Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pertamina tambah 8.400 tabung elpiji tiga kilogram di Bali

    Pertamina tambah 8.400 tabung elpiji tiga kilogram di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga menambah pasokan sebanyak 8.400 tabung elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di Bali untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat.

    “Tambahan ini sekitar 13,6 persen dari total penyaluran harian di Bali sebesar 61.600 tabung,” kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Kamis.

    Ia menjelaskan tambahan alokasi itu setara 25,2 metrik ton elpiji melon yang khusus diperuntukkan untuk masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.

    Ada pun untuk Kota Denpasar alokasinya mencapai 3.360 tabung di 29 pangkalan, kemudian Kabupaten Badung sebanyak 3.360 tabung di 26 pangkalan, dan Kabupaten Gianyar sebanyak 1.680 tabung di 19 pangkalan.

    Ada pun alokasi di tiga wilayah itu menjadi yang terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Bali karena faktor pertumbuhan pelaku usaha mikro dan kepadatan penduduk yang terpusat di wilayah tersebut.

    “Tambahan suplai LPG tiga kilogram ini diberikan untuk memastikan pangkalan resmi elpiji bersubsidi tetap ada bagi masyarakat yang berhak,” ucapnya.

    Ia memastikan ketahanan stok elpiji subsidi di sembilan kabupaten/kota di Bali cukup aman yang mencapai sekitar 604 metrik ton atau setara 201.202 tabung elpiji melon subsidi.

    “Kami mengimbau masyarakat membeli LPG tiga kilogram di pangkalan resmi kami karena selain stoknya terjamin, harganya dipastikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU sebut belum belanjakan anggaran IKN tahun 2025

    Menteri PU sebut belum belanjakan anggaran IKN tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025.

    Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Dody mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

    Sebelumnya pada Raker bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

    Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp8,43 triliun.

    Saat ini, Dody mengatakan pihaknya akan fokus pada prioritas atau rencana dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan liburan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

    “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEN: RI berpotensi tarik relokasi industri dari tarif 10% AS ke China

    DEN: RI berpotensi tarik relokasi industri dari tarif 10% AS ke China

    Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan…,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menilai penerapan tarif 10% oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang impor dari China membuka peluang relokasi industri yang dapat menguntungkan perekonomian Indonesia.

    “Dengan penerapan tarif 10% terhadap China dan juga ada trade war antara Amerika dengan China itu bukan tidak mungkin basis produksi akan berpindah dari China ke negara-negara yang tidak dikenakan impor tarif. Salah satunya Indonesia,” kata Chatib di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Agar dapat memanfaatkan peluang tersebut, DEN merekomendasikan agar Indonesia melakukan perbaikan iklim investasi, meningkatkan kepastian usaha, dan menjaga konsistensi kebijakan.

    “Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan. Karena ada relokasi dari basis produksi dari China kepada Vietnam dan mungkin kalau Vietnam nanti terlalu penuh akan lari kepada Indonesia,” ujarnya.

    Sektor-sektor yang berpotensi terdampak relokasi ini mencakup manufaktur dan berbagai industri yang sebelumnya berbasis di China. Perusahaan akan mencari lokasi dengan biaya produksi yang lebih kompetitif untuk menghindari tarif tinggi yang dikenakan AS.

    Lebih lanjut, Chatib menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi atau GovTech guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

    Ia menilai bahwa percepatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan dapat membantu memperbaiki iklim investasi dan memastikan Indonesia benar-benar meraup manfaat dari pergeseran rantai pasok global ini.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Rosan: Hilirisasi dari budi daya perairan hingga kehutanan

    Menteri Rosan: Hilirisasi dari budi daya perairan hingga kehutanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut Indonesia sudah membuat rencana atau blue book terkait dengan hilirisasi di sektor budi daya perairan atau aquaculture, perikanan hingga kehutanan.

    Rosan menyampaikan hilirisasi merupakan upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Nilai tambah ini pun, berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi.

    “Indonesia ini, kita juga sudah membuat rencana atau blue book dari hilirisasi kita ke depan, tidak hanya di bidang mineral, tapi juga kita lakukan di bidang aquaculture, fishery, kehutanan. Kita sudah melakukan ini, analisa ini bersama-sama, dan akhirnya kita tuh sempurnakan,” ujar Rosan di Jakarta, Kamis.

    Perencanaan mengenai hilirisasi, kata Rosan, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan semua nilai tambah dari komoditas yang dimiliki. Hilirisasi ini, dinilai Rosan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkesinambungan.

    Beberapa komoditas yang telah dilakukan hilirisasi antara lain, nikel berupa baterai kendaraan listrik. Saat ini terdapat dua lokasi pengolahan pemurnian bijih nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda Bay, Maluku Utara.

    Selain sektor mineral, komoditas lain seperti rumput laut, udang, kelapa, tilapia hingga karet memiliki potensi yang besar untuk hilirisasi.

    Namun demikian, proses hilirisasi ini akan dilakukan secara bertahap dan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak asing.

    “Selain nikel, CPO, mungkin next-nya kita akan lakukan kepada rumput laut, karena kita juga produsen nomor dua terbesar di dunia, kalau kita bicara tropical seaweed itu nomor satu, dan ini akan kita lakukan secara bertahap,” katanya.

    Rosan mengatakan, proses hilirisasi ini harus dijalankan secara transparan dan menjunjung tata kelola perusahaan, sehingga dapat memberi perbaikan pada iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemda gencar kembangkan sektor pariwisata guna pacu ekonomi 8 persen

    Pemda gencar kembangkan sektor pariwisata guna pacu ekonomi 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk gencar mengembangkan sektor pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen, karena sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Tercatat pada kuartal III 2024, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,01 persen pada produk domestik bruto (PDB), di mana angka tersebut meningkat sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2023.

    “Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu menjadikan tanggung jawab bagi kita semua,” ungkap Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lewat Rapat Koordinasi Isu Strategis Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Kantor Gubernur DIY pada Rabu (5/2), Pemerintah menghimpun berbagai kendala dan masukan guna merumuskan langkah yang perlu diambil Pemerintah untuk mendukung pengembangan wisata di daerah.

    Lebih lanjut, Haryo menyampaikan bahwa sebelumnya Indonesia pernah menyentuh pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang dicapai dengan memanfaatkan kekayaan komoditas seperti sawit, batubara, hingga minyak bumi dan gas.

    Untuk itu, guna mencapai kembali target pertumbuhan ekonomi tersebut, saat ini Pemerintah terus melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, mendorong ekonomi digital, serta didukung dengan mendorong sektor pariwisata.

    Menurut dia, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemda, perwakilan pengelola destinasi wisata, dan perwakilan asosiasi menyambut baik upaya dalam menghimpun berbagai masukan untuk sektor pariwisata.

    Sejumlah harapan perbaikan disampaikan mulai dari pengembangan wilayah dan infrastruktur pendukung, pengembangan transportasi publik untuk memudahkan akses dan mengurangi harga untuk menjangkau destinasi wisata, mengembangkan produk-produk wisata agar lebih variatif untuk mengoptimalkan belanja (spending) wisatawan, hingga peningkatan kualitas dari destinasi wisata.

    Menutup diskusi, Haryo menyoroti beberapa isu strategis terkait sektor pariwisata yang perlu untuk segera diakselerasi seperti mendorong peningkatan kunjungan untuk wisata nusantara, isu aksesibilitas terkait diskon tiket perjalanan yang akan didorong saat Hari Raya Idulfitri, peningkatan kualitas pariwisata, serta mendorong sejumlah kebijakan di bawah Kemenko Perekonomian untuk dapat kian mengakomodir sektor pariwisata seperti pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pelatihan bagi SDM tenaga kerja.

    “Kuantitas pariwisata memang penting, namun memang saya setuju bahwa kualitas lebih penting, sehingga perlu menjadi perhatian bersama terkait pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kami sangat terbuka terhadap kajian-kajian lain, menimbang bahwa kami merupakan induk baru di sektor pariwisata,” ucap Haryo.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEN paparkan rekomendasi ke Presiden hadapi dinamika pemerintahan AS

    DEN paparkan rekomendasi ke Presiden hadapi dinamika pemerintahan AS

    ANTARA – Dewan Ekonomi Nasional memberikan sejumlah rekomendasi serta laporan atas sikap yang dinilai perlu diambil Indonesia dalam menghadapi dinamika pemerintahan AS pasca pelantikan Presiden Donald Trump. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2), Anggota DEN Chatib Basri menerangkan salah satu rekomendasi yakni terkait reformasi struktural dan perbaikan iklim investasi.
    (Aria Cindyara/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • KKP dorong PT Garam tingkatkan produksi agar penuhi kebutuhan nasional

    KKP dorong PT Garam tingkatkan produksi agar penuhi kebutuhan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong PT Garam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi guna memenuhi kebutuhan garam nasional dan mencapai swasembada pada 2027.

    “Swasembada garam harus menjadi prioritas nasional dan saatnya kita ambil langkah nyata,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Surabaya sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Trenggono menyoroti pentingnya modernisasi teknologi dan perbaikan infrastruktur tambak garam sebagai strategi utama untuk meningkatkan produksi nasional. Langkah ini dianggap krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam.

    Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan swasembada garam sebagai langkah strategis mendukung swasembada pangan, sebagaimana diputuskan pada rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 28 November 2024 lalu.

    “Tahun 2025, pemenuhan kebutuhan garam nasional terutama untuk industri dari produksi garam lokal dan hanya industri CAP (chlor alkali plant) yang boleh mengimpor dan itu jumlahnya dibatasi,” ujarnya.

    Menteri Trenggono juga menegaskan revitalisasi dan ekstensifikasi lahan produksi PT Garam menjadi kunci dalam peningkatan kapasitas produksi.

    Pemerintah juga mendorong eksplorasi lokasi baru yang potensial guna memperluas lahan tambak garam dan memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

    “Kebutuhan industri sangat spesifik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, PT Garam harus beradaptasi dengan perkembangan industri serta meningkatkan inovasi dalam proses produksi,” ucap Trenggono.

    Sebagai langkah konkret, KKP akan membangun model ekstensifikasi tambak garam di wilayah strategis yang telah dihitung secara matang agar mampu memenuhi kebutuhan nasional.

    Selanjutnya, PT Garam akan diberi mandat untuk mengelola hasil produksi guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri garam nasional.

    “Kita sedang berada di era swasembada pangan. Ini adalah momentum bagi PT Garam untuk berperan lebih besar dalam pemenuhan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, KKP akan memastikan bahwa momentum ini tidak terbuang sia-sia,” terang Trenggono.

    Trenggono menambahkan, dengan kerja sama erat antara pemerintah dan PT Garam, Indonesia diharapkan mampu mencapai swasembada garam nasional pada 2027 serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    “KKP juga terus menjadikan industri garam nasional semakin maju dan berdaya saing tinggi,” kata Trenggono.

    Sementara manajemen dan komisaris PT Garam merespons positif upaya pemerintah tersebut.

    “Allhamdulillah kolaborasi direksi dan komisaris PT Garam rencana stop impor siap aksi,” ujar Komisaris Independen PT Garam Masril Koto dalam siaran pers.

    Satu poin strategis PT Garam itu kata Masril Koto yaitu siapkan industri garam yang modern. Kolaborasi PT Garam digodok sejak Senin di Surabaya meracik tentang Arah Baru Garam Indonesia.

    “Kita di jajaran Komisaris tegas back up full manajemen dan pengawasan visi misi Arah Baru Garam Indonesia ini. Ini menjaga amanat yang di titip kan Bapak Presiden untuk mengawal swasembada dan membangun industri garam yang lebih modern sesuai kebutuhan stok nasional kita, baik garam konsumsi maupun garam industri,” ujar Masril.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPK komitmen periksa LK World Maritime University secara profesional

    BPK komitmen periksa LK World Maritime University secara profesional

    Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan keuangan WMU.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan komitmen untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan (LK) atas World Maritime University (WMU) tahun 2024 secara profesional sesuai dengan International Standards of Auditing (ISA).

    “Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan keuangan WMU,” ujar Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan LK WMU Tahun 2024 dalam entry meeting secara hybrid, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

    WMU adalah institusi akademik bidang kemaritiman yang berlokasi di Malmö, Swedia, dan berada di bawah kendali salah satu organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu International Maritime Organization (IMO).

    BPK disebut telah melaksanakan taklimat awal (entry meeting) pemeriksaan LK WMU tahun 2024 pada 3 Februari 2025.

    “Pertemuan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan LK WMU oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional tersebut,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo.

    Presiden WMU Professor Maximo Q Mejia Jr menyambut baik kedatangan tim pemeriksa dari BPK dan mengapresiasi rekomendasi yang telah disampaikan BPK dalam meningkatkan pengelolaan keuangan WMU.

    Maximo menyerahkan LK WMU tahun 2024 (unaudited) kepada tim pemeriksa yang hadir langsung di Malmö. “Manajemen WMU (siap) untuk membantu dan mendukung penuh proses pelaksanaan pemeriksaan,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan beserta tim pemeriksa. Adapun tim WMU yang turut mendampingi antara lain perwakilan dari Finance & Administrative Services dan Human Resources.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lapas Suliki panen satu ton jagung manis hasil garapan warga binaan

    Lapas Suliki panen satu ton jagung manis hasil garapan warga binaan

    ANTARA – Lembaga Pemasyarakatan (lapas) kelas III Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat melakukan panen raya perdana jagung manis sebanyak satu ton pada Kamis (6/2). Panen jagung manis tersebut dilakukan melalui pembinaan kemandirian terhadap warga binaan dalam program Sarana Asimilasi Edukasi.
    (Melani Friati/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Bali minta verifikasi ulang data kuota LPG 3 kg

    Bali minta verifikasi ulang data kuota LPG 3 kg

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali meminta pemerintah kabupaten/kota setempat segera memverifikasi ulang data pendukung untuk usulan kuota gas LPG subsidi 3 kilogram pada 2025.

    “Kami segera bersurat ulang untuk menyampaikan supaya diverifikasi lagi apakah yang diusulkan memang begitu atau ada yang tercecer,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan di sela rapat koordinasi tindak lanjut distribusi LPG tiga kilogram di Denpasar, Bali, Kamis.

    Berdasarkan data Dinas ESDM pada 14 November 2024 untuk usulan kuota LPG 3 kg 2025 mencapai 231.193 metrik ton.

    Usulan kuota LPG bersubsidi itu berdasarkan data jumlah masyarakat dalam kelompok rumah tangga per kepala keluarga, nelayan sasaran, petani sasaran serta usaha mikro.

    Dari empat indikator itu, didominasi data rumah tangga per kepala keluarga dan usaha mikro.

    Kabupaten Badung misalnya mencapai 2.045 kuota untuk nelayan sasaran dan Kabupaten Karangasem untuk nelayan sasaran sebanyak 5.153 kuota dan sebanyak 66.806 untuk petani sasaran.

    Ada pun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Jembrana dan Kabupaten Buleleng tidak ada data dukung untuk petani sasaran.

    Begitu juga untuk nelayan sasaran tidak ada data untuk di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Jembrana dan Buleleng.

    Ia menjelaskan mekanisme pengusulan kuota LPG subsidi dengan data pendukung itu, yakni dari Direktorat Jenderal Migas kepada gubernur di seluruh Indonesia.

    Dari gubernur kemudian meneruskan kepada asisten pemerintahan bidang perekonomian dan ditembuskan kepada Dinas ESDM selaku organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dari kami menyampaikan surat kepada sembilan kabupaten/kota untuk disampaikan berapa kuota (LPG subsidi) dengan referensi penggunaan tahun sebelumnya,” katanya dalam paparan.

    Sementara itu, Pertamina Patra Niaga dalam kesempatan yang sama mencatat kuota LPG 3 kg di Bali pada 2024 mencapai 239.223 metrik ton dengan realisasi mencapai 236.811 metrik ton atau 99,4 persen.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025