Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Layanan skytrain di Bandara Soetta berhenti beroperasi sementara waktu

    Layanan skytrain di Bandara Soetta berhenti beroperasi sementara waktu

    Kami menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini sesegera mungkin agar layanan transportasi di bandara dapat kembali berjalan optimal.

    Tangerang (ANTARA) – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menyebutkan bahwa layanan kalayang (skytrain) sebagai fasilitas transportasi antarterminal penerbangan saat ini tidak dapat beroperasi akibat gangguan pada salah satu perangkat pendukungnya.

    “Berdasarkan informasi dari PT Len Rekaprima Semesta (LRPS) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sistem Kalayang menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses perbaikan, namun belum dapat memastikan kapan fasilitas tersebut bisa kembali beroperasi secara normal,” kata Asst Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi, di Tangerang, Senin.

    Ia mengatakan, dengan adanya penutupan fasilitas layanan transportasi ini, PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola Bandara Soetta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pengguna jasa akibat kondisi tersebut.

    Namun, katanya lagi, untuk memastikan kelancaran perpindahan antarterminal, maka pihaknya telah menyiapkan layanan transportasi alternatif dengan menambah jumlah armada dan personel pelayanan guna memastikan pengguna jasa tetap dapat beraktivitas dengan nyaman.

    Adapun untuk penyediaan transportasi pendukung itu, antara lain seperti 25 unit bus yang melayani rute dari Stasiun Kereta Bandara menuju Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3.

    “Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga meningkatkan jumlah personel dari Aviation Security dan bekerja sama dengan petugas Kereta Bandara serta Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan operasional transportasi pengganti ini berjalan lancar,” ujarnya lagi.

    Dia mengungkapkan, pihak pengelola Bandara Soetta kini terus berkoordinasi secara intensif dengan PT Len Rekaprima Semesta agar gangguan ini dapat segera teratasi.

    “Kami menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini sesegera mungkin agar layanan transportasi di bandara dapat kembali berjalan optimal,” ujarnya.

    Holik menegaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta terus mendorong PT Len Rekaprima Semesta untuk segera menyelesaikan perbaikan agar layanan kalayang bisa kembali beroperasi.

    “Kami meminta PT Len untuk mempercepat proses perbaikan agar layanan kalayang dapat kembali digunakan oleh pengguna jasa sesegera mungkin,” ujarnya lagi.

    Ia menambahkan, Angkasa Pura Indonesia juga akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa dengan memastikan kelancaran dan kenyamanan operasional di bandara tersebut. Sebagai informasi lebih lanjut mengenai layanan di Bandara Soekarno-Hatta dapat menghubungi contact center 138 dan 172.

    “Kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mengatur waktu perjalanan dengan baik serta mengikuti arahan petugas di lapangan guna memastikan mobilitas di area bandara tetap lancar dan nyaman,” kata dia pula.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS catat impor kurma 20,68 juta dolar AS dua bulan jelang Ramadhan

    BPS catat impor kurma 20,68 juta dolar AS dua bulan jelang Ramadhan

    Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share-nya adalah sebesar 61,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kurma Indonesia sebesar 16,43 ribu ton dengan nilai 20,68 juta dolar AS atau sekitar Rp335 miliar (kurs Rp16.200) pada bulan Januari 2025 atau dua bulan menjelang Ramadhan 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin menyatakan negara pemasok terbesar impor kurma Indonesia adalah Mesir.

    “Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share-nya adalah sebesar 61,8 persen terhadap total impor kurma Indonesia,” katanya.

    Selain Mesir, kurma yang masuk ke pasar Indonesia berasal dari Arab Saudi sebanyak 1,88 ribu ton atau 11,42 persen dari total impor, serta Uni Emirat Arab sebanyak 1,76 ribu ton atau 10,71 persen dari total impor kurma Indonesia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan apabila dilihat dari tren, impor kurma mulai meningkat sekitar lima bulan menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri.

    Adapun untuk impor kurma pada bulan Desember 2024, pihaknya mencatat buah-buahan tersebut masuk ke pasar domestik sebanyak 10,5 ribu ton.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyatakan, Indonesia memperoleh surplus dagang sebesar 3,45 miliar dolar AS pada bulan Januari 2025. Angka tersebut diraih berdasarkan perhitungan nilai ekspor sebesar 21,45 miliar dolar AS, dikurangi impor sebesar 18 miliar dolar AS di periode yang sama.

    Apabila dibandingkan bulan lalu (month to month/m-to-m), surplus yang didapat naik 1,21 miliar dolar AS, sementara secara tahunan (year on year/yoy) keuntungan dagang Indonesia naik 1,45 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo di Kemnaker, Serikat pengemudi ojol tuntut dapat THR

    Demo di Kemnaker, Serikat pengemudi ojol tuntut dapat THR

    Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) saat melalukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja termasuk THR, mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

    “Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),” kata Lily.

    “Bahkan Pak Wamen (Immanuel Ebenezer Gerungan) sudah berkata bahwa ojol ini harus mendapatkan THR. Kami mengawal, Pak. Kami menyuarakan tuntutan kami,” ujar dia menambahkan.

    Selain itu, Lily juga mengatakan massa mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, utamanya menekan perusahaan aplikator supaya memberikan hak THR kepada setiap pengemudi ojol serta memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap pengemudi ojol dan keluarganya.

    “Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan situasi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi-sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi serta pemburukan kondisi kerja yang disebabkan oleh skema-skema program yang tidak manusiawi dari perusahaan aplikasi,” demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) saat aksi.

    Sementara itu, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden Replublik Indonesia Prabowo Subianto.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Depok (ANTARA) – Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono mengatakan pentingnya keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan petani.

    “Harga pangan yang stabil bukan berarti murah, melainkan harus tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi konsumen,” kata Maino Dwi Hartanto di Depok, Senin.

    Jika harga terlalu murah, lanjut dia, petani akan kesulitan menutup biaya produksinya. Untuk itu perlu menjaga keseimbangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar.

    Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama, seperti bawang putih dan daging sapi.

    Pemerintah, terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.

    Saat ini pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan tahun ini kita tidak mengimpor beras dan meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak.

    Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan memberikan edukasi mengenai kebijakan pangan serta langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Lebih lanjut Maino menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional serta tantangan distribusi pangan di berbagai wilayah, termasuk kota dengan keterbatasan lahan seperti Depok.

    Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus tetap terjamin, baik dari produksi dalam negeri maupun dari sumber luar negeri, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Produksi pangan bisa berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang harus dipenuhi dari luar negeri karena tidak semua daerah memiliki kapasitas produksi yang cukup. Depok, misalnya, dengan lahan terbatas menghadapi tantangan dalam distribusi dan harga pangan yang stabil,” jelasnya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenaker soroti status kemitraan antara ojol dan aplikator

    Wamenaker soroti status kemitraan antara ojol dan aplikator

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

    Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

    “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak.

    Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Noel.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” ujar dia menambahkan.

    Menurut dia, kepastian hukum untuk para pengemudi serta ketegasan bagi aplikator untuk membuat aturan yang jelas dan transparan menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan 4 hingga 5 juta pengemudi ojol di tiga platform utama di Indonesia saat ini.

    “Pemotongan-pemotongan itu sepihak dilakukan oleh aplikator. Kita tidak tahu reason (alasan)-nya apa, tapi ketika itu merugikan driver, ya tidak bisa, dong. Kita tidak mau mereka semaunya saja bikin aturan tanpa negara mengetahui,” kata Noel.

    “Ini momentum bagi kawan-kawan driver untuk berjuang karena Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) dengan tegas mengatakan tidak mau kesejahteraan driver ojol tidak diperhatikan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menilai, tuntutan para pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) terkait pemberian hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hal yang wajar dan rasional.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurut Noel, para pengemudi ojol merupakan pekerja yang berhak atas upah dan kesejahteraan yang layak, sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Noel mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi bersama aplikator-aplikator terkait pemberian hak THR keagamaan ini, terlepas apakah diberi nama bonus, bantuan, dan sebagainya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” kata Noel.

    “Saya sudah diskusi sama aplikator. Mereka sudah siapkan, tapi tinggal teknisnya saja. Harapannya semoga mereka bisa beri yang terbaik buat driver,” ujar dia menambahkan.

    Terkait apakah ada pemberian sanksi bagi para aplikator yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, Noel mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan hal tersebut.

    “Pastinya iya (ada sanksi). Negara sifatnya memaksa (memberi THR dari aplikator kepada ojol) soal sanksi, nanti akan dibicarakan dengan biro hukum kita,” ujar dia.

    Selain itu, Wamenaker Noel juga mendukung tuntutan lainnya dari para pengemudi ojol seperti hak cuti hamil, hingga jaminan perlindungan kerja khususnya untuk para pengemudi wanita.

    “Itu semua adalah hal yang wajar dan diatur oleh undang-undang. Ketika mereka meminta tuntutan yang logis maka negara harus hadir dan mendukung,” kata Noel.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perbankan di Bali salurkan kredit Rp112,3 triliun selama 2024

    Perbankan di Bali salurkan kredit Rp112,3 triliun selama 2024

    Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat perbankan di Pulau Dewata menyalurkan kredit mencapai Rp112,3 triliun selama 2024 atau naik 6,81 persen dibandingkan 2023 yang mencapai Rp105,1 triliun.

    “Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Senin.

    Pertumbuhan kinerja kredit itu didorong perekonomian di Bali yang menggeliat seiring sektor pariwisata yang tumbuh positif, di antaranya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Bali mencapai 6,33 juta pada 2024 atau naik 20,1 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta orang.

    Capaian kunjungan turis asing pada 2024 itu bahkan melampaui sebelum pandemi COVID-19 pada 2019 mencapai 6,2 juta orang.

    Ada pun kredit yang dikucurkan kepada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang berkaitan dengan pariwisata tumbuh 15,16 persen.

    Sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan berlipat ganda yakni perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 28,79 persen.

    Di sisi lain, sektor konsumtif juga memegang peranan dengan pertumbuhan serapan kredit mencapai 34,14 persen.

    Apabila mencermati kategori debitur, sebesar 52,50 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM yang tumbuh hampir enam persen dibandingkan 2023.

    Pihaknya menilai masih ada ruang untuk intermediasi perbankan namun dengan tetap menjaga kinerja dan kualitas kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” imbuhnya.

    Sedangkan kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,94 persen, membaik dibandingkan Desember 2023 mencapai 2,95 persen.

    Puji menilai penyelesaian kredit yang direstrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio risiko kredit atau Loan at Risk (LaR) menjadi 11,96 persen dari sebelumnya 19,55 persen pada Desember 2023.

    Sementara itu, minat masyarakat di Bali untuk menyimpan uangnya di bank juga terbilang tinggi dengan realisasi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada 2024 mencapai Rp189,75 triliun atau tumbuh 13,85 persen dibandingkan 2023 yang mencapai Rp166,67 triliun.

    Regulator lembaga jasa keuangan itu mencatat, instrumen yang paling banyak digunakan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank adalah dalam bentuk tabungan dengan kenaikan nominal mencapai Rp12,84 triliun.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • INA dan DBJ perkuat kolaborasi lewat dana hybrid capital solutions

    INA dan DBJ perkuat kolaborasi lewat dana hybrid capital solutions

    Ini mencerminkan komitmen INA untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Investment Authority (INA) dan Development Bank of Japan Inc (DBJ) memperkuat kolaborasi dengan meluncurkan IJ Hybrid Capital Solution Fund ILP, yang akan dikelola bersama.

    Skema investasi ini akan berfokus pada berbagai proyek di Indonesia.

    “Berdasarkan perjanjian kerangka investasi (investment framework agreement/IFA) yang ditandatangani pada November 2023. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kedua institusi dalam mendorong perkembangan sektor keuangan Indonesia melalui solusi permodalan yang inovatif dan berdampak,” kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pendanaan ini berfokus pada senior secured investments, menawarkan solusi pembiayaan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik dan dinamis perusahaan-perusahaan di Indonesia.

    Hybrid capital solutions yang semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik, menyediakan pendanaan alternatif yang fleksibel dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal yang kompleks.

    Solusi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat pasar keuangan Indonesia.

    Dengan memanfaatkan pemahaman mendalam INA terhadap dinamika pasar lokal serta kapabilitas pembiayaan terstruktur, dikombinasikan dengan pengalaman DBJ dalam pengelolaan finansial dan investasi serta jaringan bisnis yang terkait dengan Jepang, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong investasi sektor swasta dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

    Kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran hybrid capital solutions dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan kelas menengah dan atas di Indonesia.

    Dengan memanfaatkan struktur dana kelolaan investasi yang dirancang untuk menghimpun dan menyalurkan modal secara efisien, inisiatif ini memiliki posisi strategis untuk memperkuat rekam jejak kedua institusi dalam kelas aset hybrid capital solutions.

    Dana kelolaan investasi ini bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

    “Pembentukan dana kelolaan investasi joint venture pertama kami ini mencerminkan komitmen INA untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan DBJ, kami membuka akses terhadap permodalan global dan menciptakan struktur pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di Indonesia. Kemitraan ini menekankan peran INA dalam menjembatani peluang lokal dengan nilai tambah internasional untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan,” tutur Ridha.

    DBJ merupakan bank milik pemerintah Jepang dengan rekam jejak yang kuat dalam bidang pembiayaan, investasi, layanan konsultasi/penasihat, dan manajemen aset.

    Melalui divisi Growth & Cross-Border Investment, DBJ telah menjadi pemain utama dalam investasi ekuitas dan mezzanine, termasuk di Asia Tenggara.

    Melalui kerja sama ini, DBJ akan memperluas aktivitas investasinya di Indonesia untuk mendukung perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia.

    Kemitraan ini memperkuat dasar yang telah dibangun dari perjanjian sebelumnya dan menegaskan upaya berkelanjutan INA dalam menarik permodalan global ke Indonesia melalui solusi pembiayaan yang inovatif dan fleksibel.

    “Melalui dana hybrid capital solutions, INA dan DBJ menghadirkan platform yang tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mendorong kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan bagi ekosistem keuangan Indonesia,” jelas Ridha.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OIKN: Pengerjaan pembangunan beberapa gedung penting terus dilakukan

    OIKN: Pengerjaan pembangunan beberapa gedung penting terus dilakukan

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pengerjaan beberapa pembangunan gedung penting di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terus dilakukan.

    “Pembangunan beberapa gedung penting di Kota Nusantara masih sedang berlangsung,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

    Gedung penting tersebut di antaranya Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan Istana Wakil Presiden yang kini kemajuan pengerjaan mencapai 40 persen.

    “Kalau Kantor Sekretariat Presiden sudah selesai 100 persen, dan Kantor OIKN selesai Maret 2025,” jelasnya.

    Kemudian juga sudah tersedia empat dusun untuk menampung atau digunakan sebagai hunian para pegawai OIKN.

    “OIKN akan pindah berkantor, termasuk Kepala OIKN berkantor di Kota Nusantara pada Maret 2025,” katanya.

    Sebagian pegawai OIKN sudah berada di Kota Nusantara, dan pemindahan dilakukan secara bertahap, ke depan semua kegiatan OIKN bakal dilakukan di Kota Nusantara, ibu kota Indonesia.

    OIKN juga memastikan infrastruktur ibu kota Indonesia telah disetujui pemerintah pusat, berjalan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih kurang Rp48,8 triliun, serta dukungan skema pembiayaan selain APBN.

    Tahap dua, pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, seiring rencana ibu kota Indonesia sebagai ibu kota politik pada 2028, dan juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya, demikian Basuki.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan: Presiden ingin harga sembilan bahan pokok stabil

    Mentan: Presiden ingin harga sembilan bahan pokok stabil

    Sembilan bahan pokok harus turun harganya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin harga sembilan bahan pokok stabil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan rakyat.

    Mentan mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar semua harga pangan terutama sembilan bahan pokok harus dalam keadaan stabil terutama menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau menginginkan sembilan bahan pokok kita stabilkan,” kata Mentan saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin.

    Diketahui, rapat yang dilaksanakan secara terbatas itu juga diikuti oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID FOOD, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengaku bahwa Rakortas tersebut merupakan arahan dari Presiden agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan hingga Lebaran. Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan sembilan bahan pokok tersebut.

    “Sembilan bahan pokok harus turun harganya. Itu arahan beliau (Presiden),” tegas Mentan.

    Menurut Mentan, menjaga stabilitas harga pangan penting dilakukan oleh semua pihak, terutama komoditas beras yang saat ini dinilai mengalami peningkatan produksi.

    “Kita melihat produksi kita yang biasanya bergejolak adalah beras. Ini kita perhatikan, beras adalah tanggung jawab penuh. Kita serahkan Bulog sampai kita kolaborasi. Beras ini stoknya 2 juta ton. Jadi, tidak ada alasan harga beras naik,” ucap Mentan.

    Diketahui, pemerintah telah menetapkan sembilan bahan pokok di antaranya beras, jagung, gula konsumsi, telur ayam, daging/kerbau, minyak goreng, cabai rawit merah dan lainnya.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

    “Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

    Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stok di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

    Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025