ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penghematan anggaran dalam pemerintahan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (24/1), Menkeu menyebut efisiensi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat. (Aria Cindyara/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Menkeu: RI terapkan pajak minimum global demi iklim investasi sehat
Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi agar lebih kompetitif dan sehat, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) bertujuan untuk mendorong iklim investasi yang lebih bersaing dan sehat.
“Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi agar lebih kompetitif dan sehat, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.
Lewat PMK tersebut, Pemerintah mengenakan tarif minimum sebesar 15 persen untuk wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro. Kebijakan itu berlaku mulai tahun 2025.
“Dengan hal itu, perusahaan yang masuk lingkup wajib pajak tersebut dan memanfaatkan fasilitas tax holiday akan dikenakan pajak tambahan minimum domestik sesuai PMK 69/2024,” ujar Menkeu.
Kebijakan GMT merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD.
Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025. Indonesia pun turut menerapkan kebijakan tersebut.
Bagi wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai tahun pajak 2025.
Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
Terkait kewajiban pelaporan pajak minimum global, wajib pajak diberikan waktu paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir.
Akan tetapi, khusus tahun pertama penerapan GMT bagi wajib pajak, Pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan pelaporan, yaitu paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir.
Misalnya, bila wajib pajak termasuk dalam cakupan GMT pada tahun pajak 2025, maka pelaporan pertama dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2027. Untuk tahun pajak berikutnya (2026), pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2028.
Ketentuan mengenai bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pemerintah juga akan menggelontorkan insentif kepada sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi guna menjaga daya saing.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
LPS bakal rampungkan persiapan penjaminan polis pada pertengahan 2025
Saya pikir pertengahan tahun ini sudah kelihatan betul bentuk sistem program penjaminan polis yang akan dijalankan nanti
Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan persiapan program penjaminan polis bisa rampung pada pertengahan tahun 2025.
“Saya pikir pertengahan tahun ini sudah kelihatan betul bentuk sistem program penjaminan polis yang akan dijalankan nanti,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.
Usai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terbit, peraturan turunan mengenai program tersebut segera disiapkan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP).
Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi secara intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk memastikan bahwa PP tersebut dapat diterbitkan tepat waktu.
“Dalam rapat KSSK terakhir, sudah diputuskan bahwa PP terkait program penjaminan polis akan dikawal supaya bisa terbit sesuai dengan waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Secara paralel, LPS juga mempersiapkan peraturan internal agar peraturan pelengkap sudah siap ketika PP diterbitkan.
Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi unit program penjaminan polis juga disiapkan, yang ditargetkan mencapai 60 persen dari kapasitas penuh pada 2028.
LPS juga mengirimkan staf untuk belajar dari program serupa di LPS internasional, seperti Korea, Malaysia, Kanada, Italia dan Taiwan untuk memastikan kesiapan program penjaminan polis.
Sistem dan infrastruktur teknologi juga terus ditingkatkan untuk mendukung program penyambungan polis agar lebih siap saat program dijalankan.
“Kami berharap PP dapat bisa keluar cepat sehingga pertengahan tahun bisa selesai semua. Kalau sudah selesai, saya akan mengusulkan ke Menteri Keuangan agar posisi dewan komisioner untuk penjaminan polis segera diisi,” tutur dia.
Sementara itu, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum.
Untuk BPR/BPRS, hingga akhir November 2024, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS, atau setara dengan 15.817.553 rekening.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Bank UOB prediksi BI rate turun 2-3 kali sepanjang tahun ini
Tahun ini kami memprediksi BI rate untuk rupiah turun sekitar 2-3 kali, yang pertama sudah terjadi ya di Januari ini
Jakarta (ANTARA) – Head of Deposit & Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret menyampaikan bahwa pihaknya memproyeksikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate akan mengalami penurunan sebanyak 2 hingga 3 kali pada 2025.
“Tahun ini kami memprediksi BI rate untuk rupiah turun sekitar 2-3 kali, yang pertama sudah terjadi ya di Januari ini,” kata Vera Margaret di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bahwa penurunan BI rate tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan pasar domestik, sehingga pelaku usaha dapat terus mengembangkan usaha mereka.
Meskipun begitu, ia menuturkan bahwa kondisi moneter Amerika Serikat dan keputusan bank sentralnya, The Fed, untuk menurunkan suku bunga acuannya, Fed Fund Rate/FFR, sejak September 2024 telah memberikan tekanan terhadap rupiah akibat adanya aliran modal keluar (capital outflow).
Vera menuturkan bahwa pihaknya memproyeksikan rupiah akan terus tertekan sepanjang tahun ini akibat ekspektasi pasar terhadap The Fed, walaupun penurunan FFR cenderung melambat.
Ia menyatakan bahwa pihaknya memproyeksikan rupiah akan berada di level Rp16.500 pada akhir 2025, setelah mengalami tekanan terbesar pada kuartal III 2025 yang mengakibatkan kurs rupiah terhadap dolar AS meningkat hingga ke level Rp16.800.
“Tapi, tidak hanya rupiah yang melemah, hampir semua mata uang juga melemah terhadap dolar AS,” ujarnya.
Vera pun mengingatkan para pelaku usaha dan masyarakat untuk memitigasi dampak pelemahan nilai rupiah tersebut, karena ketika rupiah melemah, maka harga komoditas cenderung meningkat.
“Jadi, ketika rupiah melemah, harga barang-barang yang masuk ke Indonesia cenderung mahal,” ucapnya.
Kenaikan harga komoditas tersebut juga diprediksi oleh tim ekonom UOB akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi domestik yang diperkirakan mencapai 2,5 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan proyeksi tahun lalu, salah satunya International Monetary Fund (IMF) yang memprediksi tingkat inflasi Indonesia sebesar 2,3 persen pada 2024.
“Karena tren yang kami lihat saat ini dan kami lihat kondisi pangan juga terus naik, justru kami melihat akan ada kenaikan (tingkat inflasi) sedikit dibanding tahun sebelumnya (2024) dari 2,3 persen ke 2,5 persen,” imbuh Vera.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pihaknya melihat masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut.
Ia mengatakan bahwa dalam menentukan respons penyesuaian BI-Rate, pihaknya akan mempertimbangkan realisasi tingkat inflasi dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 2,5 plus minus 1 persen.
“Yang kedua, bagaimana kita melihat tujuan bersama, (yaitu) mendorong pertumbuhan supaya 5,2 persen tahun ini bisa dicapai,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Sekda Bali pastikan penggunaan dana pungutan wisman sesuai aturan
Realisasi total pendapatan PWA per 31 Desember 2024 mencapai lebih dari Rp318 miliar
Denpasar (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra di hadapan Ombudsman Bali memastikan penggunaan dana pungutan wisatawan mancanegara yang dikumpulkan pemerintah daerah sejak 14 Februari 2024, sesuai aturan yang berlaku.
Dewa Made Indra dalam keterangannya di Denpasar, Jumat, menyampaikan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA), retribusi itu untuk melindungi lingkungan alam dan kebudayaan Bali.
“Realisasi total pendapatan PWA per 31 Desember 2024 mencapai lebih dari Rp318 miliar, melebihi target awal sebesar Rp250 miliar, seluruh pendapatan tersebut telah masuk ke kas daerah dan telah dialokasikan sesuai peruntukannya,” kata Dewa Indra.
Sekda Bali menyebutkan penggunaan pendapatan pungutan wisman itu untuk urusan perlindungan kebudayaan, lingkungan dan pengelolaan sampah di Bali.
Dari sisi melindungi kebudayaan, Pemprov Bali mengalokasikan dana untuk desa adat, subak dan pura, agar tata cara upacara agama sesuai dengan kaedah yang sebenarnya, serta pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) bagi seniman.
Selanjutnya dalam hal lingkungan, birokrat asal Buleleng itu mengatakan telah menyalurkan bantuan keuangan khusus ke kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di tiap wilayah.
“Seluruh anggaran telah disalurkan sesuai peruntukan di masing-masing pos,” ujarnya.
Dewa Indra memastikan Pemprov Bali terbuka dan transparan dalam pengelolaan pungutan wisman, namun yang menjadi kendala adalah proses pemungutan karena lebih dari separuh wisman belum membayar Rp150.000.
“Tahun 2025 kami berharap penerimaan dapat meningkat seiring dengan perbaikan berbagai kendala yang kami hadapi di lapangan,” kata dia.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan bahwa pertemuan ini untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik melalui evaluasi kebijakan serta langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepariwisataan budaya Bali bagi wisatawan asing.
Isu ini menjadi penting sebab Ombudsman Bali menyampaikan beberapa keluhan terkait sistem pungutan wisman, kendala aplikasi, kurangnya sosialisasi, hingga kejelasan peruntukan penerimaannya.
Oleh karena itu, menurut dia, penting dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan ini, apalagi jika tepat pengalokasiannya maka menjadi langkah strategis menjaga kelestarian Bali.
“Namun, diperlukan penyempurnaan tata kelola agar dapat meningkatkan PAD Bali serta kualitas pelayanan kepariwisataan budaya,“ ujar Nyoman Sri.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
LPS melaporkan jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,94 persen
Atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum
Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening.
“Atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.
Sementara itu untuk BPR/BPRS, hingga akhir November 2024, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS, atau setara dengan 15.817.553 rekening.
Pada periode penetapan reguler triwulan I-2025 (Januari 2025), LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) masing-masing sebesar 4,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum.
TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025, namun tetap terbuka untuk disesuaikan dalam hal terdapat perubahan suku bunga pasar, kondisi perbankan dan perekonomian yang signifikan.
Purbaya melanjutkan kebijakan LPS terus diarahkan untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kinerja ekonomi nasional. Hal itu diwujudkan dengan memastikan kecukupan cakupan penjaminan simpanan dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap TBP agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga, kondisi likuiditas perbankan, dan upaya mendukung kinerja ekonomi secara optimal.
LPS pun akan senantiasa berkoordinasi dengan otoritas lain untuk meningkatkan sinergi terkait program penjaminan simpanan dan pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.
Selain itu, guna memperkuat pemahaman publik, LPS terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi, tugas dan wewenang LPS.
LPS juga melanjutkan penyusunan kebijakan dan pengaturan yang mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait program penjaminan simpanan dan penanganan bank.
Misalnya, dengan menerbitkan peraturan mengenai premi program restrukturisasi perbankan, rencana resolusi bank umum, laporan bank peserta penjaminan simpanan, pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah, dan penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
LPS juga tengah mempersiapkan pengaturan, proses bisnis, infrastruktur, dan pengembangan SDM sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait program penjaminan polis yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 serta pengaturan terkait pelaksanaan program restrukturisasi perbankan dalam hal terjadi krisis sistem keuangan.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Bank UOB optimistis DPK meningkat meski proyeksi inflasi 2025 naik
Kami optimistis untuk DPK UOB naik pada tahun 2025
Jakarta (ANTARA) – Head of Deposit & Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret mengatakan bahwa pihaknya optimistis nilai tabungan dan jumlah dana pihak ketiga (DPK) meningkat pada 2025, meskipun inflasi diproyeksikan naik.
“Kami optimistis untuk DPK UOB naik pada tahun 2025,” ujar Vera Margaret saat ditemui usai acara media gathering bertajuk “Strategi Finansial di Tengah Tantangan Ekonomi” di Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan bahwa kini nilai tabungan kalangan masyarakat menengah ke bawah terus menurun, sehingga kontribusi jumlah DPK lebih banyak berasal dari nasabah kalangan menengah ke atas.
Apalagi, menurut survei GoodStats bertajuk “Perilaku Mengelola Keuangan Masyarakat 2024” yang dilaksanakan pada November 2024, ia menuturkan bahwa 70 persen masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya pun semakin menggencarkan berbagai kegiatan literasi keuangan, termasuk program Waktu Indonesia Nabung (WIN) yang akan berlangsung selama dua minggu mulai 30 Januari 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menabung.
“Jadi bagian dari literasi yang kami lakukan adalah kami juga ingin membantu masyarakat Indonesia untuk memastikan degradasi (penurunan jumlah penabung dari kalangan kelas menengah) ini tidak terus berlangsung,” kata Vera.
Ia menilai bahwa kegiatan literasi keuangan perlu untuk terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami mengenai betapa pentingnya menabung.
“Karena untuk menaikkan DPK itu sebenarnya tidak didapatkan dari one single customer (satu nasabah saja). Untuk menaikkan DPK itu pada saat lebih banyak orang yang memahami pentingnya menabung dan pada saat itu DPK naik,” ucapnya.
Pihaknya pun optimistis melalui berbagai kegiatan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga jasa keuangan swasta, termasuk UOB, maka jumlah nasabah serta nilai tabungan dan DPK dari masyarakat kelas menengah ke bawah dapat berangsur meningkat.
“Semoga tahun depan kita bisa lihat angka ini tidak lagi 70 persen yang tidak memiliki tabungan, dan mudah-mudahan, sudah benar-benar turun,” ujarnya.
Terkait inflasi, Vera mengatakan bahwa tim ekonom UOB memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia tahun ini mencapai 2,5 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan proyeksi tahun lalu, salah satunya International Monetary Fund (IMF) yang memprediksi tingkat inflasi Indonesia sebesar 2,3 persen pada 2024.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Desember 2024 mencapai 1,57 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,57 persen (year-to-date/ytd).
“Karena tren yang kami lihat saat ini dan kami lihat kondisi pangan juga terus naik, justru kami melihat akan ada kenaikan (tingkat inflasi) sedikit dibanding tahun sebelumnya (2024) dari 2,3 persen ke 2,5 persen,” jelas Vera Margaret.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Aturan Ex-Officio Kepala BP Batam tidak akomodir jabatan wakil kepala
ANTARA – Di pengujung masa jabatan Muhammad Rudi sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pelantikan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih periode 2024-2029, berkembang isu pengangkatan Ex-Officio Wakil Kepala BP Batam yang akan diisi oleh wakil wali kota. Akademisi Hukum Universitas Internasional Batam Ampuan Situmeang dan Pakar Ekonomi Batam Suyono mengungkapkan saat ini pemerintah harus mengambil kebijakan yang mampu mendorong kemajuan iklim investasi di Batam. (Holdan Parlaungan/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)
-
Penghapusan kredit macet UMKM tak berdampak buruk bagi perbankan
ANTARA – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa program penghapusan piutang UMKM tidak memberikan dampak negatif terhadap bank-bank jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara). Mahendra menegaskan penghapusan piutang UMKM justru menjadikan pengelolaan kredit di bank-bank menjadi lebih bersih dari catatan utang yang sudah sangat lama. (Aria Cindyara/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)
-
Kota Jababeka tawarkan hunian multiguna seharga Rp600 juta
untuk membuat bisnis ini berkembang pesat, masyarakat harus jeli melihat lokasi dan potensi kawasan untuk berkembang
Jakarta (ANTARA) – PT Jababeka Tbk (KIJA) meluncurkan New Palm Town House yaitu hunian multiguna yang dirancang untuk menjadi rumah tinggal ataupun kos-kosan dengan harga senilai Rp600 jutaan di kawasan Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Hunian multiguna itu dibangun seiring dengan tingginya kebutuhan terhadap kos-kosan di kawasan Kota Jababeka, seiring meningkatnya populasi karyawan dan mahasiswa dari luar kota di kawasan tersebut.
Presiden Direktur PT Graha Buana Cikarang (anak usaha KIJA) Ivonne Anggraini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kos-kosan merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan seiring kebutuhannya yang ada terus-menerus.
“Namun, untuk membuat bisnis ini berkembang pesat, masyarakat harus jeli melihat lokasi dan potensi kawasan untuk berkembang,” ujar Ivonne.
Ia menjelaskan populasi di Kota Jababeka tercatat lebih dari 1,2 juta jiwa dengan lebih dari 730.000 pekerja dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa seiring adanya 2.000 perusahaan nasional dan multinasional di kawasan tersebut.
Menurut dia, Kota Jababeka juga menjadi destinasi bagi mahasiswa dalam dan luar negeri, yang tercatat lebih dari 13.000 mahasiswa berada di kawasan tersebut seiring perkembangan President University.
“Setiap tahunnya kebutuhan kos-kosan di wilayah ini terus meningkat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pekerja hingga mahasiswa yang berada di kota ini, terlebih lagi saat ini Kota Jababeka terus berkembang untuk meningkatkan kenyamanan para penghuni,” ujar Ivonne.
Ia menjelaskan di kawasan sekitar hunian multiguna tersedia pusat hiburan, area komersial, serta fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, kolam renang, pusat kebugaran, hingga lapangan golf seluas 70 hektare (ha).
Lanjutnya, akses dari Kota Jababeka ke Kota Jakarta hanya memerlukan waktu 40 menit, ditambah adanya tol baru yaitu Tol Cimanggis-Cibitung yang akan mempercepat akses transportasi antara Kota Jababeka Cikarang dan wilayah lainnya.
Selain itu, terdapat beragam akses pilihan mulai dari tiga gerbang tol, di antaranya KM 29, KM 31, KM 34.7, dan saat ini tengah berjalan pembangunan infrastruktur modern seperti MRT fase III Cikarang-Balaraja dan LRT Jakarta-Cikarang.
“Dengan lokasi strategis serta captive market yang besar tentunya New Palm Town house ini memiliki potensi sewa yang tinggi sehingga masyarakat tak perlu ragu dan khawatir untuk memilih tempat tinggal dan berinvestasi di Kota Jababeka Cikarang” ujar Ivonne.
Pada Rabu (22/01), telah diselenggarakan product knowledge dan momentum pembukaan Pendaftaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) untuk unit New Palm Town House, yang mana calon konsumen cukup melakukan pembelian NUP senilai Rp2 juta yang akan menjadi tiket untuk memilih unitnya langsung pada 22 Februari 2025.
New Palm Townhouse ditetapkan harga perdana senilai Rp600 jutaan, dengan cicilan mulai dari Rp3 jutaan.
Hunian ini bertipe 40/45, dengan dua lantai, tiga kamar tidur, dua kamar mandi dan dilengkapi carport, yang dapat dicicil oleh pembeli mulai dari Rp3 jutaan per bulan.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025