Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sulut Ventura

    OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sulut Ventura

    PT SSV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Sarana Sulut Ventura (SSV) yang berlokasi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), karena tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir.

    “Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SSV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi, di Jakarta, Kamis.

    OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SSV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.

    Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud.

    Dengan demikian, PT SSV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a POJK 35/2015 juncto Pasal 116 POJK 25/2023, Pasal 59 ayat (11) POJK 35/2015 juncto Pasal 118 ayat (15) POJK 25/2023, Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023.

    Adapun pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2025 tanggal 5 Februari 2025.

    Ismail menyampaikan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut, termasuk pencabutan izin usaha PT SSV, dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya serta melindungi konsumen.

    PT SSV pun dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura setelah dicabutnya izin usaha. Selain itu, perusahaan dilarang untuk menggunakan kata “ventura” atau “ventura syariah”, dalam nama perusahaan.

    Perusahaan juga diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya termasuk menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya.

    Kemudian, perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SSV serta membentuk tim likuidasi.

    PT SSV juga wajib memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban serta menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan.

    Terkait hal ini, nasabah atau masyarakat dapat menghubungi PT SSV pada nomor telepon dan WhatsApp 08114311771, surel (email) di sulut.ventura@gmail.com, dan alamat di Komplek Perumahan Graha Camar Tikala Baru Blok A3, Jalan Daan Mogot, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU memastikan kualitas proyek terjaga meski ada efisiensi

    Menteri PU memastikan kualitas proyek terjaga meski ada efisiensi

    (Proyek) Mangkrak, sih, enggaklah. Kita memotong anggaran pun pastinya memperhatikan kualitas bangunannya juga.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pihaknya tetap memperhatikan kualitas proyek-proyek yang diampu, terlepas dari adanya pemotongan anggaran yang besar.

    “(Proyek) Mangkrak, sih, enggaklah. Kita memotong anggaran pun pastinya memperhatikan kualitas bangunannya juga,” kata Dody, saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Adapun anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga 80 persen atau senilai Rp81,38 triliun, setelah pada tahun sebelumnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun.

    Hal ini pun menyisakan anggaran Kementerian PU pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun, dan membuat Menteri Dody merombak pola kerja di kementerian yang ia pimpin.

    Dody mengaku masih belum menemukan kendala berarti setelah adanya efisiensi anggaran kementerian yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    “Untuk kendala, sejauh ini, masih aman-aman saja. Saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya, saya maksimalkan apa yang saya punya,” kata Dody.

    Meski efisiensi menjadi tantangan besar, Dody mengatakan ia tetap berupaya untuk menyelesaikan target-target dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki.

    “Tapi, kalau sudah maksimal dan tuntutannya besar, ya, saya bilang kalau sudah maksimal dengan apa yang dikasih. (Kalau kurang) Saya akan bilang butuh tambahan,” kata Dody pula.

    “Tapi, kita ingin tunjukkan dulu, dengan (sisa anggaran) itu saya bisa kerjakan sesuatu,” ujar dia menambahkan.

    Menteri PU pun mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada penyesuaian kembali terkait program-program yang akan diprioritaskan lebih lanjut pada tahun ini.

    “Dengan (anggaran) ini sudah disetujui, nanti bisa kita rekomposisi lagi, nanti mana yang bisa diutak-atik dan bisa support masyarakat luas,” kata Dody lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

    HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

    Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red).

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

    “Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia pula.

    Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

    “Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ujarnya.

    Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

    Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

    “Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata dia pula.

    Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.

    “Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco tinjau pangkalan dan sub-pangkalan LPG 3 kg di Palmerah

    Dasco tinjau pangkalan dan sub-pangkalan LPG 3 kg di Palmerah

    ANTARA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecek sejumlah pangkalan dan sub-pangkalan LPG 3 kilogram (kg) di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (6/2). Dasco mengatakan tak menemukan antrean masyarakat yang hendak membeli elpji bersubsidi, sementara stok cukup dan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). (Anggah/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

  • Wamenkeu Thomas dilantik jadi ADK OJK Ex-officio dari Kemenkeu

    Wamenkeu Thomas dilantik jadi ADK OJK Ex-officio dari Kemenkeu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dilaporkan bahwa pengucapan sumpah jabatan Thomas dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Sunarto di Gedung MA Jakarta pada Kamis.

    “Pelantikan Thomas melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil panitia seleksi dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kemenkeu,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Kamis.

    Thomas ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

    Pelantikan Thomas menjadi ADK OJK Ex-officio Kemenkeu turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Berikut daftar lengkap jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK:

    – Ketua: Mahendra Siregar

    – Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    – Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Wattimena

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    – Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    – Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Doni P. Juwono

    – Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJPH: Pelaksanaan JPH buka 12 ribu lapangan kerja baru dalam 100 hari

    BPJPH: Pelaksanaan JPH buka 12 ribu lapangan kerja baru dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) telah menciptakan 12.321 lapangan kerja baru di Indonesia dalam waktu 100 hari.

    “Selama kurang lebih tiga bulan kami menjalankan amanat ini, alhamdulillah, sudah membuka lapangan pekerjaan kepada lebih dari 12.000 orang tanpa perlu membangun pabrik,” kata Haikal, dikutip dari laman resmi BPJPH, Kamis.

    Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, penciptaan 12.321 lapangan kerja tersebut dilakukan melalui program rekrutmen sejumlah SDM di bidang JPH.

    Di antaranya, pendamping proses produk halal (P3H) yang bertugas membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal, auditor halal, penyelia halal, serta juru sembelih halal.

    “Kita juga telah menerbitkan sertifikat halal kepada lebih dari 106.000 pelaku usaha, dan selama periode Oktober sampai hari ini tercatat 595.788 produk telah mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Haikal.

    Menurut Haikal, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan stabilitas nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

    Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Tak hanya memberikan kepastian hukum halal untuk produk yang beredar, sertifikasi ini pun menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk halal yang semakin berdaya saing.

    “Dengan adanya sertifikasi halal, para pelaku usaha tidak hanya meningkatkan daya saing produk mereka, tetapi juga turut mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama di pasar produk halal global,” kata Haikal.

    Ia mengaku optimistis JPH tidak hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

    “Untuk itu, sinergi kolaborasi dan kerja sama antara seluruh stakeholder terkait baik itu kementerian/lembaga, pemda, perguruan tinggi, halal center, ormas, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus terus kita perkuat untuk mewujudkan cita-cita mulia kita ini,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK sebut biaya CFX untuk dukung pengembangan jangka panjang kripto

    OJK sebut biaya CFX untuk dukung pengembangan jangka panjang kripto

    Kami ingin menegaskan bahwa kebijakan terkait biaya atau fee dalam ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan struktur pasar yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pengembangan industri dalam jangka panjang

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kebijakan biaya pada bursa berjangka terpusat atau Centralized Futures Exchange (CFX) bertujuan untuk mendukung pengembangan jangka panjang industri keuangan digital, termasuk industri kripto.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya berfokus untuk memastikan bahwa kebijakan biaya CFX dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari infrastruktur perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

    “Kami ingin menegaskan bahwa kebijakan terkait biaya atau fee dalam ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan struktur pasar yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pengembangan industri dalam jangka panjang,” ujar Hasan Fawzi di Jakarta, Kamis.

    Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang mengatur fungsi bursa.

    Hasan menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar melalui kerja sama dengan CFX untuk mengoptimalkan sistem perdagangan yang mendukung transaksi aset kripto dengan standar keamanan dan efisiensi yang tinggi.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya juga menerapkan pengawasan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan pelindungan konsumen agar CFX dapat membantu melindungi konsumen dari potensi risiko seperti manipulasi pasar atau transaksi tidak transparan.

    OJK juga mendukung inovasi teknologi dan mendorong CFX untuk terus berinovasi, termasuk memperkuat mekanisme pelaporan dan pemantauan transaksi.

    Hasan mengatakan bahwa pihaknya mendukung pengembangan industri keuangan yang inovatif, namun tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, mitigasi risiko, dan pelindungan konsumen.

    “Mengenai kemungkinan perluasan fungsi CFX dari produk berjangka komoditi futures menjadi aset kripto, hal ini akan dievaluasi secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan pasar, regulasi, dan dinamika industri,” imbuhnya.

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada OJK dan Bank Indonesia (BI).

    Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada 10 Januari 2025.

    Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal.

    Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP sebut “Giant Mangrove Wall” Jakarta miliki banyak manfaat

    KKP sebut “Giant Mangrove Wall” Jakarta miliki banyak manfaat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan rencana mengombinasikan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dengan mangrove sehingga menjadi “Giant Mangrove Wall” di Jakarta merupakan langkah bijak dan memiliki banyak manfaat, termasuk mencegah banjir rob.

    “Pemerintah DKI Jakarta dengan cukup bijak akan mengombinasikan (Giant Sea Wall) dengan tanaman mangrove. Misalnya ada beberapa kolam retensi di dalam Giant Sea Wall jadi air-air itu bisa ditampung sehingga bisa mengisi ruang kosong di bawah tanah yang dulu diambil airnya,” ujar Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis.

    Pembangunan tanggul itu terlebih lagi jika dikombinasikan dengan mangrove, sebetulnya menjawab banyak sekali permasalahan yang terjadi di pantai utara (Pantura) Jawa.

    “DKI Jakarta yang akan membangun Giant Sea Wall ini sebenarnya menjawab banyak sekali permasalahan yang terjadi di Pantura Jawa, riset-riset juga mengakui bahwa permukaan tanah Jakarta semakin turun, kemudian banjir rob juga semakin besar sehingga apa yang bisa dilakukan? Kalau kita berpikir dengan alam misalnya dengan mangrove mungkin cukup lama, tetapi dengan Giant Sea Wall mungkin akan menjawab lebih cepat,” ujar Muhammad Yusuf.

    Semarang menjadi contoh kota yang mengalami penurunan tanah dan mengalami banjir rob yang diakibatkan salah satunya pengambilan air tanah secara berlebihan.

    Selain itu penanaman mangrove di pesisir Jakarta juga memiliki manfaat dapat mengurangi abrasi dan mencegah infiltrasi air laut ke sumber-sumber air tawar seperti air tanah.

    “Kemudian mangrove yang ditanam tentunya akan mengurangi abrasi yang ada dan juga akan menjaga kondisi ekosistem di kita. Kenapa katanya infiltrasi air laut ke Jakarta cukup tinggi? Itu mungkin karena di wilayah pesisirnya itu mangrovenya sudah hilang sehingga infiltrasi air laut itu semakin besar,” kata Muhammad Yusuf.

    Menurut dia, penanaman mangrove di pesisir juga dapat membawa banyak manfaat seperti memperbaiki pencemaran yang mengalir ke laut, menyerap karbon, dan bisa menjadi tempat hidup bagi makhluk-makhluk laut.

    “Jadi sangat banyak manfaatnya, dan syukur-bersyukur kalau DKI Jakarta menerapkan konsep itu,” katanya.

    Sebagai informasi, di Provinsi DKI Jakarta bakal ada tanggul Laut raksasa di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    ​​​​​”Saya serius untuk lebih mengembangkan ‘Giant Sea Wall’-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove,” kata Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung.

    Menurut dia, saat ini pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun tanggul laut raksasa di sepanjang 11,2 kilometer yang nantinya akan menjadi “Giant Mangrove Wall”.

    Ada sejumlah persoalan di Jakarta mulai dari persoalan abrasi dan penurunan permukaan. Kemudian juga garis pantai yang mengalami kenaikan. Hal ini menjadi sangat serius kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penanaman mangrove.

    Saat menjadi gubernur, Pramono Anung akan meminta dinas terkait serta Wali Kota Jakarta Utara untuk merawat mangrove yang ada di Jakarta Utara karena abrasi maupun penurunan permukaan tanah di Jakarta ini serius.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU sebut progres pembangunan fisik IKN capai 87,9 persen

    Menteri PU sebut progres pembangunan fisik IKN capai 87,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

    “Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

    Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.

    Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.

    Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.

    Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.

    Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu menyerap Rp8,43 triliun yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jayawiya ajak warga pada 328 kampung tanam pangan lokal

    Jayawiya ajak warga pada 328 kampung tanam pangan lokal

    Wamena (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan mengajak warga yang bermukim pada 328 kampung untuk menanam tanaman pangan lokal di lahan tidak terpakai.

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Pilatus Lagowan di Wamena, Kamis mengatakan alasannya tentang ajakan menanam tanaman pangan lokal, yakni banyak mengandung manfaat, baik ditinjau dari sektor ekonomi, sosial lingkungan dan sektor kesehatan.

    “Manfaat ekonomi dimana dapat meningkatkan pendapatan petani ketika pangan lokal seperti sayuran, cabai, tomat dan berbagai jenis umbi-umbian dijual di pasaran,” katanya.

    Manfaat kedua, kata dia dengan perkuat pangan lokal maka dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

    “Pangan lokal seperti singkong, betatas, keladi kalau dikonsumsi dengan ikan, daging maka kandungannya gizinya pun cukup tinggi,” ujarnya.

    Dia menjelaskan manfaat sosialnya, yakni meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap pangan lokal.

    Serta, mengembangkan tradisi dan budaya kuliner lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses ke pangan yang lebih sehat dan bergizi.

    “Maka kami Pemkab Jayawijaya sangat mendorong hal ini sekaligus sebagai langkah mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sini,” katanya.

    Dia menambahkan, sementara manfaat lingkungan dapat mengurangi jejak karbon dan polusi lingkungan dari transportasi pangan impor, meningkatkan kesadaran dan praktik pertanian berkelanjutan dan mengembangkan ekosistem lokal yang lebih seimbang dan beragam.

    “Kami berharap warga di 328 kampung dapat terus menanam berbagai pangan lokal, dan pasti organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pertanian akan membantu petani,” ujarnya.

    Manfaat Kesehatan, lanjut dia, meningkatkan akses ke pangan yang lebih sehat dan bergizi, mengurangi risiko penyakit kronis dengan mengonsumsi pangan yang lebih alami dan minim proses.

    “Serta meningkatkan kualitas hidup dengan mengkonsumsi pangan yang lebih segar dan berkualitas,” katanya menjelaskan.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025