Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Dekranasda jadikan pagelaran busana pemicu tren fesyen wastra Bali

    Dekranasda jadikan pagelaran busana pemicu tren fesyen wastra Bali

    Berharap pagelaran ini dapat mempengaruhi tren mode berpakaian masyarakat agar lebih mencintai busana berbahan kain tenun tradisional Bali

    Denpasar (ANTARA) – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali menjadikan pagelaran busana Wastra Citta Jagadhita sebagai pemicu agar wastra atau tenun tradisional Bali menjadi tren fesyen tahun ini.

    “Berharap pagelaran ini dapat mempengaruhi tren mode berpakaian masyarakat agar lebih mencintai busana berbahan kain tenun tradisional Bali,” kata Pj Ketua Dekranasda Bali Ida Mahendra Jaya.

    Ida Mahendra dalam keterangan di Denpasar, Sabtu, juga menyampaikan keinginan agar industri fesyen di Bali sejahtera dan meningkat, dimulai dari menampilkan 139 model pakaian berbahan wastra yang digarap 13 desainer muda Bali.

    “Pagelaran busana berbahan kain tenun tradisional Bali ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan kain tradisional Bali atau yang kita kenal dengan wastra sebagai warisan budaya yang tak ternilai,” ujar Pj Ketua Dekranasda Bali itu.

    Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya setuju dengan target Dekranasda dalam mengembangkan kreativitas desainer muda Bali, apalagi pagelaran busana digelar diwaktu yang tepat yaitu awal tahun.

    Ia meyakini kegiatan seperti ini dapat membantu kain tradisional Bali berkembang lebih luas, begitu pun desainer lokalnya yang bisa bersaing lebih luas di tingkat nasional dan internasional.

    “Saya senang kegiatan ini dilakukan di awal tahun 2025, sehingga kreativitas para desainer kita ini bisa menjadi tren mode tahun 2025, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” kata dia.

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menegaskan komitmennya untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya termasuk kain wastra.

    Mantan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri itu juga meyakini Gubernur Bali Terpilih Wayan Koster yang turut hadir di pagelaran memiliki komitmen yang sama terhadap pelestarian budaya.

    “Saya percaya Bali ke depan akan semakin luar biasa, budaya Bali akan semakin terjaga dan semakin hebat di bawah kepemimpinan beliau,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BGN: Serangga bisa jadi menu MBG untuk sesuaikan potensi daerah

    Kepala BGN: Serangga bisa jadi menu MBG untuk sesuaikan potensi daerah

    Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

    “Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

    Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

    Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

    “Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

    Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

    Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

    “Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

    Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

    Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BGN: Tambahan Rp100 triliun agar percepat capai 82,9 juta penerima MBG

    BGN: Tambahan Rp100 triliun agar percepat capai 82,9 juta penerima MBG

    Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

    Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

    “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

    Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

    “Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

    Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

    “Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Dadan.

    Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

    Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disperindag Batam tunda penerapan Fuel Card 5.0 Pertalite pada Maret

    Disperindag Batam tunda penerapan Fuel Card 5.0 Pertalite pada Maret

    Kami hentikan sementara dulu. Kami tidak mau ada polemik terus menerus terkait Fuel Card ini. Jadi kami putuskan untuk menunda sementara dulu

    Batam (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Kepulauan Riau menunda penerapan kartu kendali Fuel Card 5.0 untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite pada Maret mendatang.

    Kepala Disperindag Kota Batam Gustian Riau di Batam, Sabtu mengatakan hal tersebut sebagai bentuk respons pihaknya atas keresahan yang timbul di kalangan masyarakat.

    “Kami hentikan sementara dulu. Kami tidak mau ada polemik terus menerus terkait Fuel Card ini. Jadi kami putuskan untuk menunda sementara dulu,” ujar dia.

    Ia mengatakan, meskipun program ini sudah menarik perhatian dari pusat dan daerah lain dalam memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, Disperindag akan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman detail mengenai Fuel Card ini.

    “Mempertimbangkan respons dan tanggapan yang cukup beragam dari berbagai kalangan, serta berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, sementara ini kami bersepakat untuk menunda pelaksanaan, sampai masyarakat benar-benar memahami tujuan dari Fuel Card 5.0 ini,” ujar dia.

    Lebih lanjut, kata Gustian, pihaknya akan terus berupaya untuk memperkenalkan mengenai inovasi kartu kendali BBM bersubsidi ini.

    “Hal yang memicu keresahan masyarakat akan kami respon dengan baik. Penyebarluasan informasi mendetail mengenai Fuel Card ini akan kami gencarkan kembali,” kata dia.

    Ia menjelaskan kegunaan dan manfaat dari Fuel Card berbeda dengan QR Code MyPertamina.

    QR Code MyPertamina adalah sebagian dari cara mendata kendaraan yang tepat menerima BBM subsidi, sementara Fuel Card merupakan alat pengendali saat membeli BBM subsidi.

    “Sehingga Fuel Card hadir untuk memastikan BBM tepat sasaran, dan meminimalisir terjadinya penyelewengan,” ujar Gustian.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua KA di Daop 9 Jember kembali terdampak banjir Grobogan

    Dua KA di Daop 9 Jember kembali terdampak banjir Grobogan

    Akibat ditutupnya jalur antara Stasiun Gubug-Stasiun Karangjati yang berada di Kabupaten Grobogan, perjalanan KA Pandalungan dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Jember kembali memutar lewat Solo, Madiun, Mojokerto dan Surabaya

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Dua kereta api yang beroperasi di wilayah Daerah Operasi (Daop) 9 Jember yakni KA Pandalungan dan KA Blambangan Ekspres kembali terdampak banjir Grobogan, Jawa Tengah, sehingga kedatangannya di stasiun tujuan mengalami keterlambatan pada Sabtu.

    Air kembali meluap dan menggenangi jalur kereta api yang berada di kilometer 32+5/7 antara Stasiun Gubug – Stasiun Karangjati pada Jumat (24/1) pukul 22.25 WIB, sehingga demi keselamatan jalur tersebut kembali ditutup dan dampaknya perjalanan kereta api yang menuju wilayah Daop 9 Jember kembali memutar.

    “Akibat ditutupnya jalur antara Stasiun Gubug-Stasiun Karangjati yang berada di Kabupaten Grobogan, perjalanan KA Pandalungan dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Jember kembali memutar lewat Solo, Madiun, Mojokerto dan Surabaya,” kata Manajer Hukum dan Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember Cahyo Widiantoro.

    Pada pukul 09.38 WIB, posisi terakhir KA Pandalungan berangkat dari Stasiun Mojokerto dengan kelambatan mencapai 129 menit dan kedatangan KA Pandalungan di Stasiun Jember diperkirakan mengalami penundaan hingga 4 jam.

    Sedangkan untuk KA Blambangan Ekspres dari Stasiun Pasar Senen tujuan Stasiun Ketapang di Banyuwangi, meskipun perjalanannya tidak memutar, tapi tiba di Stasiun Ketapang pukul 06.31 WIB dan masih mengalami kelambatan 96 menit.

    Ia menjelaskan pihak KAI Daop 9 Jember mengucapkan permohonan maaf kepada para penumpang yang perjalanan kereta api nya terdampak banjir di Kabupaten Grobogan dan untuk setiap kelambatan perjalanan kereta api, para penumpang diberikan service recovery sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Upaya penanganan gogosan masih dilakukan secara terus menerus oleh pihak KAI dengan mengerahkan ratusan tenaga prasarana dan dibantu alat berat agar jalur kereta api bisa segera kembali dilalui.

    “Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan memastikan keselamatan dan keamanan setiap perjalanan kereta api sebagai prioritas utama,” katanya.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal kereta api maupun informasi pengembalian tiket bagi penumpang yang perjalanan kereta api nya terdampak banjir di Kabupaten Grobogan, masyarakat dapat menghubungi media sosial KAI121, email cs@kai.id dan whatsapp KAI121 di nomor 0811-1211-1121.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

    Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

    Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

    “Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM,” ucap dia.

    Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

    “Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM,” kata Maman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Cirebon andalkan wisata pesisir guna dongkrak kunjungan turis

    Pemkab Cirebon andalkan wisata pesisir guna dongkrak kunjungan turis

    Keberadaan wisata ini merupakan bentuk nyata dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Kami mengapresiasi hadirnya Wisata Dewi Bahari ini karena dapat menjadi sumber pendapatan desa, masyarakat dan mendatangkan wisatawan domestik

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memprioritaskan pengembangan destinasi wisata di kawasan pesisir sebagai salah satu daya tarik pariwisata andalan pada 2025, untuk mendongkrak kunjungan turis yang sejak beberapa tahun terakhir belum tembus angka 1 juta wisatawan.

    Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Cirebon Sudiharjo di Cirebon, Sabtu, mengatakan, saat ini ada beberapa objek wisata pada kawasan pesisir yang sudah dipercantik dari sisi fasilitas maupun penyediaan wahana.

    Ia menyebutkan contoh destinasi di pesisir itu adalah Wisata Dewi Bahari dan Hutan Mangrove di Kecamatan Mundu, Cirebon, yang direvitalisasi untuk memberikan kenyamanan bagi turis saat menyambangi objek wisata tersebut.

    “Keberadaan wisata ini merupakan bentuk nyata dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Kami mengapresiasi hadirnya Wisata Dewi Bahari ini karena dapat menjadi sumber pendapatan desa, masyarakat dan mendatangkan wisatawan domestik,” katanya.

    Dia menuturkan bahwa pemerintah telah berupaya memperbaiki akses menuju hutan mangrove di destinasi tersebut. Jalur sepanjang 500 meter dari muara Mundu ke kawasan itu telah dibangun sebagian, dan segera tersambung sepenuhnya.

    Menurut dia, destinasi tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa setempat, sehingga memungkinkan pelibatan masyarakat untuk bekerja di sektor pariwisata pesisir.

    Sudiharjo menyampaikan pemerintah desa memiliki peran mengelola sumber daya yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada sektor pariwisata.

    Dia juga mengatakan Kecamatan Mundu memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata pesisir, karena letaknya berada di garis pantai Kabupaten Cirebon.

    “Oleh karena itu, Pemkab Cirebon sudah berupaya membantu pengembangan destinasi ini. Panorama di sini sudah bagus, kalau fasilitasnya bagus, wisatawan pasti betah,” katanya.

    Dia menambahkan selain fokus pada pengembangan wisata, pemerintah desa juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

    “Melalui program pengelolaan sampah TPS 3R yang bekerja sama dengan instansi swasta, kawasan wisata ini diupayakan agar tetap bersih dan ramah lingkungan,” katanya.

    Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengemukakan saat ini daerahnya telah membentuk 24 desa wisata baru sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan turis domestik.

    Ia menilai pengembangan desa wisata bisa memunculkan berbagai produk lokal seperti makanan khas dan kerajinan tangan, yang dapat menarik minat wisatawan.

    “Sebelumnya kami telah membentuk 36 desa wisata. Sekarang totalnya sudah 60 desa wisata,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin ekonomi, 100 hari kerja Presiden RI sampai insentif fiskal

    Kemarin ekonomi, 100 hari kerja Presiden RI sampai insentif fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Jumat (24/1), mulai dari 100 hari kerja Prabowo Subianto berjalan di trek yang benar hingga Menkeu menargetkan aturan insentif fiskal 2025 selesai bulan ini.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1. Menko AHY: 100 hari kerja Prabowo Subianto berjalan di trek yang benar

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto berjalan pada trek yang benar.

    2. OJK mendukung program pinjaman khusus bagi pekerja migran Indonesia

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program pemerintah yang akan menyediakan pinjaman atau kredit khusus bagi pekerja migran Indonesia.

    3. Potensi cukai minuman pemanis capai Rp3,2 triliun pada APBN 2025

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan potensi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mencapai Rp3,2 triliun pada APBN 2025.

    4. Indonesia-Inggris berkolaborasi kelola kawasan konservasi laut

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Inggris untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut.

    5. Menkeu menargetkan aturan insentif fiskal 2025 selesai bulan ini

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan aturan mengenai insentif fiskal yang bakal digelontorkan tahun 2025 bisa selesai pada bulan ini.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI perkuat ekonomi usai Trump tolak kesepakatan pajak global

    RI perkuat ekonomi usai Trump tolak kesepakatan pajak global

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal memperkuat resiliensi perekonomian domestik usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak kesepakatan Solusi Dua Pilar Pajak Global.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia akan menghormati langkah yang akan diambil AS dengan presiden terpilihnya. Namun, mengingat AS adalah negara yang memiliki pengaruh besar maka dampaknya bisa merembet ke seluruh dunia.

    “Mengenai masalah pajak atau tarif, kami akan melihat bagaimana Presiden Trump akan memberlakukan berbagai kebijakan yang telah dijanjikan. Kemudian, kami terus memperbaiki dan memperkuat resiliensi dari perekonomian kita,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Keuangan akan berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan kestabilan sistem keuangan dalam negeri.

    Lebih dari itu, pemerintah dan otoritas terkait juga akan mendorong kebijakan yang mencapai tujuan ekonomi, seperti mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

    Salah satu kesepakatan pajak global yaitu terkait dengan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT).

    Wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen.

    Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.

    Indonesia turut menerapkan kesepakatan pajak minimum global pada tahun pajak 2025, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024.

    Adapun secara umum, arah kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR).

    Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia.

    Untuk 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 stagnan sebesar 3,3 persen yoy.

    Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diprakirakan sebelumnya oleh pasar.

    Pemerintah akan terus memantau perkembangan dinamika tersebut ke depannya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Potensi cukai minuman pemanis capai Rp3,2 triliun pada APBN 2025

    Potensi cukai minuman pemanis capai Rp3,2 triliun pada APBN 2025

    Makassar (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan potensi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mencapai Rp3,2 triliun pada APBN 2025.

    “Potensi cukai MBDK di APBN 2025 cukup besar, sekitar Rp3,2 triliun. Agak naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Artinya pemerintah melihat sendiri ada potensi besar,” kata Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rully Prayoga di sela Focus Discussion Group (FGD) “Pembuatan Road Map Earmarking MBDK” di Makassar, Jumat.

    Dia mengatakan, dukungan penerapan cukai MBDK di Indonesia terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus segera menerapkan UU tersebut dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk penjabaran penerapan cukai MBDK di lapangan karena dampaknya mengancam generasi emas.

    Dengan adanya pengalokasian cukai MBDK ke depan, lanjut dia, maka dana bagi hasil tersebut akan dimanfaatkan di sektor kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak MBDK.

    Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Sulsel Muhammad Yusri Yunus mengatakan, fenomena di lapangan angka prevalensi penyakit diabetes militus (DM) dan jantung terus meningkat.

    “Mirisnya penyakit tidak menular itu sudah menjangkiti anak-anak usia di bawah 17 tahun yang diakibatkan obesitas karena dipicu oleh MBDK itu,” katanya.

    Bahkan, lanjut dia, didapati peningkatan kasus anak yang cuci darah karena menderita DM tipe dua itu terjadi peningkatan sekitar lima persen dari tahun ke tahun berdasarkan pemantauan Dinkes Sulsel dari tahun 2023 – 2024.

    Pada FGD membahas Earmarking Cukai MBDK turut dihadiri Plh Kadisperindag Sulsel Since Erna Lamba, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar Hariani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel Andi Mirna sebagai pemateri.

    Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rully Prayoga (kedua kiri) bersama pemateri lainnya pada Focus Discussion Group (FGD) Pembuatan Road Map Earmarking MBDK yang digelar YLK SS di Makassar, Jumat (24/1/2025). ANTARA/ Suriani Mappong

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025