Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dapat rampung pada semester I 2025.

    “Ini waktunya menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU (Uni Eropa) punya pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Airlangga menjelaskan, perundingan IEU CEPA selama ini berjalan dengan alot, bahkan sudah memakan waktu hingga 9 tahun.

    Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target perundingan IEU-CEPA harus segera selesai pada semester I 2025.

    “Nah, kita ada beberapa isu, tapi tentu dari isu itu kita tidak detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di (sengketa) WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan IEU-CEPA,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada September 2024, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan IEU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa.

    Dia menjelaskan, proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia.

    Airlangga menyebut ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau

    Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau

    Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu.

    Pekanbaru, (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pangkalan Liquified Petroleum Gas LPG 3 Kilogram di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu.

    Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini juga dalam menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di pengecer,

    “Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Bahlil, di hadapan pemilik pangkalan dan warga yang tengah mengantre.

    Bersama jajaran perwakilan Pertamina, Bahlil menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk melihat kondisi di lapangan. Bahlil memuji pangkalan tersebut, karena menjual dengan harga Rp18 ribu langsung kepada masyarakat.

    “Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu,” ujarnya pula.

    Namun begitu, kata Bahlil, ada temuan di sekitar lokasi sidak pengecer atau yang akan menjadi subpangkalan membeli dengan harga Rp20 ribu dari pangkalan lain. Kemudian pengecer itu menjual Rp22 ribu kepada masyarakat.

    Hal seperti itulah, ujarnya pula, tidak dibolehkan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pangkalan itu. Pasalnya dari Pertamina memberikan harga Rp12.750 ke agen, lalu ke pangkalan sekitar Rp15 ribu, dan ke masyarakat Rp18 ribu atau Rp19 ribu.

    “Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp87 triliun. Harapannya agar rakyat membeli di bawah Rp20 ribu, tapi masih ada di atas Rp20 ribu,” ujarnya lagi.

    Bahlil menyatakan akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat. “Kami akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu akan kami cari solusi terbaik,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani pangkas dana transfer ke daerah Rp50,59 triliun

    Sri Mulyani pangkas dana transfer ke daerah Rp50,59 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

    Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, membenarkan bahwa pencadangan yang dimaksud merupakan pemangkasan anggaran tiap instrumen belanja transfer ke daerah.

    Untuk kurang bayar dana bagi hasil, dilakukan pemangkasan sebesar Rp13,90 triliun dari pagu awal Rp27,81 triliun.

    Alokasi DAU dipangkas sebesar Rp15,68 triliun dari pagu Rp446,63 triliun. Maka, nilai yang akan ditransfer nantinya menjadi sebesar Rp430,96 triliun.

    DAK fisik mulanya dianggarkan sebesar Rp36,95 triliun, namun dipangkas sebesar Rp18,31 triliun sehingga menjadi Rp18,65 triliun.

    Pemangkasan itu dilakukan terhadap DAK fisik bidang konektivitas sebesar Rp14,6 triliun, bidang irigasi Rp1,72 triliun, bidang pangan pertanian Rp675,33 miliar, dan bidang pangan akuatik Rp1,31 triliun.

    Sementara itu, dana keistimewaan DIY dipangkas sebesar Rp200 miliar dari pagu awal Rp1,2 triliun, sehingga total alokasi menjadi Rp1 triliun.

    Terakhir, anggaran dana desa dipangkas sebesar Rp2 triliun dari pagu Rp71 triliun. Maka, alokasi dana desa menjadi Rp69 triliun.

    Diktum kedelapan KMK tersebut menyatakan pemangkasan anggaran yang disebut sebagai cadangan itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah.

    KMK berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Februari 2025.

    Seperti diketahui, Prabowo mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi

    Semarang (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebutkan bahwa kebijakan pemberian diskon tarif listrik 50 persen kepada rumah tangga pelanggan PT PLN dengan daya di bawah 2.200 VA mampu menurunkan tekanan inflasi.

    Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra di Semarang, Rabu, menjelaskan bahwa kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi.

    Menurut dia, penurunan tekanan inflasi Januari 2025, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi mencapai 1,13 persen (mtm).

    Bahkan, kata dia, penurunan harga listrik yang besar terhadap penurunan inflasi menyebabkan deflasi secara umum pada indeks harga konsumen (IHK) periode Januari 2025.

    Pada Januari 2025, Jateng mengalami deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) sejalan dengan nasional yang juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen (mtm).

    Secara tahunan, inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,28 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,76 persen (yoy).

    Ia mengatakan bahwa secara spasial seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mengalami deflasi, dengan deflasi terdalam terjadi di Kota Semarang sebesar 0,69 persen (mtm).

    Di sisi lain, kata dia, tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,54 persen (mtm), terutama dipengaruhi oleh harga minyak goreng yang kembali meningkat disebabkan keterlambatan distribusi akibat libur panjang.

    Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring dengan pasokan yang terbatas karena masih berada pada periode masa tanam, sedangkan masa panen cabai diperkirakan berlangsung pada Februari-Maret 2025.

    Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kata dia, tertahan oleh penurunan harga komoditas bawang merah seiring dengan panen yang masih terjadi pada sejumlah sentra produksi di Jateng, serta penurunan harga telur ayam ras seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kenaikan harga beberapa komoditas pangan, lanjut dia, berpengaruh terhadap peningkatan harga nasi dengan lauk yang mendorong tekanan inflasi pada kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran hingga mencapai andil sebesar 0,04 persen (mtm).

    Ia menambahkan peningkatan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya (0,03 persen/mtm) yang disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas dunia akibat ketidakpastian global.

    Berdasarkan data Trading Economics, harga emas dunia meningkat sebesar 5,22 persen dibandingkan bulan lalu.

    Dalam rangka menjaga inflasi berada pada rentang sasaran, ia memastikan BI bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng akan terus berkoordinasi dan bekerja sama.

    “Kami akan melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk upaya mitigasi dampak deflasi, bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian inflasi di Jateng dapat terjaga di rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS: Ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen pada 2024

    BPS: Ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen pada 2024

    Tanpa tambang, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,87 persen

    Mataram (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2024 mencapai 5,30 persen secara kuartal ke kuartal yang ditopang oleh sektor pertambangan.

    “Tanpa tambang, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,87 persen. Jadi masih ada pengaruh tambang, sehingga pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat cukup besar,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu.

    Ia menuturkan saat rilis pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024, laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 7,32 persen.

    Namun, saat triwulan IV 2024 mengalami penurunan baik dengan tambang maupun tanpa tambang yang membuat laju pertumbuhan ekonomi tergerus ke bawah.

    Ia menyarankan seharusnya selisih pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 dengan triwulan IV 2024 tidak terlalu jauh seperti yang terjadi saat ini.

    “Kita harus konsolidasi terkait dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke Nusa Tenggara Barat sebesar 7 persen pada tahun 2025,” kata Wahyudin.

    BPS melaporkan sebagian besar lapangan usaha di Nusa Tenggara Barat tumbuh positif secara tahunan pada triwulan IV 2024.

    Pertanian, pertambangan dan perdagangan adalah tiga sektor dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) yang masing-masing sebesar 20 persen, 19 persen, dan 14 persen.

    Ketiga sektor itu tumbuh positif kecuali tambang. Lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi sebesar 16,84 persen secara tahunan pada triwulan IV 2024 akibat penurunan produksi konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    “Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah listrik dan gas, administrasi pemerintahan, serta akomodasi dan makan-minum,” kata Wahyudin.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPK apresiasi kinerja KPK pulihkan aset negara

    BPK apresiasi kinerja KPK pulihkan aset negara

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi dan pemulihan aset negara.

    “Beberapa prestasi KPK yang patut diapresiasi antara lain keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi pelabuhan, memastikan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ekspor batubara, dan optimalisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) KPK tahun anggaran (TA) 2024, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Di sisi lain, pihaknya menyoroti urgensi analisis risiko komprehensif yang dilakukan BPK sebagai tindak lanjut pemeriksaan interim yang telah dilaksanakan sebelumnya.

    Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan beberapa risiko dalam pelaksanaan anggaran KPK. Mulai dari pelaksanaan belanja barang dan modal, pengelolaan persediaan barang rampasan, aset tak berwujud, hingga pengelolaan kas lainnya.

    “Berdasarkan hal tersebut, maka fokus dan sasaran pemeriksaan yang akan dilaksanakan ini mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan uang pengganti, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, pengelolaan kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran dan piutang uang pengganti dan aset lainnya, termasuk aset tak berwujud (ATB),” ungkap Anggota I BPK.

    Lebih lanjut, Nyoman menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.

    “BPK memandang bahwa apa yang kami hasilkan melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu barulah setengah perjalanan. Bapak dan Ibu di KPK-lah yang akan menuntaskan dalam bentuk perbaikan yang bersifat berkesinambungan,” katanya.

    Dalam rangka untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan, lanjut dia, maka peran inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menjadi sangat penting karena mampu mengawal keseluruhan proses dari awal hingga ke akhir.

    “Oleh karena itu, pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP melalui kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. Kami percaya, sinergi yang terbina antara BPK dan KPK akan menjadi modal utama mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik,” ucap Nyoman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Timah – Pemdes Air Limau “sulap” bekas tambang jadi perkebunan  

    PT Timah – Pemdes Air Limau “sulap” bekas tambang jadi perkebunan  

    Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk menggandeng Pemerintah Desa Air Limau Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “menyulap” lahan bekas penambangan bijih timah menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 7,04 hektare.

    “Hal ini guna mendorong kemandirian ekonomi di daerah operasional perusahaan,” kata Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Rabu.

    Ia mengatakan reklamasi lahan bekas tambang yang dilakukan oleh PT Timah tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi ekologis lahan tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar, yakni kegiatan reklamasi di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat.

    “PT Timah berkolaborasi dengan pemerintah desa menyulap lahan bekas tambang menjadi lahan produktif untuk perkebunan sawit yang diharapkan menjadi sumber APBDes Air Limau,” katanya.

    Ia menyatakan anggota holding Industri Pertambangan MIND ID ini menyerahkan bantuan bibit tanaman, pupuk serta perawatan dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk menata kembali lahan bekas tambang.

    “Melalui kemitraan pengelolaan lahan bekas tambang ini, diharapkan dapat memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal termasuk melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Air Limau,” katanya.

    Kepala Desa Air Limau Mexsi Diansah mengatakan bahwa program Reklamasi PT Timah yang dilaksanakan di Desa mereka kini mulai membuahkan hasil.

    “Lahan seluas 7,04 hektare merupakan lahan bekas tambang , tanahnya disuburkan kembali dengan memperbanyak organik, kini lahan kini menjadi lahan hijau yang ditanami tanaman sawit yang telah siap panen dan produktif,” katanya.

    Menurut dia keberhasilan dalam mengelola lahan bekas tambang ini juga berkat dukungan dan pembinaan dari PT Timah Tbk.

    “Dipilihnya tanaman sawit merupakan keinginan Pemdes agar dari apa yang ditanam menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk pendapatan asli desa, sehingga kedepannya Desa Air Limau tidak lagi ketergantungan dari dana transfer dana pusat ke desa tetapi juga dari perkebunan ini,” katanya.

    Ia menyampaikan masih banyak potensi desanya yang akan dikembangkan, sehingga pihaknya berharap PT Timah dapat terus mendampingi warga desa ini.

    “Kita punya kolong kolong bekas tambang yang belum produktif dan ini kalau dimanfaatkan akan dapat memberdayakan masyarakat, seperti budidaya ikan, Untuk itu ke depan kita mohon dukungan PT.Timah kembali menyulap kolong tersebut,” harapnya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beginilah proses pencetakan balok timah di Bangka Belitung

    Beginilah proses pencetakan balok timah di Bangka Belitung

    Kamis, 23 Januari 2025 10:01 WIB

    Pekerja melakukan pencetakan balok timah di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Dalam satu hari kapasitas produksi pencetakan balok timah dapat mencapai 40 ton. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Balok timah yang telah dicetak di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Dalam satu hari kapasitas produksi pencetakan balok timah dapat mencapai 40 ton. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Pekerja melakukan pencetakan balok timah di Divisi Pengolahan dan Peleburan Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/1/2025). Dalam satu hari kapasitas produksi pencetakan balok timah dapat mencapai 40 ton. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

  • BPK tekankan adopsi “solution-based thinking” dalam pemeriksaan LK KPU

    BPK tekankan adopsi “solution-based thinking” dalam pemeriksaan LK KPU

    Pada pemeriksaan LK tahun 2024, fokus pemeriksaan meliputi belanja barang, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong setiap pemeriksa mengadopsi pendekatan solution-based thinking dalam menganalisis dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran (TA) 2024.

    Dorongan itu diberikan dalam rangka menyelaraskan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang menekankan urgensi belanja pemerintah secara efektif.

    “Dengan belanja yang efektif diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi dan devisa, mendukung inovasi teknologi, serta dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara,” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, saat melakukan entry meeting pemeriksaan atas LK KPU TA 2024, di Kantor KPU, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan pemerintah melalui pendekatan risk based audit (RBA). Pendekatan ini dirancang untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan pandangan komprehensif terhadap capaian kinerja pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

    Sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan, BPK disebut telah melaksanakan pemeriksaan interim atas LK KPU TA 2024 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal KPU dan daerah di akhir tahun 2024.

    Pada pemeriksaan tersebut, BPK mencatat sejumlah risiko yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa di antaranya ialah perbedaan saldo kas hibah pemilu antara catatan bendahara pengeluaran dengan saldo kas riil, ketidaklengkapan pertanggungjawaban belanja bahan dan belanja non operasional Badan Adhoc Pemilu, dan keterlambatan penyampaian tagihan belanja barang/jasa non kontraktual.

    Selain itu, BPK juga melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan interim sebelumnya.

    “Pada pemeriksaan LK tahun 2024, fokus pemeriksaan meliputi belanja barang, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap,” ujar Nyoman.

    Dengan adanya kegiatan entry meeting, katanya lagi, diharapkan tahapan-tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu tanpa ada halangan apa pun.

    “Kami sangat percaya bahwa sinergi yang telah terbina dengan baik antara BPK dan KPU dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Besar harapan kami, sinergi tersebut tetap terjaga dan konsisten dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” kata dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pratikno definisikan “smart ministry” meski efisiensi anggaran

    Pratikno definisikan “smart ministry” meski efisiensi anggaran

    ANTARA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran hingga 50 persen. Menko PMK Pratikno memastikan seluruh program yang telah dicanangkan akan tetap berjalan, serta mendefinisikan kementerian yang dipimpin olehnya sebagai “smart ministry”. (Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)