Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemkab Mabar NTT dorong desa wisata jadi alternatif wisata Labuan Bajo

    Pemkab Mabar NTT dorong desa wisata jadi alternatif wisata Labuan Bajo

    Labuan Bajo (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong sejumlah desa wisata menjadi alternatif wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke destinasi super prioritas (DSP) Labuan Bajo.

    “Wisata di Labuan Bajo tidak hanya atraksi alam di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), tapi ada desa wisata yang tidak kalah atraktif dengan keindahan alam, budaya dan kulinernya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekrafbud) Manggarai Barat Stefanus Jemsifori di Labuan Bajo, Rabu.

    Ia menambahkan beberapa desa wisata di Labuan Bajo telah siap menerima kunjungan wisatawan seperti Desa Wisata Wae Lolos yang dikenal sebagai desa seribu air terjun, serta Desa Wisata Siru memiliki agrowisata Ngalor Kalo, yaitu pariwisata berbasis pertanian.

    Kemudian daerah tujuan wisata (DTW) Pantai Mberenang di Desa Watu Tiri, Kecamatan Lembor Selatan yang telah diluncurkan Pemkab Manggarai Barat pada akhir bulan Januari 2025.

    “Yang lebih dekat bisa menikmati atraksi budaya di Kaper Desa Golo Bilas atau Desa Wisata Liang Ndara di Kecamatan Mbeliling,” ujarnya.

    Selama ini, lanjut dia, wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo menikmati destinasi wisata di beberapa desa seperti destinasi wisata Gua Rangko dan wisata kayak di Desa Wisata Tanjung Boleng, Air Terjun Cunca Wulang di Desa Cunca Wulang dan Bukit Porong di Desa Coal.

    Sementara itu, destinasi wisata di luar kawasan TNK yang dikelola Disparekrafbud Manggarai Barat di Labuan Bajo, lokasi yang dapat dikunjungi wisatawan santara lain Gua Batu Cermin, Pulau Kelor, Puncak Waringin, Cunca Wulang, Gua Rangko dan Ekowisata Ngalor Kalo.

    “Kami harapkan desa wisata ini semakin dikenal sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat desa,” katanya.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rhenald Kasali: Pemerintah harus bijak lakukan efisiensi anggaran

    Rhenald Kasali: Pemerintah harus bijak lakukan efisiensi anggaran

    Pemerintah harus bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pakar ekonomi dan bisnis Rhenald Kasali menyatakan pemerintah harus bijak saat melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Rhenald mengatakan pemangku kepentingan terkait perlu menyisir dengan cermat program-program yang dimiliki sehingga anggaran yang terbatas itu benar-benar digerakkan dan dimanfaatkan dengan baik ke program prioritas serta tepat sasaran.

    “Ketika melakukan efisiensi, itu artinya kita ‘membuang lemak’, bukan buang ‘otot’ dan ‘tulang’. Karena, kalau satu institusi itu yang dibuang ‘ototnya’ maka akan lumpuh. Pun jika ‘tulangnya’ dipotong, maka hancur, tidak bisa jalan,” kata Rhenald kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center Jakarta, Rabu.

    “Pemerintah harus bijak, jangan sampai membuang ‘otot’ dan ‘tulang’ dari institusi, yang dibuang ‘lemaknya’,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, ia pun menilai efisiensi anggaran ini sebagai sebuah langkah yang baik. Namun, ia menambahkan bahwa perhatian tak hanya tertuju pada anggaran yang dimiliki oleh K/L saja, melainkan eksekusi program yang juga harus dilakukan dengan efisien.

    “Langkah pertama (efisiensi) ini memang banyak dipertanyakan masyarakat, karena semuanya ditujukan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Tapi, penting juga bagi pemerintah berikan dukungan yang baik kepada masyarakat,” kata Rhenald.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.

    Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Hal ini pun membuat setiap K/L harus merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

    Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga buka suara soal isu penghapusan THR dan gaji 13 bagi ASN

    Airlangga buka suara soal isu penghapusan THR dan gaji 13 bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

    “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Selanjutnya ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, ia enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

    “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.

    Adapun media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus THR dan gaji ke-13 ASN di tahun 2025.

    Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk mendiskusikan kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi atau membantah isu tersebut.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Jateng minta stok beras cadangan disiapkan

    Pj Gubernur Jateng minta stok beras cadangan disiapkan

    Semarang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menekankan kepada Dinas Ketahanan Pangan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk tetap menyiapkan stok beras cadangan.

    “Jadi, setiap tahun dibeli dari gabungan kelompok tani (gapoktan). Beras cadangan itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pada kegiatan tertentu, dan kebencanaan,” katanya di Semarang, Rabu.

    Pj Gubernur Jateng menyampaikan hal tersebut di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras Dalam Negeri Provinsi Jateng di Kantor Perum Bulog Kantor Wilayah Jateng.

    Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Jateng untuk komoditas gabah kering giling pada tahun 2025 mencapai 433.734,2 kilogram setara beras.

    “Pemerintah akan menyiapkan gudang yang ada di pemerintahan untuk membantu Bulog sebagai tempat pembelian gabah atau padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan bupati juga harus menyiapkan beras cadangan yang membeli dari gapoktan yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan,” katanya.

    Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jateng Sopran Kennedi mengatakan ribuan areal persawahan di wilayah tersebut yang terdampak banjir memang berdampak pada hasil panen.

    Namun, ia memastikan bahwa produksi padi di Jateng masih cukup banyak meski ada beberapa daerah yang terdampak banjir tersebut.

    “Target (panen, red.) bulan (Februari) ini mencapai 700-800 ribu hektare yang ada di Jawa Tengah,” katanya.

    Dari sisi penyerapan gabah dari petani, kata dia, Bulog Jateng telah menyerap 2.000 ton pada awal tahun ini atau naik 400 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Naiknya angka serapan gabah itu, kata dia, karena ada perubahan regulasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), serta beras yang dibeli dari Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    Untuk GKP, Sopran mengatakan harus diserap dari petani dengan bermacam kualitas, tetapi pada beras harus berpatokan pada standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.

    “Dengan dibantu Penjabat Gubernur Jateng, Pangdam IV Diponegoro, dan teman-teman dinas, saya yakin penyerapan gabah oleh Bulog Kanwil Jateng bisa optimal. Dan seperti yang disampaikan pak Pj Gubernur Jateng, semoga juga akan bisa membantu menyuplai (beras, red.) ke wilayah provinsi lain,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDB Indonesia Tumbuh 5,03 Persen pada 2024

    PDB Indonesia Tumbuh 5,03 Persen pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia mencatatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,02 persen pada kuartal keempat 2024, dengan demikian negara Asia Tenggara ini membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen sepanjang tahun lalu, seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/1).

    Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa ekonomi Indonesia pada 2024, yang diukur berdasarkan PDB dengan harga yang berlaku saat ini, mencapai 22.139 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 78,6 juta rupiah.

    “Pertumbuhan ini terutama didukung oleh konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Konsumsi rumah tangga tumbuh positif, yang menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat, terutama pada momen liburan Natal dan Tahun Baru. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif sepanjang 2024,” kata Widyasanti di Jakarta.

    Pertumbuhan tahunan ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diprediksi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa pertumbuhan akan tetap stagnan di angka 5 persen.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bappenas segera susun VNR 2025 terkait kemajuan implementasi SDGs

    Bappenas segera susun VNR 2025 terkait kemajuan implementasi SDGs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kembali menjadi salah satu dari 39 negara yang akan segera menyusun Voluntary National Reviews (VNR) 2025.

    “Laporan ini wujud komitmen, transparansi, dan akuntabilitas kita kepada masyarakat internasional, dan yang lebih penting kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Kick-off Penyusunan Voluntary National Reviews 2025, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    VNR akan memuat laporan kemajuan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia kepada dunia.

    Menurut dia, VNR Indonesia 2025 memiliki posisi yang unik dan strategis.

    Selain berperan sebagai evaluasi terhadap capaian dan tantangan dari implementasi TPB/SDGs selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga akan menjadi VNR pertama dalam periode pemerintahan Kabinet Merah Putih serta RPJMN 2025-2029.

    Kick-off ini bertujuan mensosialisasikan proses penyusunan VNR, menghimpun masukan dari berbagai pihak, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

    “Tahun 2025 merupakan tahun keempat keikutsertaan Indonesia dalam penyusunan VNR Indonesia setelah pada 2017, 2019, dan 2021, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mengevaluasi pencapaian TPB/SDGs, serta mempublikasikan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah dan aktor non pemerintah,” ungkapnya

    Mengusung tema “Advancing Sustainable, Inclusive, Science- and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda”, VNR Indonesia 2025 akan fokus pada lima tujuan TPB/SDGs. Mulai dari Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Tujuan 5: Kesetaraan Gender; Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 14: Ekosistem Lautan;, serta Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

    Kementerian PPN/Bappenas mengundang organisasi masyarakat sipil, akademisi, swasta, filantropi, parlemen, serta kelompok rentan untuk berbagi data dan praktik baik, serta memberikan masukan substansial untuk memperkaya VNR Indonesia 2025.

    “Advokasi terhadap capaian dan pelaksanaan TPB/SDGs untuk masyarakat kelompok marginal dan kelompok komunitas yang paling rentan juga harus menjadi perhatian kita bersama. Prinsip No One Left Behind harus terus kita gaungkan agar TPB/SDGs dapat terwujud untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Febrian.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS: PDB per kapita Indonesia 2024 sebesar Rp78,6 juta per tahun

    BPS: PDB per kapita Indonesia 2024 sebesar Rp78,6 juta per tahun

    ANTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pendapatan domestik bruto yang diperoleh Indonesia sekitar Rp78,6 juta per tahun atau Rp6,55 juta per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta, Rabu (5/2).(Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Rijalul Vikry)

  • Bulog serap 60 ton beras hasil panen petani di Aceh Barat Daya

    Bulog serap 60 ton beras hasil panen petani di Aceh Barat Daya

    Kami optimistis dengan adanya kerja sama ini, penyerapan gabah di tingkat petani dapat berjalan lancar sesuai HPP yang ditetapkan

    Banda Aceh (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Cabang Blangpidie menyebutkan telah menyerap sebanyak 60 ton beras hasil panen petani di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak dimulai musim panen masa tanam rendengan periode tahun 2024-2025.

    Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Blangpidie Nurul Irandasari di Blangpidie, Rabu, mengatakan, pihaknya juga terus melakukan penjajakan dengan mitra penggilingan lokal yang memiliki fasilitas mesin pengering (dryer) padi/gabah.

    “Sehingga Bulog dapat menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga sesuai yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Nurul.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya belum bisa menampung gabah petani lantaran belum memiliki fasilitas pengering sehingga harus bekerja sama dengan mitra penggilingan lokal yang memiliki pabrik yang dilengkapi dengan mesin pengering tersebut.

    “Jadi untuk saat ini kita lakukan penyerapan beras dengan mitra penggilingan, dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 60 ton beras hasil panen dari Aceh Barat Daya yang kita serap,” ujarnya.

    Ia menambahkan Bulog juga terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra penggilingan lokal agar penyerapan gabah dapat dilakukan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Kami optimistis dengan adanya kerja sama ini, penyerapan gabah di tingkat petani dapat berjalan lancar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan,” ujarnya.

    Nurul menambahkan Bulog terus mengupayakan solusi agar permasalahan penyerapan gabah tidak menghambat distribusi dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Aceh Barat Daya,” ujarnya.

    Pewarta: Khalis Surry
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS sebut pertumbuhan ekonomi Aceh 2024 catat 4,66 persen

    BPS sebut pertumbuhan ekonomi Aceh 2024 catat 4,66 persen

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2024 sebesar 4,66 persen.

    “Secara kumulatif, penjumlahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2024 dari triwulan I hingga IV, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,66 persen,” kata Kepala BPS Aceh Ahmadriswan Nasution di Banda Aceh, Rabu.

    Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2024 lebih tinggi dibandingkan pencapaian dalam kurun empat tahun sebelumnya.

    Pada 2023, ekonomi Aceh hanya tumbuh 4,23 persen, sedangkan pada 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar 4,21 persen dan 2,81 persen.

    Ia menjelaskan perekonomian Aceh yang diukur berdasarkan nominal PDRB mencapai Rp40,85 triliun atas dasar harga konstan (ADHK) dan Rp65,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB).

    “Pada triwulan IV 2024, jika dibandingkan dengan triwulan III 2024 (q-to-q), PDRB Aceh mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen,” katanya.

    Kemudian, kata dia, jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), ekonomi Aceh juga tumbuh 4,15 persen.

    Kata dia, perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 30,97 persen, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 14,99 persen, dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 9,08 persen.

    Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, meskipun perubahannya tahun ini tidak terlalu signifikan.

    Pewarta: Khalis/Nurul
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Batam dorong pelibatan UMKM untuk percepatan program MBG

    Batam dorong pelibatan UMKM untuk percepatan program MBG

    Rabu, 5 Februari 2025 18:42 WIB

    ANTARA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan terealisasi sepenuhnya pada September 2025. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto mendorong libatkan UMKM sebagai penyedia makanan bergizi tersebut. (Holdan Parlaungan/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)