Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bali minta verifikasi ulang data kuota LPG 3 kg

    Bali minta verifikasi ulang data kuota LPG 3 kg

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali meminta pemerintah kabupaten/kota setempat segera memverifikasi ulang data pendukung untuk usulan kuota gas LPG subsidi 3 kilogram pada 2025.

    “Kami segera bersurat ulang untuk menyampaikan supaya diverifikasi lagi apakah yang diusulkan memang begitu atau ada yang tercecer,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan di sela rapat koordinasi tindak lanjut distribusi LPG tiga kilogram di Denpasar, Bali, Kamis.

    Berdasarkan data Dinas ESDM pada 14 November 2024 untuk usulan kuota LPG 3 kg 2025 mencapai 231.193 metrik ton.

    Usulan kuota LPG bersubsidi itu berdasarkan data jumlah masyarakat dalam kelompok rumah tangga per kepala keluarga, nelayan sasaran, petani sasaran serta usaha mikro.

    Dari empat indikator itu, didominasi data rumah tangga per kepala keluarga dan usaha mikro.

    Kabupaten Badung misalnya mencapai 2.045 kuota untuk nelayan sasaran dan Kabupaten Karangasem untuk nelayan sasaran sebanyak 5.153 kuota dan sebanyak 66.806 untuk petani sasaran.

    Ada pun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Jembrana dan Kabupaten Buleleng tidak ada data dukung untuk petani sasaran.

    Begitu juga untuk nelayan sasaran tidak ada data untuk di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Jembrana dan Buleleng.

    Ia menjelaskan mekanisme pengusulan kuota LPG subsidi dengan data pendukung itu, yakni dari Direktorat Jenderal Migas kepada gubernur di seluruh Indonesia.

    Dari gubernur kemudian meneruskan kepada asisten pemerintahan bidang perekonomian dan ditembuskan kepada Dinas ESDM selaku organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dari kami menyampaikan surat kepada sembilan kabupaten/kota untuk disampaikan berapa kuota (LPG subsidi) dengan referensi penggunaan tahun sebelumnya,” katanya dalam paparan.

    Sementara itu, Pertamina Patra Niaga dalam kesempatan yang sama mencatat kuota LPG 3 kg di Bali pada 2024 mencapai 239.223 metrik ton dengan realisasi mencapai 236.811 metrik ton atau 99,4 persen.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEN: Kebijakan deportasi Trump berpotensi pengaruhi ekonomi RI

    DEN: Kebijakan deportasi Trump berpotensi pengaruhi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan bahwa kebijakan deportasi terhadap pekerja undocumented atau ilegal di Amerika Serikat (AS) oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas, termasuk bagi Indonesia.

    Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, DEN membahas risiko dari kebijakan tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap inflasi di AS dan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed.

    “Karena banyak pekerjaan di Amerika Serikat itu, untuk terutama yang unskilled itu, dipegang oleh pekerja-pekerja dengan upah yang rendah, yang banyak dari mereka itu adalah undocumented workers,” katanya.

    Ekonom, peneliti, dan profesional yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia periode 2013-2014 itu menjelaskan bahwa banyak pekerjaan di AS, khususnya di sektor pekerja berupah rendah, diisi oleh tenaga kerja yang tidak berdokumen. Jika mereka dipulangkan, posisi tersebut harus diisi oleh pekerja dengan upah lebih tinggi, yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi di AS.

    “Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga,” ujar Chatib.

    Menurutnya, kondisi ini berisiko mempertahankan suku bunga tinggi di AS dan memperkuat nilai dolar, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia.

    Oleh karena itu, DEN merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat reformasi struktural guna mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi global yang timbul akibat hal itu.

    Presiden Prabowo, kata Chatib, mendukung langkah-langkah seperti penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, serta percepatan implementasi teknologi pemerintahan digital (GovTech) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan daya saing ekonomi nasional.

    Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, beserta anggotanya di antaranya Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Chatib Basri.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga sebut hilirisasi industri kosmetik terus tumbuh

    Airlangga sebut hilirisasi industri kosmetik terus tumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hilirisasi sumber daya alam (SDA) di industri kosmetik dan kecantikan memiliki potensi pasar luas dan terus mengalami perkembangan di Indonesia.

    Airlangga berharap semakin banyak perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan industri kosmetik berbasis sumber daya alam lokal baik di dalam negeri maupun global. Ia mencontohkan salah satu perusahaan kosmetik L’Oreal Indonesia.

    “Hari ini tentu kita lihat L’Oreal bagaimana mereka sudah 45 tahun (berdiri), mereka sudah terintegrasi, mereka sudah mendorong hilirisasi dari contohnya tadi patchouli, essential oil yang sudah menjadi parfum. Jadi mulai dari kebun, sampai dengan parfum diproduksi di Indonesia. Dan ini adalah high value product,” kata Airlangga dalam perayaan 45 Tahun L’Oreal Indonesia di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, keberadaan industri kosmetik yang terintegrasi dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

    Selain essential oil, ia menyoroti potensi rumput laut (seaweed) sebagai bahan baku kosmetik, termasuk tabir surya (sunscreen) dan produk kesehatan berbasis immune booster.

    Hilirisasi industri kosmetik, menurutnya, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang mendukung investasi dan pengolahan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.

    Lebih lanjut dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyoroti pentingnya investasi asing dalam sektor industri lainnya, termasuk mineral kritis (critical mineral).

    Ia menyebut peran perusahaan Prancis seperti Eramet yang telah berinvestasi di kawasan industri Weda Bay sebagai bukti bahwa Indonesia tetap terbuka bagi investor global.

    “Jadi kita ingin mengatakan bahwa sudahlah kita selesaikan semua dispute terkait dengan nikel, karena Eropa sudah investasi di Indonesia juga,” tuturnya.

    Dengan hilirisasi yang semakin berkembang, pemerintah optimistis industri kosmetik Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga ungkap pengaruh kebijakan dagang Trump bagi perekonomian RI

    Airlangga ungkap pengaruh kebijakan dagang Trump bagi perekonomian RI

    ANTARA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menanggapi pengaruh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terkait perdagangan atau tarif impor terhadap perekonomian Indonesia. Di Jakarta, Kamis (6/2), Airlangga mengatakan bahwa tarif Indonesia sudah relatif tinggi. (Setyanka Harviana Putri/Pradanna Putra Tampi/Fahrul Marwansyah/Roy Rosa Bachtiar)

  • BPK sebut BSSN telah selesaikan 60 kasus kerugian negara

    BPK sebut BSSN telah selesaikan 60 kasus kerugian negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana melaporkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyelesaikan 60 kasus kerugian negara dengan nilai Rp24,86 miliar hingga akhir tahun 2024.

    “Dari total 109 kasus kerugian negara senilai Rp32,15 miliar, telah diselesaikan 60 kasus dengan nilai Rp24,68 miliar,” ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) BSSN tahun anggaran 2024, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, BSSN disebut telah telah menindaklanjuti 95,99 persen dari 299 rekomendasi BPK. Hal ini dinilai menunjukkan komitmen tinggi terhadap perbaikan sistem keuangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Nyoman juga menegaskan bahwa pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BSSN berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

    “BPK mengapresiasi upaya BSSN dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan terus mendorong penguatan peran Inspektorat BSSN dalam memastikan efektivitas pengawasan internal. Bukan hanya tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi mencapai 95,99 persen, namun nol rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan nol rekomendasi yang tidak dapat dilanjuti juga patut diapresiasi,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, BPK menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara BSSN dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi keuangan.

    Pihaknya turut BPK mendorong BSSN untuk terus meningkatkan sistem keamanan siber nasional dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    “Dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak, BPK berharap pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” kata Nyoman

    Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian juga mengapresiasi pemeriksaan yang dilakukan BPK.

    “Pemeriksaan BPK merupakan sarana evaluasi bagi pengelolaan keuangan negara di BSSN dan penting untuk mewujudkan good governance,” ucap Hinsa.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPK identifikasi risiko pelaksanaan anggaran BNPT tahun 2024

    BPK identifikasi risiko pelaksanaan anggaran BNPT tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko pada pelaksanaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tahun 2024.

    “(Beberapa) di antaranya terkait pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar.

    Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar atau 55 persen dari total anggaran Rp827,14 miliar.

    “Rendahnya realisasi belanja disebabkan dana pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi,” kata dia.

    Kendati demikian, BPK mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori “Kolaborasi dan Kemitraan”, serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.

    Nyoman juga menekankan urgensi peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

    “Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ditetapkan fokus pemeriksaan pada LK BNPT tahun 2024 mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas.

    Pihaknya disebut menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan AstaCita, yang mencakup delapan misi penting di berbagai sektor, seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

    “Hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampu mengarahkan belanja negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • HPMPI: Pertashop siap jadi penyalur resmi elpiji bersubsidi

    HPMPI: Pertashop siap jadi penyalur resmi elpiji bersubsidi

    Bengkulu (ANTARA) – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjadi pihak penyalur resmi elpiji bersubsidi 3 kilogram agar masyarakat lebih mudah mendapatkan elpiji jenis itu yang sesuai regulasi, HET, tujuan serta penerima manfaat tepat sasaran.

    “Para pengusaha Pertashop menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam pendistribusian elpiji 3 kg bersubsidi,” kata Ketua Umum DPP HPMPI Steven lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Kamis.

    Dia mengatakan Pertashop atau Pertamina shop merupakan program SPBU mini 3 kiloliter mitra resmi Pertamina yang peruntukannya saat ini menjual produk-produk ritel Pertamina, seperti BBM, pelumas dan gas.

    Meski dalam nota kesepahaman awal hanya untuk produk non-subsidi, menurut Steven Pertashop sesungguhnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena terletak di wilayah-wilayah pelosok, sehingga hal tersebut dapat menjadi solusi rantai distribusi resmi Pertamina untuk produk bersubsidi itu bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan regulasi dan tujuannya.

    “Saat ini yang dikhawatirkan adalah ketika elpiji 3 kg itu dijual di atas harga eceran tertinggi/HET, oleh karena itu kami tergugah untuk ikut berperan memastikan distribusi elpiji ini bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan aturan dan tujuan pemerintah yakni memudahkan masyarakat penerima manfaat mendapatkan elpiji ini sesuai dengan HET dan peruntukannya,” kata Steven.

    Maka, lanjut dia menjadikan Pertashop sebagai pangkalan elpiji merupakan suatu keputusan yang sangat tepat. Hal itu karena untuk pendistribusian, penetapan harga eceran dan penempatan pangkalan sudah langsung ditentukan Pertamina dan juga daya jangkau ke masyarakat lebih luas.

    “Sehingga tidak perlu diragukan lagi, lebih mudah masyarakat menjangkau mendapatkan dari rantai distribusi resmi, dan mudah juga dalam pengawasannya,” ujarnya.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BEI segera rilis ‘short selling’ antisipasi ketidakpastian global

    BEI segera rilis ‘short selling’ antisipasi ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan BEI berencana meluncurkan beberapa instrumen keuangan baru, sebagai upaya untuk membantu investor menghadapi kondisi pasar yang penuh ketidakpastian di tingkat global.

    Ia menyebut salah satu produk yang akan segera diperkenalkan yaitu Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS), yang diharapkan akan memberikan lebih banyak opsi strategi bagi investor, terutama saat pasar mengalami fluktuasi tinggi dalam waktu singkat.

    “Saat ini, proses finalisasi izin bagi Anggota Bursa (AB) yang akan menyediakan layanan Short Selling masih berlangsung,” ujar Jeffrey di Jakarta, Kamis.

    Ia melanjutkan, BEI menargetkan peluncuran instrumen tersebut dalam waktu dekat, kemungkinan sekitar bulan Maret 2025 atau awal kuartal II-2025.

    “Dengan adanya strategi baru ini, investor diharapkan dapat lebih optimal dalam mengelola portofolio mereka di tengah kondisi pasar yang dinamis dan penuh tantangan,” ujar Jeffrey.

    Jeffrey menyampaikan saat ini ketidakpastian sedang melanda pasar di tingkat global, diantaranya faktor utama yang memicu adalah kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap China, serta dinamika ekonomi dengan negara lain, seperti Kanada dan Meksiko.

    Menurutnya, kebijakan yang telah diumumkan oleh AS, namun kemudian ditunda menciptakan ketidakpastian yang semakin besar bagi pasar global.

    “Dampaknya tidak hanya terasa di negara-negara besar, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia,” ujar Jeffrey.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

    Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

    “Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

    Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

    Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

    “Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

    Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

    Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

    Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

    “Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp1,61 triliun.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

    “Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa sejak awal, Kementerian PKP telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi anggaran, dari pagu awal Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5,27 triliun yang dipangkas sebesar Rp3,66 triliun.

    Sehingga, setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

    Persetujuan dari Komisi V DPR tersebut diperlukan agar Kementerian PKP dapat menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Keputusan terkait efisiensi anggaran tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    “Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensikan sebesar Rp3.661.095.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp1.613.296.058.000,” ujar Lasarus.

    Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025