Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

    “PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

    Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

    Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

    Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

    “Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ucapnya.

    Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

    Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

    Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Darmawan.

    Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

    Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Darmawan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP optimalisasi aset properti untuk PNBP dan kesejahteraan masyarakat

    KKP optimalisasi aset properti untuk PNBP dan kesejahteraan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengoptimalkan aset properti investasi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesejahteraan masyarakat.

    Kepala BPPSDMKP KKP I Nyoman Radiarta di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa mengoptimalkan aset properti dalam mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, salah satunya dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Sulawesi Selatan.

    “Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17, aset berupa tanah dan bangunan ini dikelola untuk meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, serta mendukung program Smart Fisheries Village (SFV) berbasis digital dan berkelanjutan,” kata Nyoman.

    Ia menyampaikan bahwa upaya itu memastikan aset tetap produktif dan bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya.

    “Pemanfaatan aset ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan perikanan budi daya yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa BRPBAP3 Maros mengelola tiga aset properti investasi utama yang telah diidentifikasi melalui pendampingan Inspektorat Jenderal KKP, berupa tanah sawah irigasi, tanah tambak silvofishery, hingga tambak beton yang tersebar di tiga wilayah.

    Menurutnya, pemanfaatan properti investasi BRPBAP3 (Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan) Maros itu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Seluruhnya kami kelola dalam program Smart Fisheries Village untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan perikanan budidaya,” tuturnya.

    Dengan tata kelola yang sesuai standar, KKP mengoptimalkan aset tersebut agar terus berkembang, memberdayakan masyarakat, dan menjadi penggerak utama ekonomi perikanan di Indonesia.

    Sementara itu, Kepala BRPBAP3 Maros, Indra Jaya Asad, merinci aset properti investasi yang dimanfaatkan, pertama adalah tanah sawah irigasi di Instalasi Mina Padi dimanfaatkan seluas 18,6 hektare dari total 22,2 hektare (83,8 persen) yang dikelola kelompok masyarakat Mina Padi Raya, Mina Padi Alam, dan Mina Padi Bersama yang beranggotakan 55 orang.

    Sepanjang 2024, instalasi ini mencatat produksi gabah 34.850 kg, melampaui target 15.000 kg dengan realisasi 232 persen.

    Sementara, di sektor perikanan, pendederan ​​​​​(tahap pelepasan benih/bibit) ​​nila mencapai 27.500 ekor dari target 24.000 ekor (115 persen), serta pembesaran nila mencapai 1.535 kg dari target 1.500 kg (102 persen).

    Aset kedua, yakni tanah tambak di instalasi silvofishery SFV Wanamina Marana, Kabupaten Maros, memiliki luas pemanfaatan 34,2 hektare dari total 44,52 hektare (76,98 persen).

    Properti itu dikelola oleh kelompok Pokdakan Manrimisi Jaya dan Poklahsar Marlo Jaya, dengan total 23 anggota. Pada tahun 2024, instalasi ini menghasilkan gabah 1.765 kg, pendederan ikan nila 2.000 ekor, serta rumput laut 20.359 kg.

    Di sektor perikanan, pendederan bandeng mencapai 291.114 ekor yang terdiri dari 33.276 ekor bandeng super dan 258.838 ekor bandeng biasa. Selain itu, pendederan udang windu mencapai 263.200 ekor, produksi garam krosok 1.397,5 kg, bandeng konsumsi 1.763 kg, serta bibit bakau sebanyak 15.875 bibit.

    Sementara itu, tambak beton dan tambak tanah di instalasi tambak SFV Budidaya Udang Takalar dimanfaatkan seluas 3,92 hektare dari total 12 hektare (32 persen).

    Tambak itu dikelola oleh Pokdakan Akuakultur Makmur Jaya, yang beranggotakan 10 orang. Pada tahun 2024, instalasi ini mencatat produksi udang vanname sebesar 10,8 ton, dengan sistem budidaya skala rumah tangga, semi-intensif, intensif, hingga super-intensif menggunakan bak 100 ton.

    “Capaian ini mencapai 59 persen dari target produksi sebesar 18,4 ton, menunjukkan potensi besar dalam peningkatan produksi perikanan budidaya,” kata Indra.

    Dia menyebutkan bahwa pemanfaatan aset properti investasi itu berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2024, dengan total pendapatan mencapai Rp950.832.800.

    Pendapatan ini terdiri dari Rp263.675.000 dari SFV Mina Padi, Rp229.381.700 dari SFV Wanamina Marana, dan Rp457.776.100 dari SFV Budidaya Udang Takalar.

    “Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset negara dapat menjadi sumber pendapatan strategis yang mendukung inovasi dan keberlanjutan sektor perikanan budidaya,” kata Indra.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa optimalisasi aset properti investasi merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kalimantan Barat tampilkan kerajinan unggulan daerah di Inacraft 2025

    Kalimantan Barat tampilkan kerajinan unggulan daerah di Inacraft 2025

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam Pameran Inacraft 2025 dengan menampilkan berbagai kerajinan, wastra, dan produk fesyen unggulan daerah dan berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekspor.

    “Paviliun Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan gabungan stan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengangkat tema Kerajaan dan Kerajinan di Kalimantan Barat di mana stan ini dirancang menyerupai Istana Melayu, menampilkan berbagai kerajinan, wastra, dan produk fesyen berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekspor,” kata Pj Ketua Dekranasda Kalbar, Windy Prihastari di Jakarta, saat dihubungi Kamis.

    Windy mengatakan, Inacraft, sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara berlangsung pada 5-9 Februari 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih telah mengunjungi Paviliun Kalimantan Barat, antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Keikutsertaan Kalimantan Barat dalam pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, seperti kerajinan tangan, wastra, dan fesyen, ke pasar domestik dan internasional.

    Dia juga menyatakan bahwa ajang ini menjadi momentum penting bagi para perajin kriya untuk memperkenalkan produk ekonomi kreatif (Ekraf) dan UMKM unggulan ke pasar yang lebih luas.

    “Ajang ini merupakan kesempatan baik bagi para perajin Ekraf agar dapat dikenal lebih luas lagi. Momentum ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya mendukung para perajin kriya di Kalimantan Barat dan membuka peluang pasar sehingga acara ini menjadi peluang dan kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.

    Windy menambahkan, melalui momentum ini para perajin dapat menambah wawasan yang inspiratif karena ajang ini merupakan momentum bertemunya para perajin dari berbagai daerah dengan karya dan kreasi yang semuanya menarik dan memiliki ciri khas masing-masing.

    Keikutsertaan Kalimantan Barat dalam Inacraft 2025 menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Melalui pameran ini, diharapkan produk-produk kerajinan tangan khas Kalimantan Barat semakin dikenal di pasar domestik maupun internasional.

    “Ke depannya, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga dapat bersaing di pasar global,” kata Windy.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah melemah karena pelaku pasar “wait and see” jelang rilis NFP AS

    Rupiah melemah karena pelaku pasar “wait and see” jelang rilis NFP AS

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sikap pelaku pasar yang masih wait and see jelang rilis data Non-Farm Payroll (NFP) Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah hari ini diperkirakan diperdagangkan melemah di kisaran Rp16.300 – Rp16.350 dipengaruhi oleh sikap pelaku pasar yang wait and see menjelang rilis data tenaga kerja AS besok malam,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 49 poin atau 0,30 persen menjadi Rp16.341 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.292 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.330 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.308 per dolar AS.

    Selain NFP AS, para pelaku pasar juga wait and see rilis cadangan devisa Tanah Air yang akan dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) pada Jumat (7/2).

    Sentimen pelemahan terhadap kurs rupiah juga seiring data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 yang tak mencapai target dan adanya kekhawatiran terhadap stagnasi ekonomi domestik.

    Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen year on year (yoy) pada triwulan IV 2024. Adapun secara kumulatif, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar 5,03 persen.

    “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku Rp5.674,93. triliun, atas dasar harga konstan Rp3.296,74 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 jika dibandingkan triwulan IV 2023 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,02 persen,” ujar Amalia, Rabu (5/2).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin usulkan kawasan industri mendapat HGBT secara menyeluruh

    Kemenperin usulkan kawasan industri mendapat HGBT secara menyeluruh

    Nanti kita cari caranya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan industri sepenuhnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan agar kawasan industri mendapatkan alokasi subsidi gas melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang tak terbatas pada tujuh subsektor yang sudah ditetapkan sebelumnya.

    “Itu bagian dari usulan kami sudah lama sebenarnya, bahwa kita ingin industri itu terkait dengan HGBT no one left behind,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto ditemui usai acara dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, Kamis.

    Eko menyebut dalam kebijakan subsidi gas industri tersebut pihaknya menginginkan harga yang sama dan merata, serta tak hanya menyasar tujuh subsektor saja yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Meski demikian, pihaknya mengakui untuk mengimplementasikan usulan tersebut agar mencakup seluruh subsketor dan kawasan industri memerlukan waktu.

    “Memang ini kan masih perlu waktu berkaitan dengan supply, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan insentif lain yang diperlukan dalam rangka kebijakan ini,” katanya.

    Eko mengatakan usulan tersebut merupakan aspirasi yang pihaknya terima dari pengusaha industri di Tanah Air, serta memastikan tengah mencari solusi yang permanen dan lebih memberi kepastian terhadap harga gas perindustrian.

    “Nanti kita cari caranya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan industri sepenuhnya,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan stabilitas pasokan dan Harga Gas Bumi Tertentu menjadi hal yang penting bagi industri.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari 6 dolar AS per MMBTU menjadi 7 dolar AS per MMBTU diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi industri.

    “Tapi bagi industri, yang penting itu adalah stabilitas pasokannya dan stabilitas harga, kalau naik harga sedikit sebenarnya sih tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

    Menurut dia, selama ini, pelaku industri justru mengeluhkan HGBT yang mengalami kenaikan harga pada jam-jam tertentu.

    “Tapi pada jam-jam yang lain setelah itu, harganya bisa melonjak 8-12 dolar AS per MMBTU. Nah itu sangat mengganggu sekali. Tapi dengan naik 0,5 dolar AS dan pasokannya lancar, itu sudah cukup bagi industri,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Muhaimin minta industri EV perhatikan polusi dari PLTU

    Menko Muhaimin minta industri EV perhatikan polusi dari PLTU

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga memperhatikan polusi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    “Mobil listrik juga berkaitan dengan listrik yang diproduksi. Nanti bisa dikaji, sejauh mana listrik kita sudah ramah lingkungan,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menyampaikan bahwa kontribusi asap kendaraan terhadap polusi karbon di Jakarta lebih kecil apabila dibandingkan dengan polusi yang disebabkan oleh PLTU.

    Polusi yang disebabkan oleh PLTU kemudian menyebabkan udara bersih di Jakarta bergantung kepada arah angin.

    “Pernah rame sedunia waktu itu, isunya angin tidak ber-KTP,” ucap Gus Imin ketika merujuk pada perdebatan yang pernah terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Gus Imin menjelaskan bahwa ramainya isu tersebut dikarenakan sumber polusi Jakarta berasal dari PLTU-PLTU yang berada di sekitar Jakarta.

    Oleh karena itu, Gus Imin meminta perumusan yang konkret dalam pengembangan industri kendaraan listrik dalam rangka menangani polusi dan produksi karbon, utamanya di kota-kota besar.

    “Desa-desa juga harus dipelihara untuk sistem menjadi sumber ketahanan lingkungan kita,” kata Gus Imin.

    Meskipun meminta pengembangan industri kendaraan listrik yang penuh kehati-hatian, Muhaimin tak menampik pentingnya pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Kendaraan listrik, lanjut dia, memiliki keterkaitan dengan agenda global dan agenda nasional ihwal lingkungan hidup.

    “Ini menyangkut ancaman, bukan saja ancaman krisis, tetapi bencana lingkungan hidup yang nyata di depan kita. Salah satunya adalah panas bumi menjadi isu yang sangat konkret di depan mata,” kata Gus Imin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP: Pelaku usaha wajib patuhi aturan bahan baku pakan ikan impor

    KKP: Pelaku usaha wajib patuhi aturan bahan baku pakan ikan impor

    setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi aturan terkait penggunaan bahan baku pakan ikan yang didatangkan dari luar negeri atau impor, guna mendorong majunya perikanan budi daya nasional.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 pada pasal 16 ayat 1 telah disampaikan setiap pelaku usaha yang melakukan pemasukan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan.

    Untuk memastikan berjalannya regulasi tersebut, pihaknya melakukan koordinasi bersama seluruh pelaku usaha importasi bahan baku pakan ikan.

    “Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu seluruh pelaku usaha pakan ikan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan,” kata Haeru dalam keterangan di konfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Rapat koordinasi juga dihadiri Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho.

    Pung menyampaikan setiap perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan.

    “Sudah ada aturannya, setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana bagi pelanggar,” ujar Pung.

    Sementara itu, Direktur Ikan Air Tawar Ditjen Perikanan Budi Daya KKP Ujang Komarudin menyampaikan bahwa dalam rangka mempermudah tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan, pihaknya telah meluncurkan terobosan inovasi pelayanan yaitu aplikasi Sistem Informasi Pakan Ikan Nasional (SIPINA) di pertengahan tahun 2024 lalu.

    Dengan adanya SIPINA, proses layanan publik bidang pakan dapat dilakukan secara online, sehingga pelaku usaha tidak perlu datang ke KKP untuk pengajuan permohonan perizinan berusahanya. Pelaku usaha juga dapat memantau langsung progress pengajuan permohonannya.

    Terobosan inovasi aplikasi SIPINA adalah untuk meminimalisir pertemuan tatap muka dengan pelaku usaha sehingga dapat meminimalir peluang terjadinya gratifikasi.

    “Tentunya dengan aplikasi SIPINA ini dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi pelayanan, efisiensi waktu pelayanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pakan ikan,” jelas Ujang.

    Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT) Deny Mulyono berkomitmen memenuhi persyaratan dan standar bahan baku pakan ikan, termasuk di dalamnya sebelum melakukan pengiriman bahan baku pakan ikan, dan menyelesaikan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan.

    Dia mengatakan bahwa seluruh pelaku usaha juga berkomitmen mengedarkan dan/atau menggunakan bahan baku pakan ikan sesuai dengan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan yang diberikan.

    Ia juga mengaku bahwa pihaknya akan membuat dan menyampaikan laporan realisasi pengedaran dan/atau penggunaan bahan baku pakan ikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan budi daya merupakan masa depan sektor perikanan seiring populasi perikanan di laut semakin menurun.

    Untuk itu, tata kelola sektor budi daya yang dengan sesuai prinsip ekonomi biru menjadi concern pihaknya, termasuk dalam memastikan pasokan pakan guna mendukung produktivitas pembudidaya di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ribuan ikan budi daya di Telaga Ngebel mati mendadak

    Ribuan ikan budi daya di Telaga Ngebel mati mendadak

    ANTARA – Ribuan ikan nila yang dibudidayakan dengan sistem keramba di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, mati mendadak sejak akhir Januari. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan setempat meminta para peternak mengurangi jumlah benih yang ditebar saat pergantian musim untuk menekan kerugian. (Rindhu Dwi Kartiko/Rayyan/Gracia Simanjuntak)
     

  • KAI angkut 5,5 juta ton barang di Januari yang didominasi batu bara

    KAI angkut 5,5 juta ton barang di Januari yang didominasi batu bara

    Angkutan barang terus bertumbuh positif. Selama periode Januari 2025, KAI berhasil mengangkut 5.557.833 ton barang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 5.527.348 ton

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat kinerja angkutan barang yang terus bertumbuh positif dengan berhasil mengangkut 5.557.833 ton barang (unaudited) yang didominasi batu bara selama periode Januari 2025.

    “Angkutan barang terus bertumbuh positif. Selama periode Januari 2025, KAI berhasil mengangkut 5.557.833 ton barang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 5.527.348 ton,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa peningkatan itu didukung oleh penambahan frekuensi perjalanan dan rute, serta optimalisasi gerbong batu bara di wilayah KAI Divre III Palembang dan KAI Divre IV Tanjungkarang.

    “Langkah ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pelanggan terhadap angkutan batu bara,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa batu bara menjadi komoditas utama dengan total angkutan 4.643.234 ton atau 83,4 persen dari keseluruhan barang yang diangkut.

    Sebagian besar angkutan batu bara terpusat di Sumatera bagian selatan, yang memainkan peran penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 5,51 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai 4.400.830 ton.

    Selain batu bara, komoditas lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang positif seperti peti kemas, BBM, dan pupuk yang mengalami peningkatan berkisar antara 5 persen hingga 7 persen.

    “Hal ini menunjukkan mulai adanya peningkatan kebutuhan dari pelaku ekonomi dalam mendistribusikan barangnya melalui transportasi kereta api,” tutur Anne.

    Dari sisi ketepatan waktu, performa operasional angkutan barang juga mengalami peningkatan. Pada 2024, On Time Performance (OTP) keberangkatan mencapai rata-rata 95,12 persen atau meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yaitu 93,31 persen.

    Sementara itu, OTP kedatangan mencapai 90,18 persen, meningkat dari rata-rata ketepatan waktu kedatangan pada Januari 2023 yang sebesar 87,51 persen.

    Selain peningkatan performa sarana seperti pengadaan kereta baru, KAI juga meningkatkan keandalan prasarana kereta api guna mendukung pencapaian OTP yang lebih baik.

    Untuk meningkatkan keandalan prasarana, KAI mengganti bantalan rel dari kayu ke sintetis guna meningkatkan keamanan dan keselamatan operasional kereta api. Komponen yang diganti menjadi bantalan sintetis adalah bantalan kayu di konstruksi jembatan baja.

    “Bantalan sintetis lebih ringan dibandingkan beton, sehingga lebih cocok digunakan pada jembatan baja,” jelas Anne.

    Anne menegaskan bahwa dengan berbagai inisiatif tersebut, KAI terus berkomitmen dalam mendukung sistem logistik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Ia menambahkan, transportasi barang menggunakan kereta api memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi biaya logistik, pengurangan kemacetan di jalan raya, serta menekan polusi dan kerusakan jalan.

    “Langkah ini juga merupakan bagian dari kontribusi KAI dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan: Presiden ingin NZE dipercepat melalui investasi mobil listrik

    Rosan: Presiden ingin NZE dipercepat melalui investasi mobil listrik

    Kita kan sudah committed untuk Net Zero Emission (NZE) di 2060, malah keinginan dari Pak Presiden bisa dicapai lebih cepat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia mempercepat pencapaian target Net Zero Emission atau nol emisi bersih 2060, salah satunya dengan meningkatkan peran yang lebih besar dalam menyokong kebutuhan baterai bagi industri mobil listrik.

    Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Kita kan sudah committed untuk Net Zero Emission (NZE) di 2060, malah keinginan dari Pak Presiden bisa dicapai lebih cepat,” kata Rosan.

    Rosan mengatakan saat ini Indonesia memiliki potensi besar dalam rantai pasok kendaraan listrik, terutama karena sumber daya nikel dan fasilitas daur ulang baterai yang sudah tersedia.

    Menurut catatan Rosan, produksi mobil listrik di Indonesia sekitar 1,2 juta per tahun dan berkembang. Diharapkan di tahun 2030 mencapai 2,5 juta unit.

    Namun, Rosan menilai pengembangan manufaktur mobil listrik di dalam negeri masih perlu terus diperkuat.

    Dikatakan Rosan, beberapa produsen mobil listrik asing seperti Hyundai, BYD, dan Wuling telah berinvestasi di Indonesia, tetapi masih atas nama masing-masing perusahaan.

    Pemerintah ingin Indonesia memiliki peran yang lebih besar dalam industri ini, termasuk melalui pengembangan kendaraan lokal seperti Maung, yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut, kata Rosan menambahkan.

    “Kita akan kerjakan lebih lanjut lagi. Maung kan sudah ada, nanti kita lihat untuk pengembangan ke depannya juga. Saya sih lebih dari segi investasinya lah. Bagaimana dari pengembangan itu, hitung-hitungannya nanti seperti apa,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025