapangan. Stok BBM di Kota Medan cukup. Beberapa SPBU kini sudah beroperasi 24 jam, sehingga warga tidak harus datang di jam-jam tertentu,” tambah Calvijn.

    Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan kepolisian yang membuat situasi semakin terkendali setiap harinya.

    “Saat ini, 50 persen SPBU di Kota Medan telah dibuka 24 jam. Dengan opsi waktu yang lebih luas, antrean yang tadinya padat kini mulai terurai. Tujuan kami jelas, memastikan distribusi BBM berlangsung lebih lancar, tertib, dan menjangkau seluruh masyarakat,” tegasnya.

    Ia menambahkan terurainya antrean di lapangan menunjukkan perkembangan positif.

    Dari hasil pemantauan, antrean berkurang hingga 80 persen dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

    Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan pola penyaluran, serta memperluas jam operasional SPBU demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat Medan.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: 40 ribu ha sawah terdampak banjir di Sumatera segera diatasi

    Mentan: 40 ribu ha sawah terdampak banjir di Sumatera segera diatasi

    seluruh sawah terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu ha, akan langsung ditangani tanpa membebani petani

    Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan penanganan 40 ribu sawah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, melalui bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, serta dukungan lapangan untuk memulihkan produksi pangan nasional.

    “Pemerintah pusat memastikan seluruh sawah yang terdampak banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, sekitar 40 ribu hektare, akan langsung ditangani tanpa membebani petani,” kata Mentan ditemui di sela meninjau kawasan sawah terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

    Amran menegaskan skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

    Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Amran menyampaikan pemerintah pusat mengambil alih penuh proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada petani dan seluruh tahapan akan dipastikan berjalan cepat.

    “Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti jadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” tegasnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kanan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kedua kiri), Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (kiri), memberi keterangan kepada awak media seusai berdialog dengan warga yang sawahnya tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

    Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan administrasi batas bidang agar rekonstruksi dapat dimulai.

    “Kami beri waktu 1–2 minggu, selesaikan administrasi patok bidang-bidangnya mana, pemiliknya karena ini sawahnya rata. Kita akan perbaiki kembali. Itu tanggung jawab pusat. Kami yang ambil alih,” ucapnya.

    Penanganan setiap lokasi dilakukan berbeda, sesuai tingkat kerusakan. Untuk sawah yang rata tersapu banjir, pemerintah melakukan pencetakan ulang; untuk sawah yang masih bisa diselamatkan, bantuan benih gratis dan alat pertanian disiapkan.

    Pendekatan itu memastikan semua lahan kembali berfungsi secepat mungkin tanpa mengulang kerusakan yang sama.

    “Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini, tapi seluruh yang terdampak. Ada yang hanya ditanami, kami kirim benih dan traktor; ada yang seperti ini rusak, kita perbaiki kembali. Semua kita tangani sesuai kondisinya,” jelasnya.

    Untuk mempercepat pekerjaan lapangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memanfaatkan kontraktor lokal dengan pendanaan berasal sepenuhnya dari pemerintah pusat.

    Hamparan sawah yang tergenang lumpur akibat bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menargetkan pemulihan selesai dalam 1–2 bulan, menyesuaikan ketersediaan alat berat dan kesiapan administrasi di daerah.

    Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga memastikan stok beras di wilayah terdampak berada pada kondisi sangat aman. Pemerintah telah menambah cadangan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan.

    “Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” ungkapnya.

    Dengan kombinasi pemulihan sawah dan jaminan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian menegaskan kesungguhan pemerintah menangani dampak bencana sekaligus memastikan aktivitas produksi pertanian dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI terbitkan PADG Derivatif PUVA pasca-alih tugas dari Bappebti

    BI terbitkan PADG Derivatif PUVA pasca-alih tugas dari Bappebti

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (derivatif PUVA) sebagai tindak lanjut peralihan tugas dari Bappebti.

    PADG Derivatif PUVA berlaku efektif mulai 1 Desember 2025. Menurut BI, proses penyusunan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga orkestrasi pengaturan.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada bank sentral bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi BI untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman PUVA.

    PADG Derivatif PUVA bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan Infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

    “Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen,” kata Destry.

    BI telah melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

    Peralihan tugas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan mandat UU PPSK serta PP Nomor 49 Tahun 2024, yang menjadi dasar penerbitan PADG Derivatif PUVA oleh BI.

    PADG secara komprehensif mengatur aspek product, pricing, participant, dan infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

    Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, pelindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar derivatif PUVA.

    Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman.

    Keberlanjutan sinergi antara BI, Bappebti, dan OJK serta kolaborasi erat dari pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur pasar sebagai penggerak utama transaksi derivatif PUVA dinilai menjadi kunci dalam memastikan pasar derivatif PUVA semakin berkembang dan bertata kelola yang baik.

    Menurut BI, sinergi seluruh pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekosistem pasar derivatif Indonesia ke depan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyambut baik inisiatif BI dalam mendorong penciptaan pasar uang yang dalam dan likuid.

    Ia menegaskan bahwa PADG Derivatif PUVA merupakan bagian penting dari reformasi sektor keuangan sesuai amanat UU PPSK, serta menjadi pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek.

    “OJK mendukung perlunya koordinasi erat antarotoritas untuk menjaga konsistensi standar perlindungan investor dan mencegah arbitrase regulasi,” kata Inarno.

    Sejalan dengan itu, Kepala Bappebti Tirta Karma Sanjaya juga menyampaikan dukungan atas peralihan kewenangan Derivatif PUVA kepada BI.

    Tirta pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi turunan, sinkronisasi perizinan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pelaku pasar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI tetap catat surplus perdagangan dengan AS meski ada tarif Trump

    RI tetap catat surplus perdagangan dengan AS meski ada tarif Trump

    Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan ‘front loading’

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan Indonesia masih mampu mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sepanjang Januari—Oktober 2025, meski terdapat tekanan dari penerapan tarif impor oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Dian Ayu, surplus perdagangan tersebut terjadi karena banyak eksportir melakukan front loading atau percepatan pengiriman barang sebelum tarif impor AS resmi diberlakukan awal Agustus 2025. Kondisi ini membuat Neraca Perdagangan Indonesia dengan AS tetap terjaga.

    “Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan front loading,” ujar Dian Ayu dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim ekonom Bank Mandiri menunjukkan bahwa AS dan India menjadi dua negara dengan surplus terbesar bagi Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025.

    Surplus perdagangan dengan AS meningkat signifikan dari 11,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 14,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau tumbuh 28,4 persen.

    Sementara itu, surplus perdagangan dengan India menurun dari 12,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 11,3 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau turun 10,3 persen.

    Kendati demikian, India tetap tercatat sebagai mitra dagang dengan surplus terbesar kedua bagi Indonesia.

    Sementara itu, Indonesia mencatat defisit perdagangan yang semakin dalam dengan China, dari -9,3 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 16,3 miliar dolar AS pada periode tersebut tahun 2025.

    Berdasarkan komoditas, surplus perdagangan Indonesia masih ditopang oleh komoditas utama seperti minyak nabati terutama crude palm oil (CPO), dengan nilai surplus mencapai 28,1 miliar dolar AS.

    Selanjutnya, komoditas batu bara dan gas menyumbang surplus sebesar 22,6 miliar dolar AS. Adapun besi dan baja turut memberikan dukungan dengan surplus sebesar 15,8 miliar dolar AS.

    Dian Ayu menekankan bahwa perkembangan ekspor perlu terus didukung melalui pembukaan perjanjian perdagangan baru, baik bilateral maupun regional.

    “Sehingga bisa menjadi bantalan apabila memang ada nanti potensi tekanan akibat penerapan tarif AS,” kata dia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Wagub Bali terpilih pimpin PHRI 2025-2030

    Mantan Wagub Bali terpilih pimpin PHRI 2025-2030

    Denpasar (ANTARA) –

    Mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terpilih kembali memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali periode 2025-2030.

    “Ke depan ini perubahan tren pariwisata dan edukasi anggota terutama usaha wisata yang kecil menjadi salah satu tugas kerja,” kata Tjokorda di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ia terpilih secara aklamasi karena hanya ada satu calon alias tanpa lawan yang dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PHRI Bali ke-15.

    Digitalisasi pariwisata juga menjadi tugas kerja dalam lima tahun mendatang karena sudah menjadi kebutuhan industri dan wisatawan saat ini.

    Pekerjaan rumah penting lainnya, lanjut dia, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menertibkan akomodasi ilegal, termasuk usaha perhotelan dan restoran yang belum bergabung dalam asosiasi.

    Agar dapat terdaftar dalam asosiasi maka usaha tersebut harus mengantongi perizinan di antaranya nomor induk berusaha hingga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI).

    Pasalnya apabila akomodasi tersebut tidak berizin, maka berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota.

    Saat ini, sebanyak 378 akomodasi perhotelan dan restoran yang bernaung di bawah asosiasi itu.

    Sedangkan, lanjut dia, jumlah akomodasi yang dipasarkan secara daring diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

    Tokoh Puri Ubud itu sudah menjadi Ketua PHRI Bali sejak 2005 dan selama empat periode berturut-turut maju tanpa penantang.

    Selama kepemimpinannya, ia telah melalui sejumlah peristiwa penting dan berkontribusi memajukan industri pariwisata di Bali di antaranya Bom Bali II, flu burung, krisis keuangan global, hingga terparah pandemi COVID-19.

    Sementara itu, terkait kunjungan wisatawan asing, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan wisman selama periode Januari-Oktober 2025 mencapai 5,89 juta atau naik hampir 11 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Selama 2025, kunjungan wisman diperkirakan melampaui capaian 2024 yang mencapai titik tertinggi sebanyak 6,3 juta wisman.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.