Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Ekonom : Danantara bisa percepat pembiayaan transisi energi

    Ekonom : Danantara bisa percepat pembiayaan transisi energi

    Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mempercepat pembiayaan transisi energi di tanah air.

    Adapun, pembiayaan transisi energi itu baik untuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara ataupun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

    Saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Senin, ia menjelaskan caranya yaitu aset PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikonsolidasikan ke Danantara dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset yang di luar dari aset PLTU batu bara,” ujar Bhima ​​​​​​.

    Ia melanjutkan bahwa PLN dengan bantuan aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya bisa mendapatkan investasi yang sangat besar.

    “Dan total kan diharapkan 900 miliar dolar AS aset Danantara. Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan,” ujar Bhima.

    Lebih dari itu, Ia menyebut program-program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan program terkait dengan ketahanan pangan juga dapat dibiayai dengan mekanisme Danantara.

    “Jadi, Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting. Dengan berbagai mekanisme investasinya, diharapkan memang bisa mendorong mempercepat realisasi investasi,” ujar Bhima.

    Dengan demikian, lanjutnya, apabila realisasi investasi sudah banyak masuk melalui Danantara, hal tersebut dapat mendorong serapan tenaga kerja, terutama di sektor formal yang lebih besar lagi.

    “Tentunya bisa berkontribusi dalam pengembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung,” ujar Bhima.

    Terkait Danantara ini, ia menjelaskan bahwa yang perlu dijaga yaitu terkait dengan tata kelolaannya.

    Pertama, ia menyebut Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar yang tinggi karena untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju.

    “Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. Jadi, ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek-proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau,” ujar Bhima.

    Kedua, lanjutnya, terkait dengan tata kelola termasuk penunjukan direksi dari Danantara harus bebas dari kepentingan politik ataupun konflik kepentingan, karena memiliki saham misalnya di industri yang rawan konflik kepentingan.

    “Itu yang harus dijaga dan juga harus ada tata kelola dan safe guard untuk melindungi dari praktek korupsi, karena nilai aset Danantara juga sangat besar,” ujar Bhima.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pupuk Indonesia sebut alokasi pupuk untuk Banyumas cukupi kebutuhan

    Pupuk Indonesia sebut alokasi pupuk untuk Banyumas cukupi kebutuhan

    kalau kita lihat realisasi tahun sebelumnya, insyaallah bisa untuk mencukupi kebutuhan petani

    Purwokerto (ANTARA) – Manajer Penjualan Jawa Tengah IV PT Pupuk Indonesia (Persero) Dadi Rosida menyebutkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mencukupi kebutuhan petani meskipun terdapat penurunan dibanding alokasi tahun 2024.

    Ditemui usai Diskusi Publik “Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa” Dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin, dia mengatakan alokasi pupuk urea untuk Banyumas pada tahun 2024 sebesar 20.354 ton, sedangkan NPK sebesar 14.807 ton.

    Sementara pada tahun 2025, kata dia, terdapat penurunan alokasi karena untuk urea sebesar 18.350 ton dan NPK sebesar 12.500 ton.

    “Alhamdulillah dari angka alokasi yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 sampai pertengahan Februari ini sudah tersalur untuk urea hampir 11 persen (1.958 ton) dari alokasi satu tahun, dan NPK sudah 12 persen (1.460 ton) dari alokasi satu tahun,” katanya.

    Ia mengharapkan alokasi pupuk yang diberikan untuk Kabupaten Banyumas tersebut jika melihat realisasi penyaluran tahun sebelumnya, masih bisa memenuhi kebutuhan petani.

    Menurut dia, hal itu disebabkan realisasi penyaluran pupuk pada tahun 2024 mencapai 16.720 ton atau 82 persen dari total alokasi yang sebesar 20.354 ton, sedangkan untuk NPK sebesar 12.343 ton atau 83 persen dari total alokasi yang sebesar 12.343 ton.

    “Mudah-mudahan dengan alokasi yang sekarang ini, kalau kita lihat realisasi tahun sebelumnya, insyaallah bisa untuk mencukupi kebutuhan petani,” kata Dadi menegaskan.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker tekankan pentingnya kepastian hukum untuk driver ojol

    Menaker tekankan pentingnya kepastian hukum untuk driver ojol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja.

    “Ini PR (pekerjaan rumah) besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya, adalah mengenai sebuah kepastian regulasi, jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” kata Menaker Yassierli di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin.

    Yassierli mengatakan, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    “Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” kata Yassierli.

    “Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

    “Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” kata dia.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag: Tingginya harga minyak goreng dipengaruhi kenaikan CPO

    Kemendag: Tingginya harga minyak goreng dipengaruhi kenaikan CPO

    Harga CPO mengikuti harga standar internasional, saat mereka naik berimbas pada harga minyak (goreng) juga naik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga minyak goreng secara keseluruhan di tanah air, turut disumbang oleh tingginya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dunia.

    Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Tommy Andana menyampaikan harga minyak goreng premium, curah dan juga minyak goreng rakyat atau MinyaKita mengalami kenaikan di 166 daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 14 Februari 2025, harga rata-rata nasional minyak goreng premium Rp22.147 per liter, minyak goreng curah Rp17.672 per liter dan MinyaKita Rp17.234 per liter.

    “Terkait dengan harga minyak goreng keseluruhan, trennya naik, karena minyak goreng ini kan harganya tergantung sama CPO. Harga CPO mengikuti harga standar internasional, saat mereka naik berimbas pada harga minyak (goreng) juga naik,” ujar Tommy dalam Rapat Inflasi Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin.

    Terkait dengan MinyaKita, kata Tommy, Kemendag telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan tugas (satgas) pangan untuk turut mengawasi minyak goreng rakyat agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Kemendag juga meminta kepada pasar-pasar rakyat dan pemerintah daerah untuk membuat spanduk yang menginformasikan harga HET. Selain itu, diharapkan ada partisipasi warga untuk melaporkan kepada aparat maupun satgas pangan agar bisa ditindaklanjuti.

    Lebih lanjut, Kemendag berkolaborasi dengan BUMN Pangan untuk membantu pendistribusian MinyaKita, khususnya untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh distributor swasta.

    “Kita juga meminta Bulog dan ID Food untuk operasi pasar dengan menyediakan MinyaKita di pasar rakyat,” kata Tommy.

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu kedua Februari 2025, harga rata-rata minyak goreng untuk kualitas premium secara nasional tercatat Rp21.545 per liter, minyak curah Rp17.620 per liter dan MinyaKita Rp17.411 per liter.

    Minyak goreng mengalami kenaikan di 46,11 persen dan pada minggu kedua Februari 2025, kenaikan minyak goreng tercatat sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan Januari 2025. Harga tertinggi berada di kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sebesar Rp60 ribu per liter.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden: Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

    Presiden: Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

    Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan untuk kemudahan berusaha.

    “Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Hal tersebut dikatakan Presiden saat menyampaikan sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Regulasi tersebut telah mengubah pendekatan perizinan berusaha di Indonesia dari yang semula berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) serta menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan yang kompleks menjadi terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS).

    Dengan pemberlakuan regulasi tersebut, jumlah perizinan berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS hingga 1 Juli 2024 mencapai lebih dari 9.5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Meski demikian, dalam pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian seiring dengan dinamika yang terjadi.

    Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, Pemerintah meyakini perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

    Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi.

    Selain revisi PP Nomor 5 Tahun 2021, Presiden juga menyampaikan sejumlah kebijakan dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.

    Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan energi, pembentukan Danantara, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Selanjutnya, kredit investasi untuk industri padat karya, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi, kebijakan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), dan pembentukan Bank Emas.

    Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah pastikan ketersediaan bahan pangan aman selama Ramadhan

    Pemerintah pastikan ketersediaan bahan pangan aman selama Ramadhan

    ANTARA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama sejumlah kementerian dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menggelar rapat koordinasi persiapan ketersediaan bahan pangan di Kementan, Senin (17/2). Rapat koordinasi ini membahas persiapan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
    (Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

  • IBC: China agresif masuk ke RI imbas perang dagang dengan AS

    IBC: China agresif masuk ke RI imbas perang dagang dengan AS

    Jadi contohnya, kalau dari China, itu tarifnya ke Amerika Serikat hampir 40 persen untuk baterainya, tapi kalau di Indonesia, kemungkinan hanya 10 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho menyampaikan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan China mengakibatkan China agresif untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV).

    “Sekarang China sangat agresif untuk bisa masuk ke Indonesia,” ucap Toto dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait perkembangan industri baterai EV Indonesia dengan Komisi XII di Jakarta, Senin.

    Toto menjelaskan bahwa agresivitas China berusaha masuk ke Indonesia disebabkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang memberikan tarif yang cukup signifikan terhadap produk-produk yang datang dari China.

    Dengan demikian, untuk menghindari tarif tersebut, China berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai storage ke Amerika Serikat.

    “Jadi contohnya, kalau dari China, itu tarifnya ke Amerika Serikat hampir 40 persen untuk baterainya, tapi kalau di Indonesia, kemungkinan hanya 10 persen,” ucap dia.

    Menurut Toto, keunggulan tersebutlah yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi basis produksi baterai, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk kebutuhan global termasuk Amerika Serikat.

    Guna menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai EV, Toto menyampaikan perlunya bagi pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi untuk hilirisasi bahan baku baterai.

    “Kami harus minta dukungan juga bagaimana secara regulasi, kami bisa memberikan prioritas untuk baterai-baterai yang sifatnya dari nikel, yang di Indonesia memiliki sumber dayanya langsung,” kata Toto.

    Toto menilai dukungan regulasi untuk baterai EV berbasis nikel dibutuhkan, sebab hampir 90 persen dari sekitar 40 ribu EV yang terjual di tahun 2024 berbasis litium, bukan nikel.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memajaki barang impor asal Kanada, Meksiko, dan China.

    Tarif 10 persen dikenakan AS terhadap barang dari China sebagai tambahan atas tarif yang sudah diberlakukan. Keputusan itu juga mencabut aturan de minimis sebelumnya, yang membebaskan barang senilai kurang dari 800 dolar AS untuk masuk ke AS.

    Bai Ming, wakil direktur International Institute for Marketing Research Kementerian Perdagangan China, mengatakan bahwa babak baru perang dagang dua ekonomi terbesar dunia “sudah dimulai.”

    Menurut dia, tindakan balasan China secara tepat menargetkan sektor-sektor penting di AS dan meminimalkan dampak perang dagang.

    Kementerian Luar Negeri China sebelumnya menegaskan tidak ada yang bakal jadi pemenang dalam sebuah perang dagang.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker lakukan koordinasi lintas K/L terkait pemberian THR ojol

    Menaker lakukan koordinasi lintas K/L terkait pemberian THR ojol

    Tadi pagi saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Meutiya Hafid), dan sebelumnya kita juga sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait soal tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol).

    “Tadi pagi saya sudah bicara dengan Ibu Menkomdigi (Meutiya Hafid), dan sebelumnya kita juga sudah sounding kepada Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi). Kita sedang melihat bagaimana kita bisa mengeluarkan sebuah persepsi yang sama,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1). Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan bahwa salah satu bentuk acuan Kemnaker terkait pemberian bonus hari raya bagi pekerja angkutan daring oleh platform mereka adalah melihat THR sebagai salah satu “budaya” menjelang perayaan Idul Fitri setiap tahunnya.

    “Kata kuncinya, THR ini adalah budaya kita, dan kita jadikan momentum THR ini sebagai bukti bahwa pengusaha (platform) dan kemudian driver itu memang (harus) harmonis (dan saling menguntungkan) bersama-sama,” ujar Yassierli.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir mendengarkan aspirasi para pengemudi ojek daring sebagai bentuk keberpihakan.

    “Kami hadir di sini, kita ingin wujudkan jaminan kesejahteraan, perhatian pengusaha, hubungan industrial yang baik, dan saling menguntungkan,” tegas Yassierli.

    “Kita inginkan bagaimana momentum soal (tuntutan pemberian) THR ini membangun kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan teman-teman driver. (Aspirasi dari pekerja) Ini adalah proses regulasi yang harus kita lewati,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Tangerang pangkas anggaran hingga Rp100 miliar

    Pemkot Tangerang pangkas anggaran hingga Rp100 miliar

    ANTARA – Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin pada hari Senin (17/2) mengatakan pihaknya turut menerapkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Atas Inpres itu Pemerintah Kota Tangerang memangkas anggaran sebesar Rp100 miliar, termasuk mengurangi sejumlah kegiatan festival dan belanja alat tulis kantor (ATK). (Agung Andhika Indrawan/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)