ANTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek ketersediaan LPG 3 kilogram di salah satu pangkalan bernama “Toko Merry” di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/2). Pengecekan ini dilakukan untuk mengawal instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat dapat mengakses tabung gas LPG 3 kg atau gas “melon” dengan mudah.
(Sanya Dinda Susanti/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Wapres cek pangkalan LPG 3 kg di Pasar Manggis
-
BPS catat kumulatif pertumbuhan ekonomi Sumbar 4,36 persen pada 2024
ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat secara kumulatif pertumbuhan ekonomi provinsi itu pada tahun 2024 mencapai 4,36 persen yang ditopang lewat sektor administrasi pemerintahan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Kendati demikian jika dibandingkan kumulatif periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Ranah Minang mengalami perlambatan sebesar 0,26 persen.
(Fandi Yogari Saputra/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N) -
BPS: Pertumbuhan ekonomi Babel triwulan IV 2024 terendah di Sumatera
ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ekonomi Babel pada Triwulan IV Tahun 2024 tumbuh sebesar 0,94 persen secara tahunan atau year-on-year. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga di Pangkalpinang, Rabu (5/2) menyebut angka tersebut menjadikan Babel sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah se-Pulau Sumatera.(Chandrika Purnama Dewi/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
-
BPS: 250.413 wisman berkunjung ke Sumut pada 2024
Medan (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan sebanyak 250.413 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke wilayah ini sepanjang 2024.
“Jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara naik 26,32 persen bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, yaitu dari 198.240 kunjungan,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra di Medan, Rabu.
Asim mengatakan sepanjang 2024, wisman terbanyak berasal dari Malaysia yang mencapai 116.622 orang, kemudian Singapura 14.360 orang, Tiongkok 6.756 orang, dan Australia 4.672 orang.
Kunjungan wisatawan mancanegara itu melalui tiga pintu masuk, yakni dari Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang mencapai 247.038 orang, atau naik dari tahun sebelumnya 196.475 orang.
Sedangkan dari Pelabuhan Belawan sebanyak 132 selama 2024, atau turun dari tahun sebelumnya 400 orang. Dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai 3.243 orang atau naik dari tahun sebelumnya yang sama 1.365 orang.
Di sisi lain, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sumut pada Desember 2024 mencapai rata-rata 49,33 persen, atau naik 4,50 poin dibanding November 2024 sebesar 44,83 persen.
Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, TPK Desember 2024 turun 5,57 poin dari 54,90 persen Desember 2023 menjadi 49,33 persen pada Desember 2024.
Adapun Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara menargetkan kedatangan 200 ribu wisatawan mancanegara (wisman) ke wilayahnya pada tahun 2024.
Sebelumnya, sepanjang tahun 2023, dengan target jumlah yang sama, tercatat ada 197.015 turis asing datang ke Sumut.
Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Bahlil pastikan UMKM tetap dapat LPG 3 kg dengan harga terjangkau
kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan
Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan harga terjangkau.
Bahlil dalam pernyataannya usai inspeksi mendadak di salah satu Pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu, menegaskan bahwa subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.
“Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, lanjut dia, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg. Hal itu seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelas Bahlil.
Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung LPG 3 kg di subpangkalan, Bahlil menemukan harga di salah satu pangkalan LPG 3 jg di Pekanbaru telah sesuai ketentuan pemerintah.
“Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18.000. Rp18.000 itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20.000,” ungkapnya.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).
“Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada mark up dan dijual oplosan. Itu maksudnya,” jelasnya.
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Perjalanan KA Pandalungan dan KA Blambangan Ekspres kembali normal
Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Perjalanan KA Pandalungan relasi Gambir – Jember dan KA Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen – Ketapang di sejumlah stasiun tujuan di wilayah Daerah Operasi (Daop) 9 Jember, Jawa Timur kembali normal pada Rabu.
“Hari ini perjalanan KA Pandalungan dan KA Blambangan Ekspres berangsur normal setelah kedua jalur di Kabupaten Grobogan itu bisa dilewati pada Selasa (4/2) pukul 18.18 WIB,” kata Manajer Hukum dan Humasda PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro.
Menurut dia, perjalanan kedua KA tersebut terdampak putusnya jalur kereta api antara Stasiun Gubug – Stasiun Grobogan selama 14 hari atau dua pekan, sehingga perjalanannya harus memutar dan mengakibatkan kelambatan yang cukup tinggi.
Hari ini KA Blambangan Ekspres dari Stasiun Pasar Senen tiba di Stasiun Ketapang, Banyuwangi pukul 04.40 WIB tepat sesuai jadwal. Sedangkan untuk KA Pandalungan dari Stasiun Gambir yang terjadwal tiba di Stasiun Jember pukul 09.00 WIB mengalami kelambatan 16 menit dan baru masuk di Stasiun Jember pukul 09.16 WIB.
“Meski jalur hulu dan hilir antara Stasiun Gubug – Stasiun Karangjati sudah bisa dilalui, kecepatan di lokasi masih terbatas dan menjadikan adanya antrian kereta api yang akan melintas, sehingga KA Pandalungan masih mengalami sedikit kelambatan,” tuturnya.
KAI Daop 9 Jember menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pemulihan jalur sehingga perjalanan kereta api dapat kembali normal, serta terima kasih kepada penumpang atas kesabaran dan pengertiannya selama proses perbaikan berlangsung.
“Penumpang KA Pandalungan dan KA Blambangan Ekspres kini tidak perlu lagi khawatir karena perjalanan kedua kereta api telah kembali normal baik saat berangkat maupun tiba di stasiun tujuan,” katanya.
Cahyo menjelaskan bahwa KAI Daop 9 Jember terus berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi kereta api terbaik bagi masyarakat dengan menjadikan keselamatan sebagai tujuan utama dan tetap menjaga kelancaran perjalanan kereta api.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025 -
Efisiensi K/L, AHY pertimbangkan pendanaan pembangunan lewat investasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menkoinfra) RI Agus Harimurti Yudhoyono mempertimbangkan kerja sama pendanaan dan pembangunan melalui investasi, menyusul adanya efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).
“Mudah-mudahan, kami juga sambil berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dari investasi, baik dalam maupun luar negeri,” kata Menko AHY saat ditemui di Antara Heritage Center Jakarta, Rabu.
“Karena kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, termasuk juga dengan para investor luar negeri saya kira baik untuk mendukung infrastruktur ke depan,” ujar dia menambahkan.
Adapun pertimbangan itu dilakukan beriringan dengan peninjauan ulang proyek-proyek yang diprioritaskan untuk mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami fokus melakukan revisi, penyesuaian-penyesuaian, karena tentunya setelah adanya pengurangan atau efisiensi anggaran tadi, ya, harus segera di-review kembali, apakah yang telah ditargetkan atau ditetapkan itu sudah sesuai atau perlu dilakukan penyesuaian (ulang),” kata Menko AHY.
Adapun Kemenkoinfra sendiri membawahi sejumlah kementerian teknis terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Transmigrasi.
Memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur negara, AHY mengakui bahwa pihaknya memerlukan anggaran yang besar untuk mewujudkannya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
HPJI sarankan Tol Sicincin-Bukittinggi pertimbangkan aspek efisiensi
Koridornya itu kan Sicincin-Bukittinggi, dan cari ongkos konstruksinya yang paling murah, biaya perawatan murah dan jarak yang paling pendek.
Padang (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian menyarankan agar pembangunan trase Tol Sicincin-Bukittinggi yang merupakan bagian dari Tol Padang-Pekanbaru mempertimbangkan efisiensi anggaran maupun jarak tempuh.
“Koridornya itu kan Sicincin-Bukittinggi, dan cari ongkos konstruksinya yang paling murah, biaya perawatan murah dan jarak yang paling pendek,” kata Hedy Rahadian, di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu.
Hal tersebut disampaikan Hedy menanggapi rencana Hutama Karya Infrastruktur yang akan mengkaji kemungkinan pengalihan trase Tol Sicincin-Bukittinggi. HPJI menyarankan agar pengembang tetap memerhatikan ongkos konstruksi, biaya operasional perawatan hingga jarak yang akan ditempuh pengguna jalan.
Menurut dia, apabila nantinya Hutama Karya menemukan opsi yang lebih tepat dan efisien baik secara anggaran maupun jarak tempuh, maka perubahan trase tidak akan menjadi persoalan besar.
Saat ini Hutama Karya masih melakukan kajian apakah Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi tetap pada rencana awal atau dialihkan via Kabupaten Tanah Datar. Pertimbangan perubahan itu salah satunya terkait lahan, biaya hingga masukan dari masyarakat yang lahannya terdampak akibat pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Namun, Hutama Karya juga belum bisa memastikan apakah rencana perubahan trase tersebut lebih efisien secara biaya maupun jarak tempuh, karena masih dalam tahap pengkajian tim di lapangan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian BUMN, Andre Rosiade mengatakan kelanjutan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp60 triliun.
Anggaran tersebut nantinya akan diusulkan Hutama Karya sebagai pihak pengembang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN menggunakan penyertaan modal negara (PMN) 2026.
“Kalau usulan PMN itu disetujui barulah di akhir 2026 Hutama Karya akan melanjutkan pembangunan trase Sicincin-Bukittinggi,” kata dia.
Anggaran Rp60 triliun tersebut nantinya terbagi atas dua pengerjaan utama, yakni Rp20 triliun untuk pembangunan terowongan yang akan dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), dan sisanya untuk pengerjaan jalan tol.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025
saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dapat rampung pada semester I 2025.
“Ini waktunya menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU (Uni Eropa) punya pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Airlangga menjelaskan, perundingan IEU CEPA selama ini berjalan dengan alot, bahkan sudah memakan waktu hingga 9 tahun.
Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target perundingan IEU-CEPA harus segera selesai pada semester I 2025.
“Nah, kita ada beberapa isu, tapi tentu dari isu itu kita tidak detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di (sengketa) WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan IEU-CEPA,” ujarnya.
Sebelumnya, pada September 2024, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan IEU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa.
Dia menjelaskan, proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia.
Airlangga menyebut ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau
Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu.
Pekanbaru, (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pangkalan Liquified Petroleum Gas LPG 3 Kilogram di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu.
Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini juga dalam menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di pengecer,
“Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Bahlil, di hadapan pemilik pangkalan dan warga yang tengah mengantre.
Bersama jajaran perwakilan Pertamina, Bahlil menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk melihat kondisi di lapangan. Bahlil memuji pangkalan tersebut, karena menjual dengan harga Rp18 ribu langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu,” ujarnya pula.
Namun begitu, kata Bahlil, ada temuan di sekitar lokasi sidak pengecer atau yang akan menjadi subpangkalan membeli dengan harga Rp20 ribu dari pangkalan lain. Kemudian pengecer itu menjual Rp22 ribu kepada masyarakat.
Hal seperti itulah, ujarnya pula, tidak dibolehkan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pangkalan itu. Pasalnya dari Pertamina memberikan harga Rp12.750 ke agen, lalu ke pangkalan sekitar Rp15 ribu, dan ke masyarakat Rp18 ribu atau Rp19 ribu.
“Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp87 triliun. Harapannya agar rakyat membeli di bawah Rp20 ribu, tapi masih ada di atas Rp20 ribu,” ujarnya lagi.
Bahlil menyatakan akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat. “Kami akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu akan kami cari solusi terbaik,” ujarnya.
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025