Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri PU selektif lakukan preservasi jalan demi cegah kecelakaan

    Menteri PU selektif lakukan preservasi jalan demi cegah kecelakaan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengatakan lebih selektif dalam melakukan preservasi atau menjaga kondisi jalan demi mencegah terjadinya kecelakaan.

    Tak hanya dipicu oleh kecelakaan truk di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, KM 41+400 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, Selasa (4/2) malam, Dody mengatakan upaya menyisir kembali perawatan rutin ruas jalan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran Kementerian PU, yang dipangkas hingga hanya menyisakan Rp29,57 T saja untuk tahun ini.

    “Dengan keterbatasan anggaran, kita harus super memilih saat akan melakukan preservasi. Mana yang benar-benar penting untuk kelancaran mudik nanti,” kata Dody saat ditemui setelah Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Pada paparannya di Raker/RDP Komisi V, Dody mengatakan tidak memprioritaskan preservasi jalan dan jembatan.

    Namun, ia memastikan nantinya akan ada penyesuaian kembali terkait program-program yang akan diprioritaskan lebih lanjut pada tahun ini, termasuk perawatan jalan dan jembatan.

    “Pasti ada, tapi kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” kata Dody.

    “Nanti baru dipikir lagi untuk preservasi, karena (preservasi) tidak hanya menjelang Lebaran, ada juga (preservasi) saat (memasuki) musim hujan, arus mudik, (pencegahan) banjir, bagaimana kita bisa support itu semua,” ujar dia menambahkan.

    Mengenai apa langkah terdekatnya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti di Gerbang Tol Ciawi menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi nanti, Dody memastikan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan.

    “Kalau koordinasi sudah dimulai sejak beberapa hari lalu bersama Kementerian Perhubungan, bahkan sudah kami sampaikan beberapa saran untuk memperbaiki beberapa ruas di dekat-dekat Merak, agar ketika Lebaran nanti beberapa pelabuhan terdekat bisa dipergunakan untuk truk, kendaraan bermotor. Koordinasi sudah terus-menerus,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal premanisme ormas di kawasan industri, Kemenperin cari solusi

    Soal premanisme ormas di kawasan industri, Kemenperin cari solusi

    Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mencari solusi terkait aktivitas premanisme organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri yang dinilai mengganggu kinerja pabrik di kawasan tersebut.

    “Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Kamis.

    Dirinya menyebut dalam menopang sektor perindustrian, pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lain, serta aparat penegak hukum.

    Menurutnya, tujuan dibentuknya kawasan industri yakni untuk membuat kinerja sektor manufaktur lebih optimal, meningkatkan utilisasi, serta menekan biaya logistik.

    Menurut dia, meski penanganan aktivitas ormas di kawasan industri tak mudah, namun pihaknya memastikan memberi perhatian (concern) terhadap hal tersebut.

    “Sekali lagi ini concern yang kami terima,” ujar dia pula.

    Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik

    “Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia pula.

    Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Papua sebut pengerjaan jalan ring road butuh dana Rp5 miliar

    Pemprov Papua sebut pengerjaan jalan ring road butuh dana Rp5 miliar

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman setempat menyebutkan pengerjaan ruas jalan ring road yang mengalami longsor membutuhkan dana sebesar Rp5 miliar.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Amos Wenda di Jayapura, Kamis, mengatakan karena itu pihaknya akan membahas kembali bersama instansi terkait seperti balai jalan setempat.

    “Langkah yang kami ambil pembuatan draf kemudian barulah dibahas bersama seperti apa penanganannya,” katanya.

    Menurut Amos, kejadian longsor ini perlu ada penanganan yang tepat karena posisi longsor berada di jalan sehingga sangat rawan.

    “Karena itu perlu ada penanganan yang matang agar ke depan hal seperti ini tidak terjadi kembali apalagi akses ring road ramai dengan kendaraan dua arah,”ujarnya

    Dia menjelaskan saat ini untuk anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga perlu ada kolaborasi bersama instansi terkait dalam menangani jalan tersebut.

    “Secara jujur anggaran kami saat ini mengalami penurunan sehingga kolaborasi ini penting dilakukan apalagi ini berhubungan dengan masyarakat,” katanya.

    Dia mengingatkan masyarakat yang melewati jalan tersebut agar berhati-hati karena sewaktu-waktu longsor masih dapat terjadi kembali.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan dorong NTT olah 188 ribu hektare sawah demi capai swasembada

    Mentan dorong NTT olah 188 ribu hektare sawah demi capai swasembada

    Target pertanaman 188 ribu hektare akan didukung dengan perbaikan saluran irigasi, pompanisasi, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengolah 188 ribu hektare sawah padi, demi mencapai ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan.

    “Target pertanaman 188 ribu hektare akan didukung dengan perbaikan saluran irigasi, pompanisasi, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi,” kata Mentan saat audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto dan kepala daerah terpilih se-Provinsi NTT sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menurut Mentan, NTT mempunyai potensi besar di sektor pertanian. Dengan potensi tersebut, produksi padi di daerah itu dapat diakselerasi untuk memenuhi permintaan dalam daerah bahkan dapat berkontribusi pada pencapaian produksi nasional.

    “Saya melihat cahaya di NTT. Kami lihat potensi lahan yang bisa menyelesaikan kemiskinan. Kalau pertanian bergerak, bergerak semua sektor. Saya beri contoh, kalau kita tanam padi, RMU (rice milling unit) bergerak, transportasi bergerak, dan sebagainya,” ujar Mentan.

    Untuk itu, Mentan mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan berbagai jajaran untuk bersama menyukseskan program pembangunan pertanian.

    “Ini suatu kehormatan Forkopimda NTT seluruh bupati hadir. Ini semangat untuk membangun NTT. Tanpa kolaborasi saya yakin membuat lompatan itu tidak mudah,” tuturnya.

    Ia juga mengajak kepala daerah se-Provinsi NTT yang hadir untuk merumuskan langkah akselerasi untuk sektor pertanian di 2025.

    Ia menekankan, jika sektor pertanian di NTT dapat bergerak, dampaknya tidak hanya pada swasembada pangan, tetapi juga pada pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu isu penting di NTT.

    “Kita tahu NTT adalah agraris di mana 85 persen adalah sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau ini kita garap dengan baik, kemiskinan ini bisa selesai. Di sana ada kemiskinan kurang lebih 20 persen,” kata Mentan.

    “Kita target jadi turun di bawah 10 persen ke depan, bila perlu maksimal 5 persen dalam 5 tahun ke depan,” tambahnya.

    Sementara itu Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengatakan bahwa untuk mencapai target swasembada pangan, pihaknya mengejar pertanaman padi sekitar 188 ribu hektare di 2025.

    “Jadi, Pak Menteri Amran ingin padi sawah yang kita selesaikan 188 ribu. Tetapi masih ada potensi untuk mencetak sawah baru, tapi itu next di tahun-tahun berikutnya,” kata Andriko.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Said Aqil: Nilai tambah ekosistem halal jadi branding RI di mata dunia

    Said Aqil: Nilai tambah ekosistem halal jadi branding RI di mata dunia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Sirodj menyampaikan nilai tambah investasi, industri dan ekosistem halal bukan hanya secara finansial, namun juga dapat menjadi ujung tombak soft diplomacy dan branding untuk Indonesia di mata global.

    “Kami sangat meyakini nilai tambah investasi industri dan ekosistem halal, bukan hanya secara finansial, tetapi dapat menjadi ujung tombak sebagai soft diplomacy dan branding untuk Indonesia di mata dunia,” ujar Said dalam acara Rapat Kerja Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan FGD Masa Depan Investasi di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, ia menyebut ekosistem halal dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan upaya penyaringan keberadaan produk berkualitas, serta meningkatkan pendapatan negara.

    Ia mengapresiasi semangat konsolidasi nasional dan mengkonsolidasikan dunia Islam yang telah di gulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan kerja strategis jangka panjang berkelanjutan dan tanpa batas.

    “LPOI siap mendukung untuk menyukseskan misi konsolidasi nasional dan mengkonsolidasi dunia Islam, demi masa depan Islam dan Indonesia yang lebih baik,” ujar Said.

    Di sisi lain, Ia menyebut proses sertifikasi halal di Indonesia belum bisa menjadi mercusuar dunia, dengan klaim dan branding-nya masih kalah dari Malaysia, padahal dari sisi kualitas dan kuantitas Indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal.

    “Hari ini proses sertifikasi halal Indonesia belum bisa menjadi mercusuar dunia. Klaim dan branding-nya masih kalah dengan Malaysia. Mohon maaf, di Arab Saudi itu di pasar-pasar Saudi untuk semua produk makanan Malaysia yang dipercaya betul, yang sudah meyakinkan masyarakat Saudi,” ujar Said.

    Dengan latar belakang itu, Ia menyebut agresivitas memperkuat merek produk halal Indonesia perlu ditingkatkan, serta segala problematika dan hambatan harus dapat dicarikan solusi.

    Dalam kesempatan ini, Ia merekomendasikan agar segera merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan investasi, industri dan ekosistem halal, salah satunya melakukan pengujian konstitusional terhadap UU Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024, Tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

    Selain itu, Ia menyarankan kepada penyelenggara jaminan produk halal, agar melakukan rekonstruksi system sertifikasi halal yang terkesan lambat, manual, mahal dan konvensional.

    “Pendekatan Omni Channel (Online dan Offline) melalui optimalisasi ekosistem digital dan optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah seharusnya dapat mempercepat proses dengan tahapan registrasi secara online dan verifikasi serta rekognisi secara offline,” ujar Said.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Indonesia juga harus berani menegakkan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ke industri otomotif, bukan hanya kepada perusahaan Apple.

    “Jangan hanya berani kepada iPhone, beranilah kepada produk-produk mobil, seperti beraninya kepada iPhone akhir-akhir ini,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menginginkan agar impor kendaraan bermotor, khususnya mobil, harus mengikuti syarat TKDN.

    Ia berharap, dengan mematuhi syarat TKDN, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terlibat dalam pengembangan industri otomotif dalam negeri.

    Gus Imin lantas merujuk pada perkembangan industri otomotif di China, khususnya soal bagaimana China melibatkan berbagai UMKM. Ia menyinggung tingginya ekspor kelapa Indonesia ke China dengan harga yang tinggi.

    “Kenapa (ekspor kelapa)? Di sana ekosistemnya jelas, begitu mobil elektrik hidup, (usaha) jok mobil hidup. Serabut kelapa dibutuhkan untuk jok mobil itu,” kata Gus Imin.

    Oleh karena itu, dengan menegakkan syarat TKDN kepada impor dari industri otomotif, Gus Imin meyakini ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terbentuk, diiringi dengan munculnya UMKM-UMKM yang menyokong perkembangan industri otomotif dalam negeri.

    “Dengan ekosistem yang berjalan, maka industri jok mobil, industri mesin, akan tumbuh. Industri kecil yang menopang seperti di Jepang menjadi ekosistem yang baik,” ucapnya.

    Gus Imin menilai, UMKM Indonesia membutuhkan industrialisasi untuk membangun industri yang kokoh dan kuat. UMKM juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang besar, yang mau melibatkan dan mendongkrak ekonomi kecil menengah ke bawah.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • ESDM: Generasi muda jadi kunci perbaikan kebijakan energi masa depan

    ESDM: Generasi muda jadi kunci perbaikan kebijakan energi masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Lana Saria mengemukakan bahwa generasi muda memiliki peluang menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan energi yang jauh lebih baik sesuai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi serta seimbang antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

    Salah satu pemahaman untuk generasi muda adalah bagaimana transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) terus dijalankan oleh pemerintah di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.

    Lana dalam keterangan di Jakarta, Kamis menjelaskan, total kapasitas terpasang pembangkit EBT pada tahun 2024 mencapai 15 Gigawatt (GW) atau 15 persen dari total pembangkit sebesar 101 GW.

    “Pada periode 2025- 2034 direncanakan penambahan 71 GW pembangkit dimana 72 persennya berasal dari EBT dan energy storage,” jelas Lana.

    Selain itu, penggunaan biodiesel juga terus ditingkatkan. Produksi biodiesel tahun 2024 mencapai 13,15 juta KL untuk pelaksanaan program B35. Program ini dapat menghemat devisa sebesar 9,33 miliar dolar AS atau Rp147,5 triliun.

    “Mulai tahun 2025 program mandatori ini meningkat menjadi B40,” kata Lana usai pembukaan lomba debat energi antarmahasiswa di Jakarta, Rabu (5/2).

    Pemerintah, lanjut Lana berharap melalui debat ini, para peserta tidak hanya menunjukkan kecakapan berbicara dan berargumentasi, tetapi juga mampu memperlihatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu energi yang kompleks.

    “Saya tentunya menyampaikan terima kasih kepada Dunia Energi selaku penyelenggara acara ini beserta peserta dari berbagai perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam mewujudkan acara ini,” jelas Lana.

    Keluar sebagai juara dalam lomba debat ini adalah Tim Pertamina dari Universitas Pertamina setelah unggul dari Santai Well dari Institut Teknologi PLN. Sementara Tiryata UPN Veteran Jakarta dan Sigmaxxim Universitas Diponegoro ditetapkan sebagai pemenang juara 3 bersama.

    Direktur Utama PT Visi Dunia Energi, Hidayat Tantan selaku penyelenggara lomba debat tersebut menyatakan Tim Pertamina berhasil menjadi juara dengan keunggulan sangat tipis.

    “Pemahaman tema debat tentang transisi energi berhasil dikuasai dengan baik oleh para peserta. Namun dewan juri tetap harus memilih mana yang lebih unggul dari berbagai parameter yang telah ditetapkan,” kata Tantan.

    Dewan juri yang terdiri dari Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak, Dosen Program Studi Manajemen Produksi Media, Fikom Universitas Padjadjaran Rachman Ridatullah, serta Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro yang bertindak sebagai juri tamu dari pemerintah.

    Ada enam tema yang dikupas secara mendalam para peserta debat di babak empat besar mulai dari penggunaan energi fosil di era transisi energi, peran perbankan dalam membiayai pengembangan green energy, peran sumber daya manusia dalam transisi energi Indonesia, kebijakan pemerintah dalam wujudkan ketahanan energi, pengembangan energi baru terbarukan, serta hilirisasi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Minat meningkat, jumlah penumpang KA di Sumbar naik 15 persen

    Minat meningkat, jumlah penumpang KA di Sumbar naik 15 persen

    Jumlah itu meningkat sekitar 15 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai 142.160 penumpang

    Padang (ANTARA) – Jumlah penumpang kereta api di Sumatera Barat (Sumbar) pada Januari 2025 meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

    Kepala Humas KAI Divisi Regional II Sumbar M As’ad Habibuddin di Padang, Kamis, mengatakan pada Januari 2025 pihaknya melayani 163.266 penumpang.

    “Jumlah itu meningkat sekitar 15 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai 142.160 penumpang,” katanya.

    Ia merinci sebaran penumpang pada Januari 2025 yaitu KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima/Padang – Naras PP sebanyak 121.881 penumpang, KA Minangkabau Ekspres relasi BIM – Pulau Air PP sebanyak 31.453 penumpang, dan KA Lembah Anai relasi Duku – Kayu Tanam PP sebanyak 9.932 penumpang.

    As’ad menyebut peningkatan volume penumpang tersebut ditunjang oleh berbagai faktor, salah satunya adanya libur panjang akhir pekan. Di samping itu minat masyarakat menggunakan kereta api semakin meningkat karena kereta api menawarkan kenyamanan dengan harga yang murah.

    Adapun stasiun-stasiun favorit yang paling banyak melayani penumpang untuk naik-turun KA yaitu Stasiun Padang, Stasiun Pariaman, Stasiun Air Tawar, Stasiun Naras, Stasiun BIM, dan Stasiun Duku.

    Per 1 Februari 2025 pihaknya menambah frekuensi perjalanan dan mengubah jadwal kereta api seiring pemberlakuan Gapeka 2025.

    Penambahan frekuensi perjalanan tersebut yakni dua perjalanan KA Pariaman Ekspres relasi Pauhlima/Padang – Naras pp, sehingga jika sebelumnya hanya ada 8 perjalanan KA Pariaman Ekspres dalam sehari, maka per 1 Februari 2025 terdapat 10 perjalanan.

    ”Sehingga saat ini KA Pariaman Ekspres dalam sehari dapat melayani 5.730 penumpang, dari sebelumnya hanya 4.584 penumpang per hari. Maka akan semakin banyak masyarakat yang akan terlayani oleh kereta api,” ujarnya.

    Tak hanya itu pada Gapeka 2025 KAI memasukkan Stasiun Kampung Jua sebagai salah satu stasiun yang melayani penumpang. Stasiun Kampung Jua telah melayani penumpang KA Pariaman Ekspres relasi Stasiun Pauh Lima – Stasiun Naras pp sejak 18 Desember 2024.

    Adapun perubahan jadwal perjalanan per 1 Februari 2025 juga terjadi pada seluruh KA penumpang yakni KA Pariaman Ekspres, KA Minangkabau Ekspres, dan KA Lembah Anai.

    Pewarta: Miko Elfisha
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

    “PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

    Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

    Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

    Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

    “Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ucapnya.

    Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

    Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

    Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Darmawan.

    Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

    Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Darmawan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP optimalisasi aset properti untuk PNBP dan kesejahteraan masyarakat

    KKP optimalisasi aset properti untuk PNBP dan kesejahteraan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengoptimalkan aset properti investasi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesejahteraan masyarakat.

    Kepala BPPSDMKP KKP I Nyoman Radiarta di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa mengoptimalkan aset properti dalam mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan, salah satunya dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Sulawesi Selatan.

    “Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17, aset berupa tanah dan bangunan ini dikelola untuk meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, serta mendukung program Smart Fisheries Village (SFV) berbasis digital dan berkelanjutan,” kata Nyoman.

    Ia menyampaikan bahwa upaya itu memastikan aset tetap produktif dan bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya.

    “Pemanfaatan aset ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan perikanan budi daya yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa BRPBAP3 Maros mengelola tiga aset properti investasi utama yang telah diidentifikasi melalui pendampingan Inspektorat Jenderal KKP, berupa tanah sawah irigasi, tanah tambak silvofishery, hingga tambak beton yang tersebar di tiga wilayah.

    Menurutnya, pemanfaatan properti investasi BRPBAP3 (Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan) Maros itu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Seluruhnya kami kelola dalam program Smart Fisheries Village untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan perikanan budidaya,” tuturnya.

    Dengan tata kelola yang sesuai standar, KKP mengoptimalkan aset tersebut agar terus berkembang, memberdayakan masyarakat, dan menjadi penggerak utama ekonomi perikanan di Indonesia.

    Sementara itu, Kepala BRPBAP3 Maros, Indra Jaya Asad, merinci aset properti investasi yang dimanfaatkan, pertama adalah tanah sawah irigasi di Instalasi Mina Padi dimanfaatkan seluas 18,6 hektare dari total 22,2 hektare (83,8 persen) yang dikelola kelompok masyarakat Mina Padi Raya, Mina Padi Alam, dan Mina Padi Bersama yang beranggotakan 55 orang.

    Sepanjang 2024, instalasi ini mencatat produksi gabah 34.850 kg, melampaui target 15.000 kg dengan realisasi 232 persen.

    Sementara, di sektor perikanan, pendederan ​​​​​(tahap pelepasan benih/bibit) ​​nila mencapai 27.500 ekor dari target 24.000 ekor (115 persen), serta pembesaran nila mencapai 1.535 kg dari target 1.500 kg (102 persen).

    Aset kedua, yakni tanah tambak di instalasi silvofishery SFV Wanamina Marana, Kabupaten Maros, memiliki luas pemanfaatan 34,2 hektare dari total 44,52 hektare (76,98 persen).

    Properti itu dikelola oleh kelompok Pokdakan Manrimisi Jaya dan Poklahsar Marlo Jaya, dengan total 23 anggota. Pada tahun 2024, instalasi ini menghasilkan gabah 1.765 kg, pendederan ikan nila 2.000 ekor, serta rumput laut 20.359 kg.

    Di sektor perikanan, pendederan bandeng mencapai 291.114 ekor yang terdiri dari 33.276 ekor bandeng super dan 258.838 ekor bandeng biasa. Selain itu, pendederan udang windu mencapai 263.200 ekor, produksi garam krosok 1.397,5 kg, bandeng konsumsi 1.763 kg, serta bibit bakau sebanyak 15.875 bibit.

    Sementara itu, tambak beton dan tambak tanah di instalasi tambak SFV Budidaya Udang Takalar dimanfaatkan seluas 3,92 hektare dari total 12 hektare (32 persen).

    Tambak itu dikelola oleh Pokdakan Akuakultur Makmur Jaya, yang beranggotakan 10 orang. Pada tahun 2024, instalasi ini mencatat produksi udang vanname sebesar 10,8 ton, dengan sistem budidaya skala rumah tangga, semi-intensif, intensif, hingga super-intensif menggunakan bak 100 ton.

    “Capaian ini mencapai 59 persen dari target produksi sebesar 18,4 ton, menunjukkan potensi besar dalam peningkatan produksi perikanan budidaya,” kata Indra.

    Dia menyebutkan bahwa pemanfaatan aset properti investasi itu berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2024, dengan total pendapatan mencapai Rp950.832.800.

    Pendapatan ini terdiri dari Rp263.675.000 dari SFV Mina Padi, Rp229.381.700 dari SFV Wanamina Marana, dan Rp457.776.100 dari SFV Budidaya Udang Takalar.

    “Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset negara dapat menjadi sumber pendapatan strategis yang mendukung inovasi dan keberlanjutan sektor perikanan budidaya,” kata Indra.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa optimalisasi aset properti investasi merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025