Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Trenggono: Dana pembongkaran pagar laut Tangerang dari patungan

    Trenggono: Dana pembongkaran pagar laut Tangerang dari patungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan anggaran pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten, bersumber dari patungan.

    “Ya kalau kita bicara anggaran (pembongkaran pagar laut Tangerang), itu patungan,” kata Trenggono dalam jumpa pers seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Trenggono tidak menyebutkan besaran dana yang digunakan untuk membongkar pagar laut yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

    Ia mengaku pihaknya bersama lintas sektor hingga nelayan akan menyelesaikan pembongkaran pagar laut itu, meski menggunakan anggaran yang dilakukan secara patungan.

    Meski begitu, Trenggono tidak menyebutkan secara rinci pihak-pihak yang melakukan patungan dari anggaran yang digunakan tersebut.

    “Karena desakan dari teman-teman semua untuk segera dibongkar, ya sudah dengan segala macam cara (dibongkar). Jadi, kayak belum terhitung (anggarannya), patungan saja,” ucap Trenggono.

    Diketahui, pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah berlangsung sejak Rabu (22/1). KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan melakukan pembongkaran tersebut.

    Ia menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut itu saat ini telah mencapai 5 kilometer (km) dari panjang pagar laut yang ada 30,16 km.

    Ia menegaskan pembongkaran akan terus dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30,16 km.

    “Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan,” ujarnya pula.

    Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama instansi maritim lainnya hingga nelayan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten.

    “Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” kata Ketua Komisi IV.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin kolaborasi dengan AOTS, ciptakan SDM industri andal

    Kemenperin kolaborasi dengan AOTS, ciptakan SDM industri andal

    Kami telah menjalin kerja sama sejak tahun 2019…..

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) Jepang untuk meningkatkan kompetensi SDM industri agar lebih berdaya saing.

    “Kami telah menjalin kerja sama sejak tahun 2019, dengan jumlah penerima manfaat hingga saat ini sebanyak 1.304 orang yang terdiri dari guru, dosen, dan praktisi industri,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Masrokhan, di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dari hasil kerja sama kedua pihak, antara lain pelatihan guru produktif bidang elektronika dan pemesinan, pelatihan untuk guru-guru SMK, program pelatihan infrastruktur pengembangan SDM industri manufaktur Indonesia (ENIV) di Jepang, serta pelatihan Lean Manufacturing for Making Indonesia 4.0 (LEMMI 4.0).

    Dirinya berharap, program kerja sama ini bisa terus berlanjut, mengingat turut menopang kinerja sektor industri kecil dan menengah (IKM) domestik.

    “Seluruh peserta dari satuan pendidikan kami yang telah mendapatkan pelatihan siap untuk memberikan pendampingan bagi para pelaku IKM yang ingin meningkatkan produktivitasnya,” kata dia lagi.

    Lebih lanjut, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Kemenperin Wulan Aprilianti Permatasari menyampaikan, selain pelaksanaan Training of Trainers (ToT) dan pendampingan sektor IKM, melalui program ini juga dilaksanakan seminar metode manajemen yang berasal dari Jepang (5S Kaizen).

    Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap 5S Kaizen, sehingga para peserta dapat menerapkan budaya kerja yang aman, nyaman, serta memacu produktivitas.

    Dia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 batch di Makassar, Solo, Bogor, Bandung, Jakarta, dan Padang dengan mengundang peserta dari unit pendidikan dan perusahaan yang belum terlibat pada program pendampingan sebanyak 420 orang.

    “Dari pengalaman yang sudah dilaksanakan industri, implementasi Kaizen menunjukkan peningkatan produktivitas dengan efisiensi dari berbagai macam pemborosan seperti waktu, proses produksi, aliran produksi, warehouse, dan pengangkutan. Selain itu, penerapan 5S juga akan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman,” kata Wulan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah diminta mulai lobi perusahaan terdampak perang dagang

    Pemerintah diminta mulai lobi perusahaan terdampak perang dagang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mulai melakukan lobbying ke berbagai perusahaan yang berpotensi terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    Ia mengatakan bahwa jika perang dagang terjadi antara Amerika Serikat dan China, Indonesia sebagai anggota BRICS mungkin dapat turut menjadi sasaran pengenaan tarif dagang yang tinggi.

    “Vietnam sebagai negara yang tidak ikut BRICS akan mendapatkan manfaat relokasi besar-besaran apabila Indonesia ikut menjadi target dari perang dagang,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara saat ditemui usai acara diskusi bertajuk ‘Omon-Omon Kesejahteraan: Rapor Bayangan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta, Kamis.

    Ia pun menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan yang berpotensi mendapatkan sanksi atau hambatan tarif tinggi dari Amerika Serikat agar mereka merelokasi pabrik dan investasinya ke Indonesia.

    Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menjaga pabrik dan investasi yang kini sudah ada (existing) di dalam negeri agar tidak ikut direlokasi ke negara lain.

    Bhima juga menuturkan bahwa pemerintah Indonesia harus mencegah agar produk-produk China tidak membanjiri pasar Indonesia karena hambatan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Indonesia merupakan pasar yang potensial karena tengah mengalami bonus demografi dan menjadi salah satu negara dengan hambatan non-tarif terendah terhadap produk-produk China.

    “Dan itu sudah terlihat. Jadi saya cek dari data impor barang non-migas dari China, itu kenaikannya luar biasa, 33 persen dalam satu tahun terakhir (2024). Jadi, sudah kelihatan bahwa kita jadi pelarian, sebelum Trump menjabat, kita sudah jadi pelarian barang-barang dari China,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yaitu mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

    BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • ESDM merekomendasikan IUP eksplorasi untuk perguruan tinggi

    ESDM merekomendasikan IUP eksplorasi untuk perguruan tinggi

    Catatan dari kami, pemberian IUP yang dilakukan untuk ormas maupun nanti kepada perguruan tinggi adalah untuk IUP eksplorasi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan perguruan tinggi untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan di wilayah tersebut.

    “Catatan dari kami, pemberian IUP yang dilakukan untuk ormas maupun nanti kepada perguruan tinggi adalah untuk IUP eksplorasi,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis.

    Julian menjelaskan terdapat dua jenis IUP, yakni IUP eksplorasi dan IUP produksi. IUP eksplorasi ditujukan untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan, serta potensi pasti dari mineral atau batu bara yang terdapat di wilayah tersebut.

    Berdasarkan pengalaman Kementerian ESDM, Julian menjelaskan, eksplorasi paling cepat dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun dengan biaya paling sedikit Rp100 juta per hektare.

    “Karena paling tidak dibutuhkan bor per 4 titik. Itu hanya untuk bor saja, belum biaya kimia dan lain-lainnya,” ujar Julian.

    Julian memperingatkan bahwa mengelola lahan tambang bukanlah sesuatu yang mudah. Mengelola tambang merupakan kegiatan yang memakan biaya besar.

    Oleh karena itu, Julian mengatakan para calon penerima, baik yang berasal dari ormas keagamaan maupun perguruan tinggi, perlu diberikan pemahaman dari awal bahwa tambang bukan barang murah.

    “Walaupun nanti ditawarkan, jangan sampai tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan uangnya malah hilang,” kata Julian.

    Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    RUU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka sebab Undang-Undang Minerba sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan dua pengujian dikabulkan bersyarat oleh MK.

    Baleg DPR RI berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Rp780 miliar

    LPS bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Rp780 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya sekitar Rp780 miliar per Januari 2025.

    Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono mengatakan, LPS sebetulnya sudah menganggarkan klaim pembayaran simpanan Rp1,2 triliun pada 2023. Dengan klaim penjaminan untuk nasabah BPR sebesar Rp780 miliar, maka sisa anggaran masih mencukupi.

    “Jadi terkait itu, nasabah tidak usah khawatir dana klaim penjaminan untuk persiapan pembayaran nasabah BPR yang dicabut izin usahanya masih mencukupi. Dan kalaupun kurang juga pasti akan kita tambah anggarannya,” kata Didik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Didik mengatakan, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 20 BPR sepanjang tahun 2024. Secara total, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan daftar 21 BPR yang berada dalam resolusi kepada LPS. Namun, hanya satu BPR yang berhasil diselamatkan.

    Terkait dengan anggaran klaim penjaminan, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa anggaran tersebut pada dasarnya hanyalah indikasi awal. Dalam hal ini, LPS selalu menyiapkan dana setiap tahunnya sebagai antisipasi apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya.

    LPS juga tidak bisa memprediksi jumlah bank yang ditutup. Purbaya menegaskan, tugas LPS yaitu membayar klaim penjaminan simpanan nasabah dan melaksanakan likuidasi bank setelah izin bank dicabut oleh OJK.

    Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 20 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Mereka antara lain PT BPR Arfak Indonesia, PT BPR Kencana, PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, PT BPR Duta Niaga, PT BPRS Kota Juang Perseroda, PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, dan PT BPR Dananta.

    Kemudian, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, serta Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

    Terkait kinerja BPR/BPRS, Purbaya mengatakan bahwa kinerja bank skala kecil ini menunjukkan tren yang baik sejalan dengan kinerja perbankan nasional. Melihat hal itu, ia memproyeksikan kinerja BPR secara keseluruhan akan positif dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup signifikan.

    “Mungkin tahun ini, 2025, diperkirakan berada di kisaran 6-7 persen pertumbuhan DPK-nya (DPK BPR/BPRS). Dan profitabilitasnya juga tidak akan jauh berubah dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya. Jadi kinerjanya akan masih tetap baik,” kata dia.

    Berdasarkan data per Desember 2024, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara dengan 15,82 juta rekening.

    Sementara pada bank umum, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,94 persen dari total rekening atau setara dengan 608,85 juta rekening.

    LPS menyampaikan, tingkat cakupan penjaminan simpanan LPS berada pada level yang memadai. Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU), LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    “Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90 persen dan lebih tinggi di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80 persen,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi terkait persiapan infrastruktur untuk mendukung libur Lebaran pada tahun 2025 ini.

    “Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail,” ujar Dody, di Jakarta, Kamis.

    Salah satu saran dari Menhub, katanya, terkait persiapan infrastruktur untuk Lebaran mengenai rencana pembenahan jalan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten.

    Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa akan ada jalan-jalan fungsional baru yang perlu disiapkan untuk mendukung periode libur Lebaran pada tahun ini.

    “Seperti biasa, nanti ada jalan-jalan fungsional baru di sana sini,” katanya.

    Sementara itu dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.

    Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pratikno meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

    Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peran perwakilan diplomatik Indonesia perlu diperkuat dalam mencari alternatif pasar ekspor untuk memitigasi dampak perang dagang Amerika Serikat, Rusia, dan China.

    “Pemerintah Indonesia jangan terjebak pada perang besar antara China dan Rusia versus Amerika Serikat, tapi harus melihat negara-negara alternatif untuk tujuan ekspor,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan salah satu peranan perwakilan diplomatik yang dapat membantu memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia adalah melakukan market intelligence, yakni mengumpulkan dan menganalisis tren serta persaingan pasar di negara tempat mereka ditugaskan.

    Kawasan Amerika Latin dan Afrika Utara, kata Bhima, seringkali dianggap sebagai pasar ekspor alternatif bagi produk-produk Indonesia.

    Namun, ia mengatakan bahwa diseminasi informasi mengenai tren pasar serta selera konsumen di kedua kawasan tersebut ke para produsen lokal masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar internasional.

    “Kuncinya adalah di atase perdagangan dan juga KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di wilayah-wilayah potensial ini,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa kini upaya perluasan perdagangan bilateral tidak lagi cukup dilakukan dengan penyelenggaraan expo atau pameran dagang.

    Bhima mengatakan bahwa upaya dalam memfasilitasi perdagangan bilateral perlu didorong juga dengan mempertemukan calon pembeli (buyer), penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan yang cocok untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan tersebut.

    Ia juga menuturkan bahwa penting untuk menargetkan produk atau komoditas spesifik yang menjadi kebutuhan di negara tersebut.

    Upaya tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia di tengah persaingan dengan sesama negara anggota BRICS yang sebagian besar juga merupakan produsen komoditas primer, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

    “Jadi, kami menolak anggaran Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perjalanan dinas diplomasi, dan mungkin anggaran untuk atase perdagangan itu dipangkas. Ini yang terjadi sekarang, banyak pemangkasan di sana, padahal kita butuh diplomasi bilateral yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yakni mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

    BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia

    MPR: Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia

    Saya katakan bahwa ini salah satu pilar ekonomi Indonesia ke depannya dan tidak membutuhkan hal rumit untuk diaktifkan secara cepat.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno mengatakan, perdagangan karbon bisa menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang dapat segera dikembangkan.

    “Jadi saya rasa potensi ekonomi besar. Saya katakan bahwa ini salah satu pilar ekonomi Indonesia ke depannya dan tidak membutuhkan hal rumit untuk diaktifkan secara cepat,” ujar Eddy dalam perayaan ulang tahun pertama ACEXI yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, implementasi perdagangan karbon di Indonesia usai diresmikan beberapa waktu lalu dapat langsung berjalan, karena tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti halnya membangun pabrik atau infrastruktur.

    Terlebih, ujar dia lagi, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dari perdagangan karbon.

    Menyoal agar perdagangan karbon dapat terselenggara di Indonesia, ia mengusulkan agar pajak karbon ditetapkan dengan baik dan tidak sekadarnya saja.

    “Tetapi harus memiliki nilai di mana para pelaku usaha kemudian mengeluarkan emisi, kemudian harus membeli karbon kredit ketimbang membayar pajak karbon,” ujarnya lagi.

    Dengan demikian, ia merekomendasikan agar pemerintah tidak berlama-lama menunda penerapan pajak karbon.

    Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional ditandai dengan peluncuran yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta pada Senin, sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim nasional.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam peluncuran pada hari ini menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

    “Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon,” kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif, Senin (20/1).

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trenggono: Pembongkaran pagar laut Tangerang capai 5 km dari 30,16 km

    Trenggono: Pembongkaran pagar laut Tangerang capai 5 km dari 30,16 km

    Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 5 kilometer (km) dari panjang pagar laut yang ada 30,16 km.

    Trenggono saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pembongkaran pagar laut tersebut telah dilakukan sejak Rabu (22/1) bersama TNI AL dan pihak terkait lainnya.

    “Pada hari Rabu, 22 Januari 2025 telah dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kurang lebih sepanjang 5 km yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat nelayan,” kata Trenggono.

    Dia menegaskan bahwa pembongkaran akan terus dilanjutkan hingga selesai sepanjang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut dilakukan KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan membantu melakukan pembongkaran tersebut.

    “Pembongkaran tidak akan mandek, hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan,” ujarnya pula.

    Sebagai bagian dari tindak lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    Langkah pertama, melakukan investigasi mendalam terhadap pembangunan pagar laut yang sudah disegel oleh Polisi Khusus (Polsus) KKP.

    Trenggono mengatakan proses investigasi tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain itu, KKP akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Hal itu guna memastikan pengendalian pemanfaatan ruang laut dapat berjalan secara rasional dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

    Lebih lanjut, Trenggono juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional, menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya.

    “Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran, serta penguatan tugas, fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” katanya pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertekad kembangkan sawah organik, Ponorogo bagikan 1.000 liter POC

    Bertekad kembangkan sawah organik, Ponorogo bagikan 1.000 liter POC

    ANTARA -Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Ponorogo membagikan 1.000 liter Pupuk Organik Cair (POC) ke para petani untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pupuk kimia. POC yang dibagikan merupakan hasil produksi dari salah satu kelompok tani setempat. (Rindhu Dwi Kartiko/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)