Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri
Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Burhanuddin Abdullah mengatakan, keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan salah satu prasyarat penting bagi Indonesia dalam mencari sumber pertumbuhan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Keberadaan Danantara adalah satu prasyarat untuk mencoba mencari financing bagi pertumbuhan perekonomian kita. Kita tahu bahwa sumber-sumber pertumbuhan kita ada dari konsumsi, government spending, investasi, dan ekspor minus impor. Satu bagian yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kita adalah dari investasi itu sendiri,” kata Burhanuddin yang merupakan inisiator Danantara itu dalam “Forum Diskusi Denpasar 12” secara virtual di Jakarta, Rabu.
Burhanuddin mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini hanya berkisar di angka 5 persen sejak 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir.
Angka 5 persen ini dianggap tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Oleh sebab itu, imbuh dia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi.
“Kalau kita tumbuh 6 persen, maka kita akan bisa keluar dari middle income trap nyaris 100 tahun Indonesia, yaitu pada tahun 2041. Dan kalau kita bisa 7 persen, maka kita bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2038, itu rata-rata 7 persen. Jadi sesuatu yang sangat, hitung-hitungannya sangat berat,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 itu.
Burhanuddin menyebutkan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6,5 sampai 6,7. Apabila ICOR mencapai 6,5, maka setiap 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) membutuhkan kenaikan investasi sebesar 6,5 persen.
“Jadi, kalau kita ingin tumbuh 8 persen, maka kita perlu 8 kali 6,5 persen, yaitu 52 persen dari PDB. Kalau PDB kita itu Rp22 ribu triliun, maka paling tidak Rp11 ribu triliun yang harus kita siapkan untuk membiayai atau mem-finance investasi kita,” kata dia.
Di sisi lain, imbuh Burhanuddin, gross domestic saving (GDS) atau tabungan domestik bruto Indonesia setiap tahun adalah sekitar 38 persen dari PDB. Dengan demikian, terdapat gap sekitar 14 persen (selisih dari 52 persen minus 38 persen).
“Gap ini harus, atau hanya bisa diisi dengan foreign saving, tabungannya orang luar, orang dari luar Indonesia dalam bentuk utang atau foreign direct investment,” jelas Burhanuddin.
Namun sayangnya, Indonesia hingga hari ini bukanlah negara yang diminati oleh para investor asing. Burhanuddin mengatakan, hal ini terbukti bahwa rata-rata investasi asing di Indonesia tidak lebih dari 100 dolar AS per kapita sejak Indonesia merdeka.
“Sementara kita tahu, Vietnam yang baru membangun tahun 90-an, rata-rata investasi asing per kapita di Vietnam itu 400 dolar. Jangan sebut Singapura yang bahkan hampir 2 juta dolar per kapita,” kata dia.
Oleh sebab itu, keberadaan Danantara diharapkan dapat mengonsolidasikan aset-aset BUMN. Dalam hitungan kasarnya, ia menyebutkan bahwa aset BUMN mencapai Rp16.000 triliun atau sekitar 1 triliun dolar AS. Jumlah ini, sebut Burhanuddin, melebihi aset Temasek dan GIC milik Singapura yang sekitar 900 miliar dolar AS.
“Karena itulah maka kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk mengonsolidasikan BUMN ini, dan kemudian bisa me-leverage-nya nanti di dalam pasar pinjaman, di dalam pasar investasi, di dalam pasar pengelolaan dari para BUMN itu sendiri. Bagaimana kita me-leverage mereka supaya tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat. Ini merupakan modal dari perjalanan bangsa kita ke depan,” kata Burhanuddin.
Sebelumnya pada Selasa (4/2), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa pembentukan BPI Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Menurut Erick, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah dalam mengujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
