ANTARA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap stabil, di tengah gejolak global dan menguatnya indeks dolar AS. Hal itu disampaikan Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1),
(Aria Cindyara/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
BI pastikan nilai tukar rupiah stabil meski indeks dolar AS menguat
-
Menko AHY: 100 hari kerja Prabowo Subianto berjalan di trek yang benar
pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini berjalan pada trek yang benar, baik dan progresif
Kabupaten Bogor (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto berjalan pada trek yang benar.
“Pandangan persepsi dari berbagai kalangan masyarakat menilai pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini berjalan pada trek yang benar, berjalan pada trek yang baik dan progresif,” kata AHY usai menjadi pembicara dalam Dialog “100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Ia optimistis seluruh anggota Kabinet Merah Putih termasuk Kemenko Infra terus berupaya memetakan dan memahami permasalahan yang ada, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan.
Kemenko Infra, kata dia, ingin ke depan perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
“Itulah urgensinya mengapa pertama kalinya dalam sejarah ada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Saya bersyukur dengan lima kementerian dalam koordinasi kami rasa-rasanya kita bisa lebih cepat menemukan masalah masalah di lapangan,” kata AHY.
Lima kementerian di bawah Kemenko Infra kini saling terintegrasi, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan status lahan yang jelas ketika dilakukan pembangunan sebuah proyek.
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum bertugas untuk memastikan kualitas konstruksi dari bangunan-bangunan yang didirikan.
“Begitu pula membangun perumahan rakyat, sekarang ada kementerian khusus menangani perumahan dan kawasan permukiman. Untuk transportasi kaitan konektivitas kita ada Kementerian Perhubungan yang bisa dikaitkan langsung satu sama lain, agar transportasi darat laut, udara dan kereta api bisa semakin maju,” paparnya.
Terakhir, kata dia, Kemenko Infra juga membawahi Kementerian Transmigrasi untuk mendistribusikan kesejahteraan hingga ke sejumlah daerah di Indonesia bagian timur.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkab Probolinggo uji coba pemindahan pos tiket masuk kawasan Bromo
untuk memperluas jangkauan kawasan wisata Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan kenyamanan pengunjung
Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melakukan uji coba pemindahan pos tiket masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari yang sebelumnya pos tiket terletak di atas, kini dipindahkan ke bawah, tepatnya di lingkungan Pendopo Agung Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.
“Langkah itu diambil dengan tujuan untuk memperluas jangkauan kawasan wisata Bromo yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan kenyamanan pengunjung,” kata Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi di Probolinggo, Jumat.
Menurut dia, pemindahan pos tiket masuk itu merupakan bagian dari upaya strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Probolinggo karena bukan hanya untuk wisata Gunung Bromo, namun untuk menjangkau beberapa objek wisata lain yang ada di kabupaten setempat.
“Salah satu tujuan dari pemindahan pos tiket masuk itu adalah untuk memperluas kawasan wisata Bromo yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo,” tuturnya.
Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di antaranya Puncak Seruni Point, Terminal Jembatan Kaca, Pusung Agung serta sejumlah kafe dan tempat wisata lainnya.
“Selain berkunjung ke lautan pasir atau Gunung Bromo yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), wisatawan juga bisa menikmati objek wisata lain yang tidak kalah menarik seperti Puncak Seruni Point dan Terminal Jembatan Kaca,” katanya.
Heri menjelaskan pemindahan pos tiket masuk itu juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan asuransi jiwa bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo.
“Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang ke Probolinggo, sehingga dengan pemindahan itu, kami berharap bisa memperluas cakupan asuransi jiwa yang mencakup seluruh kawasan wisata Bromo,” ujarnya.
Disporapar Kabupaten Probolinggo juga membuka pos cek tiket di jalan menuju Seruni Point dan langkah itu diharapkan dapat menarik retribusi dari wisatawan yang datang dari wilayah Malang atau Lumajang dan memasuki kawasan wisata di Kabupaten Probolinggo.
“Pemasangan pos cek tiket ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata serta memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap arus wisatawan yang masuk ke kawasan Bromo,” katanya.
Ia berharap pemindahan pos tiket itu dapat lebih meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat sektor pariwisata yang telah menjadi andalan Kabupaten Probolinggo.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Total alokasi APBN 2025 di Lampung mencapai Rp31,81 triliun
Total APBN Provinsi Lampung 2025 adalah Rp31,81 triliun dan fokus dukungan diarahkan melalui alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp23,05 triliun.
Bandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyatakan bahwa total alokasi APBN di Provinsi Lampung pada 2025 mencapai Rp31,81 triliun.
“Total APBN Provinsi Lampung 2025 adalah Rp31,81 triliun dan fokus dukungan diarahkan melalui alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp23,05 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan bahwa alokasi transfer ke daerah di 2025 tersebut meningkat 2,75 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp23,05 triliun dengan porsi 72,48 persen dari total alokasi APBN 2025 di Lampung.
“Sedangkan porsi sebanyak 27,52 persen dari porsi belanja APBN 2025 di Lampung dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) atau belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp8,76 triliun dan ini sudah dianggarkan dalam pagu belanja 2025,” katanya.
Dia menjelaskan belanja pemerintah pusat di 2025 dilaksanakan dengan perspektif efisiensi belanja barang non operasional, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mendorong mobilitas dan produktivitas, mendukung perlindungan sosial yang berkeadilan.
“Bila dirincikan alokasi transfer dana ke daerah di Lampung 2025 mencakup dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp701,3 miliar, dana alokasi umum (DAU) dengan jumlah Rp14,30 triliun,” ujar dia.
Kemudian DAK Fisik sebesar Rp1,12 triliun, DAK Non Fisik berjumlah Rp4,51 triliun, insentif fiskal sebesar Rp126 triliun, dan dana desa Rp2,27 triliun.
“Sedangkan rincian pagu belanja pemerintah pusat per jenis terdiri dari belanja pegawai sebanyak Rp4,1 triliun, belanja barang Rp3,2 triliun, belanja modal Rp1,3 triliun dan belanja bantuan sosial Rp45,11 miliar,” katanya lagi.
Menurut dia, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp8,76 triliun tersebut disalurkan kepada 440 satuan kerja, 4 KPPN dan 43 kementerian atau lembaga.
“Kalau melihat berdasarkan fungsi pemerintahan, belanja pemerintah pusat terbesar ada pada fungsi pendidikan sebesar Rp2,61 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp2,28 triliun serta fungsi ekonomi sebesar Rp1,60 triliun,” ujar dia lagi.
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Fahri Hamzah dorong penggunaan bata interlock untuk pembangunan rumah
ANTARA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mendorong para pengembang untuk memanfaatkan bata interlock presisi sebagai salah satu material untuk membangun tiga juta rumah sebagaimana tertuang dalam asta cita Presiden Prabowo. Selain lebih cepat, ekonomis, estetis dan ramah lingkungan bata interlock dinilai tahan terhadap gempa karena memiliki tingkat presisi yang tinggi. (Fandi Yogari Saputra/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)
-
Komisi XII meminta ekspor gas ditinjau kembali sebab pasokan berkurang
Nanti akan kami (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation).
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali kuota ekspor gas, sebab pasokan gas di dalam negeri berkurang.
“Nanti akan kami (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation). Khususnya gas jatah pemerintah. Jadi itu satu jalan,” kata Sugeng, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh penurunan produksi karena faktor alam (natural decline).
Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, jika segala upaya sudah dilakukan namun masih belum juga memenuhi kebutuhan gas, pihaknya pun mengusulkan untuk melakukan impor.
“Maaf ujung dari segala ujung, kita buka impor juga. Kebetulan hari ini memang masih relatif mahal tapi ketika belum (terjadi) perang Ukraina, itu gas Amerika murah sekali. Karena dengan sel gasnya yang dia produksi gasnya luar biasa besar. Nah itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” katanya pula.
Sugeng mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan PGN, SKK Migas, Dirjen Migas, dan Pemerintah, menyangkut tentang kuota gas khusus untuk Batam dan sejumlah kawasan lainnya.
“Nanti kami hitung bersama proyeksi-proyeksinya dan sebagainya. Lantas kita harus penuhi dulu itu. Karena memang betul ada potensi besar sebenarnya ke depan,” katanya lagi.
Terkait dengan ekspor gas ke Singapura, Sugeng juga mengusulkan untuk dilakukan peninjauan kembali, termasuk bagaimana nilai keekonomiannya dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Nanti kami hitung bersama bagaimana masuk nilai keekonomian yang baik. Karena gas seperti tadi, baik sebagai energi maupun sebagai feed stock untuk petrochemical industry,” ujar Sugeng.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Menkeu menargetkan aturan insentif fiskal 2025 selesai bulan ini
Mengenai berbagai kebijakan insentif fiskal 2025, saat ini sedang dalam proses.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan aturan mengenai insentif fiskal yang bakal digelontorkan tahun 2025 bisa selesai pada bulan ini.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat, Menkeu menyebut berbagai peraturan menteri keuangan (PMK) sedang dalam proses penyelesaian. Usai rampung, pihaknya akan mengumumkan PMK tersebut kepada publik.
“Mengenai berbagai kebijakan insentif fiskal 2025, saat ini sedang dalam proses. Saya berharap bisa selesai bulan Januari ini dan nanti akan kami sampaikan. Kami terus mengakselerasi di tengah banyaknya kegiatan-kegiatan yang juga sangat penting,” ujar Sri Mulyani.
Sejauh ini, Pemerintah baru menerbitkan 1 PMK soal pemberian insentif, yaitu PMK 135/2024 yang mengatur tentang pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP).
Melalui PMK itu, Pemerintah menanggung PPnBM secara penuh (100 persen) untuk kendaraan berbasis baterai roda empat tertentu, baik yang diimpor secara utuh (CBU) maupun yang diproduksi di dalam negeri menggunakan komponen rakitan (CKD). Aturan ini berlaku untuk masa pajak Januari 2025 hingga Desember 2025.
Selain insentif PPnBM, Pemerintah masih memiliki beberapa insentif lain. Contohnya, PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya dengan maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan, pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5 persen, dan bantuan 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan.
Kemudian, pajak pertambahan nilai (PPN) DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar, sebesar 100 persen (periode Januari hingga Juni 2025) dan 50 persen (periode Juli hingga Desember 2025).
Terdapat pula insentif yang sudah berjalan, seperti diskon listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan 2200 VA ke bawah selama 2 bulan (Januari dan Februari).
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Bogasari gelar Konvensi Kelompok Kerja Mutu, wadah inovasi karyawan
Untuk itulah dibutuhkan inovasi yang harus menjadi budaya di lingkungan kerja, yang bagi Bogasari salah satunya melalui gerakan kelompok kerja mutu.
Jakarta (ANTARA) – PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari menggelar Konvensi Kelompok Kerja Mutu (KKM) pada 21-22 Januari 2025, di Cibitung, Jawa Barat, yang merupakan wadah bagi para karyawan untuk terus berinovasi berbasis industri hijau.
“Kami mengangkat tema Innovation For A Greener Tomorrow sebagai komitmen Bogasari untuk mendorong sektor industri yang terus mengembangkan teknologi dan proses yang ramah lingkungan dan hemat energi untuk menjaga keberlanjutan hidup dan menciptakan masa depan bumi yang lebih hijau,” kata Ketua Bogasari Quality Steering Committee (BQSC) Bobby Ariyanto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan 11 KKM yang terdiri dari 50 lebih karyawan Bogasari dari empat pabrik, yakni Jakarta, Surabaya, Cibitung, Tangerang, dan satu dari grup Bogasari yang bergerak di bidang kemasan bernama PT Inti Abadi Kemasindo (IAK) yang berlokasi di Citeureup, Bogor.
Ia mengatakan, persaingan industri saat ini bukan lagi hanya soal keuntungan (profit) dan efisiensi, tapi juga berkompetisi dalam mengelola lingkungan yang lebih baik, mulai dari proses produksi sampai pada hasil akhir.
Dia menambahkan, bagi dunia industri biaya pengelolaan energi dan lingkungan ke depan akan semakin mahal. Perusahaan juga harus aktif dalam mengurangi gas emisi untuk kelestarian lingkungan sebagai komitmen mewujudkan industri yang berprinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Bobby yang juga Senior Vice President (SVP) Manufacturing Bogasari mengatakan, melalui kegiatan KKM ini karyawan ditantang untuk terus berpikir dan bertindak produktif, serta inovatif. Apalagi saat ini ada 80 KKM di Bogasari yang melibatkan 400 karyawan.
“Untuk itulah dibutuhkan inovasi yang harus menjadi budaya di lingkungan kerja, yang bagi Bogasari salah satunya melalui gerakan kelompok kerja mutu,” ujar dia pula.
Adapun kesebelas KKM yang berkompetisi dalam konvensi, yakni KKM EPRO-C dan Palu dari pabrik Bogasari Cibitung, KKM Flash, Thermos, Brotherhood dari Surabaya, KKM Opex, X-40 dan Anggrek dari pabrik Jakarta, KKM Sari Manis dari pabrik Tangerang, serta KKM New Contech dari IAK.
Ketua Panitia Konvensi Mutu 2024 Karen Miranda mengatakan, para peserta harus mengikuti seleksi selama dua hari yakni presentasi khusus di hadapan tiga juri dan hari kedua presentasi di hadapan tamu undangan yang dihadiri Manajemen Bogasari dan Direktur PT IAK.
Pihaknya juga menyediakan tiga juri dari luar Bogasari untuk menjaga objektivitas dan memperkaya pandangan inovasi. Adapun juri tersebut, yakni Syamsul Arifin dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Sri Prahyoto dari Komite Total Quality Management dan Juri Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN), dan Ahmad Setiawan yang merupakan auditor di berbagai sertifikasi industri dan konsultan.
Dari hasil penilaian dewan juri, 2 dari 3 KKM pabrik Bogasari Cibitung berhasil meraih 2 gelar sekaligus, yakni Juara 1 KKM E-PRO C dan Juara 3 KKM PRODSU.
Sedangkan gelar Juara 2 diraih KKM FLASH dari pabrik Bogasari Surabaya. Selain meraih piala dan sertifikat, total hadiah uang tunai yang diterima ketiga juara sebesar Rp37 juta.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Jalur rel Stasiun Bandung sempat tergenang banjir dan ganggu feeder
Kami mengucapkan permohonan maaf kepada para penumpang KA Feeder yang mengalami kelambatan.
Bandung (ANTARA) – Jalur rel di Stasiun Bandung (Bandung-Ciroyom) sempat tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bandung, Jawa Barat, sejak Jumat sore, dan mengganggu perjalanan tiga kereta pengumpan (feeder) Whoosh yang mengalami keterlambatan.
Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi mengatakan bahwa saat kejadian tiga feeder, yakni KA 7351 relasi Bandung-Padalarang, KA 7348 relasi Padalarang-Bandung, dan KA 7353 relasi Bandung-Padalarang, mengalami keterlambatan karena menunggu pemeriksaan oleh petugas jalur rel di lokasi.
“Kami mengucapkan permohonan maaf kepada para penumpang KA Feeder yang mengalami kelambatan,” kata Ayep dalam keterangan, di Bandung, Jumat.
Namun demikian, Ayep menyampaikan bahwa keterlambatan ini tidak mengganggu penumpang tiba di Stasiun Padalarang untuk melanjutkan perjalanan dengan Kereta Whoosh.
Ayep menyampaikan saat ini, genangan banjir tersebut telah surut melalui sistem drainase yang masih berfungsi baik, dan dia memastikan jalur rel telah diperiksa dan dinyatakan aman untuk dilalui kereta, dan operasional perjalanan kereta api berjalan normal tanpa gangguan.
“Penumpang tidak perlu khawatir, karena keselamatan dan kenyamanan perjalanan tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ayep mengatakan tim Prasarana PT KAI Daop 2 Bandung juga melakukan inspeksi dan pemantauan intensif terhadap kondisi rel, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya
Daop 2 Bandung juga melakukan penjagaan dan stand by 24 jam di titik-titik pada Daerah Pantauan Khusus di wilayah Daop 2 Bandung.
“Keamanan dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Meskipun hujan deras terus berlangsung, kami telah menerapkan prosedur standar untuk memastikan jalur tetap aman. Tim kami bekerja 24 jam untuk memonitor kondisi jalur dan langsung mengambil tindakan apabila ada potensi gangguan,” ujar Ayep.
PT KAI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan perjalanan mereka kepada layanan kereta api.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
MPR RI pastikan kantor legislatif dan yudikatif mulai dibangun di IKN
ANTARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memastikan infrastruktur perkantoran legislatif dan yudikatif mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Gedung-gedung untuk DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Kejaksaan Agung ditargetkan siap digunakan pada Agustus 2028. (Hanifan Ma’ruf/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)