Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • LPS: Kinerja perbankan terjaga positif dengan membaiknya risiko kredit

    LPS: Kinerja perbankan terjaga positif dengan membaiknya risiko kredit

    Pada periode Desember 2024, rasio NPL berada pada level yang rendah sebesar 2,08 persen dan rasio LAR berada di level 9,28 persen dari total penyaluran kredit,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa kinerja perbankan terjaga positif didukung risiko kredit yang membaik, ketahanan permodalan relatif stabil, dan likuiditas yang masih relatif memadai.

    “Kinerja keuangan stabil, didukung fungsi intermediasi perbankan yang terjaga,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Per Desember 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39 persen secara year on year (yoy), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,48 persen secara yoy.

    Purbaya mengatakan, sektor korporasi masih memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar, baik dari sisi kredit maupun DPK, masing-masing sebesar 11,85 persen dan 15,17 persen secara yoy.

    Ketahanan permodalan juga tetap solid dan kuat sebagai buffer peningkatan risiko di sisi pasar dan kredit. Rasio permodalan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) industri terjaga di level 26,68 persen pada periode Desember 2024.

    Sementara itu, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) berada pada level 112,87 persen serta Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,59 persen.

    “Jadi kondisi likuiditas dari indikator itu masih amat aman,” ujar Purbaya.

    Ia mencatat, meningkatnya kinerja intermediasi juga diikuti dengan perbaikan aspek pengelolaan kualitas kredit yang tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

    “Pada periode Desember 2024, rasio NPL berada pada level yang rendah sebesar 2,08 persen dan rasio LAR berada di level 9,28 persen dari total penyaluran kredit,” katanya.

    Purbaya juga menyampaikan mengenai pergerakan suku bunga simpanan. Menurut catatan LPS, suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah tercatat turun lima basis point (bps) ke level 3,53 persen dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

    “Tren penurunan diperkirakan akan terus berlanjut menyusul pemangkasan suku bunga kebijakan BI-Rate,” kata dia.

    Sementara itu, imbuh Purbaya, kondisi likuiditas perbankan yang masih relatif memadai serta kebutuhan untuk penyaluran kredit yang tetap tinggi berpotensi mempengaruhi pergerakan suku bunga simpanan.

    Pada periode yang sama, suku bunga pasar simpanan valuta asing (valas) terpantau turun delapan bps ke level 2,06 persen dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

    Purbaya mengatakan, ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan The Fed yang cenderung dovish, permintaan kredit valas, dan kebutuhan transaksi yang meningkat akan mempengaruhi tren suku bunga simpanan valas ke depan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerimaan kepabean dan cukai 2024 di NTB capai Rp3,74 triliun

    Penerimaan kepabean dan cukai 2024 di NTB capai Rp3,74 triliun

    Kamis, 23 Januari 2025 13:39 WIB

    Petugas memeriksa barang sitaan berupa rokok dan rokok elektronik ilegal yang akan dimusnahkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB dan NTT, Badung, Bali, Rabu (16/10/2024). Jajaran Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, Bea Cukai Denpasar serta Bea Cukai Ngurah Rai memusnahkan berbagai barang hasil penindakan diantaranya 20.320 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 2.191.488 batang rokok serta produk farmasi dan kosmetik senilai total Rp4,3 miliar. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Trenggono: Investigasi pagar laut Tangerang terus dilanjutkan

    Menteri Trenggono: Investigasi pagar laut Tangerang terus dilanjutkan

    pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten terus dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut tersebut.

    “Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono

    Dia menyampaikan bahwa berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

    Dia menyampaikan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh KKP telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Unclos 1982, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 55 dan Pasal 76.

    Dimana, dalam perundangan tersebut memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur zona maritimnya termasuk di dalamnya laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

    Selanjutnya, kata Trenggono, Indonesia sebagai negara pantai mengatur hak pemanfaatan perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan di Indonesia dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

    Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang ditetapkan tanggal 9 Juni 2011, menyatakan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga paradigma hukum pemanfaatan ruang laut berubah dari rezim hak menjadi rezim perizinan.

    “Pemanfaatan ruang laut ini selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Trenggono menuturkan bahwa berdasarkan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Cipta Kerja, pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

    Sehingga, kata Trenggono, pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL adalah tindakan pelanggaran hukum yang sanksinya mengedepankan sanksi administratif.

    Dengan mempertimbangkan dasar hukum tersebut, KKP telah melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten pada tanggal 9 Januari 2025, dan pagar laut di Bekasi, Jawa Barat pada 15 Januari 2025 karena tidak memiliki KKPRL.

    Dia menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan mengingat kegiatan pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut, mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional.

    “Selanjutnya pada hari Rabu 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran panggar laut di Tangerang, Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan dan akan dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30 km,” tuturnya.

    Selain investigasi, Trenggono juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” kata Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS ungkap alasan TBP tetap ditahan meskipun BI-Rate sudah dipangkas

    LPS ungkap alasan TBP tetap ditahan meskipun BI-Rate sudah dipangkas

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap alasan masih dipertahankannya tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia pada Januari ini dipangkas menjadi 5,75 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa LPS memiliki metodologi untuk menentukan TBP salah satunya mempertimbangkan suku bunga pasar.

    “Walaupun BI-Rate turun, reaksi di pasar masih lambat sepertinya, jadi belum turun. Jadi kalau hitung-hitungan rumus kita, kita belum bisa turunkan bunga. Itu yang pertama,” kata Purbaya.

    Alasan selanjutnya, lanjut dia, LPS juga melihat kondisi pada sistem finansial secara umum. Saat ini ada tekanan ke nilai tukar rupiah. Pihaknya agak khawatir, apabila TBP juga diturunkan maka akan memberi sinyal yang negatif ketika semua pihak sedang mencoba menjaga sentimen ke nilai tukar rupiah.

    “Alasan yang ketiga, kita anggap kita tidak mengganggu kebijakan moneter karena suku bunga kita sudah di bawah suku bunga bank sentral. Jadi harusnya tidak ada masalah,” kata Purbaya.

    LPS pada Kamis memutuskan untuk tetap mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum di level 4,25 persen. Adapun TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum juga tetap berada di posisi 2,25 persen serta TBP simpanan rupiah di BPR tetap di level 6,75 persen. TBP tersebut berlaku pada 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

    Ia menyampaikan bahwa LPS tidak hanya mencermati dinamika pasar keuangan melainkan juga dinamika kinerja perekonomian dan perbankan.

    Selain itu, keputusan penetapan TBP pada periode ini juga telah mempertimbangkan respon penurunan suku bunga simpanan yang masih terbatas serta kondisi likuiditas dan upaya memberikan ruang pengelolaan suku bunga.

    Tingkat cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan juga menjadi pertimbangan LPS.

    Ia mengatakan, TBP ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan atas suku bunga pasar, kinerja perbankan, dan kondisi perekonomian yang signifikan.

    Sebagai bagian untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai tingkat bunga penjaminan, LPS kembali menyampaikan bahwa TBP merupakan batas atas atau maksimal dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengimbau agar bank secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini,” katanya.

    Hal tersebut, imbuh Purbaya, dapat dilakukan antara lain melalui penempatan informasi tingkat bunga penjaminan di kantor bank, area yang mudah diketahui oleh nasabah atau melalui media informasi serta seluruh channel komunikasi bank

    Menurut dia, dalam hal meningkatkan perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan secara luas, LPS meminta agar bank selalu memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana.

    “Selanjutnya, dalam jaringan operasional bank, bank juga diminta tetap mematuhi ketentuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI),” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menpar luncurkan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Parangtritis

    Menpar luncurkan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Parangtritis

    Bantul (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meluncurkan Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memajukan sektor pariwisata Indonesia.

    “Sebagai suatu gerakan kolektif, GWB merupakan upaya kita bersama dalam meningkatkan daya saing destinasi Indonesia agar lebih nyaman dan sehat bagi wisatawan,” kata Menteri Pariwisata disela peluncuran GWB di Bantul, Kamis.

    Menurut dia, komitmen Pemda DIY dan kabupaten dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata harus diapresiasi. Kebijakan dan program konkret pembangunan pariwisata di Yogyakarta sudah selayaknya dapat dijadikan acuan bagi daerah daerah lainnya di Indonesia.

    “Tahun ini merupakan momentum penting untuk membangun pondasi pariwisata berkualitas. Pendekatan ini mengedepankan prinsip berkelanjutan dan nilai tambah sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata,” katanya.

    Menpar mengatakan, dan sebagai upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan pariwisata berkualitas, kolaborasi lintas unsur pentahelix pariwisata menjadi sangat penting.

    “Kita perlu secara aktif memperbaiki, memulihkan dan memperkuat ekosistem alam, sosial dan budaya di berbagai destinasi wisata serta objek wisata di Tanah Air,” katanya.

    Dia mengatakan, pariwisata tidak hanya menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperkenalkan identitas bangsa Indonesia di kancah global.

    Meski demikian, kata Menteri, tingginya arus kunjungan wisatawan membawa tantangan tersendiri terutama dalam menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan destinasi wisata yang dibanggakan.

    “Saya percaya Gerakan Wisata Bersih ini merupakan langkah yang menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” katanya.

    GWB, kata Menpar juga merupakan gerakan bersama yang dirancang untuk menciptakan dampak nyata dan jangka panjang terhadap lingkungan masyarakat dan daya saing pariwisata Indonesia.

    Meski demikian, sebagai bagian dari gerakan tersebut, Menpar juga menyoroti pentingnya sanitasi dan tersedianya toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata.

    “Dengan amenitas dan sanitasi yang memadai, kita dapat meningkatkan daya saing destinasi pariwisata sekaligus menciptakan pengalaman yang lebih berkesan bagi para wisatawan,” katanya.

    Menteri mengatakan, melalui gerakan wisata bersih tersebut, Kementerian Pariwisata menginisiasi berbagai kegiatan menarik dan bermanfaat, antara lain edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat lokal.

    “Kemudian juga penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan ramah lingkungan, yang ketiga aksi bersama yaitu kegiatan bersih bersih sampah massal di destinasi wisata,” katanya.

    Selanjutnya kata Menpar, sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas guna menciptakan solusi yang berkelanjutan, dan penghargaan dan insentif untuk menghargai kontribusi nyata para pihak dalam menjaga lingkungan.

    Menteri Pariwisata, Wakil Menteri dan Gubernur DIY dan Bupati Bantul melakukan kegiatan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kamis (23/1/2025) (Foto ANTARA/Hery Sidik)

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Busel anggarkan subsidi Rp1 miliar untuk operasi Airbus

    Pemkab Busel anggarkan subsidi Rp1 miliar untuk operasi Airbus

    Kita juga masih melihat bentuk-bentuk MoU kerja samanya seperti apa, karena subsidi namanya

    Kendari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, mendukung pengoperasian pesawat Airbus di Bandara Betoambari Baubau dengan mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp1 miliar pada APBD Perubahan tahun 2025.

    Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Budiman, di Busel, Rabu mengatakan, pengalokasian subsidi untuk penerbangan pesawat berbadan lebar melalui APBD itu masih akan dibahas, karena penganggarannya belum dimasukkan di dokumen APBD induk 2025 yang sudah dibahas sebelumnya.

    “Tetapi pada prinsipnya itu kita akan siapkan. Kita juga masih melihat bentuk-bentuk MoU kerja samanya seperti apa, karena subsidi namanya, apakah ini blok seat atau seperti apa. Pada prinsipnya nilai harga satuan tiket Baubau-Makassar maupun sebaliknya sebesar Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta yang menggunakan pesawat ATR, kita harapkan turun sampai Rp800 ribu untuk Airbus,” ujarnya.

    Kata Sekda Budiman juga, pihaknya masih menunggu nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Baubau dengan pihak maskapai Super Air Jet.

    “Jadi, pada prinsipnya kita akan melihat sejauh mana komunikasi atau pasal-pasal perjanjian yang dimasukkan, tetapi nilai dari komitmen dari setiap pemda sudah ada, makanya kita juga akan mengalokasikan Rp1 miliar, tapi ini mungkin nanti di perubahan (APBD) kita siapkan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dukungan untuk menghadirkan pesawat Airbus sebagai moda transportasi penerbangan untuk melayani rute di kepulauan Buton khususnya, karena memiliki frekuensi dan jumlah ketersediaan kursi penumpang lebih banyak dari pesawat ATR.

    “Memang harus ada Airbus. Makanya waktu kemarin (rapat koordinasi antardaerah konektivitas perhubungan udara di Baubau) ada komunikasi sejauh mana dukungan pemda dalam artian subsidi yang disiapkan. Dan kita sampaikan pada prinsipnya Pemda Buton Selatan juga menyetujui adanya penerbangan ini,” jelasnya.

    Apalagi, menurutnya, dengan adanya penerbangan itu yang pada akhirnya diharapkan akan tumbuh ekonomi baru lainnya, seperti pedagang atau mahasiswa yang sebelumnya melakukan perjalanan dengan alternatif melalui Kendari atau lewat jalur kapal laut akan dapat juga memanfaatkan Airbus dengan harga tiket yang lebih terjangkau.

    Terkait biaya keberangkatan calon jamaah haji ke embarkasi Makassar maupun sebaliknya yang sudah dianggarkan dalam APBD 2025, kata dia, bahwa hal itu sudah dihitung untuk menggunakan melalui pesawat ATR dengan harga tiket Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta per orang.

    Namun, apabila pesawat Airbus beroperasi kemungkinan akan dimanfaatkan karena akan lebih menguntungkan bagi daerah.

    Pewarta: Abdul Azis Senong
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag sebut ekspor furnitur Indonesia capai Rp36 triliun

    Mendag sebut ekspor furnitur Indonesia capai Rp36 triliun

    permintaan dunia untuk furnitur dan kerajinan masih cukup menjanjikan di mana tren permintaan dunia terus tumbuh positif sebesar 15,09 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan nilai ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar dunia mencapai 2,22 miliar dolar AS atau senilai Rp36,07 triliun pada Januari-November 2024.

    Budi mengatakan, posisi Indonesia berada di urutan ke-19 di dunia sebagai pemasok furnitur dan kerajinan. Pada 2023, nilai ekspor produk tersebut mencapai 2,46 miliar dolar AS dengan tren pertumbuhan tahunan sebesar 2,62 persen dalam lima tahun terakhir.

    “Hari ini cukup menggembirakan bahwa permintaan dunia untuk furnitur dan kerajinan masih cukup menjanjikan di mana tren permintaan dunia terus tumbuh positif sebesar 15,09 persen,” ujar Budi dalam peluncuran IFFINA 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, ekspor produk furnitur Indonesia banyak diminati oleh Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, dan Belgia.

    Lebih lanjut, khusus untuk produk furnitur, market size global mencapai 770,42 miliar dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan mencapai 925,46 miliar dolar AS pada 2029.

    Budi optimistis, ekspor furnitur Indonesia akan terus bertambah dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekspor Indonesia secara keseluruhan yang ditargetkan naik 7,1 persen.

    Oleh karenanya, Mendag berharap pemerintah, pelaku usaha dan juga asosiasi untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk dapat meningkatkan ekspor.

    “Jadi pasar kita itu cukup besar, jangan sampai pasar yang besar ini dimanfaatkan oleh produk-produk asing,” kata Budi.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Dedy Rochimat mengatakan nilai ekspor furnitur pada 2024 baik 4,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Namun demikian, data dari BPS menunjukkan bahwa impor furnitur meningkat hingga level 16 persen dalam periode yang sama, ditambah semakin banyaknya pameran produk furnitur impor yang digelar di Indonesia.

    Dedy menyebut, geliat perdagangan furnitur dan mebel Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan, salah satunya melalui penyelenggaraan International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) Plus 2025 yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan.

    “Kali ini IFFINA Plus yang di mana kita akan menggabungkan antara ekspor dan juga dalam negeri, Jadi kita lihat dalam negeri ini banyak sekali produk-produk yang datang dari luar negeri, sehingga saya pikir kita harus memperkuat juga dalam negeri supaya lokal ini membeli barang-barang produk dalam negeri,” kata Dedy.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum Kadin Anindya diskusi KTT G20 dengan Presiden Afsel di Davos

    Ketum Kadin Anindya diskusi KTT G20 dengan Presiden Afsel di Davos

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berdiskusi dengan Presiden Afrika Selatan, Matamela Cyril Ramaphosa di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Rabu (22/1).

    Anindya menyampaikan bahwa dirinya bersama Presiden Afsel membahas persiapan KTT G20 yang akan digelar di Johannesburg, November 2025.

    “Kami berdiskusi tentang persiapan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada November mendatang. Ini momen yang tepat karena beliau (Matamela Cyril Ramaphosa) merupakan Ketua G20, di mana Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun ini,” kata Anindya Bakrie lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam diskusi tersebut menurut dia, Cyril Ramaphosa membicarakan solidaritas, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tema penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KTT G20 diselenggarakan di (Benua) Afrika. Jadi, ini momen yang sangat spesial bagi kita semua, khususnya bagi Afrika Selatan,” tutur Anindya.

    Sebagai informasi, Matamela Cyril Ramaphosa dikenal sebagai presiden yang kharismatik. Pria kelahiran 17 November 1952 ini menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 2018. Sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC). Sebelumnya, dia dikenal sebagai aktivis antiapartheid, pemimpin serikat pekerja, dan pengusaha.

    Selain itu, Cyril Ramaphosa pernah menjabat sebagai Sekjen ANC era Nelson Mandela (1991-1997) dan menjadi Wakil Presiden era Presiden Jacob Zuma (2014-2018). Ia kerap dijuluki sebagai negosiator ulung dan ahli strategi. Dia pun piawai berpidato.

    Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia Davos, Rabu (22/1/2025) kemarin, Cyril Ramaphosa menyampaikan frasa yang menyentuh tentang kolaborasi. Menurut Cyril Ramaphosa, untuk mengatasi berbagai persoalan dunia, seperti kemiskinan, perang, dan perubahan iklim, para pemimpin dunia kembali dipanggil untuk memanfaatkan atribut manusia yang paling kuat sekaligus paling abadi, yakni kerja sama dan kolaborasi yang saling menguntungkan.

    “Kerja sama adalah landasan peradaban manusia. Tanpa kerja sama dan kolaborasi – antara individu, kelompok individu, masyarakat di seluruh dunia, negara – umat manusia tidak akan dapat maju,” tandas Cyril Ramaphosa.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah sepakati kerja sama dengan ExxonMobil untuk kembangkan CSS

    Pemerintah sepakati kerja sama dengan ExxonMobil untuk kembangkan CSS

    ExxonMobil telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi saya pikir Indonesia bukan sebuah kawasan yang tidak dikenali oleh mereka…,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyepakati kerja sama dengan ExxonMobil Chemical International Major Growth Ventures (ExxonMobil) untuk pengembangan sektor petrokimia dan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

    “Nota kesepahaman (MoU) ini salah satu proyeknya adalah Carbon Capture and Storage dan juga terkait dengan industri petrokimia, terutama plastik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip di Jakarta, Kamis.

    Nota kesepahaman tersebut menandai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membuka peluang besar bagi pengembangan sektor petrokimia di Indonesia.

    MoU juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi investasi ExxonMobil dalam pembangunan kompleks petrokimia kelas dunia di Indonesia, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS.

    Airlangga menambahkan proyek itu turut mendukung kebijakan hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto, membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan selama masa konstruksi, serta menjadi wujud komitmen pembangunan berkelanjutan. Sebab, pembangunan CSS ditargetkan dapat mengurangi emisi CO2 hingga 90 persen.

    Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek penting dalam kerja sama ini. Untuk itu, ExxonMobil berkomitmen untuk melatih tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi yang setara dengan standar global. Dengan begitu, proyek dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal melalui berbagai kemitraan strategis.

    Ke depan, MoU dengan ExxonMobil diharapkan dapat menjadi fondasi untuk membangun kerangka kerja sama yang lebih erat, termasuk pembentukan Satuan Tugas Bersama yang bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan proyek. Kerja sama ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menciptakan iklim investasi.

    “ExxonMobil telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi saya pikir Indonesia bukan sebuah kawasan yang tidak dikenali oleh mereka. Mereka memiliki pengalaman dan operasi yang berhasil di bidang minyak dan gas. Semoga proyek ini bisa dikembangkan dengan cepat,” tutur Menko Airlangga.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin sambut komitmen investasi Singapura untuk energi hijau di RI

    Kadin sambut komitmen investasi Singapura untuk energi hijau di RI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Ia mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nantinya juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” ungkap Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Komitmen Singapura itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Senin (20/1/2025).

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park. Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerja sama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Ma‘ruf mengatakan, Kadin Indonesia bersama pengelola KI akan menawarkan sejumlah insentif menarik. Singapura akan diberikan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama 5 tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang dan beberapa KI lainnya.

    “Inilah relaksasi yang diberikan oleh Pengelola Kawasan Industri (KI) di bawah naungan Kadin Indonesia, selain tax holiday dari Pemerintah Indonesia,” ujar dia.

    Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Ma’ruf menilai, ajakan ini merupakan langkah proaktif Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih berimbang dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

    “Kami berharap Singapura tidak hanya memanfaatkan energi bersih dari Indonesia, tetapi juga aktif berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bersama di kawasan, dan kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Pak Menteri (Rosan P Roeslani) di Davos kemarin,” pungkasnya.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025