Selasa, 4 Februari 2025 22:40 WIB
ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan swasembada daging sapi. Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Ku Intip) pun diterapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, serta membentuk 26 klaster dari target 50 klaster pada tahun 2029. (Latif Thohir/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)
Kami mengimbau kepada wajib pajak yang menerima surat teguran secara berulang atau menemukan adanya ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki agar segera melakukan pengecekan pada Coretax DJP
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal surat teguran yang diterima oleh wajib pajak pada sistem Coretax.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan, penerbitan surat teguran pada aplikasi Coretax DJP dilakukan secara otomatis berdasarkan data administrasi perpajakan DJP.
Penerbitan surat teguran tersebut dilakukan ketika wajib pajak memiliki tunggakan yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Penerbitan surat teguran merupakan bagian dari imbauan kepatuhan pajak berbasis data dan otomatisasi.
“Kami mengimbau kepada wajib pajak yang menerima surat teguran secara berulang atau menemukan adanya ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki agar segera melakukan pengecekan pada Coretax DJP,” kata Dwi.
Selanjutnya, wajib pajak dapat menginformasikan hal dimaksud melalui saluran helpdesk yang ada di unit kerja DJP atau melalui kring pajak 1500 200 dengan dilengkapi dokumen pendukung sehingga dapat ditindaklanjuti oleh DJP.
Di sisi lain, Dwi juga menyampaikan perkembangan dari perbaikan sistem Coretax.
Per 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong pajak penghasilan (PPh) berjumlah 508.679.
Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 218.994.
Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan untuk masa Januari 2025 yaitu sebesar 30.143.543 dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 26.313.779.
Sedangkan untuk bukti potong, Dwi meminta karyawan atau penerima upah untuk segera mengaktivasi akun Coretax demi kelancaran penerbitan bukti potong PPh yang akan digunakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Dwi menambahkan, DJP akan terus memastikan proses penerbitan faktur pajak, bukti potong PPh, dan surat teguran pada Coretax DJP bisa berjalan sesuai ketentuan.
“Kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kesabaran wajib pajak dalam mendukung penguatan sistem informasi perpajakan yang lebih efisien,” ujarnya.
Beberapa guidance atau panduan terkait langkah-langkah penggunaan aplikasi Coretax DJP dapat diakses pada laman landas Direktorat Jenderal Pajak dengan tautan https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.
Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.
Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.
Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.
Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.
Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran “gas melon” bukanlah hal yang baru.
Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.
Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.
Halaman berikut: Apa yang menyebabkan larangan dadakan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg?
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau kelompok karyawan untuk segera mengaktivasi akun Coretax demi kelancaran pelaporan pajak.
Seiring dengan diterapkan sistem Coretax DJP pada tahun ini, pembuatan bukti potong pajak penghasilan (PPh) dibuat melalui tiga metode, yaitu input manual secara langsung di aplikasi, unggah file XML untuk wajib pajak dengan jumlah transaksi besar, dan melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, bagi karyawan atau penerima penghasilan yang belum terdaftar di sistem Coretax, pembuatan bukti potong tetap dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun, dalam kasus ini, sistem akan otomatis menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara (temporary TIN), yang mengakibatkan bukti potong tidak akan masuk ke dalam SPT Tahunan penerima penghasilan secara otomatis.
“Oleh karena itu, agar penerima penghasilan dapat melaporkan SPT dengan bukti potong ter-prepopulated pada SPT-nya, kami mengimbau kepada penerima penghasilan untuk segera aktivasi akun di Coretax DJP,” katanya.
Hingga tanggal 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB, jumlah bukti potong PPh yang telah diterbitkan untuk masa pajak Januari 2025 mencapai 1.259.578 bukti potong.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 263.871 bukti potong diterbitkan oleh instansi pemerintah, yang terdiri dari 199.177 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap, 46.936 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tidak tetap, dan 17.758 bukti potong PPh unifikasi.
Sementara itu, wajib pajak non-instansi pemerintah menerbitkan 995.707 bukti potong, terdiri dari 528.976 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tetap, 99.559 bukti potong PPh 21 untuk karyawan tidak tetap, 415 bukti potong PPh 26 untuk wajib pajak luar negeri, serta 366.757 bukti potong PPh unifikasi.
Adapun tata cara aktivasi akun Coretax DJP selengkapnya dapat dilihat melalui https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Sehingga masyarakat dapat ikut bekerja sama dalam pengelolaan pertambangan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,
Koba, Babel, (ANTARA) – PT Timah Tbk mulai membenahi dan memberlakukan tata kelola penambangan bijih timah dengan sistem kemitraan di Kabupaten Bangka Tengah.
“Tata kelola kita benahi dan sistem kemitraan dengan melibatkan masyarakat yang diberlakukan untuk mencegah aktivitas penambangan liar,” kata Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Dicky Octa Zahriadi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menilai, permasalahan utama yang perlu dilakukan perbaikan tata kelola pertambangan adalah masih maraknya penambangan ilegal dan oknum pengepul yang belum tersentuh hukum.
“Yang akan kita jadikan fokus perbaikan tata kelola saat ini adalah masih banyak penambangan ilegal yang beroperasi walaupun sudah ada upaya tindakan penegakan hukum,” ujarnya saat menggelar rapat koordinasi dengan Pemkab Bangka Tengah dan Kejaksaan Tinggi Babel.
Ia berharap rapat koordinasi tata kelola pertambangan timah ini dapat membenahi aturan tentang pengelolaan pertambangan bijih timah.
“Sehingga masyarakat dapat ikut bekerja sama dalam pengelolaan pertambangan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama yang melibatkan Pemkab Bangka Tengah dan Kejaksaan Babel dalam perbaikan tata kelola dengan sistem kemitraan, sehingga memberikan profit bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung M Teguh Darmawan mengatakan, dengan program kerja sama dan kemitraan kelola penambangan timah yang melibatkan masyarakat dapat memberikan kepastian hukum dan dapat menghindari kerugian negara.
“Tujuan utama terkait kerja sama dan kemitraan pengelolaan pertambangan ini adalah kita berharap agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya penambangan ilegal,” ujarnya.
Pewarta: Ahmadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik..
Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung agenda hilirisasi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
“Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik, ‘microcontroller’, perancangan IC, maupun perangkat semikonduktor,” ujar Airlangga dalam diskusi bertajuk “Peran dan Peluang Kampus dalam Agenda Hilirisasi dan Mewujudkan Ketahanan Energi”, di Fakultas Teknik UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.
Kampus, menurut Airlangga, tidak sekadar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak inovasi yang mampu mengubah potensi sumber daya menjadi produk bernilai tambah bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan, mengembangkan program vokasi, serta mencetak lulusan yang menguasai teknologi terkini.
Selain itu, ia menilai terobosan kebijakan untuk meningkatkan akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga diperlukan, sehingga lebih banyak anak bangsa dapat menimba ilmu terkait hilirisasi, baik di dalam maupun luar negeri.
Airlangga menegaskan perguruan tinggi harus memperkuat sinergi dengan industri dan pemerintah guna mempercepat pengembangan riset yang dapat mendukung hilirisasi serta ketahanan energi.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut masih ada kendala industri dalam memanfaatkan hilirisasi akibat keterbatasan pasokan gas.
Menurut dia, kurangnya energi yang memadai berdampak pada daya saing industri nasional dibandingkan di negara lain.
Guru Besar Fakultas Teknik UGM Prof Tumiran menambahkan, hilirisasi merupakan kunci untuk mengoptimalkan sumber daya mineral Indonesia dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki bangsa.
“Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Roadmap-nya bagaimana? Saya kira hilirisasi adalah jawabannya,” ujar dia pula.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect.
Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini.
Ia menuturkan bahwa mengingat kondisi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian pada tahun ini, maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari perekonomian global untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri.
“Memang dari sisi (ekonomi) global tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, berarti kan kalau globalnya tidak banyak diharapkan, kita larinya (berharapnya) ke (ekonomi) lokalnya atau domestiknya,” kata Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya pula.
Bambang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang berasal dari produsen lokal, sementara Badan Gizi Nasional maupun aparat terkait berperan sebagai lembaga pengawas.
Ia mengatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas serta standardisasi pelaksanaan program tersebut demi mencegah insiden yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan.
“Tetap ada (pengawasan) karena namanya standar (operasional), apalagi di makanan. Ada satu orang keracunan atau sakit perut saja itu bisa jadi isu besar. Penting sekali untuk memastikan Makan Bergizi Gratis ini bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.
Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Bambang menuturkan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025, karena sektor properti merupakan sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi paling luas dan merata.
“Sejak saya di UI (Universitas Indonesia) dulu masih aktif sebagai peneliti dan dosen, kami sering melakukan analisa mengenai sektor apa di republik ini yang memberikan efek berganda paling besar, ternyata hasilnya adalah di sektor properti, artinya sektor konstruksi khususnya terkait bangunan,” katanya lagi.
Dia mengatakan bahwa hal tersebut karena sektor properti banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya, termasuk logistik, industri manufaktur, industri logam, hingga jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat kepada setiap lapisan pelaku usaha yang terlibat.
“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini atau rumah untuk rakyat ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” kata Bambang.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Surabaya (ANTARA) – PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mengumumkan perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Surabaya Pasarturi melalui jalur utara, kembali normal setelah terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan perbaikan jalur kereta api di KM 32+5/7 petak jalan antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, yang sebelumnya terdampak banjir, aman dilintasi mulai pukul 17.32 WIB, dengan kecepatan terbatas.
“Kereta api pertama yang melewati jalur tersebut adalah KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi pada pukul 18.34 WIB, perjalanan dinyatakan aman dan lancar,” ujar Luqman Arif.
Luqman menambahkan, secara bertahap seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Stasiun Surabaya Pasarturi akan kembali melalui jalur normal, yakni dengan rute Stasiun Surabaya Pasarturi–Ngrombo–Karangjati–Gubug–Brumbung–Semarang Tawang.
Meski jalur telah dapat dilalui, pihaknya menilai jika kepadatan lalu lintas kereta api masih akan terjadi, namun kondisi tersebut diperkirakan akan berangsur terurai dalam beberapa waktu ke depan.
“KAI terus berupaya secara maksimal agar jadwal perjalanan kereta api dapat kembali normal secepat mungkin,” tutur Luqman.
Sebelumnya, jalur kereta api di KM 32+5/7 antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, wilayah Daop 4 Semarang, sempat ditutup akibat banjir yang melanda Grobogan, Jawa Tengah.
Dampak banjir tersebut menyebabkan pembatalan beberapa perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk KA Kedungsepur dan KA Ambarawa Ekspres, serta pengalihan rute KA jarak jauh melalui jalur alternatif.
Selama periode gangguan, PT KAI terus melakukan upaya perbaikan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, guna membangun tanggul pengendali luapan air.
Selain itu, rekayasa pola operasi diterapkan oleh KAI agar perjalanan kereta api tetap dapat berjalan meski dengan rute yang lebih panjang.
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
ANTARA – PT Pertamina Patra Niaga Aceh memastikan penyaluran gas elpiji 3 kilogram di Aceh berjalan lancar. Pendistribusian gas subsidi ke masyarakat langsung melalui pangkalan resmi dan tidak berlaku sub pangkalan.Muhammad Suhanda, Sales Branch Manager III Gas PT Pertamina Patra Niaga Aceh, Selasa (4/2), menyebut hal ini memudahkan Pertamina dan Pemerintah Aceh dalam mengontrol penyaluran gas tepat sasaran.
(Aprizal Rachmad/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)
Kamis, 23 Januari 2025 13:28 WIB
Pekerja melakukan peleburan timah di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Sepanjang tahun 2024 PT Timah Tbk mencatatkan ekspor timah sebesar 91 persen di antaranya ke Singapura 16 persen, Korea Selatan 15 persen, India 11 persen, Jepang 10 persen, Amerika Serikat 9 persen, Belanda 8 persen dan sisanya ke sejumlah negara lainnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU
Pekerja melakukan peleburan timah di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Sepanjang tahun 2024 PT Timah Tbk mencatatkan ekspor timah sebesar 91 persen di antaranya ke Singapura 16 persen, Korea Selatan 15 persen, India 11 persen, Jepang 10 persen, Amerika Serikat 9 persen, Belanda 8 persen dan sisanya ke sejumlah negara lainnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU
Timah cair dialirkan menuju bak penampungan saat peleburan timah di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Sepanjang tahun 2024 PT Timah Tbk mencatatkan ekspor timah sebesar 91 persen di antaranya ke Singapura 16 persen, Korea Selatan 15 persen, India 11 persen, Jepang 10 persen, Amerika Serikat 9 persen, Belanda 8 persen dan sisanya ke sejumlah negara lainnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU
Timah cair dialirkan menuju bak penampungan saat peleburan timah di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Sepanjang tahun 2024 PT Timah Tbk mencatatkan ekspor timah sebesar 91 persen di antaranya ke Singapura 16 persen, Korea Selatan 15 persen, India 11 persen, Jepang 10 persen, Amerika Serikat 9 persen, Belanda 8 persen dan sisanya ke sejumlah negara lainnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU