Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bea Cukai Malang fasilitasi ekspor pellet kayu ke Korea Selatan

    Bea Cukai Malang fasilitasi ekspor pellet kayu ke Korea Selatan

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang memfasilitasi ekspor perdana produk pellet kayu dari salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat dengan tujuan Korea Selatan.

    Kantor Kepala Kantor Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan pada tahap awal total pellet kayu yang dilepas ke pasar Korea Selatan sebanyak satu kontainer dengan nilai devisa ekspor 2.700 dolar Amerika Serikat atau Rp43.578.810.

    “Produk wood pellet sebanyak satu kontainer ke negara tujuan Korea Selatan. Lalu, untuk nilai devisa ekspornya 2.700 dolar Amerika Serikat,” katanya.

    Gunawan menjelaskan pengiriman pellet kayu ke Korea Selatan menjadi rangkaian dari ekspor produk serupa dengan total mencapai 300 kontainer.

    “Dalam dua bulan dengan total nilai devisa ekspor sebesar 810 ribu dolar Amerika Serikat (sekitar Rp13 miliar),” ujarnya.

    Pelepasan produk pellet kayu ke Korea Selatan menjadi bagian dari pemenuhan permintaan pasar. Sebab, serbuk kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan, pemanas ruangan dan energi penghasil listrik.

    Selain itu, produk tersebut juga berguna untuk memenuhi sumber energi rumah tangga, salah satunya keperluan memasak untuk pemanggangan dan pengasapan.

    Melalui kolaborasi Bea Cukai, lembaga pemerintahan dan swasta dalam pembinaan UMKM setempat, produk pellet kayu tersebut dapat menembus pasar global.

    Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Dwi Prasetyo Rini menuturkan ekspor pellet kayu merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung kemajuan iklim UMKM di daerah setempat.

    “Dengan adanya kegiatan pelepasan ekspor ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional,” katanya.

    Pihaknya akan terus memaksimalkan upaya peningkatan kualitas berbagai produk yang dikembangkan oleh UMKM.

    “Klinik Ekspor Bea Cukai Malang siap memberikan pendampingan kepada UMKM agar berhasil merealisasikan ekspornya,” ujarnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Brigit Biofarmaka bidik penjualan pohon cair penyerap karbon 50 unit

    Brigit Biofarmaka bidik penjualan pohon cair penyerap karbon 50 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) menargetkan penjualan alat penyerap karbon berbasis mikroalga atau Pohon Cair Penyerap Karbon yang disebut TreeAlgae sebanyak 50 unit pada 2025.

    TreeAlgae merupakan alat penyerap karbon dan pemurni udara dengan sistem fotobioreaktor mikroalga berbasis teknologi cerdas berkelanjutan (sustainable smart technology) yang telah memperoleh paten nomor EC00202510853 pada 22 Januari 2025.

    Direktur Utama OBAT Is Heriyanto di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa satu unit TreeAlgae memiliki kapasitas 200 liter algae cair, yang mampu menyerap karbon setara 15 pohon rimbun.

    “Ini merupakan terobosan dan juga menjawab kebutuhan perdagangan karbon internasional yang belum lama ini resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI),” kata Is.

    Korporasi dapat mengaplikasikan alat tersebut untuk penyerapan karbon sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi menuju net zero emissions (NZE) 2060.

    Ia menuturkan TreeAlgae dapat diterapkan di daerah perkotaan mengingat terbatasnya lahan untuk menanam pohon.

    “Ruang yang dibutuhkan tak terlalu luas, anda dapat membayangkan sebuah aquarium yang didalamnya berisi TreeAlgae yag dilengkapi dengan teknologi yang kami ciptakan. Seperti misalnya di perempatan jalan, ruang tertutup atau bahkan di pabrik. Kami amat optimis ini dapat diterima oleh masyarakat,” tutur Is.

    Adapun produk sampingannya berupa biomassa dan liquid yang mengandung karbon organik sehingga dapat digunakan sebagai pupuk.

    Alat tersebut mengadopsi siklus fotosintesis sel mikroalga alami di perairan darat dan lautan yang sangat efisien dalam mengabsorpsi karbon dioksida anorganik.

    “Setelah itu, lalu dikonversikan menjadi karbon organik yang tersimpan dalam bentuk biomassa, disertai pelepasan oksigen ke atmosfer secara terus menerus. Kapasitas sel mikroalga dalam penyerapan karbon dan produksi oksigen dilipatgandakan melalui sistem fotobioreaktor berteknologi yang dioperasikan secara otomatis,” ujarnya.

    Alat TreeAlgae terdiri dari empat perangkat utama, diantaranya perangkat pembiakan sel mikroalga di dalam akuarium, perangkat elektronik yang berupa sensor monitoring melalui sistem IoT (internet of things), perangkat sistem tenaga surya dan perangkat yang mudah dipindah-pindah.

    Harga satu unit TreeAlgae senilai Rp150 juta. Sampai saat ini, terdapat sebanyak empat perusahaan yang telah melakukan pre-order (pemesanan), dengan pesanan antara satu sampai 10 unit TreeAlgae.

    Alat TreeAlgae berukuran compact yang tingginya sekitar 140 cm dan perawatannya dapat di otomatisasi, sehingga dapat melakukan peremajaan setiap dua pekan sekali.

    “Kami berupaya berkontribusi mengatasi pemanasan planet kita. Sebagai negara sepuluh besar yang memiliki hutan yang menjadi paru-paru bumi, hasil penelitian kami ini diharapkan dapat membuat udara yang kita hirup semakin bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Is.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • PHRI Jakarta dorong praktik usaha yang ramah lingkungan

    PHRI Jakarta dorong praktik usaha yang ramah lingkungan

    Ini sejalan dengan target menjadikan Jakarta sebagai kota global yang ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta mendorong anggotanya untuk melakukan praktik usaha yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

    “Ini sejalan dengan target menjadikan Jakarta sebagai kota global yang ramah lingkungan,” kata Ketua PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, sehubungan diadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI Jakarta 2025.

    Iwantono menyampaikan bahwa Rakerda yang berlangsung pada 22 Januari 2025, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara industri pariwisata dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Kami percaya bahwa menjaga keberlanjutan lingkungan bukan hanya kewajiban tetapi juga peluang. Dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan, industri kita dapat lebih kompetitif di tingkat global dan memberikan pengalaman pariwisata yang berkualitas kepada wisatawan,” kata Sutrisno.

    Acara juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq beserta jajaran pemerintahan terkait, anggota asosiasi, serta pelaku bisnis di sektor perhotelan dan restoran.

    Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa masalah lingkungan telah menjadi perhatian seluruh negara di dunia sehingga Indonesia sangat peduli dengan persoalan lingkungan.

    Dalam pengarahannya, Menteri meminta seluruh pelaku hotel dan restoran di Indonesia mentaati aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan. Secara khusus Menteri menekankan soal pengelolaan sampah yang baik di Jakarta.

    Rakerda juga mengadakan sejumlah diskusi dan lokakarya dengan tema lingkungan antara lain “Implementasi Praktik Ramah Lingkungan dalam Operasional Hotel dan Restoran” serta “Inovasi Hijau dalam Industri Pariwisata”.

    Rakerda tersebut menghasilkan rekomendasi antara lain berupaya meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta melalui berbagai promosi pariwisata dan mengikuti misi perdagangan.

    Kemudian berupaya melonggarkan aturan yang memangkas kegiatan-kegiatan instansi pemerintahan di hotel. Serta mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak dan kenaikan harga air yang telah menimbulkan keresahan tersendiri bagi pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta.

    Pewarta: Unggul Tri Ratomo
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Erick sebut RUU BUMN persingkat restrukturisasi perusahaan

    Menteri Erick sebut RUU BUMN persingkat restrukturisasi perusahaan

    Selama ini, proses restrukturisasi atau penutupan perusahaan BUMN yang tata kelolanya tidak baik, berlangsung dengan sangat panjang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat mempersingkat restrukturisasi perusahaan BUMN.

    “Kami menyambut baik (revisi UU BUMN), karena salah satunya di situ ada poin restrukturisasi,” ucap Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan selama ini, proses restrukturisasi atau penutupan perusahaan BUMN yang tata kelolanya tidak baik, berlangsung dengan sangat panjang.

    Hal serupa juga diakui oleh Erick saat dirinya menutup atau merestrukturisasi perusahaan BUMN yang performanya tidak maksimal.

    “Dengan RUU ini, sepertinya restrukturisasi bisa dipersingkat. Hal-hal ini saya rasa positif, tapi detailnya nanti kan ada panjanya,” ucap Erick.

    Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1/2025), juga disimpulkan kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.

    “Saya sebagai tugas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami menyambut positif karena tadi, poin-poin yang diinginkan oleh Bapak Presiden,” kata Erick.

    Selain mengatur soal penyederhanaan restrukturisasi BUMN, RUU BUMN juga akan mengatur ihwal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Strukturnya (Danantara) seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.

    Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini memaparkan sejumlah poin perubahan dalam RUU BUMN yang meliputi penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi tugas BUMN secara optimal sesuai perkembangan regulasi; pengaturan anak usaha BUMN seperti penambahan definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan.

    Selain itu, terdapat juga pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif; kebijakan sumber daya manusia dengan penyediaan peluang bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.

    Selanjutnya, privatisasi meliputi penentuan kriteria dan mekanisme privatisasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan negara; serta tanggung jawab sosial mencakup kewajiban BUMN untuk membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag menyegel distributor Minyakita tak sesuai aturan di Tangerang

    Mendag menyegel distributor Minyakita tak sesuai aturan di Tangerang

    Tidak memiliki izin edar Badan POM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita.

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) atas dugaan pelanggaran terkait dengan distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita, di Tangerang, Banten, Jumat.

    Budi mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh satgas pangan, perusahaan tersebut telah habis masa berlakunya untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), namun masih memproduksi Minyakita.

    “Tidak memiliki izin edar Badan POM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita. Kemudian tidak memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 82920 atau aktivitas pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Selain itu, NNI yang dalam hal ini sebagai repacker atau Distributor 2 (D2) telah memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-domestic market obligation (DMO), serta memproduksi Minyakita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan, yakni kurang dari 1 liter.

    Budi menyebut, harga jual yang ditawarkan kepada pengecer juga lebih tinggi yakni Rp15.500 per liter, padahal seharusnya Rp14.500. Hal ini disinyalir menjadi penyebab tingginya harga Minyakita di wilayah Banten.

    “Karena Banten termasuk yang tinggi harganya. Nah, ternyata kita temukan ada pelanggaran dan penyimpangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini penyebab salah satunya kenapa Minyakita ini nggak turun-turun,” kata Budi.

    Dari hasil ekspose ini, ditemukan sebanyak 7.800 botol Minyakita dan 275 dus Minyakita, dengan satu dus berisi 12 botol minyak berukuran 1 liter.

    Atas pelanggaran tersebut, perusahaan ini untuk sementara waktu akan dicabut izin usahanya serta dilakukan penyegelan. Namun, bila didapati masih melakukan operasi serupa, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Budi menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan operasi serupa di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lain terdapat harga Minyakita yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI: Microfinance Outlook 2025 jadi momentum perkuat peran UMKM

    BRI: Microfinance Outlook 2025 jadi momentum perkuat peran UMKM

    BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso menyampaikan, penyelenggaraan BRI Microfinance Outlook pada 30 Januari 2025 menjadi momentum yang strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.

    Ia menekankan bahwa UMKM bukan hanya fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif.

    “Melalui BRI Microfinance Outlook 2025, BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, kata Sunarso di Jakarta, Jumat.

    BRI menegaskan dedikasinya sebagai mitra utama dalam pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi nasional melalui BRI Microfinance Outlook 2025.

    Dengan visi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif, BRI optimistis dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih luas.

    Pada tahun ini, Microfinance Outlook digelar bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertempat di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, Microfinance Outlook biasanya digelar secara terpisah dengan BRI UMKM EXPO(RT). Dengan adanya penggabungan dua acara yang penting bagi perkembangan perekonomian nasional, menurut dia, hal ini menunjukkan posisi BRI sebagai miniatur Indonesia.

    “Penyatuan ini (Microfinance Outlook dan BRI UMKM EXPO(RT)) untuk menunjukkan kepada seluruh stakeholder, bahkan dunia bahwa BRI adalah miniatur Indonesia,” kata Supari.

    Microfinance Outlook 2025 turut menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, di antaranya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues juga akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    Supari mengatakan, BRI sendiri memiliki pengalaman yang panjang dalam mendampingi UMKM terutama segmen ultra mikro. Meski begitu, perseroan membutuhkan pandangan dari pemangku kepentingan lainnya sehingga BRI dapat membangun strategi dan inisiatif yang selaras dengan pemangku kepentingan.

    “Maka di event ini harapannya kita mendengar dari pemangku kebijakan di negara ini, bagaimana stakeholder merencanakan strategi untuk menumbuhkembangkan UMKM dan masyarakat grass root dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Supari.

    Pada saat yang bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025, acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 akan berlangsung pada 30 Januari 2025 hingga 2 Februari 2025.

    Pameran yang digelar BRI ini menyajikan berbagai rangkaian acara seperti UMKM Expo, partner gathering, talkshow, workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Selain itu, acara ini juga menampilkan Nusantara culinary dan fashion show.

    BRI UMKM EXPO(RT) 2025 melibatkan sebanyak 1.000 UMKM unggulan yang akan dipamerkan dalam lima kategori utama yaitu home Decor and craft (153 UMKM), food and beverage (358 UMKM), accessories and beauty (181 UMKM), fashion and wastra (273 UMKM), serta healthcare and wellness (35 UMKM).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI ajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia

    BI ajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia

    Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan ketahanan perekonomian domestik di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global yang dinilai menjadi kunci utama pengembangan investasi tanah air.

    Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Forum Investasi Tahunan (FIT) 2025 yang diselenggarakan pada 23-24 Januari 2025 di Bali.

    “Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat, mari berinvestasi di Indonesia,” kata Perry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan masih solid pada kisaran 4,7-5,5 persen. Terjaganya tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar, catat BI, disertai dengan cadangan devisa yang tinggi turut memperkuat optimisme prospek positif Indonesia di mata investor dunia.

    Dalam forum tersebut, Perry menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global saat ini.

    Poin pertama yaitu perekonomian dan pasar keuangan global masih akan diliputi berbagai ketidakpastian dan volatilitas yang salah satunya disebabkan oleh perlambatan dan divergensi pertumbuhan global.

    Ketidakpastian tersebut juga disebabkan dinamika rantai pasok dan kebijakan perdagangan negara maju yang dapat memengaruhi inflasi global, tingginya yield obligasi pemerintah AS, kuatnya nilai tukar dolar AS, serta dinamika aliran modal dari negara maju ke negara berkembang.

    Poin kedua yang disoroti Perry yaitu terkait bagaimana merespons hal tersebut. Dalam menetapkan strategi investasi, menurut BI, investor perlu melihat berbagai skenario agar keputusan investasi dapat dilakukan secara terukur.

    Terakhir yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), untuk membantu proses pengambilan keputusan investasi.

    Seruan untuk berinvestasi ini semakin diperkuat dengan optimalisasi sinergi BI dengan program Asta Cita pemerintah yang dilakukan dalam langkah-langkah bauran kebijakan nasional.

    Lebih lanjut, terdapat berbagai pilihan aset yang dapat dipertimbangkan oleh investor global antara lain Surat Berharga Negara (SBN) serta sekuritas Bank Indonesia dalam bentuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

    Forum Investasi Tahunan (FIT) 2025 mengusung tema Steering through Global Shift: Synergy to Strengthen Stability and Economic Transformation.

    Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan 10 bank sentral berbagai negara, institusi keuangan internasional, lembaga kustodian dan counterparty internasional, perbankan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Forum investasi ini turut menyoroti tantangan ekonomi dan pasar keuangan global yang diantaranya bersumber dari dampak transformasi kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), divergensi arah kebijakan bank sentral berbagai negara, dan perkembangan geopolitik global.

    BI pun berkomitmen untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan optimisme dan keyakinan investor yang akan mendukung aliran modal, dalam rangka menjaga stabilitas dan ketersediaan pembiayaan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Kegiatan FIT 2025 dirangkaikan dengan seminar internasional yang mengulas tentang outlook ekonomi dan pasar keuangan global serta strategi investasi.

    Pada acara penutupan seminar internasional FIT 2025, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk menavigasi tantangan perekonomian global. Menurut Fili, berbagai tantangan akan bisa diubah menjadi peluang yang akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

    Rangkaian FIT 2025 juga mencakup focus group discussion (FGD) yang salah satunya membahas langkah penguatan kerja sama keuangan internasional bersama bank sentral negara lain. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun ketahanan eksternal lintas negara yang dapat memitigasi dampak rambatan ketidakpastian global.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen ESDM sebut tak ada kenaikan royalti nikel jadi 15 persen

    Wamen ESDM sebut tak ada kenaikan royalti nikel jadi 15 persen

    Kayaknya tidak ada kenaikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan tidak ada kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

    “Kayaknya tidak ada kenaikan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Selain Yuliot, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menyampaikan belum mendengar perihal kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen.

    “Saya belum dapat infonya, karena nggak di saya. Saya tidak ikut, jadi belum tau,” ucap Julian ketika ditemui setelah menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1).

    Pernyataan tersebut disampaikan ketika merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey yang mengungkap kabar soal kenaikan royalti nikel dari 10 persen menjadi 15 persen.

    Kabar tersebut disampaikan oleh Meidy dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ketika membahas ihwal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Rabu (22/1).

    “Kemarin kami dapat isu lagi, royalti yang tadi saya sebut 10 persen akan naik 15 persen,” kata Meidy.

    Menurut dia, kenaikan royalti tersebut akan memberatkan para penambang nikel. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen juga dirasa memberatkan para penambang nikel.

    Meidy menyampaikan, biaya produksi yang semakin tinggi dan harga nikel yang semakin turun menyebabkan penambang nikel tidak mau produksi.

    “Tambang yang dapat RKAB nggak mau produksi. Kenapa? Karena biaya produksi naik, tetapi penjualannya semakin turun,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri BUMN sebut Danantara diluncurkan setelah RUU BUMN tuntas

    Menteri BUMN sebut Danantara diluncurkan setelah RUU BUMN tuntas

    RUU BUMN ini inisiasi DPR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas.

    “Iya, seperti itu (diluncurkan setelah RUU BUMN), tunggu saja,” ujar Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi salah satu substansi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Akan tetapi, kajian perihal Danantara dalam RUU BUMN akan dilakukan oleh DPR, sebab RUU BUMN merupakan RUU inisiatif DPR.

    “Strukturnya seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.

    Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang akan melakukan percepatan pembahasan RUU BUMN.

    Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1), juga disimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.

    “Seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN bisa menjadi bagian membangun negara yang mandiri,” ucap Erick.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin sebut kebijakan baru HGBT beri kepastian bagi industri

    Kemenperin sebut kebijakan baru HGBT beri kepastian bagi industri

    Kami berharap bisa bertambah dari tujuh sektor

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kebijakan terbaru subsidi harga gas industri dengan skema harga gas bumi tertentu (HGBT) akan lebih memberikan kepastian bagi para pengusaha industri, serta investor yang menanamkan modalnya di tanah air.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Eko Cahyanto saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan kebijakan HGBT terbaru, yang akan diputuskan dalam waktu dekat, direncanakan ditetapkan dengan periode yang lebih panjang dari semula hanya ditetapkan dalam satu tahun.

    “Dengan periode yang lebih panjang, ini akan memberi kepastian bagi investor, bagi industri dan lebih mudah dari perencanaannya,” kata dia.

    Dikatakannya, saat ini penerima manfaat subsidi gas industri direncanakan tetap tujuh sektor, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Namun, pihaknya menginginkan penerima manfaat dari HGBT diperluas lebih dari subsektor yang ditetapkan, terutama bagi industri yang membutuhkan gas sebagai bahan baku utama proses produksi.

    “Kami berharap bisa bertambah dari tujuh sektor,” ujar dia pula.

    Lebih lanjut, ia mengatakan dalam aturan baru HGBT yang nanti akan diterapkan, pihaknya juga mengusulkan untuk dilakukan perbaikan terkait skema penyaluran kepada subsektor penerima manfaat.

    “Sehingga, bisa lebih fleksibel dan menghindari beban tambahan untuk industri ketika sumbernya itu yang mungkin ada ketidakstabilan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan harga gas murah HGBT kemungkinan tidak lagi sebesar 6 dolar AS per MMBTU.

    Walaupun demikian, ia memastikan penerima HGBT tetap untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Bahlil memperkirakan gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar AS per MMBTU, sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS.Terkait industri-industri yang bakal menerima harga gas murah, Bahlil menyebut keputusan soal itu sudah final.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025