Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI: Uang beredar tumbuh jadi Rp9.210,8 triliun pada Desember 2024

    BI: Uang beredar tumbuh jadi Rp9.210,8 triliun pada Desember 2024

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2024 tetap tumbuh, yakni mencapai Rp9.210,8 triliun atau tumbuh sebesar 4,4 persen year on year (yoy).

    “Posisi M2 pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp9.210,8 triliun atau tumbuh sebesar 4,4 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 6,5 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Ramdan merinci bahwa perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,8 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 0,3 persen (yoy).

    Perkembangan M2 pada Desember 2024 ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih pada pemerintah pusat (Pempus).

    Penyaluran kredit pada Desember 2024 tumbuh sebesar 9,1 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy).

    Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker’s acceptances), dan tagihan repo.

    Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

    Adapun tagihan bersih pada Pempus terkontraksi sebesar 17,4 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,1 persen (yoy).

    Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 0,8 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Asosiasi sebut proyek 3 juta rumah beri prospek pada furnitur lokal

    Asosiasi sebut proyek 3 juta rumah beri prospek pada furnitur lokal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Dedy Rochimat memprediksi pertumbuhan industri furnitur di dalam negeri semakin positif dengan adanya proyek 3 juta rumah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Saya kira bagus ya, pemerintah sedang membangun rumah 3 juta rumah ya, kemudian ada IKN dan lain sebagainya. IKN juga memerlukan banyak sekali furnitur, dalam 5-4 tahun ini,” ujar Dedy di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan, setiap pembangunan properti selalu membutuhkan furnitur. Para pelaku usaha furnitur dalam negeri pun bisa memanfaatkan prospek tersebut dengan meningkatkan daya saing.

    Misalnya, kata Dedy, pembangunan IKN membutuhkan banyak furnitur dan interior. Untuk itu, para pelaku usaha harus bisa berinovasi dan menghasilkan produk dengan kualitas yang tak kalah bagus dengan negara lain.

    Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilakukan dengan segera, maka akan kalah dengan produk furnitur impor. Selain itu, pelaku usaha juga harus melihat hal yang menjadi tren, sehingga produknya dilirik oleh konsumen Tanah Air.

    “Itu cukup berprospek lah, yang penting kita mau benar-benar mengikuti pasar, mengikuti desain dan lain sebagainya, Indonesia dan juga internasional gitu,” katanya.

    Lebih lanjut, Dedy meminta pemerintah untuk terus mendukung industri furnitur di Indonesia dan duduk bersama guna membahas tantangan dan peluang di pasar internasional.

    “Asosiasi juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung pemerintah. Kami sangat mengharapkan duduk bersama pemerintah, kemudian punya visi yang sama,” tuturnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK raih skor 84,87 dalam survei penilaian integritas oleh KPK

    OJK raih skor 84,87 dalam survei penilaian integritas oleh KPK

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meraih skor 84,87 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Nilai itu meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 83,26, di atas rata-rata nilai seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD), yaitu 71,53.

    Capaian itu pun menempatkan OJK meraih peringkat ke-2 kategori Instansi kementerian/lembaga tipe besar, dan peringkat ke-9 dari seluruh peserta SPI tahun 2024.

    Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, dikutip di Jakarta, Kamis, menyatakan hasil survei itu merefleksikan komitmen OJK dalam mendukung KPK memberantas korupsi.

    Komitmen itu dilakukan dengan pendekatan ecosystem based, yang tidak hanya memberikan perbaikan bagi internal, namun juga untuk industri jasa keuangan yang diawasi.

    Contoh komitmen itu adalah penerapan Peraturan OJK Strategi Anti Fraud bagi Sektor Jasa Keuangan.

    “Keseriusan OJK tercermin dari integrasi nilai SPI sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat OJK Wide, mendorong keterlibatan penuh seluruh jajaran dan satuan kerja, serta bersinergi dengan KPK,” kata Sophia.

    OJK telah mengikuti SPI sejak tahun 2016 dan telah menetapkan capaian indeks integritas menjadi IKU OJK Wide sejak tahun 2017.

    Hal itu menempatkan OJK pada kategori Risiko Rendah dan berada pada 10 besar tingkat nasional dalam beberapa tahun terakhir.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi kepada OJK atas praktik terbaik yang telah dilakukan.

    Ia pun mendorong agar praktik serupa juga diterapkan pada K/L/PD lainnya sebagai bentuk inovasi atau perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan integritas organisasi.

    Adapun SPI diselenggarakan KPK sebagai evaluasi untuk mengukur perkembangan kondisi integritas, capaian upaya pencegahan korupsi, dan efektivitas upaya penguatan integritas K/L/PD sehingga upaya-upaya perbaikan dapat berbasis pada persoalan riil.

    Pada 2024, Pada tahun 2024, SPI diikuti oleh 641 instansi yang terdiri dari 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 BUMN.

    Capaian Indeks Integritas Nasional 2024 adalah 71,53, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 70,97.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bandara Komodo Labuan Bajo tambah penerbangan internasional

    Bandara Komodo Labuan Bajo tambah penerbangan internasional

    Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,

    Labuan Bajo (ANTARA) – Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura.

    “Penerbangan langsung pada 20 Maret 2025,” kata kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono dihubungi di Labuan Bajo, Kamis.

    Sebelumnya Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada tahun 2024 telah melayani rute internasional dengan Rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo-Kuala Lumpur oleh maskapai penerbangan AirAsia.

    Ia menjelaskan, maskapai Jetstar Asia Airways itu melakukan penerbangan internasional sebanyak dua kali dalam seminggu.

    “Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,” ujarnya.

    Suasana di terminal kedatangan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA/Gecio Viana)

    Ia juga menjelaskan penambahan rute internasional tersebut merupakan kabar baik karena dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo dan Pulau Flores secara keseluruhan.

    “Rasa syukur yang tak terhingga kami rasakan karena telah terbuka penerbangan Singapura-Labuan Bajo yang pastinya akan membuka peluang yang jauh lebih luas lagi untuk kepariwisataan serta petualangan seru di Pulau Flores,” katanya.

    Ia berharap adanya penambahan penerbangan internasional ke Labuan Bajo itu dapat menjadi pemicu maskapai penerbangan lainnya untuk membuka rute penerbangan internasional.

    “Ini akan selalu menjadi peluang konektivitas yang jauh lebih luas dalam kancah dunia untuk memperkenalkan keindahan Labuan Bajo serta pulau Flores kedepannya dan semoga saja akan ada penerbangan internasional lainnya yang ikut ambil bagian,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan status Bandara Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dari bandara domestik menjadi bandara internasional.

    Penetapan status itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom nilai upaya pengendalian inflasi masih perlu diperkuat

    Ekonom nilai upaya pengendalian inflasi masih perlu diperkuat

    Ketidakseimbangan antara kebutuhan mendesak dan kapasitas domestik perlu dikelola dengan lebih hati-hati agar tidak membebani anggaran negara,

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Indef M. Rizal Taufikurahman memandang bahwa upaya pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan masih perlu diperkuat, sebagai refleksi dari 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kebijakan 100 hari pertama ini menunjukkan arah yang mesti diperkuat dan diperjelas,” kata Rizal yang merupakan Head Center of Macroeconomics and Finance Indef itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Rizal menambahkan, eksekusi kebijakan ini juga memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi dan stabilitas pangan benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

    Ia mengamini bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan menjadi fokus utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Desember 2024 sebesar 1,57 persen, sedikit naik dari 1,55 persen di bulan sebelumnya tetapi tetap dalam batas target.

    Rizal mencatat bahwa penurunan harga bahan pokok tertentu, seperti cabai merah, menjadi bukti awal keberhasilan kebijakan stabilisasi. Namun, hasil ini perlu terus dipantau karena fluktuasi harga pangan masih menjadi tantangan yang signifikan.

    Adapun dalam kurun waktu 100 hari di mana satu kebijakan utama berupa pemberian makanan gratis kepada 80 juta anak sekolah dan ibu hamil, Rizal mengatakan hal ini memiliki tujuan strategis untuk mengatasi malnutrisi sekaligus meningkatkan industri susu lokal.

    Meski ambisius, imbuh dia, kebijakan ini memperlihatkan ketergantungan pada impor susu dan rencana pengadaan sapi perah yang menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan logistik dan keberlanjutan ekonomi lokal.

    “Ketidakseimbangan antara kebutuhan mendesak dan kapasitas domestik perlu dikelola dengan lebih hati-hati agar tidak membebani anggaran negara,” kata dia.

    Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga turut mendukung upaya pemerintah dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen per Januari 2025 untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

    Meski langkah ini didasarkan pada inflasi yang terkendali, Rizal pun memandang bahwa realisasi dampaknya terhadap ekspor, konsumsi, dan investasi masih belum terlihat signifikan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan pemberlakuan bekerja di mana saja atau Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret untuk membantu kelancaran libur Lebaran 2025.

    “Dengan adanya momen dua hari raya besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Hal ini dapat membantu dalam mengantisipasi kepadatan utamanya pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi.

    “Kalau kami memberikan ilustrasi bahwa libur cuti bersama telah dimulai dari 28 Maret 2025 itu cuti bersama Hari Raya Nyepi, kemudian libur Lebaran kalau tidak ada perubahan akan jatuh pada 30 Maret, selanjutnya adalah cuti bersama Lebaran sampai dengan tanggal 7 April. Kami melihat bahwa tanggal 28 Maret hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kita hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang,” kata Dudy.

    Itulah sebabnya, Dudy akan mengusulkan pemberlakuan WFA dan tentu juga kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang nanti kami sampaikan kepada Presiden RI.

    “Mohon izin ini kami belum sampaikan kepada Presiden RI dan kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lembaga lainnya bisa memberlakukan WFA bagi pegawai-pegawai, sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja. Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk (WFA) ini diberlakukan,” katanya.

    Kalau ini diberlakukan, lanjutnya, maka hal itu akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik di Lebaran 2025.

    Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Puwagandhy membahas wacana (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025 dengan tujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Menhub mengusulkan sistem bekerja di mana saja (WFA) yang dimulai sejak 24-27 Maret 2025. Usulan ini untuk mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri.

    Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret.

    Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satgas Hilirisasi untuk kemandirian bangsa

    Satgas Hilirisasi untuk kemandirian bangsa

    Di masa lalu, masalah tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan bagi investasi

    Jakarta (ANTARA) – Selangkah demi selangkah, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan Asta Cita untuk menjawab tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian.

    Salah satu fokus besar Presiden Prabowo, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi, dituangkan dalam Asta Cita kedua, yaitu “Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

    Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, Presiden Prabowo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 3 Januari. Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Satgas ini memiliki tugas strategis, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih regulasi, pemanfaatan lahan, serta mengambil langkah untuk mempercepat proses hilirisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, sejumlah menteri strategis dalam Kabinet Merah Putih turut dilibatkan.

    Di masa lalu, masalah tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan bagi investasi pemerintah maupun swasta, salah satu contohnya adalah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

    Proses ini kerap terhambat oleh keberadaan lahan migas yang berada di kawasan hutan lindung, yang dilindungi oleh Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Sementara kegiatan migas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Meski kedua undang-undang tersebut sama-sama merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, implementasinya sering kali menemui jalan buntu dan sering dinilai sebagai ego sektoral yang sudah menjadi permasalahan selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam penggunaan lahan.

    Oleh karena itu, ketegasan pemimpin tertinggi menjadi sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas kebijakan yang selaras dengan visi nasional yang dituangkan dalam Asta Cita, sekaligus untuk mencari jalan keluar mendobrak ego sektoral dengan membangun prioritas yang tepat atas penggunaan lahan guna memenuhi amanat UUD tahun 1945 pasal 33 tersebut.

    Dibentuknya Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diharapkan mampu memecahkan kebuntuan investasi dan masalah tumpang tindih lahan, sekaligus mengimplementasikan mimpi besar lainnya dari Asta Cita.

    Hal ini mencakup Asta Cita ketiga, yakni “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, serta Asta Cita kelima, “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

    Dalam implementasinya, apabila satgas hilirisasi ini bisa memetakan sistem tata kelola dan prioritas penggunaan sumber daya alam di Indonesia, maka selanjutnya dengan konsep hilirisasi ini, maka akan terbangun pula pohon industri dalam negeri yang nantinya akan menciptakan efek berganda di seluruh ekosistem bisnis di Indonesia, dari industri besar, industri penunjang, dan bahkan sampai UMKM.

    Bergeraknya seluruh ekosistem bisnis di Indonesia tadi bukan sekadar wacana, akan tetapi sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh litbang satu media yang diluncurkan dalam artikel berjudul “Dampak Positif Industri Hulu Migas Terhadap Ketahanan dan Keberlangsungan Ekonomi Regional dan Nasional” (16 November 2023).

    Kajian itu menunjukkan bahwa industri hulu migas mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah (60,5 persen), menyerap tenaga kerja lokal (35 persen), dan menyediakan program pemberdayaan masyarakat (7,5 persen).

    Kajian tersebut menyampaikan bahwa semakin besar investasi di hulu migas, maka nilai produksi barang dan jasa akan bertambah. Hal ini sekaligus meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dari statemen ini terlihat bahwa kalau dari kajian industri hulu migas saja sudah bisa memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka seluruh bidang yang diamanatkan dalam Asta Cita untuk swasembada ini dapat juga digerakkan dengan memutus ego sektoral.

    Apabila baru dari satu industri hulu migas saja ternyata dari pengadaan barang dan jasanya saja sudah bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah, maka dapat dibayangkan apabila tumpang tindih regulasi dan lahan tersebut dapat dibuat sebuah masterplan yang terintegrasi.

    Melalui komando Pemerintah Presiden Prabowo dan jajarannya, maka semua lini industri yang ada di Indonesia, seperti penyiapan lahan pertanian, penguatan lahan perkebunan, maksimalisasi produksi tambang mineral dan ladang minyak dan gas bumi serta pengembangan kawasan industri menjadi dapat dipetakan dengan baik.

    Hal itu sekaligus menciptakan konsep rantai suplai yang efektif dan efisien guna memastikan produk yang dihasilkan melalui hilirisasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

    Tangan dingin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sangat bergantung pada peran Ketua Satgas Bahlil Lahadalia beserta jajarannya sebagai the matchmaker yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan. Dimana penciptaan ekosistem dan rantai suplai yang melibatkan pabrikan dalam negeri, perbankan nasional, akademisi, dan UMKM secara sinergis merupakan langkah penting untuk membangun ekosistem industri yang tangguh.

    Sebagai the matchmaker, satgas itu nantinya akan memulai proses menciptakan nilai tambah untuk masing-masing pemangku kepentingan yang apabila dipadupadankan akan menjadi
    sebuah kekuatan besar untuk merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Dengan langkah nyata ini, presiden dan jajarannya diyakini sedang mempersiapkan pondasi kuat bagi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dimana keberhasilan dari proses match-making ini akan menjadi penentu Indonesia dalam melampaui jebakan negara berpenghasilan menengah, kemudian menjadi negara maju yang disegani dunia.

    *) Dr Erwin Suryadi ST MBA adalah pengamat ekonomi

    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaringan PRIMA ungkap ada 10 BPR antre jalin kerja sama di 2025

    Jaringan PRIMA ungkap ada 10 BPR antre jalin kerja sama di 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Rintis Sejahtera sebagai pengelola Jaringan PRIMA mengungkapkan terdapat 10 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang akan menjalani proses kerja sama dengan Jaringan PRIMA pada tahun 2025.

    Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera Suryono Hidayat menjelaskan saat ini kesepuluh BPR dalam antrean itu sedang proses penyempurnaan sistem Teknologi Informasi (IT) nya, agar dapat terhubung dengan sistem IT milik Jaringan PRIMA.

    “Ini sudah jalan dan kita akan 10 lagi coming (kerja sama). Karena, mereka lagi mengevaluasi dan mengatur sistemnya supaya bisa connect dengan kita,” ujar Suryono di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa kesepuluh BPR itu terbagi rata berasal dari wilayah Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.

    Ia menjelaskan, kerja sama antara Jaringan PRIMA dan BPR akan memperkuat ekosistem keuangan digital, yaitu terhubungnya fitur-fitur BPR dengan layanan switching oleh Jaringan PRIMA yang akan memudahkan transaksi nasabah.

    Dalam kesempatan ini, Jaringan PRIMA telah menjalin kerja sama dengan enam Bank Perkreditan Rakyat (BPR), diantaranya BPR Dana Nusantara, BPR Djoko Tingkir, BPR Hasamitra, BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Sleman, dan BPR Supra Artapersada.

    Kemitraan ini sebagai upaya untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    Suryono menyebut kebijakan BI itu membuka peluang besar bagi BPR untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya melalui teknologi yang lebih terintegrasi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS: Kinerja perbankan terjaga positif dengan membaiknya risiko kredit

    LPS: Kinerja perbankan terjaga positif dengan membaiknya risiko kredit

    Pada periode Desember 2024, rasio NPL berada pada level yang rendah sebesar 2,08 persen dan rasio LAR berada di level 9,28 persen dari total penyaluran kredit,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa kinerja perbankan terjaga positif didukung risiko kredit yang membaik, ketahanan permodalan relatif stabil, dan likuiditas yang masih relatif memadai.

    “Kinerja keuangan stabil, didukung fungsi intermediasi perbankan yang terjaga,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Per Desember 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39 persen secara year on year (yoy), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,48 persen secara yoy.

    Purbaya mengatakan, sektor korporasi masih memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar, baik dari sisi kredit maupun DPK, masing-masing sebesar 11,85 persen dan 15,17 persen secara yoy.

    Ketahanan permodalan juga tetap solid dan kuat sebagai buffer peningkatan risiko di sisi pasar dan kredit. Rasio permodalan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) industri terjaga di level 26,68 persen pada periode Desember 2024.

    Sementara itu, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) berada pada level 112,87 persen serta Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,59 persen.

    “Jadi kondisi likuiditas dari indikator itu masih amat aman,” ujar Purbaya.

    Ia mencatat, meningkatnya kinerja intermediasi juga diikuti dengan perbaikan aspek pengelolaan kualitas kredit yang tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

    “Pada periode Desember 2024, rasio NPL berada pada level yang rendah sebesar 2,08 persen dan rasio LAR berada di level 9,28 persen dari total penyaluran kredit,” katanya.

    Purbaya juga menyampaikan mengenai pergerakan suku bunga simpanan. Menurut catatan LPS, suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah tercatat turun lima basis point (bps) ke level 3,53 persen dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

    “Tren penurunan diperkirakan akan terus berlanjut menyusul pemangkasan suku bunga kebijakan BI-Rate,” kata dia.

    Sementara itu, imbuh Purbaya, kondisi likuiditas perbankan yang masih relatif memadai serta kebutuhan untuk penyaluran kredit yang tetap tinggi berpotensi mempengaruhi pergerakan suku bunga simpanan.

    Pada periode yang sama, suku bunga pasar simpanan valuta asing (valas) terpantau turun delapan bps ke level 2,06 persen dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

    Purbaya mengatakan, ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan The Fed yang cenderung dovish, permintaan kredit valas, dan kebutuhan transaksi yang meningkat akan mempengaruhi tren suku bunga simpanan valas ke depan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerimaan kepabean dan cukai 2024 di NTB capai Rp3,74 triliun

    Penerimaan kepabean dan cukai 2024 di NTB capai Rp3,74 triliun

    Kamis, 23 Januari 2025 13:39 WIB

    Petugas memeriksa barang sitaan berupa rokok dan rokok elektronik ilegal yang akan dimusnahkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB dan NTT, Badung, Bali, Rabu (16/10/2024). Jajaran Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, Bea Cukai Denpasar serta Bea Cukai Ngurah Rai memusnahkan berbagai barang hasil penindakan diantaranya 20.320 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 2.191.488 batang rokok serta produk farmasi dan kosmetik senilai total Rp4,3 miliar. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025