Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menhub: Kereta tanpa transit dapat respons positif dari masyarakat

    Menhub: Kereta tanpa transit dapat respons positif dari masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan layanan kereta tanpa transit (direct train) mendapatkan respons positif dari masyarakat selama periode Natal-Tahun Baru 2024/2025.

    “Beberapa rute direct train yang mendapatkan respons positif dari masyarakat dengan terus mempertahankan kesiapan lokomotif dan masinis,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Peluncuran layanan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta yang menunjukkan respons positif dari masyarakat.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa direct train atau kereta api (KA) tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta bisa menjadi angkutan alternatif selama libur akhir tahun.

    Ia menyampaikan dari sejumlah moda transportasi yang ada baik darat, laut, dan udara, angkutan transportasi kereta api bisa menjadi alternatif masyarakat, utamanya selama musim angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Menurut AHY, kereta api hingga kini terus menjadi favorit sekaligus primadona transportasi umum.

    Oleh karena itu, ia berharap transportasi tersebut semakin maju dalam aspek pelayanan, keamanan, keselamatan, serta ketepatan waktu.

    Menko AHY juga mengajak semua untuk terus bersinergi dan berkolaborasi memajukan perkeretaapian di Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap layanan kereta tanpa henti ini bisa menjadi pilihan bagi pengguna kereta api, baik yang melakukan perjalanan untuk bekerja, berwisata, maupun yang akan pulang ke rumah.

    Menhub mengimbau PT KAI untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.

    Peluncuran direct train ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT Kereta Api Indonesia, serta berbagai pihak terkait. Hal ini membuktikan, dengan sinergi yang kuat, transportasi modern dan berkelanjutan dapat terwujud.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick Thohir: Pemerintah sepakat dengan DPR menyusun RUU BUMN

    Erick Thohir: Pemerintah sepakat dengan DPR menyusun RUU BUMN

    Pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan DPR RI mengenai adanya kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Pemerintah sepakat dengan DPR RI terkait dengan adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN.

    “Pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan DPR RI mengenai adanya kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN ini,” ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis.

    Erick menyampaikan, optimalisasi peran dan kontribusi BUMN menjadi hal yang krusial untuk dilakukan penguatan.

    Menurutnya, pengelolaan BUMN harus dilakukan dari segala aspek, baik dari tata kelola maupun pada pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan, BUMN turut berperan penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program-program pemerintah, mulai dari yang bersifat penugasan, public service obligation (PSO) dan proyek strategis nasional (PSN).

    Peran-peran tersebut semakin vital dengan adanya cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Astacita.

    Tantangan yang dihadapi BUMN, kata Erick, semakin beragam, salah satunya belum adanya pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan, untuk mengoptimalisasi dividen dan perlunya kepastian terhadap status aset dan kewajiban BUMN.

    Pengaturan BUMN ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan BUMN lebih adaptif dan modern untuk mengantisipasi dinamika dan tantangan serta menguatkan tata kelola perusahaan yang baik.

    “Dengan RUU BUMN ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan aset, restrukturisasi serta penguatan peran strategis BUMN dalam menyelenggarakan kemandirian ekonomi dan daya saing global,” ujar Erick pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskal

    Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

    Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

    Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

    Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

    Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

    Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

    Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trenggono: PT CPS di Pulau Pari terindikasi reklamasi di PKKPRL

    Trenggono: PT CPS di Pulau Pari terindikasi reklamasi di PKKPRL

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta terindikasi melakukan reklamasi tanpa izin di kawasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis mengatakan bahwa PKKPRL yang diterbitkan untuk perusahaan tersebut seharusnya untuk kegiatan cottage apung dan dermaga wisata, namun diduga melakukan reklamasi.

    “Pemanfaatan pulau untuk pariwisata, yaitu PT CPS di Pulau Pari, Provinsi DKI Jakarta. Statusnya, PKKPRL PT CPS yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage apung dan dermaga wisata, luasnya 180 hektare, terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin,” kata Trenggono.

    Ia menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan adanya kegiatan pengerukan menggunakan alat berat di Pulau Pari, diduga dilakukan oleh PT CPS di dalam area KKPRL terbit.

    “Area di sekitar kegiatan pengerukan berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik,” ucapnya.

    Ia menerangkan, terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama yaitu PT CPS, di mana terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove.

    Ia menyebutkan, kegiatan itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    “Yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki Izin Pemanfaatan Ruang Laut berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya melalui Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

    “Tindakan yang dilakukan, KKP telah melakukan Pulbaket oleh DJPKRL, telah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025 dan ditemukan indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan Undang-Undangan,” kata Trenggono.

    KKP berencana mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan.

    Trenggono menambahkan, KKP akan melakukan sosialisasi KKPRL sebagai perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut.

    “KKP bersama dengan Pemda dan masyarakat akan senantiasa melakukan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran,” tambah Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Trenggono target selesaikan pagar laut Tangerang satu minggu

    Menteri Trenggono target selesaikan pagar laut Tangerang satu minggu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam satu minggu ke depan.

    “Ya kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai (penyelesaian masalah pagar laut Tangerang). Kami akan segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya,” kata Trenggono dalam jumpa pers seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Trenggono menegaskan bahwa penyelesaian yang dilakukan pihaknya dilakukan sesuai dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni secara administrasi.

    Selain itu, Trenggono menuturkan bahwa hal itu juga merupakan komitmen pihaknya kepada Komisi IV DPR RI, termasuk kepada publik.

    “Seperti yang kami janjikan pada Komisi IV DPR RI, kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kami, yakni memeriksa dari aspek administratif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menteri Trenggono juga mengaku akan meningkatkan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian pagar laut tersebut.

    “Kan tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum, itu larinya ke lembaga lain, ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya nanti kita akan koordinasikan,” ucapnya.

    Di dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten terus dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap Trenggono.

    Selain investigasi, ia juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” kata Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jepang catat defisit neraca perdagangan selama 4 tahun beruntun

    Jepang catat defisit neraca perdagangan selama 4 tahun beruntun

    Tokyo (ANTARA) – Jepang mencatat defisit perdagangan sebesar 5,33 triliun yen (1 yen = Rp103) berdasarkan statistik awal menggunakan nilai tukar rata-rata 150,97 yen terhadap dolar AS pada 2024, demikian publikasi data Kementerian Keuangan Jepang pada Kamis (23/1).

    Defisit tersebut, menurut data kementerian itu, menandai tahun keempat berturut-turut di posisi merah atau menurun 44,0 persen dari tahun sebelumnya.

    Pada 2024, ekspor Jepang tumbuh 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 107,09 triliun yen, menandai pertumbuhan tahun keempat berturut-turut.

    Kontributor utama peningkatan ekspor tersebut meliputi peningkatan 27,2 persen dalam ekspor peralatan manufaktur semikonduktor, peningkatan 3,7 persen dalam ekspor otomotif, dan peningkatan 10,6 persen dalam perdagangan semikonduktor dan komponen elektronik.

    Impor naik 1,8 persen menjadi 112,42 triliun yen, didorong oleh peningkatan signifikan dalam barang-barang terkait komputer (termasuk periferal), bijih logam nonbesi (non-ferrous), dan impor mesin listrik, yang tumbuh masing-masing sebesar 31,7 persen, 14,7 persen, dan 17,2 persen.

    Sebaliknya, impor batu bara, semikonduktor, dan minyak mentah mengalami penurunan.

    Pada Desember saja, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 130,9 miliar yen, yang sekaligus menandai surplus pertama dalam enam bulan terakhir.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyelenggaraan Angkutan Natal-Tahun Baru berjalan lancar

    Penyelenggaraan Angkutan Natal-Tahun Baru berjalan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan penyelenggaraan Angkutan Natal-Tahun Baru 2024/2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat.

    “Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan Natal-Tahun Baru 2024/2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) terkait kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Natal-Tahun Baru 2024/2025, proporsi kepuasan nasional sebesar 86 persen dengan responden merasa sangat puas sebesar 59 persen dan puas sebesar 27 persen.

    Kemudian indeks kepuasan pengguna transportasi berada pada angka 4,4 atau sangat luas, dan Indeks Kepuasan Kebijakan Pemerintah dengan penilaian yang menyatakan sangat setuju terhadap kebijakan pemerintah dengan indeks 4,5.

    “Alhamdulillah pada Natal-Tahun Baru kali ini kami mendapatkan nilai yang cukup baik dari masyarakat, dan harapan kami ke depan khususnya nanti Lebaran kami akan juga melakukan hal yang sama,” kata Menhub.

    Jumlah pergerakan masyarakat selama periode Natal-Tahun Baru dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 sebanyak 225.867.749 pergerakan, dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan sebanyak 94.671.708 orang.

    Berdasarkan data STRATEGI Hub, penumpang angkutan umum Natal-Tahun Baru 2024/2025 naik sebesar 5,07 persen dibandingkan dengan Natal-Tahun Baru 2023/2024, semula 16.352.956 orang menjadi 17.182.298 orang.

    Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa evaluasi angkutan akhir tahun 2024 akan dijadikan acuan untuk persiapan angkutan Lebaran 2025, guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

    Menhub menyampaikan bahwa angkutan libur akhir tahun 2024 dapat berjalan lancar berkat sinergi dan kolaborasi berbagai pihak termasuk bimbingan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Oleh karena itu, ia berharap ke depannya koordinasi dan dengar pendapat terus dilakukan sehingga pihaknya dapat melaksanakan penyelenggaraan angkutan Lebaran dengan lancar dan aman di seluruh moda transportasi.

    Menurut Menhub, masyarakat juga memberi penilaian positif atas penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Sultra fasilitasi kerja sama komoditas pangan antardaerah

    BI Sultra fasilitasi kerja sama komoditas pangan antardaerah

    ANTARA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (KpwBI Sultra) memfasilitasi serta menjadi mediator kerja sama antara Kabupaten Konawe dan Buton Utara dalam hal ketersediaan komoditas beras dan daging ayam, Kamis (23/1). Karena dinilai surplus, Kabupaten Konawe akan memasok beras ke Buton Utara, yang akan menyuplai daging ayam ke Konawe. (Saharudin/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

  • Menteri Trenggono: Pagar laut Tangerang di luar PSN

    Menteri Trenggono: Pagar laut Tangerang di luar PSN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten, berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Trenggono, seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis menyampaikan telah melakukan pengecekan terhadap hal tersebut.

    “Tidak betul, kita sudah cek dan ternyata itu (pagar laut Tangerang) di luar PSN,” kata Menteri Trenggono.

    Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten terus dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Sebagai solusi penyelesaian permasalahan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan panggar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Selain investigasi, Trenggono juga mengaku akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” kata Trenggono.

    KKP terus mengupayakan pemanggilan terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang.

    Langkah itu dilakukan, sebagai tahapan penyelidikan dan penyidikan mendalam pada pengungkapan kasus pagar laut ilegal tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Realisasi RUKN butuh investasi 1,1 triliun dolar AS

    Realisasi RUKN butuh investasi 1,1 triliun dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa untuk merealisasikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, dibutuhkan investasi sebesar 1,1 triliun dolar AS.

    “Guna memenuhi kebutuhan pembangkit listrik sekitar 1,1 triliun dolar AS dan transmisi 104 miliar dolar AS,” ucap Yuliot dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Yuliot memaparkan kebutuhan listrik per kapita diproyeksikan naik secara signifikan, khususnya pertumbuhan pada periode lima tahun pertama (2025–2029), dengan kenaikan rata-rata mencapai 6,9 persen per tahun.

    Proyeksi kenaikan konsumsi listrik tersebut diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2029.

    “Untuk penambahan suplai listrik, disiapkan dengan mengoptimalkan pembangkit berbasis EBT (energi baru terbarukan),” kata dia.

    Yuliot menjelaskan bahwa kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 GW pada 2060, di mana 79 persen dari kapasitas tersebut berasal dari energi baru terbarukan (EBT), dengan 42 persen dari 79 persen tersebut berasal dari Variable Renewable Energy (VRE), seperti tenaga surya dan angin yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi.

    Apabila dilihat RUKN sampai dengan 2034, tutur dia, penambahan pembangkit RUKN sebesar 120 GW akan disediakan oleh PLN sebesar 71 GW, pemegang wilayah usaha (wilus) lainnya sebesar 28 GW, dan sisanya sebesar 21 GW yang fleksibel disediakan untuk PLN, pemegang wilus, dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) lainnya.

    Terkait dengan pengembangan transmisi, pemerintah akan mengembangkan teknologi smart grid dan integrasi sistem interkoneksi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan transmisi tersebut juga berfokus pada keandalan EBT.

    “Akan dibangun transmisi backbone 500 kV dan 275 kV, serta fishbone 150 kV. Selain itu, untuk antarpulau akan dilakukan interkoneksi,” kata Yuliot.

    Rencana pengembangan tersebut mencakup interkoneksi utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga dan Sulawesi dengan implementasi bertahap hingga tahun 2045.

    “Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan mimpi besar bangsa ini, diperlukan dukungan semua pihak dalam upaya bersama menuju transisi energi berkelanjutan,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025