ANTARA – PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan apel, Senin (17/2), untuk memastikan pelayanan pada 240 titik infrastruktur kelistrikan di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilakukan untuk menunjang kesiapan menghadapi Bulan Ramadhan. (Redianto Tumon Sp/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN
Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi
Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.
“Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin.
Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).
Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.
“Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.
Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.
“Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.
“Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkot Batam lakukan penghematan anggaran Rp60 miliar
Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi APBN dan APBD.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kepri, Senin, mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, setiap pemerintah daerah diminta menekan pengeluaran anggaran.
Meski begitu, ia menyebutkan proses efisiensi itu masih berproses, mengingat masih ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyampaikan rincian efisiensi anggarannya.
“Sekitar Rp60 miliar. Masih ada satu OPD lagi yang belum, dan akan didudukkan hari ini,” kata Jefridin.
Ia memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, termasuk alokasi untuk tenaga honorer.
“Insya Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Honorer kita aman. Honorer tidak terdampak,” ujar dia.
Jefridin menyampaikan pemangkasan anggaran dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan di hotel.
Lebih lanjut, Jefridin menegaskan efisiensi ini diterapkan secara merata di seluruh OPD.
“Perjalanan dinas, konsumsi, ATK, semuanya sesuai Instruksi Presiden. Kegiatan di hotel bukan dihapus, tapi dikurangi. Tidak ada dinas yang paling terdampak, karena perjalanan dinasnya rata semua. Sesuai dengan Instruksi Presiden, kegiatan-kegiatan yang kita buat di hotel itu bukan kita hapus, tapi kita kurangi,” kata Jefridin.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“(Pelayanan publik) tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintah,” kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara.
Ia mengatakan efisiensi anggaran itu lebih fokus anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, serta mengurangi jumlah kegiatan.
“Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi,” kata dia.
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Indonesia segera miliki bank emas pertama sepanjang sejarah
ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/2), menyebut Indonesia segera memiliki bank emas untuk yang pertama kalinya. Bank tersebut dijadwalkan akan diresmikan pada 26 Februari 2025. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)
-
BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah
Banda Aceh (ANTARA) – Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan sektor strategis seperti pariwisata, kesehatan, hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Perseroan siap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Aceh,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Senin.
BSI mengapresiasi dukungan Pemprov Aceh selama ini secara bersama-sama mengimplementasikan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga, konsep ekonomi syariah yang universal dan modern dapat diterapkan di Aceh secara konsisten dan berkesinambungan.
“Terima kasih atas dukungan untuk perkembangan BSI di Aceh. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan spirit yang dijalankan BSI,” ujarnya.
Ia menuturkan, BSI selalu berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas layanan keuangan syariah yang dimiliki perseroan guna mendukung perekonomian daerah, sekaligus memberdayakan masyarakat.
Di sektor pariwisata, BSI membantu perputaran ekonomi dengan memberikan layanan keuangan optimal, dan telah membangun fasilitas layanan di berbagai lokasi wisata strategis di Aceh.
BSI menyediakan ATM di Iboih Sabang yang dapat digunakan oleh wisatawan asing untuk melakukan transaksi keuangan dengan kartu Visa atau Mastercard.
“Sejak November-Desember 2022, wisatawan asing sudah bisa mengambil uang di sana, yang tentunya berdampak positif pada perputaran ekonomi lokal,” kata Hery.
Sebagai informasi, BSI selama ini juga aktif mengembangkan desa-desa binaan, seperti Desa Nilam di Aceh Besar, Desa Bandeng di Aceh Timur, dan Desa Kopi di Kabupaten Bener Meriah.
Dukungan itu sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ke depan, BSI berencana untuk terus memperluas jangkauan program desa binaan tersebut.
Di sisi lain, pada 2024, BSI menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp3,98 triliun kepada 49.735 penerima di Aceh. Capaian tersebut melampaui target Rp3,1 triliun. Selain itu, BSI juga menyalurkan Rp582 miliar untuk pembiayaan ekspor di Aceh.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025 -
Pabrik soda abu pertama di Indonesia akan segera dibangun
Tianjin (ANTARA) – PT Pupuk Kalimantan Timur, anak perusahaan dari perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk di tanah air, PT Pupuk Indonesia, baru-baru ini menandatangani sebuah kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) untuk pabrik soda abu dengan China Tianchen Engineering Corporation (TCC), yang terafiliasi dengan China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.
Soda abu merupakan salah satu produk kimia yang fundamental. Dengan disebut sebagai pabrik soda abu pertama di Indonesia, pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir 2027. Pabrik itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan soda abu dalam negeri yang selama ini masih bergantung pada impor.
Pabrik soda abu ini akan dibangun di lahan seluas 16 hektare di kawasan PT Kaltim Industrial Estate di Kalimantan Timur. Direncanakan kapasitas produksi sebesar 300.000 ton soda abu per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.
Amonium klorida dapat meningkatkan output pupuk majemuk, sehingga mendorong swasembada pangan lokal. Sementara itu, pemanfaatan karbon dioksida sebagai bahan baku dapat membantu upaya pengurangan emisi karbon dan transisi menuju ekonomi hijau. Proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pesatnya perkembangan industri hilir soda abu di Indonesia.
Dalam acara penandatanganan kontrak EPC, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan ini merupakan momen bersejarah bagi industri kimia Indonesia. Pabrik soda abu tidak hanya akan memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga mendukung beberapa program strategis pemerintah Indonesia, termasuk untuk kemandirian ekonomi, swasembada pangan, perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan transisi menuju ekonomi hijau.
Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo mengatakan pembangunan pabrik soda abu tersebut akan menciptakan nilai tambah bagi industri amonia, berperan penting dalam mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
Budi berharap pabrik soda abu tersebut menjadi bukti nyata upaya perusahaan untuk mewujudkan industri hijau melalui pemanfaatan karbon dioksida secara efektif, mendukung program hilirisasi pemerintah dan target emisi net-zero, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan pembangunan nasional.
Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri kimia garam di China, TCC merupakan satu-satunya perusahaan rekayasa yang memiliki referensi pelaksanaan EPC untuk proyek-proyek Proses Solvay (Solvay Process), Proses Hou (Hou’s Process), dan proses soda abu alami. Perusahaan itu telah menjalankan hampir semua proyek soda abu dengan kapasitas lebih dari 1 juta ton per tahun di China. TCC juga memiliki sejumlah referensi proyek soda abu di luar negeri, termasuk di Indonesia, Turkiye, Pakistan, Amerika Serikat, Vietnam, dan Kazakhstan.
Tian Tao, president director PT TCC Indonesia Branch, mengatakan proyek ini menandai implementasi pertama dari Proses Hou (Hou’s Process) China dalam produksi soda abu di Indonesia.
“Kami akan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kami dalam hal kemampuan teknologi, sumber daya, dan manajemen untuk membangun proyek ini, yang akan menjadi tolok ukur baru bagi kerja sama China-Indonesia di bidang kimia,” ujar Tian.
TCC telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar luar negeri utamanya dan mencatatkan berbagi pencapaian proyek yang signifikan di bidang kokas, soda abu, klor-alkali, dan kimia batu bara. Proyek ini juga mendorong sejumlah perusahaan konstruksi China untuk melakukan ekspansi ke pasar Indonesia.
Proyek Kokas KNXI (KNXI Coking Project), yang berlokasi di Zona Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan China-Indonesia di Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP), memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 3,9 juta ton kokas.
Tian mengatakan, mulai November 2021, tim proyek telah mengatasi berbagai kendala terkait durasi logistik yang lama, suhu tinggi dan iklim lembap, kurangnya sumber daya, serta keterbatasan wilayah operasional. Melalui langkah-langkah peningkatan manajemen proyek, optimalisasi proses, dan pengaturan manajemen kualitas, lima tungku kokas telah rampung dan beroperasi saat ini, dan proyek ini diperkirakan dapat beroperasi penuh pada tahun ini
Proyek ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan melatih karyawan Indonesia dalam berbagai keterampilan.
Ida Ayu Putu Ratnawati, seorang penerjemah asal Indonesia, telah bekerja di Proyek Kokas KNXI selama lebih dari tiga tahun. “Saya sangat menghargai peluang kerja ini. Rekan-rekan kerja saya dari China sering berbagi beragam pengetahuan dan keterampilan dengan saya, sehingga saya dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam proyek ini. Saya merasa sangat bangga dapat berkontribusi pada pembangunan kampung halaman saya.”
Selain itu, dia telah menguasai beberapa keterampilan manajemen proyek, dan kini mampu bekerja sebagai seorang site document control engineer.
Tian mengatakan bahwa TCC memasuki pasar Indonesia pada 2017 dan telah menjalankan tiga proyek EPC, serta banyak proyek desain rekayasa dan konsultasi, termasuk bidang klor-alkali dan kimia batu bara.
“Semakin banyak standar, sistem manajemen, teknologi, dan peralatan China yang masuk ke Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi setempat dan meningkatkan penghidupan masyarakat,” tutur Tian.
Tambahnya TCC akan terus memperdalam kehadirannya di pasar Indonesia, memanfaatkan berbagai peluang baru yang diciptakan oleh Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra China serta visi-visi Indonesia, dan berkontribusi bagi kerja sama ekonomi serta perdagangan antara China dan Indonesia.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkab Penajam upayakan peningkatan PBB-P2 dan BPHTB
Penajam Paser Utara, Kaltim (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, melakukan berbagai upaya agar perolehan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sektor PBB-P2 dan BPHTB cukup berpotensi untuk tingkatkan PAD,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hadi Saputro di Penajam, Kaltim, Senin.
Menurut dia, pada tahun ini, PBB-P2 ditargetkan Rp12 miliar dan BPHTB Rp15 miliar.
Hadi mengatakan pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian zona nilai tanah yang akan berdampak pada peningkatan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB.
Sebagai payung hukum untuk petunjuk teknisnya adalah peraturan bupati (perbub) mengenai tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah.
Perbub tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, telah memicu kenaikan harga tanah.
Menurut Hadi, sebelumnya nilai jual objek tanah hanya di kisaran Rp5.000 per meter persegi dan saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350.000 per meter persegi.
Dengan demikian, diperlukan penyesuaian zona nilai tanah untuk memberikan kepastian menyangkut harga tanah bagi masyarakat maupun investor karena mengacu harga pasar terkini.
Penetapan zona nilai tanah tersebut menjadi acuan harga bagi masyarakat yang hendak menjual tanah dan pembeli, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan potensi PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB juga ikut meningkat.
Peningkatan PAD pada tahun ini juga bisa ditunjang dari kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada pemerintah kota dan kabupaten.
“Pemerintah kabupaten sebelumnya hanya dapat skema bagi hasil dari provinsi, tapi setelah ada opsen PKB kabupaten dapat 60 persen dan 40 persen untuk provinsi,” kata dia.
Pemkab telah menetapkan target PAD pada 2025 sebesar Rp240 miliar, dengan pertimbangan pada 2024 realisasi PAD melampaui target, yakni mencapai Rp170 miliar dari target Rp140 miliar, sebut Hadi Saputro.
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Menperin harap Satpol PP bantu jaga kawasan industri dari premanisme
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berharap agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada setiap daerah dapat membantu pengamanan kawasan industri dari aktivitas premanisme yang mengganggu dunia usaha Tanah Air.
Menperin di Jakarta, Senin mengatakan bahwa untuk mengatasi aktivitas premanisme di kawasan industri, perlu bekerja sama dengan berbagai pihak guna menertibkan kegiatan yang berdampak buruk bagi dunia investasi itu.
“Kita berharap agar Satpol PP di berbagai daerah juga ikut turun tangan membantu kawasan-kawasan industri yang memang cukup terganggu dengan kehadiran para preman yang mengatasnamakan berbagai hal,” katanya.
Menperin menjelaskan bahwa aksi premanisme bisa oleh kelompok yang mengatasnamakan sebuah organisasi masyarakat (ormas) namun bisa pula oleh individu-individu yang tujuannya memeras perusahaan.
“Bentuknya bisa ormas, bisa bentuk apa saja,” ujarnya
Lebih lanjut Menperin menyampaikan bahwa aksi premanisme di kawasan industri berpotensi mengubah sikap dan keinginan investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri.
Sebab, perusahaan yang hendak berinvestasi, terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap negara tujuan investasi.
“Apabila dalam laporan itu disebutkan ada tindakan premanisme yang akan mempersulit mereka untuk beroperasi ketika masuk ke Indonesia, saya khawatir, saya sangat khawatir ini akan mengubah sikap atau keinginan mereka untuk masuk ke Indonesia sebagai investor,” ungkapnya.
Menperin mengaku sudah menerima laporan terkait aksi premanisme di kawasan industri sebelum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengumumkannya ke publik tentang persoalan yang berdampak buruk bagi dunia usaha itu.
Ternyata berdasar laporan HKI akibat ulah premanisme kawasan industri di Tanah Air merugi hingga triliunan rupiah akibat batal investasi dan hengkang investor dari kawasan industri. Premanisme ormas kerap terjadi di Bekasi, Karawang, Jawa Timur dan Batam.
Modus Ormas tersebut yang menimbulkan gangguan keamanan, yakni memasuki kawasan industri untuk melakukan unjuk rasa. Biasanya organisasi massa meminta untuk diikutsertakan dalam proses pembangunan atau kegiatan pabrik.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025 -
Dinpertan-KP Banyumas: Perpadi berperan dalam penyerapan gabah petani
Perpadi diberi tugas untuk menyerap gabah dan beras minimal 20 persen dari kuota penyerapan gabah dan beras
Purwokerto (ANTARA) – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan-KP) Kabupaten Banyumas Jaka Budi Santosa mengatakan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan termasuk dalam penyerapan gabah/beras petani.
“Seminggu yang lalu sudah diadakan rakor (rapat koordinasi) di pusat, Perpadi diberi tugas untuk menyerap gabah dan beras minimal 20 persen dari kuota penyerapan gabah dan beras,” kata Jaka Budi Santosa saat Diskusi Publik “Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa” Dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Dengan demikian, kata dia, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan pembelian atau penyerapan gabah dan beras dari petani.
Selain itu, lanjut dia, Perpadi memiliki peran yang sangat penting untuk bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain agar target penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton setara beras se-Indonesia bisa dicapai dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
“Kalau di Banyumas (target penyerapan yang dilakukan Perum Bulog Cabang Banyumas) sekitar 80.000 ton setara beras. Berdasarkan data tahun 2024, produksi padi di Kabupaten Banyumas sekitar 374 ribu ton,” katanya menjelaskan.
Terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan di Banyumas, dia mengatakan, pihaknya meningkatkan intensifikasi dan optimalisasi komoditas sembilan bahan pokok, baik melalui bantuan sarana-prasarana, bibit, pupuk, dan sebagainya guna meningkatkan kuantitas.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan masalah produksi, juga distribusi pangan dari dan menuju Kabupaten Banyumas.
“Kita ada beberapa komoditas yang memang belum surplus seperti jagung, kedelai dan cabai,” kata Jaka dalam diskusi yang melibatkan anggota Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani dari berbagai wilayah Banyumas itu.
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas Komisaris Polisi Sukarwan mengatakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Polresta Banyumas pada bulan November 2024 telah melakukan penanaman jagung pada lahan milik Polri seluas 1.200 meter yang berlokasi di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor.
“Minggu kemarin sudah dilakukan panen tahap pertama, alhamdulillah hasilnya bagus,” katanya.
Menurut dia, pihaknya juga memanfaatkan lahan di setiap kantor kepolisian sektor untuk budidaya komoditas pertanian termasuk menggerakkan masyarakat untuk menanam cabai dan sebagainya di pekarangan rumah masing-masing.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Komandan Kodim 0701/Banyumas Letnan Kolonel Armed Ida Bagus Adi Permana dan Manajer Penjualan Jawa Tengah IV PT Pupuk Indonesia (Persero) Dadi Rosida.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Temanggung kejar kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2025
ANTARA – Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mencatat hingga akhir tahun 2024 kemiskinan ekstrem sebanyak 2.850 jiwa. Pada tahun 2025, Pemkab Temanggung akan meneruskan sejumlah program untuk mewujudkan target nol persen pada tahun 2025.
(Firman Eko Handy/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)