Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemenperin jaga ambang batas 1,5 celsius lewat dekarbonisasi industri

    Kemenperin jaga ambang batas 1,5 celsius lewat dekarbonisasi industri

    Target Net Zero Emission 2050 itu bukan masalah ujungnya Net Zero Emission. Tapi ada yang namanya kita menjaga suhu bumi 1,5 derajat (celsius),

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian berusaha untuk tidak melampaui ambang batas kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat dengan membentuk peta jalan dekarbonisasi sektor industri dan menargetkan nol emisi karbon (net zero emission) pada 2050.

    “Target Net Zero Emission 2050 itu bukan masalah ujungnya Net Zero Emission. Tapi ada yang namanya kita menjaga suhu bumi 1,5 derajat (celsius),” ujar Kepala Pusat Industri Hijau (PIH) Kementerian Perindustrian Apit Pria Nugraha dalam acara seminar Energy Outlook yang digelar di Jakarta, Kamis.

    Apit menyampaikan bahwa peta jalan dekarbonisasi industri yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian sudah sejalan dengan upaya menjaga ambang batas 1,5 derajat celsius.

    Kementerian Perindustrian memproyeksi reduksi emisi yang signifikan, yaitu sebesar 66,5 juta tCO2e emisi atau sekitar 30 persen emisi pada tahun 2035 dan 289,7 juta tCO2e emisi pada tahun 2050​, alias mencapai target nol emisi karbon.

    Sektor industri yang disasar oleh peta jalan tersebut adalah semen, besi dan baja, pupuk, kimia, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, otomotif, serta makanan dan minuman.

    Sebagai sektor yang berkontribusi sebesar 34 persen terhadap gas rumah kaca (GRK) nasional, Apit menegaskan pentingnya industri melakukan dekarbonisasi.

    Selain itu, ia menambahkan, peta jalan dekarbonisasi yang sejalan dengan ambang batas 1,5 derajat celsius juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Dunia atau institusi internasional lainnya.

    “Kita bisa saja nggak mau sejalan dengan 1,5 derajat celsius, tetapi berarti mampu membiayai diri sendiri untuk target penurunan emisinya. Kita sadar, kita butuh uang, butuh investasi, makanya harus sejalan,” kata dia.

    Melalui paparannya, Apit mengatakan, perusahaan yang rendah emisi karbonnya lebih mudah mendapatkan pendanaan transisi dan kontrak jangka panjang.

    Upaya transisi energi juga membantu industri untuk menjaga akses pasar dan ekspor, sebab pemasok yang tidak melakukan upaya-upaya transisi energi akan terkena biaya tambahan atau kalah tender.

    “CBAM UE (mekanisme penyesuaian perbatasan karbon Uni Eropa) dan tuntutan Scope-3 dari OEM (Original Equipment Manufacturer) global mengharuskan produk berjejak karbon rendah,” kata Apit.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transformasi digital MIND ID jadi fondasi penguatan industri batu bara

    Transformasi digital MIND ID jadi fondasi penguatan industri batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi fondasi penting bagi MIND ID dalam mendorong penguatan industri batu bara nasional.

    Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, menurut dia, terus memperkuat transformasi digital di sektor pertambangan nasional melalui penerapan inisiatif smart mining.

    “Melalui transformasi digital ini, kami berupaya agar sektor pertambangan mampu menjadi tulang punggung untuk kemajuan bangsa,” kata Pria dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Salah satu langkah strategis tersebut dihadirkan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang mengembangkan integrasi digital secara menyeluruh dari tingkat operasional hingga sistem informasi perusahaan.

    Transformasi tersebut, lanjutnya, menjadikan operasional penambangan batu bara Indonesia semakin efisien, aman, guna menghasilkan nilai tambah sekaligus kontribusi yang besar bagi negara.

    Inisiatif digital PTBA, ia mengatakan dikembangkan melalui kerangka kerja yang menghubungkan Operational Technology (OT) dengan Information Technology (IT), sehingga seluruh proses operasional dapat terpantau secara real time, terukur, dan terkoneksi dalam satu ekosistem digital.

    Melalui platform CiSEA (Corporate Information System for Enterprise Application), sistem produksi, pengangkutan, keselamatan kerja, hingga perawatan peralatan tambang, kini dapat dikelola secara komprehensif berdasarkan data terintegrasi.

    Selain itu, menurut dia, penerapan digitalisasi secara real-time mampu meningkatkan produksi batu bara sebesar 10-20 persen dibandingkan sebelum diterapkannya digitalisasi.

    Digitalisasi juga akan menjadi fondasi bagi Grup MIND ID dalam meningkatkan produksi batu bara dari 41 juta ton menjadi 100 juta ton ke depan.

    Bukit Asam saat ini mengoperasikan lebih dari seratus modul digital yang digunakan oleh lebih dari tujuh ribu pengguna internal, dengan tingkat pengumpulan data mencapai tujuh puluh persen dari seluruh aktivitas operasional.

    Sistem tersebut, menurut dia, telah mengintegrasikan jaringan sensor, peralatan otomatis, sistem pemantauan alat berat, hingga analitika berbasis machine learning. Melalui pendekatan ini, proses produksi batu bara dapat dikontrol dengan lebih presisi, termasuk perencanaan tambang, penjadwalan alat produksi, hingga pemantauan energi dan emisi.

    Sistem digital juga memungkinkan perusahaan memperkuat tata kelola lingkungan melalui pemantauan kualitas air, rehabilitasi lahan, serta pengendalian area operasional secara digital. Dengan otomatisasi dan transparansi data, PTBA memastikan seluruh proses penambangan berjalan sesuai kaidah good mining practice.

    Pria menambahkan bahwa digitalisasi tambang merupakan lompatan penting bagi masa depan pertambangan Indonesia karena mampu menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, sekaligus memastikan standar keselamatan kelas dunia.

    “MIND ID meyakini bahwa masa depan pertambangan Indonesia ada pada kemampuan kita dalam mengoptimalkan teknologi. Kami tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun landasan pertambangan yang lebih bertanggung jawab, modern, dan siap menyongsong peradaban masa depan Indonesia,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH-Finnet perkuat transformasi digital layanan keuangan haji-umrah

    BPKH-Finnet perkuat transformasi digital layanan keuangan haji-umrah

    Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji..,

    Jakarta, DKI Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat pengembangan layanan keuangan digital melalui kolaborasi strategis dengan PT Finnet Indonesia (Finpay), anak perusahaan Telkom Group yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan infrastruktur transaksi digital.

    Dalam siaran pers diterima Antara, Kamis, Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay) Rakhmad Tunggal Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat tata kelola digital layanan haji melalui teknologi yang mereka miliki.

    “Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji. Kami ingin memastikan proses transaksi, pelaporan, dan akses layanan berlangsung semakin transparan, mudah, dan aman bagi seluruh jemaah,” ujar Rakhmad.

    Penandatanganan nota kesepahaman sebelumnya telah dilakukan BPKH dan jajaran direksi FINNET Indonesia (Finpay) di FX Sudirman, Jakarta.

    Dalam MoU itu, disepakati integrasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur transaksi elektronik, hingga pengembangan layanan keuangan digital dalam aplikasi haji yang dikelola BPKH.

    Melalui kemitraan ini, Finnet akan menyediakan teknologi transaksi berbasis Finpay-platform pembayaran digital yang telah digunakan secara nasional oleh berbagai lembaga pemerintah dan BUMN.

    Integrasi sistem ini memungkinkan pemantauan setoran BPIH, nilai manfaat, maupun komponen dana haji lainnya dilakukan secara real-time dan aman sesuai standar keamanan sektor keuangan, katanya.

    Melalui sinergi ini, lanjut Rakhmad, Finnet Indonesia atau Finpay akan menyediakan dukungan teknologi yang memungkinkan proses pemantauan, distribusi, dan pengelolaan dana haji dilakukan secara real-time serta aman.

    Sistem tersebut diharapkan mempermudah akses jemaah dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi maupun melakukan transaksi terkait layanan haji.

    Sementara itu, BPKH memandang pemanfaatan layanan digital sebagai kebutuhan untuk memastikan tata kelola dana haji tetap inklusif dan efisien.

    Penguatan infrastruktur digital juga disebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan resmi pengelolaan keuangan haji.

    Kerja sama tersebut sekaligus menegaskan komitmen BPKH dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin pengelolaan dana haji tetap profesional, transparan, dan akuntabel.

    Dana haji yang dikelola BPKH bersumber dari beberapa komponen, antara lain setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus, Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat (DAU), nilai manfaat keuangan haji, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Pengawasan terhadap dana haji dilakukan secara berlapis, mulai pengawasan internal, audit oleh Badan Pengawas Keuangan Haji, hingga pemantauan oleh DPR RI, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah potensi penyimpangan demi kebermanfaatan jamaah.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: Pemerintah belum putuskan kelanjutan BLT Kesra pada 2026

    Airlangga: Pemerintah belum putuskan kelanjutan BLT Kesra pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah belum memutuskan kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada 2026.

    “Ya tentu kita belum putuskan. Karena ini stimulan di akhir tahun. Tahun depan baru awal tahun,” kata Airlangga saat meninjau penyaluran BLT Kesra di Kantor Pos Premier Rawamangun, Jakarta, Kamis.

    Program BLT Kesra bertujuan menjaga daya beli masyarakat pada kuartal keempat 2025 sehingga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, katanya, menjelaskan.

    “Stimulan itu untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

    Airlangga mengatakan bahwa penyaluran BLT Kesra ditargetkan selesai pada Desember 2025 bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank-bank Himbara dan jaringan PT Pos Indonesia.

    Terhitung per 3 Desember, ia mengatakan sebanyak 26,2 juta KPM telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.

    Seorang warga menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 di loket Kantor Pos Primer Rawamangun, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (ANTARA/Aria Ananda)

    Halim, seorang penerima BLT Kesra di Halim, Jakarta Timur, mengaku bantuan sebesar Rp900.000 yang diterimanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Alhamdulillah saya sangat senang (mendapatkan BLT Kesra), program sangat membantu untuk kebutuhan dapur keluarga saya terutama,” katanya.

    Penerima lainnya, Nur, seorang ibu rumah tangga, berharap program penyaluran dapat terus dijalankan hingga tahun depan.

    “Kalau bisa, tahun depan diteruskan lagi. Programnya sangat bagus, sangat membantu beban keuangan keluarga saya,” kata Nur.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan melakukan peninjauan penyerahan BLT Kesra untuk memastikan proses administrasi, kesesuaian data, dan proses penyaluran yang sudah sesuai ketentuan, serta untuk mengawasi langsung kesiapan layanan pembayaran di lapangan.

    Ia juga mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan selama penyaluran berlangsung untuk memastikan ketertiban dan kelancaran administrasi.

    “Tentu kita evaluasi. Sampai hari ini, pelaksanaan lancar dan masyarakat relatif tertib,” ujar dia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumbar surati Presiden pembatalan pemotongan TKD untuk tangani bencana

    Sumbar surati Presiden pembatalan pemotongan TKD untuk tangani bencana

    Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp2,6 triliun untuk membantu penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut.

    “Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Kamis.

    Selain Presiden, Gubernur Sumbar juga menyurati Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk daerah itu dapat dikembalikan. Sebab, saat ini daerah tersebut sangat membutuhkan dukungan untuk penanganan bencana.

    Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana. Apalagi, kerusakan yang terjadi cukup berat dan tersebar di banyak daerah.

    Pemprov Sumbar mencatat bencana hidrometeorologi mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah. Rinciannya, 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi hingga nasional ikut terdampak.

    “Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.

    Sementara, untuk jangka panjang Mahyeldi mengatakan, pemerintah daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.

    “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Gubernur Mahyeldi.

    Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial hingga sejumlah pemerintah provinsi.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten dan kota termasuk Pemerintah Provinsi Sumbar.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • iDEA: Talenta, infrastruktur merata pacu perkembangan ekonomi digital

    iDEA: Talenta, infrastruktur merata pacu perkembangan ekonomi digital

    Indonesia saat ini berada pada momentum emas dalam perjalanan ekonomi digitalnya..,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (iDEA) Hilmi Adrianto menilai talenta-talenta muda yang andal, didukung dengan infrastruktur digital yang kian merata, menjadi motor penggerak bagi perkembangan ekonomi digital nasional.

    “Indonesia saat ini berada pada momentum emas dalam perjalanan ekonomi digitalnya. Kita memiliki talenta-talenta muda, infrastruktur digital yang kian merata, serta pelaku usaha lokal yang semakin adaptif dan kreatif,” kata Hilmi di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa saat ini kreativitas telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, terutama dengan para pelaku usaha lokal yang semakin berani untuk memperluas produknya di ruang digital.

    Pembukaan akses pasar yang lebih luas, tambah Hilmi, turut didorong oleh berbagai insentif seperti salah satunya penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) setiap tahun.

    “Untuk itu, saya mengajak seluruh pelaku usaha online di Indonesia, baik UMKM maupun perusahaan besar, untuk terus memaksimalkan upaya yang dilakukan dalam Harbolnas 2025 dan menjadikan momen ini sebagai panggung untuk menunjukkan kualitas produk dan karya terbaik anak bangsa,” ujar Hilmi.

    Ia menilai, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, menciptakan perdagangan yang sehat, serta meningkatkan literasi digital dan keuangan.

    Selain itu, Hilmi menambahkan, peningkatan transaksi Harbolnas yang rata-rata terjadi di angka 30 persen setiap tahunnya, dapat terjadi melalui kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

    “Kami beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, kepada industri, dan ribuan pelaku usaha atas dukungan yang begitu kuat setiap tahunnya, terutama dalam memastikan Harbolnas menjadi lokomotif dalam peningkatan daya beli masyarakat serta penguatan ekosistem digital nasional,” kata Hilmi.

    “Melalui promo besar yang diselenggarakan secara serentak, kita tidak hanya mendorong transaksi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang lebih terjangkau,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu dan DPR sepakat ubah skema subsidi energi 2026

    Kemenkeu dan DPR sepakat ubah skema subsidi energi 2026

    ANTARA – Pemerintah dan Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12) menyepakati mekanisme baru penyaluran subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025. Kesimpulan itu muncul setelah pembahasan teknis antara Kementerian Keuangan, Danantara, serta sejumlah pimpinan BUMN, untuk melakukan desain ulang pemberian subsidi pada paruh pertama 2026. (Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK: Tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana

    Kemenko IPK: Tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

    ” Hal yang tidak kalah pentingnya dari kementerian di bawah koordinasi kami itu adalah tata ruang. Tata ruang jadi penting juga, mari kita jaga dimana ruang yang cocok untuk dijadikan misalnya tempat tinggal, tetapi di ruang tersebut misalnya terdapat sesar gempa atau mudah longsor, mungkin bisa diingatkan juga,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, soal tata ruang tersebut tentunya bukan wewenang pemerintah pusat semata karena hal tersebut juga wewenang bersama dengan pemerintah daerah.

    “Dan ini tentunya tidak semua adalah wewenang pusat semata, itu juga bareng-bareng dengan pemerintah daerah yang tentunya lebih mengetahui situasi daerahnya,” katanya.

    Saat ini, kata Rachmat, pemerintah berfokus pada upaya penyelamatan korban bencana di Sumatera dan ketika tahap penyelamatan sudah selesai lalu masuk ke tahap pasca bencana di mana pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan.

    “Tentunya untuk bencana, pertama saat ini kita fokus dulu penyelamatan. Nanti setelah selesai di tanggap bencana tentunya kemudian adalah pembangunan infrastruktur pasca bencana dikarenakan terdapat infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan, jadi perlu kita lakukan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan melakukan evaluasi tata ruang pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Nusron menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

    “Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Menteri ESDM pastikan pemulihan listrik di Tapanuli Tengah dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan menargetkan seluruh jaringan kembali normal pada Jumat (5/12/2025).

    Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pemulihan menjadi instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Pada Selasa (2/12/2025) malam, Bahlil menggelar rapat darurat di Kantor Bupati Tapanuli Tengah di tengah kondisi penerangan yang masih tidak stabil pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

    Hadir dalam rapat itu Gubernur Sumut, Bupati Tapanuli Tengah, serta Direktur Utama PT PLN dan Dirut PT Pertamina.

    “Sekarang tower-tower yang jatuh, materialnya sudah ada dan saya meminta kepada PLN, insya Allah hari Jumat ini semuanya clear. Jadi, Jumat malam kita doakan lampu sudah nyala sebagaimana mestinya,” kata Bahlil usai rapat.

    Ia menjelaskan fokus pemulihan berada pada jaringan transmisi utama, khususnya jalur SUTT Tarutung-Sibolga yang telah mencapai progres 70 persen melalui pembangunan tower emergency untuk menggantikan tower yang roboh.

    Percepatan juga dilakukan pada jalur SUTT Bireuen-Arun yang telah mencapai progres 60 persen.

    Bahlil menambahkan bahwa Gardu Induk (GI) Sibolga sudah beroperasi penuh sejak 2 Desember 2025, sehingga pasokan siap disalurkan begitu jaringan transmisi kembali tersambung.

    Data PLN per 3 Desember 2025 pukul 13.00 WIB tercatat sebanyak 87 persen atau 473.055 pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik.

    Beban listrik pulih 93,4 persen atau 246,63 MW, didukung pemulihan 96 penyulang.

    Pemerintah masih memprioritaskan pemulihan untuk 70.993 pelanggan yang masih terdampak pemadaman di delapan wilayah UP3, termasuk Sibolga dan Padang Sidimpuan.

    “Ini sebagai bentuk keseriusan atas arahan dan perintah Bapak Presiden ketika kemarin datang untuk memastikan agar listrik di minggu ini selesai,” ujarnya.

    Untuk kebutuhan darurat, Kementerian ESDM dan PLN menyalurkan 40 unit genset berkapasitas 6.000 watt dan 200 lampu darurat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditempatkan pada titik-titik prioritas.

    Selain listrik, pemerintah juga mempercepat pemulihan pasokan energi lain seperti BBM dan LPG.

    Pertamina diminta mengoperasikan SPBU selama 24 jam, menambah jumlah SPBU aktif dari tiga menjadi lima unit, dan menghapus sementara kewajiban penggunaan barcode untuk pembelian BBM.

    Distribusi LPG juga diubah dengan mengalihkan hub pasokan dari Dumai ke Padang serta menyiapkan empat kapal khusus untuk melayani wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Nias.

    Bahlil juga melanjutkan bermalam di posko siaga bencana di Sibolga untuk memantau langsung progres perbaikan.

    “Saya Menteri ESDM hanya ingin memastikan atas perintah Bapak Presiden adalah segera listrik nyala, harus ada LPG, BBM harus jalan. Itu tugas tupoksi saya yang diperintah oleh Bapak Presiden untuk datang ke sini,” katanya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga sebut industri kosmetik RI tumbuh jadi motor ekonomi baru

    Airlangga sebut industri kosmetik RI tumbuh jadi motor ekonomi baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total nilai industri kosmetik yang tercatat Rp35,6 triliun hingga November 2025 tumbuh menjadi motor ekonomi yang baru.

    Bahkan, menurut dia, industri kosmetik nasional diprediksi bisa tumbuh 4,73 persen per tahun.

    “Segmen personal care, skincare, dan makeup menjadi kontributor dominan seiring meningkatnya kebutuhan perawatan diri dan kesadaran konsumen terhadap kualitas produk,” ujar dia dalam acara Jakarta X Beauty 2025 di Jakarta , Kamis.

    Pertumbuhan itu, menurut Airlangga, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan pesatnya inovasi pelaku usaha muda.

    Pengeluaran masyarakat pada kategori pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan diri menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025.

    “Sektor ini mengalami kenaikan dari 2,91 persen pada kuartal II 2025 menjadi 4,21 persen pada kuartal III 2025, menunjukkan tingginya minat dan daya beli terhadap produk sandang maupun perawatan diri.” kata Airlangga.

    Maka dari itu, Menko menyatakan pihaknya berupaya memastikan agar potensi besar industri kecantikan dapat dioptimalkan.

    “Ini sesuatu hal yang luar biasa karena dipertontonkan ke publik dalam sebuah pameran kreativitas dan inovasi daripada anak-anak muda. Dan memang industri kosmetik, wellness, itu tumbuhnya double digit,” ungkapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi terhadap Female Daily Network atas penyelenggaraan acara yang menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku industri, UMKM, kreator konten, serta konsumen di sektor kecantikan.

    Gelaran berskala besar seperti itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam memperkuat ekosistem industri sekaligus meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen.

    Munculnya beragam merek lokal baru, termasuk produk untuk segmen laki-laki, menunjukkan semakin luasnya pasar dan besarnya potensi industri tersebut di masa mendatang.

    Airlangga menjelaskan, pertumbuhan pesat itu juga tak lepas dari peran para pengusaha muda yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pengembangan bisnis.

    Gelaran semacam ini, menurutnya, justru bisa mendorong lahirnya berbagai start-up baru yang memperkuat ekosistem industri kecantikan.

    Di samping itu, generasi muda juga memainkan peran strategis sebagai penggerak tren, pencipta konten sekaligus pengawas informal di ruang digital.

    “Dalam ekosistem seperti ini, kualitas dan keamanan produk menjadi faktor krusial yang harus dijaga pelaku usaha karena pengalaman negatif dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi reputasi brand,” kata Airlangga, menerangkan.

    Pada kesempatan yang sama, ia juga mengatakan bahwa Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyiapkan langkah strategis untuk memperbaiki pencatatan data industri kecantikan.

    Salah satunya melalui pemecahan Harmonized System (HS) Number atau International Standard Industrial Classification (ISIC) khusus bagi produk inovasi dalam negeri yang masih melakukan contract manufacturing di luar negeri.

    “Dan kebijakan ini akan mulai berlaku tahun depan,” katanya, menambahkan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.