Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bangun Bangsa bekali keterampilan UMKM Jaktim lewat “Empower Academy”

    Bangun Bangsa bekali keterampilan UMKM Jaktim lewat “Empower Academy”

    Jakarta (ANTARA) – Bangun Bangsa, payung kampanye inisiatif keberlanjutan Bentoel Group menghadirkan Empower Academy Chapter Jakarta, guna memberdayakan perempuan dan membekali keterampilan kewirausahaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Timur (Jaktim).

    Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group Dian Widyanarti mengatakan bahwa Empower Academy Chapter Jakarta, yang dihadirkan Bangun Bangsa merupakan sebuah program pelatihan dan pendampingan usaha yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dan pelaku UMKM.

    “Program ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan kewirausahaan dan akses ke peluang ekonomi yang lebih luas,” kata Dian dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan, Empower Academy Chapter Jakarta akan berlangsung selama enam bulan, diikuti oleh 25 pelaku UMKM perempuan terpilih dari Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur.

    Selain sesi pelatihan dan mentoring pengembangan usaha skala mikro, peserta juga akan didampingi oleh karyawan Bentoel Group sebagai buddy yang akan memberikan dukungan tambahan selama program berlangsung

    “Di akhir program, peserta dengan perkembangan usaha terbaik akan mendapatkan bantuan modal usaha dalam bentuk barang dan fasilitas produksi untuk mendukung keberlanjutan bisnis mereka,” ucap Dian.

    Lebih lanjut, Dian menuturkan bahwa peluncuran Empower Academy di Jakarta merupakan bagian dari upaya Bangun Bangsa untuk terus memperluas dampak sosialnya.

    Dengan menggandeng She Starts Indonesia sebagai mitra, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta hingga mereka bisa mencapai kemandirian finansial.

    Menurutnya, program tersebut bukan sekadar pelatihan kewirausahaan, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen Bangun Bangsa dalam memberdayakan komunitas, khususnya perempuan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan akses lebih luas terhadap peluang ekonomi

    “Kami percaya bahwa ketika seorang perempuan diberdayakan, mereka tidak hanya mengubah hidupnya sendiri tetapi juga membawa perubahan bagi keluarga dan komunitasnya,” tuturnya.

    Dia menambahkan, program tersebut menjadi wujud nyata dari komitmen Bentoel Group dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Empower Academy pertama kali diperkenalkan di Malang pada Agustus 2024, dengan hasil yang positif dalam mendukung 25 wirausaha disabilitas mengembangkan bisnis yang dimiliki.

    “Kini, dengan perluasan ke Jakarta, diharapkan lebih banyak kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini,” kata Dian.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJPH kejar sertifikasi halal 14 juta pelaku usaha sampai 2029

    BPJPH kejar sertifikasi halal 14 juta pelaku usaha sampai 2029

    Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal sampai periode tahun 2029.

    Sampai saat ini, masih ada sebanyak 64 juta pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal, dari total sebanyak 66 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia.

    “Dari 64 juta (pelaku usaha) itu, makanan itu kurang lebih 14 persen, jadi target kita yang 14 persen kita selesaikan dulu sampai 2026. Setelah itu baru kosmetik, obat, dan sebagainya. Nah, 14 juta ini harus kita kejar sampai 2029 ya,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hassan setelah acara Rapat Kerja Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan FGD Masa Depan Investasi, di Jakarta, Kamis.

    Dengan target itu, ia menyebut dibutuhkan upaya untuk merangkul sebanyak 3,5 juta pelaku usaha agar tersertifikasi halal setiap tahunnya.

    “Sebanyak 14 juta (pelaku usaha) ini mesti kita kejar, satu tahun dapetnya 3,5 juta, sehari dapetnya 10 ribu,” ujar Hassan.

    Untuk mempercepat sertifikasi halal pelaku usaha itu, pihaknya akan melakukan dengan empat upaya. Pertama, penetapan regulasi bagi pelaku usaha dan fatwa bagi yang terlibat.

    “Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup. Kalau soal berat biaya, tidak apa-apa sekali. (Tapi) tiap bulan mesti dievaluasi dong, tiap tahun mesti dievaluasi,” ujar Hassan.

    Lalu, kedua, yaitu kolaborasi diantaranya dengan sembilan kementerian dan tiga badan, yang akan dilanjutkan terus ke depan.

    Ketiga, lanjutnya, yaitu upaya sosialisasi yang masif supaya membuat pelaku usaha menjadi lebih damai, tenang, dan nyaman, serta keempat yaitu digitalisasi.

    Ia menyebut bahwa dibutuhkan kolaborasi oleh berbagai pihak, diantaranya berbagai kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi masyarakat (ormas) dalam upaya mempercepat sertifikasi halal pelaku usaha di Indonesia.

    Selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan pihaknya telah berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 12 ribu tenaga kerja.

    Adapun, tenaga kerja tersebut salah satunya tenaga pendamping untuk pemrosesan produk halal, yang terdiri dari pekerja paruh waktuyang telah direkrut selama tiga bulan terakhir.

    “Mereka (freelancer) tugasnya mendampingi, mengecek, ikut melihat bahwa produk ini benar-benar halal. Nah, proyek itu mudah-mudahan akan menambah percepatan,” ujar Hassan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPK dan AGO Singapura perkuat kerja sama pemeriksaan sektor publik

    BPK dan AGO Singapura perkuat kerja sama pemeriksaan sektor publik

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Auditor-General’s Office (AGO) Singapura memperkuat kerja sama dalam bidang pemeriksaan sektor publik.

    “Kedua pihak mendiskusikan penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang pemeriksaan sektor publik yang sebelumnya telah dibahas pada pertemuan tanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo saat menemani Ketua BPK Isma Yatun melakukan kunjungan resmi tingkat tinggi ke AGO Singapura, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Delegasi BPK diterima langsung oleh Auditor-General Singapura Goh Soon Poh, didampingi Deputy Auditor-General Rina Chua, dan Assistant Auditor-General Mabel Watt, serta pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perwakilan melaksanakan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai dua topik utama, yaitu transformasi digital dan penggunaan data analytics dalam pemeriksaan pengadaan sektor publik, serta implementasi manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam pemeriksaan keuangan.

    Pertemuan itu juga membahas persiapan ASEANSAI (organisasi lembaga pemeriksa anggota negara-negara ASEAN) Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2025 di Singapura.

    “Kedua pihak saling bertukar pandangan tentang peran ASEANSAI dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan di kawasan ASEAN, serta hal-hal strategis yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang,” ungkap Teguh.

    Lebih lanjut, BPK dan AGO berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam sinergi dalam pemeriksaan sektor publik.

    “Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tingkat regional dan global,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengharapkan semakin banyak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung seperti yang ada di Waduk Cirata, Jawa Barat.

    “PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya kita tahu energi bersih seperti PLTS macam ini memang kita harus terus kembangkan ke depan, karena Indonesia memiliki potensi yang besar,” kata AHY usai peninjauan Waduk dan PLTS terapung Cirata, Jawa Barat, Kamis.

    AHY mengatakan, banyaknya bendungan di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS terapung seperti di Cirata dimana fasilitas ini hanya menempati empat persen dari total luas permukaan air waduk, dan bisa menghasilkan 192 Megawatt (MW).

    “Karenanya, saya berharap ada pengembangan berikutnya untuk makin meningkatkan produksi listrik baik kebutuhan industri maupun rumah tangga, mengingat di Indonesia ini banyak sekali bendungan di Jawa ada, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan di bagian Indonesia lainnya juga ada,” ujar AHY.

    Pengembangan itu, kata AHY diharapkan dengan kajian analisis yang baik mengingat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan membutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit. PLTS terapung Cirata sendiri pada awal pembangunannya dengan kapasitas 145 MW, membutuhkan biaya Rp1,7 triliun.

    “Semangatnya adalah semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, maka kita bisa mereduksi karbon dioksida (CO2), dan ini semangat dunia agar kita bisa menjaga bumi kita dari krisis iklim dan juga tentunya untuk anak cucu kita. Serta arahan bapak presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada energi, pangan dan air bersih bisa diwujudkan dengan kehadiran bendungan produktif dan optimal sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenkoinfra, Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki tiga proyek PLTS terapung yang akan dilaksanakan di Bendungan Karangkates (Jawa Timur), Saguling (Jawa Barat), dan Singkarak (Sumatera Barat).

    “Itu PPA nya sudah ditandatangani, jadi ini sedang mau dibangun,” kata Rachmat.

    Di lokasi yang sama, Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara PLN, Rachmanoe Indarto mengungkapkan bahwa untuk tiga PLTS terapung yang akan dibangun, memiliki kapasitas beragam guna mendukung operasional di regionalnya masing-masing.

    “Untuk yang Karangkates itu 100 MW, kemudian Singkarak sama Saguling kalau tidak salah masing-masing 60 MW,” tutur Rachmanoe

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DeepSeek AI dan masa depan AI Indonesia

    DeepSeek AI dan masa depan AI Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Jika terbukti benar, teknologi DeepSeek bisa menjadi revolusi dalam model bahasa besar (LLM) sebagaimana terobosan Nikola Tesla dengan arus bolak-balik (AC) dalam elektrifikasi.

    Meskipun tidak dapat mengatasi keterbatasan mendasar dari model statistik yang berbasis pada data masa lalu, teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi biaya hingga ke tingkat yang lebih luas.

    Thomas Edison sering dianggap sebagai penemu terbesar sepanjang masa, sementara Nikola Tesla, yang pernah bekerja untuk perusahaan Edison di Paris, sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat, kurang dikenal. Namun, terobosan Tesla dengan AC-lah yang memungkinkan elektrifikasi massal yang terjangkau, dibandingkan dengan teknologi arus searah (DC) Edison yang mahal dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya.

    Hal serupa kini terjadi dalam dunia akal imitasi (AI). DeepSeek AI, hasil inovasi investor China Liang Wenfeng, diklaim memiliki performa sekelas OpenAI dan Google, tetapi dibuat dengan biaya lebih rendah dan perangkat keras yang lebih murah. Jika klaim ini terbukti benar, dampaknya bisa sangat besar, termasuk terhadap industri chip global yang selama ini mendominasi pengembangan AI.

    Sejak peluncuran ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022, revolusi AI semakin terasa. Dalam lima hari, ChatGPT meraih satu juta pengguna, dan dalam dua tahun, jumlah pengguna mingguan mencapai 300 juta.

    Raksasa teknologi, seperti Microsoft, Meta, dan Alphabet, menginvestasikan miliaran dolar ke pusat data dan pengembangan AI, dengan harapan dapat mendominasi industri ini. Pada tahun 2024, Nvidia, perusahaan pembuat chip AI, mencapai valuasi tertinggi di dunia dengan kapitalisasi pasar meningkat sembilan kali lipat dalam dua tahun, mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS.

    Namun, investasi besar ini belum tentu menghasilkan nilai yang sepadan bagi pengguna akhir. Model AI yang ada masih bergantung pada pola statistik, yang berarti bahwa prediksinya sangat dipengaruhi oleh data historis.

    AI tidak bisa berimajinasi atau melakukan interpretasi kreatif seperti manusia. Namun, dalam banyak kasus, AI cukup baik untuk tugas-tugas tertentu, seperti analisis data dan pengolahan teks otomatis. Keberhasilan DeepSeek dalam mengembangkan model AI yang lebih murah dan hemat daya bisa menjadi tantangan besar bagi industri chip.

    Berita tentang teknologi DeepSeek menghapus sekitar 600 miliar dolar AS dari kapitalisasi pasar Nvidia dalam satu hari. Ini juga mempengaruhi harga saham perusahaan semikonduktor lainnya dan perusahaan penyedia listrik untuk pusat data.

    Di Indonesia, adopsi AI masih dalam tahap awal, tetapi berkembang pesat. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), nilai pasar AI di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,2 miliar dolar AS Open AIpada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 40 persen sejak 2020. AI mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti perbankan, layanan pelanggan, dan industri manufaktur.

    Namun, ada tantangan besar terkait infrastruktur dan biaya. Implementasi AI saat ini membutuhkan perangkat keras mahal, seperti chip Nvidia yang dominan di pasaran. Jika teknologi DeepSeek terbukti mampu menjalankan model AI dengan perangkat keras yang lebih murah, ini bisa membuka peluang besar bagi perusahaan dan perusahaan tintisan di Indonesia untuk mengadopsi AI dengan biaya lebih rendah.

    Salah satu sektor yang dapat diuntungkan adalah sektor keuangan. Bank Indonesia telah mulai menerapkan AI dalam analisis risiko kredit dan deteksi fraud. Dengan model AI yang lebih hemat biaya, perbankan nasional dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan keuangan digital.

    Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan AI dalam industri keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 persen dan mengurangi biaya layanan pelanggan hingga 40 persen.

    Di sektor manufaktur, penggunaan AI untuk optimasi produksi dan pemeliharaan prediktif juga sedang berkembang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur berkontribusi sekitar 19 persen terhadap PDB Indonesia pada 2023. Implementasi AI yang lebih murah dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur nasional. Penerapan AI dalam manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 25 persen dan mengurangi limbah bahan baku sebesar 15 persen.

    Salah satu model AI yang paling dikenal saat ini adalah ChatGPT, yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT telah digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Menurut laporan OpenAI, ChatGPT telah membantu meningkatkan produktivitas hingga 40 persen dalam industri penulisan dan penerjemahan, serta mengurangi waktu pengerjaan tugas administratif hingga 30 persen.

    Namun, ada keterbatasan dalam model AI generatif, seperti ChatGPT. Model ini masih memerlukan daya komputasi besar dan biaya operasional tinggi, yang menjadi tantangan bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Dengan adanya teknologi DeepSeek yang diklaim lebih hemat daya, ada kemungkinan bahwa model seperti ChatGPT bisa dijalankan dengan biaya yang lebih rendah dan diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, ChatGPT dan AI generatif lainnya sering kali terbatas dalam memahami konteks lokal. Model seperti DeepSeek bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional, misalnya dengan mendukung lebih banyak bahasa daerah dan konteks budaya yang lebih relevan.

    Implikasi kebijakan

    Jika teknologi DeepSeek terbukti efektif, ada beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.

    Pertama, investasi dalam infrastruktur AI yang lebih murah. Pemerintah dapat mendorong investasi dalam infrastruktur AI yang lebih hemat daya dan tidak terlalu bergantung pada chip kelas atas. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan mendukung perusahaan rintisan lokal yang mengembangkan solusi AI berbasis perangkat keras yang lebih murah.

    Kedua, regulasi dan standarisasi AI. Dengan meningkatnya penggunaan AI, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi dan standar nasional terkait AI. Ini termasuk standar transparansi algoritma, keamanan data, serta etika dalam penggunaan AI di sektor publik dan swasta.

    Ketiga, dukungan peneloitian dan pengembangan (R&D) untuk pengembangan AI lokal. Pemerintah dapat meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan AI di universitas dan lembaga riset nasional. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan model AI yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan Indonesia.

    Keempat, penguatan SDM dalam teknologi AI. Pengembangan talenta AI harus menjadi prioritas. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang kecerdasan buatan. Program pelatihan dan kerja sama dengan universitas internasional dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja AI di Indonesia.

    Kelima, diversifikasi pasar teknologi. Selama ini, perusahaan Indonesia sangat bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan Eropa. Dengan adanya alternatif, seperti DeepSeek dari China, Indonesia dapat mempertimbangkan diversifikasi sumber teknologi untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan daya saing.

    DeepSeek AI berpotensi menjadi game changer dalam dunia kecerdasan buatan, sama seperti bagaimana Tesla merevolusi elektrifikasi dengan arus bolak-baliknya. Jika terbukti benar, teknologi ini bisa memangkas biaya operasional AI secara drastis dan membuka peluang adopsi AI yang lebih luas, termasuk di Indonesia.

    Bagi Indonesia, ini bisa menjadi kesempatan untuk mempercepat transformasi digital, tanpa harus terbebani oleh biaya infrastruktur yang mahal. Namun, keberhasilan pemanfaatan AI juga bergantung pada kebijakan yang tepat dalam hal regulasi, investasi, pengembangan SDM, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

    *) Dr.Aswin Rivai, SE, MM adalah pemerhati ekonomi dan dosen di FEB UPN Veteran, Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025

  • Mataram catat realisasi penerimaan pabean 2.822 persen

    Mataram catat realisasi penerimaan pabean 2.822 persen

    Mataram (ANTARA) – Kantor Bea Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mencatatkan angka realisasi penerimaan kepabeanan melonjak luar biasa, pasalnya periode Januari 2025 saja sudah mencapai 2.822 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.

    “Penerimaan pabean dikontribusikan dari bea masuk sebesar Rp3,4 miliar. Jika dibandingkan dengan target bea masuk sebesar Rp120,53 juta, maka capaian realisasi sebesar 2.822 persen,” ujar Kepala Bea Cukai Mataram I Made Aryana di Mataram, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa capaian penerimaan pabean pada Januari 2025 sudah mencapai Rp3,4 miliar, sedangkan target setahun hanya Rp120,53 juta.

    Made mengungkapkan komoditas impor utama berupa beras menyebabkan penerimaan kepabeanan melesat hingga ribuan persen hanya dalam waktu satu bulan.

    Terdapat dua kegiatan impor beras, yaitu 5.900 ton melalui kapal Stella Beauty dan 7.500 ton menggunakan kapal MV Logger. Total beras impor yang masuk ke Pulau Lombok mencapai 13.400 ton.

    Selain realisasi pabean, Bea Cukai Mataram menorehkan capaian penerimaan cukai 4,66 persen pada Januari 2025. Penerimaan cukai dikontribusikan dari cukai hasil tembakau Rp1,19 miliar.

    “Jika dibandingkan dengan target cukai tahun ini sebesar Rp25,67 miliar, maka capaian realisasi sebesar 4,66 persen,” kata Made.

    Adapun total realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Mataram selama Januari 2025 sebesar Rp4,59 miliar atau setara 17,83 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak Rp25,79 miliar.

    Made optimistis pihaknya mampu mencapai target penerimaan bea dan cukai tersebut melalui penambahan perusahaan ke dalam aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Lombok Timur dan peresmian APHT baru di Lombok Tengah.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan mengurangi semangat kerja dan pencapaian target investasi.

    “Kami tetap menjunjung etos kerja tinggi dan berkomitmen mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, anggaran BKPM 2025 mengalami efisiensi Rp292,59 miliar dari pagu total Rp681,88 miliar.

    Terkait langkah efisiensi itu, Rosan menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

    “Yang terpenting, layanan publik tetap berjalan normal. Sementara yang lain, dari hal besar hingga kecil, kami lakukan penyesuaian,” katanya.

    Saat ditanya, apakah kebijakan efisiensi itu dikeluhkan oleh para pegawai, Rosan menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran kementerian dan lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP: Potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui dunia

    KKP: Potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui dunia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh dunia internasional.

    “Jadi kalau potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia sebenarnya mengakui. Jadi beberapa kali paparan di dunia internasional itu selalu mengakui bahwa Indonesia negara besar,” kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis.

    “Kita punya hutan besar, kita hidup di iklim tropis dan kita punya juga lamun dan mangrove yang juga sebenarnya lebih bagus hidup di iklim tropis.Potensinya cukup besar, tetapi tingkat kerusakan mangrove dan lamun cukup besar juga, sehingga kita harus bisa melakukan upaya mengurangi kerusakan tadi dan memperbaiki yang rusak,” katanya menambahkan.

    Upaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengurangi kerusakan lamun serta mangrove di laut dan wilayah pesisir dalam rangka untuk mengurangi emisi melalui penyerapan emisi.

    Hal tersebut juga dapat menjadi barter bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak memiliki potensi karbon biru.

    “Upaya-upaya ini, kalau kita bisa misalnya mengurangi kerusakan lamun dan mangrove maka itu juga dianggap sebagai upaya apalagi melakukan rehabilitasi itu sebenarnya juga upaya. Berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk bisa menyerap emisi itu bisa dikuantifikasi dan dapat menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi (karbon biru). Jadi kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerapan emisi dari ekosistem tadi. Jadi potensinya cukup besar,” kata Muhammad Yusuf.

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau karbon biru (blue carbon) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

    Kemudian Adaptasi Perubahan Iklim bidang lain untuk bidang kelautan atau blue carbon dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

    Kebijakan sektor kelautan atau blue carbon sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat dipertimbangkan dalam Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau blue carbon dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM sebut pentingnya tanam semangat wirausaha sejak dini

    Menteri UMKM sebut pentingnya tanam semangat wirausaha sejak dini

    Harapan saya, generasi muda kita memiliki mimpi untuk menjadi wirausaha. Mengapa demikian? Karena saat ini Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausaha berkualitas agar lapangan kerja dapat terbuka seluas-luasnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pentingnya bagi siswa untuk menanam pola pikir dan semangat berwirausaha sejak dini.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Maman menilai upaya membangun jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru.

    “Harapan saya, generasi muda kita memiliki mimpi untuk menjadi wirausaha. Mengapa demikian? Karena saat ini Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausaha berkualitas agar lapangan kerja dapat terbuka seluas-luasnya,” ujar Menteri Maman.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 152,1 juta orang, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,91 persen.

    Oleh karena itu, Maman menilai, menanamkan semangat wirausaha sejak usia sekolah adalah langkah strategis untuk mengurangi angka pengangguran dan memperkuat perekonomian nasional.

    Selain itu, ia menekankan bahwa dorongan untuk menjadi wirausaha juga sejalan dengan momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030.

    “Pengusaha UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penggerak keadilan ekonomi. Oleh karena itu, semakin banyak anak muda yang terjun ke dunia usaha, semakin kuat fondasi ekonomi kita,” kata Maman.

    Sebagai langkah awal, ia mengajak para siswa untuk memulai dari hal kecil, seperti membeli dan mempromosikan produk UMKM di lingkungan sekitar mereka. Diharapkan langkah ini dapat menumbuhkan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan membawa perubahan positif bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sulut Ventura

    OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sulut Ventura

    PT SSV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Sarana Sulut Ventura (SSV) yang berlokasi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), karena tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir.

    “Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SSV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi, di Jakarta, Kamis.

    OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SSV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.

    Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud.

    Dengan demikian, PT SSV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a POJK 35/2015 juncto Pasal 116 POJK 25/2023, Pasal 59 ayat (11) POJK 35/2015 juncto Pasal 118 ayat (15) POJK 25/2023, Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023.

    Adapun pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2025 tanggal 5 Februari 2025.

    Ismail menyampaikan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut, termasuk pencabutan izin usaha PT SSV, dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya serta melindungi konsumen.

    PT SSV pun dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura setelah dicabutnya izin usaha. Selain itu, perusahaan dilarang untuk menggunakan kata “ventura” atau “ventura syariah”, dalam nama perusahaan.

    Perusahaan juga diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya termasuk menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya.

    Kemudian, perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SSV serta membentuk tim likuidasi.

    PT SSV juga wajib memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban serta menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan.

    Terkait hal ini, nasabah atau masyarakat dapat menghubungi PT SSV pada nomor telepon dan WhatsApp 08114311771, surel (email) di sulut.ventura@gmail.com, dan alamat di Komplek Perumahan Graha Camar Tikala Baru Blok A3, Jalan Daan Mogot, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025