Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Gubernur BI melihat masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut

    Gubernur BI melihat masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut

    Dalam menentukan respons (suku bunga) BI-Rate, kita akan melihat bagaimana, satu, perkiraan inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pihaknya melihat masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut.

    “Dalam menentukan respons (suku bunga) BI-Rate, kita akan melihat bagaimana, satu, perkiraan inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Yang kedua, bagaimana kita melihat tujuan bersama, (yaitu) mendorong pertumbuhan supaya 5,2 persen tahun ini bisa dicapai,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2025, di Jakarta, Jumat.

    Selain melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, BI melihat stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga hal inilah yang menjadi alasan mengapa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, terutama didasarkan pada pertimbangan terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Pihaknya memperkirakan inflasi ke depan tetap rendah. Misalnya, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir tahun ini diprediksi sekitar 2,7 persen dan inflasi inti 2,6 persen.

    Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan didorong dengan mengonsolidasikan kebijakan fiskal dan moneter agar mencapai target 5,2 persen pada 2025.

    “Tinggal masalahnya adalah masalah stabilitas nilai tukar (karena sangat tergantung dinamika global dan domestik),” katanya.

    Dalam hal ini, Perry memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan cenderung menguat. Dia menegaskan bahwa nilai tukar tetap stabil di tengah gejolak global dengan transaksi intervensi di pasar valas pada transaksi secara tunai atau spot secara domestic non-delivery forward maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

    Beberapa alasan mengapa kurs rupiah bisa stabil ialah angka inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi masih bagus.

    “Itu juga didukung oleh inflow yang triwulan IV-2024 yang lalu, SBN sudah mulai inflow Rp1,6 triliun, SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) adalah Rp4 triliun dan itu akan mendorong,” ujar Gubernur BI.

    Melihat dari sisi fundamental, adanya kebijakan Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dinilai akan menambah suplai dolar Amerika Serikat (AS). Dalam hal ini, katanya lagi, isu yang harus diperhatikan adalah keadaan dinamika global.

    Dalam bulan Januari 2025, indeks dolar AS sempat menyentuh angka 109 yang kemudian melemah di kisaran 108 selama dua hari terakhir. Pihaknya disebut akan mencermati arah kebijakan dari Pemerintah AS dan suku bunga Federal Funds Rate (FFR) yang menentukan indeks dolar AS.

    “Jadi intinya, dari sisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, memang ada ruang untuk penurunan suku bunga. Dari sisi nilai tukar yang kami arahkan untuk stabilitas dan arah stabilitas itu juga didukung dari sisi fundamental dan juga DHE SDA,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Modal asing masuk bersih Rp11,52 triliun pada pekan ini

    BI: Modal asing masuk bersih Rp11,52 triliun pada pekan ini

    Namun terdapat modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp0,35 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp11,52 triliun pada pekan keempat bulan ini, yakni periode transaksi 20-23 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, merinci bahwa modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp9,60 triliun dan Rp2,27 triliun.

    Namun terdapat modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp0,35 triliun. Dengan demikian, total modal asing masuk bersih menjadi sebesar Rp11,52 triliun.

    Selama tahun 2025, sejak 1 hingga 23 Januari 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp2,03 triliun dan Rp1,91 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di SRBI sebesar Rp2,95 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 76,14 basis point (bps) per 17 Januari 2025 menjadi 73,01 bps per 23 Januari 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.235 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (24/1), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (23/1), di level Rp16.275 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 108,05 pada akhir perdagangan Kamis (23/1).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama, antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 7,03 persen pada Jumat (24/1) pagi, dari sebelumnya 7,06 persen pada akhir perdagangan Kamis (23/1). Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,644 persen pada akhir perdagangan Kamis (23/1).

    BI pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peta jalan menuju kemandirian energi

    Peta jalan menuju kemandirian energi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Indonesia harus segera mencapai kemandirian energi. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan perluasan jaringan elektrifikasi di seluruh Indonesia, termasuk untuk 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik.

    Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa ini menjadi negara modern dan negara maju.

    Untuk itu Presiden Prabowo memasang target ambisius agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi melalui peta jalan yang terukur.

    Komitmen Presiden Prabowo menuju kemandirian energi, disampaikan saat peresmian Proyek Strategis Kelistrikan pada 18 provinsi, yang diselenggarakan di Sumedang, Jawa Barat, baru-baru ini.

    Proyek itu terdiri dari 26 proyek pembangkit listrik senilai Rp 72 triliun, 11 proyek gardu induk berkapasitas 1.740 megavolt ampere (MVA), dan transmisi listrik sepanjang 739 kilometer sirkuit (kms).

    Dalam kesempatan yang sama, presiden kembali menegaskan komitmen pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau.

    Optimisme presiden itu berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar serta kemampuan untuk melakukan transformasi energi.

    Komitmen Presiden Prabowo berbasis data di lapangan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik, yaitu tenaga Matahari, air, dan angin.

    Meskipun demikian, yang menjadi masalah adalah jaringan yang tersedia selama ini belum didisain untuk menjemput tempat-tempat di mana ada pembangkit listrik EBT.

    Sebagaimana dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahaladia, Kementerian ESDM berencana mempercepat pembangunan jaringan, kurang lebih sepanjang 8.000 kilometer.

    Pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan adalah bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan ketersediaan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau, akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri, dan pada gilirannya investasi akan mengalir ke Indonesia.

    Untuk itu bangsa ini harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi atau ke arah industrialisasi secara besar-besaran.

    Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Guna mencapai target 8 persen, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, salah satunya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand.

    Kebutuhan gas

    Selain soal listrik, Menteri ESDM juga menyinggung kebutuhan gas untuk menutupi kebutuhan 71 persen EBT. Indonesia membutuhkan sekitar 1.471 billion british thermal unit per day (BBTUD) sampai 2030.

    Kebutuhan itu juga diproyeksikan akan naik pada tahun 2034, mencapai 2.659 BBTUD. Bagi Kementerian ESDM, menyangkut dengan gas, Indonesia agar tidak mengalami defisit dengan konsumsi domestik, maka dalam perencanaan tahun depan, seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi.

    Komitmen Presiden Prabowo sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Kekayaan alam dimaksud tentunya termasuk potensi energi terbarukan dan sumber daya mineral (utamanya gas alam).

    Dalam konstitusi jelas diatur bagaimana negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya mineral, tanpa ada intervensi dari negara lain maupun organisasi internasional.

    Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia, nyatanya cadangan energi di Indonesia belum akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan di masa mendatang.

    Indonesia harus segera mengantisipasi cadangan energi, terutama pengganti minyak bumi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, transisi energi harus segera digencarkan, selain energi Matahari dan air, penting memanfaatkan potensi gas alam yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu liquid natural gas (LNG) atau gas alam cair.

    LNG memiliki banyak manfaat, di antaranya lebih ramah lingkungan, efisiensi dan efektivitasnya lebih tinggi, dan lebih rendah emisi.

    Penggunaan LNG sudah banyak digunakan di negara-negara lain, tetapi di Indonesia masih perlu dimaksimalkan.

    Problematika terjadi disebabkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memanfaatkan LNG. Permasalahan yang terjadi, antara lain belum meratanya distribusi energi dan teknologi yang memadai.

    Solusi dari permasalahan tersebut adalah memaksimalkan fungsi dari infrastruktur yang ada. Tidak dapat dipungkiri, tidak semua wilayah Indonesia dapat terhubung melalui pipa, sehingga peran teknologi kelautan sangat dibutuhkan.

    Kolaborasi dan inovasi harus dilahirkan agar biaya pengeluaran dapat ditekan dan distribusi dapat lebih merata.

    Terlepas dari banyaknya tantangan yang harus dihadapi Indonesia, bahwa pembaharuan bagi dunia energi di negeri ini merupakan sebuah keniscayaan.

    Energi tidak hanya dinilai dari efisiensinya saja. Namun, esensi paling penting adalah menemukan energi dengan biaya yang murah, tetapi tetap ramah lingkungan.

    Transisi energi

    Dalam proses transisi energi, pemerintah akan melaksanakan beberapa program strategis, antara lain memperluas penggunaan gas sebagai bahan bakar dan bahan baku untuk industri dengan mengembangkan infrastruktur transmisi dan distribusi gas yang terintegrasi.

    Selain itu, konversi bahan bakar disel menjadi gas di pembangkit listrik dan mengembangkan fasilitas infrastruktur dan pengembangan jaringan pipa gas untuk rumah tangga (jargas) dan usaha kecil.

    Secara umum masyarakat telah memiliki animo tinggi untuk beralih ke energi bersih, untuk segera meninggalkan energi fosil, seperti BBM dan PLTU.

    Publik juga sudah mengenal ragam sumber energi terbarukan, terutama air (melalui PLTA), panel surya (PLTA), dan pemanfaatan bioenergi.

    Dukungan masyarakat ini merupakan kabar baik, mengingat Indonesia sudah berkomitmen menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030, dan target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060.

    Sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo bahwa sekarang ini Indonesia telah menjadi salah satu di dunia, sebagai negara yang termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan yang mengurangi emisi karbon.

    Pemerintah pun optimistis Indonesia dalam lima tahun ke depan mampu untuk swasembada energi dan tidak lagi mengimpor BBM. Karena itu, dalam waktu yang tidak lama, Indonesia tidak akan impor BBM lagi dari luar negeri. Presiden punya keyakinan, dalam lima tahun Indonesia tidak akan impor BBM lagi.

    Optimalisasi pemanfaatan energi bersih bisa dibaca sebagai kontribusi besar Indonesia dalam penyelamatan Bumi dari pemanasan global, yang dampaknya sudah terasa akhir-akhir ini. Dan lagi keberhasilan program transisi energi juga akan menghemat pengeluaran masyarakat.

    Salah satunya bisa dilihat dalam penggunaan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil listrik, bisa menghemat pengeluaran hingga jutaan rupiah dalam lima tahun, dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar minyak.

    Penghematan itu, terutama sepeda motor listrik, selain harga terjangkau, biaya operasionalnya juga rendah.

    Selain itu, partisipasi perusahaan atau sektor swasta dalam menggunakan energi bersih juga terus meningkat.

    Sejumlah perusahaan dengan jenama besar sudah sepenuhnya menggunakan energi hijau, dalam proses produksi di Indonesia.

    Pelanggan bisnis dan industri di Indonesia telah membeli daya listrik dari energi terbarukan hingga mencapai 1 terrawatt jam.

    Ketertarikan masyarakat dan korporasi beralih ke energi bersih merupakan sentimen positif dan perlu direspons dengan baik, dan strategi yang tepat oleh pemerintah.

    Energi turut menentukan geopolitik dunia. Penggunaan pembangkit energi hijau yang terus meningkat memunculkan kekuatan baru dalam geopolitik energi.

    Setelah kesadaran untuk mengurangi pemanasan global dengan menekan emisi karbon meluas, penggunaan energi terbarukan meningkat.

    Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Pembangkit berbasis bahan bakar fosil (seperti PLTU), untuk sementara tetap dipakai, namun kontribusinya berusaha dikurangi.

    Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo turut masuk dalam skenario global transisi energi skala besar.

    *) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon

    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia-Inggris berkolaborasi kelola kawasan konservasi laut

    Indonesia-Inggris berkolaborasi kelola kawasan konservasi laut

    Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama, karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Inggris untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut.

    “Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama, karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Trenggono menyampaikan bahwa dukungan Pemerintah Inggris dibuktikan melalui peluncuran Program Blue Planet Fund Country Plan di Jakarta.

    Ia menjelaskan, Blue Planet Fund Country Plan merupakan dukungan Pemerintah Inggris untuk pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan di Indonesia.

    Dia menyebutkan, Indonesia memiliki kebijakan ekonomi biru untuk memastikan perlindungan laut, mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan, mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengatasi pencemaran laut.

    “Salah satu inisiatif utama dalam kebijakan ini adalah perluasan kawasan konservasi laut,” ujarnya lagi.

    Menteri Trenggono menyebut bahwa pihaknya berencana melindungi 10 persen wilayah laut atau setara dengan 30 juta hektare pada tahun 2030 dan 30 persen atau 97,5 juta hektare pada tahun 2045.

    “Konsep hingga 2024, Indonesia telah melindungi 29,9 juta hektare laut. Luas ini hampir sama dengan wilayah daratan Inggris. Namun, kami masih memiliki perjalanan panjang untuk mencapai 97,5 juta hektare,” ujarnya.

    Untuk memperluas kawasan konservasi laut dan memastikan pengelolaan yang efektif, kata Trenggono, pihaknya menerapkan tiga kebijakan dan tindakan strategis utama, di antaranya yaitu mengintegrasikan 30 persen kawasan konservasi laut ke dalam rencana konsep pembangunan jangka panjang dan rencana tata ruang laut nasional dan regional.

    Kemudian, memperkuat regulasi pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi laut serta mengembangkan dokumen Visi Kawasan Konservasi Laut 2045 sebagai referensi nasional bagi semua pemangku kepentingan.

    Trenggono menambahkan, strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan konservasi laut mampu mempertahankan stok ikan, menjaga layanan ekosistem untuk menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, serta melindungi keanekaragaman hayati laut.

    “Untuk memperkuat keberlanjutan finansial konservasi, kami juga baru saja menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Berkelanjutan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan,” kata Trenggono.

    Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menegaskan, penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dapat mendukung pencapaian program Blue Planet Fund Country Plan.

    “Kita bicara tentang bagaimana kita memperkuat kerja sama, dalam program Planet Fund Country Plan. Bersama kita bisa,” kata Jermey.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen ESDM singgung Kampus Merdeka saat bahas kriteria penerima IUP

    Wamen ESDM singgung Kampus Merdeka saat bahas kriteria penerima IUP

    Tentu nanti kami lihat bagaimana kebutuhan perguruan tinggi, termasuk dalam rangka Kampus Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyinggung Program Kampus Merdeka ketika membahas mengenai kriteria perguruan tinggi yang akan menerima izin usaha pertambangan (IUP).

    “Tentu nanti kami lihat bagaimana kebutuhan perguruan tinggi, termasuk dalam rangka Kampus Merdeka,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai kriteria perguruan tinggi penerima IUP bagi Kementerian ESDM.

    Kementerian ESDM, kata dia, akan melihat apakah perguruan tinggi tersebut memiliki program studi yang berhubungan dengan pertambangan.

    Meskipun demikian, Yuliot menegaskan bahwa yang nantinya menentukan kriteria tersebut adalah DPR, sebelum dibahas bersama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

    “Karena ini inisiasi dari DPR. Ya, nanti kami bicara dulu dengan DPR,” ucap Yuliot.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan perguruan tinggi untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan di wilayah tersebut.

    Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq memperingatkan bahwa mengelola lahan tambang bukanlah sesuatu yang mudah. Mengelola tambang merupakan kegiatan yang memakan biaya besar.

    Oleh karena itu, Julian mengatakan para calon penerima, baik yang berasal dari ormas keagamaan maupun perguruan tinggi, perlu diberikan pemahaman dari awal bahwa tambang bukan barang murah.

    “Walaupun nanti ditawarkan, jangan sampai tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan uang malah hilang,” kata Julian.

    Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (23/1), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    RUU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka sebab Undang-Undang Minerba sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan dua pengujian dikabulkan bersyarat oleh MK.

    Badan Legislatif DPR RI berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Bali pastikan tidak ada wilayah lautnya miliki HGB 

    Pemprov Bali pastikan tidak ada wilayah lautnya miliki HGB 

    Tidak ada sampai sekarang. Tidak pernah ada yang mau usul (laut jadi HGB, Red) apalagi bukan hak dan kewenangan kami menerbitkan HGB.

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memastikan tidak ada wilayah pesisir dan laut di Pulau Dewata yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), menyusul adanya kasus tersebut di beberapa daerah di tanah air.

    “Tidak ada sampai sekarang. Tidak pernah ada yang mau usul (laut jadi HGB, Red) apalagi bukan hak dan kewenangan kami menerbitkan HGB,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana, di Denpasar, Bali, Jumat.

    Menurut dia, wilayah laut tidak boleh ada sertifikat HGB, karena merupakan wilayah perairan.

    Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai atau 0-12 mil.

    Apabila ada pengajuan kegiatan pemanfaatan ruang laut misalnya untuk budi daya ikan, konservasi, hingga pariwisata, maka pihaknya melakukan pengecekan atau verifikasi lapangan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan

    “Laut kan tidak boleh dipagar. Hak guna bangunan itu yang diterbitkan ATR/BPN. Kalau kami tidak punya kewenangan itu,” ujarnya lagi.

    Sebelumnya, mencuat temuan pagar laut di wilayah perairan Tangerang, Provinsi Banten, sepanjang 30,16 kilometer.

    Ternyata pagar laut tersebut menjadi salah satu kunci yang mengungkapkan wilayah perairan itu sudah mengantongi HGB atas nama beberapa perusahaan atau pihak swasta.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebutkan pihaknya telah menemukan penerbitan 266 sertifikat HGB) dan sertifikat hak milik (HM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten yang terbit pada rentang 2022-2023.

    Selai di Tangerang, tiga sertifikat HGB yang berada di atas laut dengan luas 656 hektare, juga ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur yang telah terbit sejak 1996 dan akan berakhir pada 2026 mendatang.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNI nilai implementasi CTAS ciptakan ekosistem perpajakan yang efisien

    BNI nilai implementasi CTAS ciptakan ekosistem perpajakan yang efisien

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memandang bahwa implementasi core tax administration system (CTAS) dalam transformasi perpajakan menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien, terintegrasi, dan aman.

    “Implementasi CTAS ini akan menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan terintegrasi,” kata Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    BNI meyakini, implementasi CTAS akan bisa memberikan kemudahan pada pelaku bisnis, terutama dalam memastikan praktik bisnis dapat berjalan secara lancar.

    Tak hanya itu, Paolo meyakini usaha ini akan menyederhanakan proses administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengoptimalkan bisnis.

    Dalam mendukung implementasi CTAS, Paolo mengatakan bahwa BNI menghadirkan solusi yang terintegrasi melalui BNIdirect untuk memastikan proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien.

    “BNI, sebagai salah satu bank pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengembangan layanan elektronik, senantiasa berinovasi untuk memberikan berbagai kemudahan bertransaksi untuk nasabah,” kata dia.

    Sebagai authorized billing channel (ABC) dan collecting agent (CA) sekaligus mitra dari DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BNI juga memberikan beberapa layanan perpajakan melalui BNIdirect cash dengan beragam kemudahan.

    “Di antaranya bisa digunakan untuk pembuatan billing pajak, pembayaran penerimaan negara di mana salah satunya kategori pajak, dan interoperabilitas sistem perpajakan,” kata Paolo.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, proses transformasi CTAS akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini dapat meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.

    Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa Coretax ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, Exchange of Information (EoI), dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada Portal Wajib Pajak.

    “Dalam Coretax ini terdapat dua tampilan yaitu untuk petugas pajak dan wajib pajak yang disajikan dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan Indonesia,” ujar Dwi.

    Pada Jumat (17/1) pekan lalu, BNI telah menyelenggarakan kegiatan digital workshop bertema “Siap Transformasi Pajak: Pajak Digital, Bisnis Optimal melalui Implementasi CTAS”. Kegiatan ini diadakan bekerja sama dengan DJP Kemenkeu. Melalui workshop ini, diharapkan nasabah dapat memahami manfaat transformasi pajak digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

    Dwi menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kolaborasi strategis yang dilakukan antara DJP dan mitra seperti BNI ini bisa memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses pembayaran pajak.

    “Workshop ini adalah kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan wajib pajak dalam mewujudkan ekosistem pajak digital yang optimal dan berdaya saing,” kata Dwi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inflasi melambat, Turkiye pangkas suku bunga dua kali beruntun

    Inflasi melambat, Turkiye pangkas suku bunga dua kali beruntun

    Ankara (ANTARA) – Bank sentral Turkiye pada Kamis (23/1) memangkas suku bunga acuan sebesar 250 basis poin menjadi 45 persen di tengah proyeksi inflasi yang membaik, menandai pemangkasan suku bunga kedua setelah beberapa bulan sebelumnya mempertahankan suku bunga pada level yang sama.

    “Meskipun tren inflasi menurun pada Desember, indikator-indikator utama menunjukkan peningkatan pada Januari, sesuai proyeksi. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh produk-produk jasa dengan penetapan harga yang bergantung pada waktu dan indeksasi mundur,” kata Komite Kebijakan Moneter bank tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Kebijakan moneter yang ketat akan dipertahankan sampai stabilitas harga tercapai melalui penurunan inflasi yang berkelanjutan,” menurut pernyataan itu.

    Bank tersebut menyatakan suku bunga acuan akan ditentukan sedemikian rupa guna memastikan pengetatan yang dibutuhkan oleh proyeksi jalur disinflasi, dengan mempertimbangkan realisasi dan perkiraan inflasi, serta tren yang mendasarinya.

    Turkiye bergulat menghadapi kenaikan inflasi selama bertahun-tahun. Dari Juni 2023 hingga Maret 2024, bank sentral Turkiye menaikkan suku bunga acuannya dari 8,5 persen menjadi 50 persen untuk mengetatkan kebijakan moneter, kemudian mempertahankan suku bunga pada level yang sama dari Maret hingga Desember

    Pada Desember, inflasi tahunan Turkiye turun menjadi 44,4 persen, level terendah dalam 18 bulan, menurut Institut Statistik Turkiye (Turkish Statistical Institute). Angkanya sempat mencapai di atas 75 persen pada Mei tahun lalu.

    Pada 26 Desember, bank itu menerapkan pemangkasan suku bunga pertamanya dalam hampir dua tahun, menurunkan suku bunga dari 50 persen menjadi 47,5 persen dengan pemangkasan 250 basis poin.

    Pada akhir tahun lalu, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan bertekad akan terus melawan inflasi pada 2025 dan memangkas suku bunga lebih lanjut.

    “Suku bunga akan turun sehingga inflasi akan turun. Kami akan mengambil langkah ini. Hal ini sangat kita perlukan sekarang,” kata Erdogan kepada para anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party), partai berkuasa yang dipimpinnya.

    Erdogan menekankan strategi ekonomi dan moneter pemerintah memprioritaskan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut Survei Pelaku Pasar (Survey of Market Participants) bank sentral tersebut untuk Januari 2025, 68 pelaku pasar dari sektor keuangan dan riil Turkiye memperkirakan inflasi tahunan pada akhir 2025 akan berada di angka 27,05 persen, dan pada akhir 2026 akan mencapai 18,67 persen.

    Sebuah survei yang dilakukan oleh kantor berita pemerintah Turkiye, Anadolu, menunjukkan para ekonom yang berpartisipasi memprediksi rata-rata suku bunga acuan akhir tahun berada di level 30 persen.

    Senol Babuscu, seorang ekonom dan akademisi di Universitas Baskent Ankara, mengatakan kepada Xinhua bahwa tingkat inflasi pada Desember menciptakan ruang bagi pelonggaran tambahan.

    “Bank (sentral) tampaknya mempertimbangkan bahwa prospek inflasi akan membaik dalam beberapa bulan mendatang, oleh karena itu terus menurunkan suku bunga kebijakannya,” ujar Babuscu, seraya menambahkan bahwa penurunan suku bunga lebih lanjut mungkin akan terjadi apabila indeks harga konsumen bulanan tidak memburuk.

    Seraya mengungkapkan bahwa penurunan suku bunga terbaru “sesuai ekspektasi pasar”, Atilla Yesilada, ekonom yang berbasis di Istanbul, mengatakan kepada Xinhua bahwa bank sentral akan diperkenankan untuk mengkaji data inflasi pada Januari dan Februari sebelum mengambil keputusan terkait suku bunga dalam pertemuan berikut mereka pada Maret.

    Memperkirakan tingkat suku bunga akan melampaui target akhir tahun bank sentral sebesar 21 persen pada 2025, Yesilada mengatakan “untuk mempertahankan kredibilitas, bank (sentral) harus mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan atau membalikkan penurunan suku bunga jika tren inflasi menyimpang dari jalurnya.”

    Sementara itu, Faith Ozatay, seorang analis ekonomi dari Yayasan Penelitian Kebijakan Ekonomi Turkiye (Economic Policy Research Foundation of TUrkiye) di Ankara, mengatakan dalam sebuah artikel belum lama ini bahwa kondisi-kondisi yang ada belum mendukung untuk penurunan suku bunga.

    “Saya yakin penurunan suku bunga baru masih terlalu dini,” ujarnya, seraya menuturkan meskipun menurun, inflasi secara tahunan masih cukup tinggi bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneternya.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Davos (ANTARA) – Di tengah meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian global yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang sedang berlangsung menekankan kebutuhan mendesak akan perekonomian global yang terbuka dan inklusif serta kerja sama internasional yang diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

    Ekonomi global diperkirakan akan kembali menghadapi tahun yang penuh ketidakpastian dan pertumbuhan yang tidak merata, menurut laporan terbaru Chief Economists Outlook WEF. Laporan ini diluncurkan menjelang pertemuan tahunan WEF yang tahun ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Era Cerdas” (Collaboration for the Intelligent Age).

    Laporan Chief Economists Outlook menyebutkan bahwa 56 persen kepala ekonom yang disurvei memperkirakan ekonomi global akan melemah pada 2025, dibandingkan dengan hanya 17 persen yang memprediksi adanya perbaikan.

    Selain itu, sejumlah diskusi utama dalam pertemuan tahunan ini didominasi oleh frasa-frasa seperti “ketidakpastian yang sangat tinggi” dan “berada di persimpangan jalan”.

    Pada 17 Januari lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) merilis pembaruan prospek globalnya, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen pada 2025 dan 2026.

    Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan global sebesar 3,7 persen yang tercatat antara 2000 hingga 2019.

    SOLUSI GLOBAL UNTUK MASALAH GLOBAL IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan.

    Eskalasi konflik geopolitik dan ketidakstabilan regional telah menyeret tingkat kerja sama global ke titik terendah, menurut laporan Barometer Kerja Sama Global (Global Cooperation Barometer) 2025 yang dirilis WEF pada 7 Januari.

    Berbicara dalam pertemuan tahunan WEF pada Selasa (21/1), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa dunia telah memasuki era baru persaingan geostrategis yang keras.

    “Kita perlu bekerja sama untuk menghindari global race to the bottom (persaingan demi mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengorbankan kualitas dan keputusan rasional) karena tidak ada satu pun yang diuntungkan dari memutus ikatan ekonomi global,” katanya.

    Sembari mengaku iklim persaingan tersebut dan kecenderungan untuk memprioritaskan urusan internal di banyak negara saat ini, Presiden WEF Borge Brende kembali menegaskan bahwa kerja sama tetap menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi berbagai tantangan umum yang dihadapi dunia.

    “Untuk masalah global, Anda harus menemukan solusi global,” katanya kepada Xinhua dalam sebuah wawancara.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya krisis global, termasuk krisis iklim dan perpecahan geopolitik.

    Menyebut tantangan-tantangan ini sebagai “kotak Pandora masalah”, Guterres mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan kolaborasi. “Sebagai komunitas global, kita harus memenuhi tanggung jawab ini,” katanya, menggemakan seruan WEF untuk persatuan.

    Perdagangan Bebas, Tanpa Proteksionisme

    Proteksionisme menjadi titik fokus perhatian dalam pertemuan tersebut. Laporan Chief Economists Outlook WEF memperingatkan bahwa meningkatnya hambatan perdagangan dan konflik geopolitik dapat menyebabkan gangguan yang berkepanjangan pada pola perdagangan. Lebih dari separuh ekonom yang disurvei memperkirakan masa depan suram yang didorong oleh hambatan perdagangan, utang publik yang melonjak, dan pemulihan yang tidak merata.

    IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan

    Brende memperingatkan bahwa pemisahan diri (decoupling) akan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi global.

    IMF memperkirakan bahwa decoupling yang parah, dikombinasikan dengan tarif tinggi, dapat memangkas ekonomi global hingga 7 persen. Dia mendesak semua negara untuk terlibat dalam dialog, menangani isu tarif secara konstruktif, serta menghindari perangkap decoupling dan proteksionisme.

    Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala juga menyuarakan penentangan yang kuat terhadap proteksionisme.

    “Kita tidak menginginkan tarif. Kita tidak menginginkan perang tarif,” katanya dalam panel diskusi bertajuk “Menemukan Pertumbuhan di Masa Ketidakpastian” (Finding Growth in Uncertain Times) pada Selasa.

    “Hal ini benar-benar tidak akan menguntungkan siapa pun, baik Amerika Serikat maupun seluruh dunia. Dalam banyak kasus, ini akan menyebabkan inflasi,” ujarnya.

    “Kita masih perlu mencoba untuk bekerja sama guna memastikan kita menjaga pasar tetap terbuka dan terprediksi.”

    Dalam pidatonya di pertemuan tahunan WEF, Kanselir Jerman Olaf Scholz menekankan bahwa Jerman akan mempertahankan perdagangan bebas sebagai dasar kemakmuran, termasuk dalam kerja sama dengan para mitra lainnya.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025