Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Segar Kumala tambah gudang pendingin 500 ton di Ternate dan Jayapura

    Segar Kumala tambah gudang pendingin 500 ton di Ternate dan Jayapura

    kapasitas gudang yang dimiliki BUAH untuk 2025 menjadi 8.305 ton, bertambah 500 ton dibanding tahun sebelumnya sebesar 7.805 ton

    Jakarta (ANTARA) – PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia Timur dengan melakukan pembukaan dua cabang baru, dengan total kapasitas gudang pendingin sebesar 500 ton di Kota Ternate dan Kota Jayapura.

    Corporate Secretary BUAH Syanne menjelaskan pembukaan cabang baru menunjukkan optimisme terhadap potensi tinggi permintaan pasar terhadap produk buah-buahan, sehingga mendorong perseroan kembali membuka rantai distribusi baru di wilayah Indonesia Timur.

    “Setelah tahun 2024 kami melakukan pembukaan cabang baru di wilayah Pekanbaru dan Samarinda, di tahun ini kami akan kembali fokus untuk melebarkan rantai distribusi kami untuk area wilayah Indonesia Timur, melihat potensi permintaan pasar akan produk yang kami hadirkan terus tumbuh setiap tahun,” ujar Syanne sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Syanne menjelaskan kedua cabang baru itu akan menambah total kapasitas gudang pendingin menjadi sebesar 500 ton, dengan rincian cabang baru di Kota Ternate berkapasitas sebesar 200 ton dan di Kota Jayapura berkapasitas sebesar 300 ton.

    Melalui pembukaan cabang baru ini, lanjutnya, total kapasitas yang dimiliki perseroan secara keseluruhan menjadi 8.305 ton untuk tahun 2025.

    “Kami telah menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi bagi cabang-cabang kami yang baru dibuka. Pembukaan ini juga menjadi momentum baik agar kami dapat terus menghasilkan kinerja positif untuk mengarungi tahun 2025” ujar Syanne.

    Melalui pembukaan cabang ini, Ia menjelaskan total cabang yang telah dibuka perseroan menjadi sebanyak 18 cabang untuk tahun 2025, dari sebelumnya sejumlah 16 cabang untuk tahun 2024.

    Adapun, kapasitas gudang yang dimiliki BUAH untuk tahun 2025 menjadi 8.305 ton, bertambah 500 ton dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.805 ton.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag minta pelaku usaha merealisasikan importasi bawang putih

    Kemendag minta pelaku usaha merealisasikan importasi bawang putih

    PI-nya sudah diterbitkan, memang sampai saat ini untuk realisasi belum ada juga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong importir pemilik persetujuan impor (PI) bawang putih untuk segera merealisasikan kuota importasi guna menekan kenaikan harga.

    “PI-nya sudah diterbitkan, memang sampai saat ini untuk realisasi belum ada juga,” ujar Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Tommy Andana di Jakarta, Senin.

    Tommy mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan PI untuk bawang putih, namun hingga saat ini belum ada realisasi importasi untuk komoditas tersebut.

    Lebih lanjut, kata Tommy, hal yang sama juga terjadi pada impor gula pasir. Menurut dia, kenaikan harga bawang putih dan gula pasir yang tinggi, salah satunya disebabkan oleh belum terealisasinya importasi tersebut.

    “Nanti kita ingatkan kepada pelaku impor yang sudah mendapatkan persetujuan, PI-nya (sudah) diterbitkan, itu akan kita ingatkan mereka untuk segera merealisasikan,” kata Tommy.

    Di sisi lain, kenaikan harga disinyalir akibat produksi bawang putih yang menurun di negara-negara produsen bawang putih seperti China, India, Spanyol dan Mesir.

    Harga bawang putih di negara asal pada Januari 2025 berada di kisaran 12,26 yuan Tiongkok per kilogram atau setara 1,68 dolar AS per kilogram.

    Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Maret 2024 sebesar 11,96 yuan Tiongkok per kilogram (tertinggi selama 5 tahun terakhir).

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga rata-rata bawang putih pada minggu kedua Februari 2025 masih berada di atas rentang harga acuan penjualan (HAP), yakni Rp43.645 per kilogram. Namun, harga ini turun 0,32 persen dibandingkan dengan Januari 2025.

    Harga rata-rata bawang putih di wilayah Jawa Rp40.047 per kilogram, Sumatera Rp40.535 per kilogram dan di luar Jawa-Sumatera sebesar Rp47.491 per kilogram.

    Harga tertinggi berada di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp100 ribu per kilogram, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebesar Rp25 ribu.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator: Hilirisasi jadi daya ungkit capai pertumbuhan 8 persen

    Legislator: Hilirisasi jadi daya ungkit capai pertumbuhan 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu mengungkapkan hilirisasi dapat menjadi daya ungkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Agenda hilirisasi ini akan menjadi daya ungkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen dan mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju nantinya,” kata Tetty di Jakarta, Senin.

    Legislator tersebut menyatakan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana meluncurkan 15 mega proyek hilirisasi pada tahun 2025.

    “Mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan meluncurkan 15 proyek hilirisasi di tahun 2025 ini dan juga proyek hilirisasi lainnya . Hilirisasi merupakan agenda penting yang sudah dicanangkan sejak dahulu,” ujarnya.

    Agenda hilirisasi di berbagai sektor akan makin terealisasi dengan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sebagai kunci yang dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo memastikan pemerintahannya melanjutkan program hilirisasi yang dirintis pada masa pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo bahkan menyebut hilirisasi bakal dimulai dengan pelaksanaan 15 mega proyek.

    “Hilirisasi kita akan teruskan, kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 mega proyek yang miliar-miliar dolar (nilainya). Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri,” kata Prabowo.

    Hilirisasi perlu dilanjutkan, menurut Prabowo, agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

    Kabinet Merah Putih (KMP) menganut asas keterbukaan untuk para investor dari berbagai sumber, namun tidak akan bersifat memaksa.

    Pemerintah Indonesia akan terbuka bagi investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia dalam proyek-proyek hilirisasi.

    “Tapi kami tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

    Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

    Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan tantangan di dunia global membuat Indonesia semakin penting mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Beberapa tantangan tersebut mencakup ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, inflasi meningkat, gangguan rantai pasokan, serta kebijakan ekonomi dari negara-negara seperti AS yang menambah kompleksitas lebih lanjut terhadap trajektori pertumbuhan Indonesia.

    “Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan Indonesia,” katanya dalam Public Lecture Moving Towards 8% Growth for Indonesia, di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Bappenas mengundang Profesor Ricardo Hausmann yang merupakan mantan Menteri Perencanaan Venezuela untuk mendapatkan wawasan dan perspektif terkait cara agar Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, meskipun menghadapi tantangan global yang kompleks.

    Pada tahun 2017, Ricardo sempat mengisi kuliah umum di Indonesia terkait pendekatan baru untuk strategi pembangunan nasional dan mengidentifikasi kendala paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Studi itu mengungkapkan, kendala paling mengikat di tanah air adalah regulasi dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap stagnasi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Temuan tersebut berperan penting dalam membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana diagnostik pertumbuhan diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan kita,” ujar dia.

    Memasuki era RPJMN 2025-2029, salah satu target paling ambisius Indonesia dalam rencana ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan inklusif sebesar 8 persen.

    Sasaran itu pada dasarnya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

    “Kita telah mengembangkan kerangka strategi 8 plus 1 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter pro-growth.

    Dalam satu makalah yang dibuat Profesor Hussman, ujarnya lagi, negara-negara mengembangkan keunggulan komparatif mereka.

    Misalnya adalah Turki yang dulu mengekspor minyak zaitun, tetapi saat ini mengekspor mobil hingga elektronik.

    Turki disebut mengekspor banyak produk yang tidak hanya terkait produk pertanian.

    Mereka dinilai membuka banyak produksi yang dapat bersaing dengan negara lain.

    “Setiap negara memiliki peluang uniknya sendiri, dan Indonesia juga membentuk peluang uniknya sendiri, dan kami ingin belajar dari hal ini dari sisi Anda (Profesor Hussman),” kata Kepala Bappenas itu pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • IBC: 45 persen bahan baku baterai EV di dunia berasal dari Indonesia

    IBC: 45 persen bahan baku baterai EV di dunia berasal dari Indonesia

    Secara garis besar, itu kemungkinan hampir 40–45 persen kendaraan EV, mobil EV yang ada di dunia, asal (bahan baku) baterainya sebenarnya dari Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho menyampaikan bahwa hampir 40–45 persen bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) di dunia berasal dari Indonesia.

    “Secara garis besar, itu kemungkinan hampir 40–45 persen kendaraan EV, mobil EV yang ada di dunia, asal (bahan baku) baterainya sebenarnya dari Indonesia,” kata Toto dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait perkembangan industri baterai EV Indonesia dengan Komisi XII di Senayan, Jakarta, Senin.

    Toto menyampaikan bahwa dari Indonesia, material untuk membuat baterai EV tersebut dikirim ke China.

    Setelah dikirim ke China, bahan baku tersebut lantas diolah untuk menjadi baterai EV, kemudian didistribusikan ke Amerika Serikat maupun ke Eropa.

    “Jadi, sebenarnya, sumbernya ada di Indonesia, tetapi proses hilirisasinya tidak terjadi keseluruhannya di Indonesia. Saya rasa, ini suatu hal yang sangat strategis buat Indonesia,” ucap Toto.

    Saat ini, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China mengakibatkan China agresif untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV).

    Toto menjelaskan bahwa agresivitas China berusaha masuk ke Indonesia disebabkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang memberikan tarif yang cukup signifikan terhadap produk-produk yang datang dari China.

    Dengan demikian, untuk menghindari tarif tersebut, China berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai storage ke Amerika Serikat.

    “Jadi contohnya, kalau dari China, itu tarifnya ke Amerika Serikat hampir 40 persen untuk baterainya, tapi kalau di Indonesia, kemungkinan hanya 10 persen,” ucap dia.

    Menurut Toto, keunggulan tersebutlah yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi basis produksi baterai, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk kebutuhan global termasuk Amerika Serikat.

    “Ini suatu keunggulan yang kita dapatkan kalau kita menjadi basis produksi baterai,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabupaten Kudus dapat tambahan vaksin PMK 800 dosis

    Kabupaten Kudus dapat tambahan vaksin PMK 800 dosis

    Tahap pertama kami mendapatkan 500 dosis, sedangkan tahap kedua mendapatkan tambahan 300 dosis

    Kudus (ANTARA) – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggenjot vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak guna mencegah penyebaran penyakit PMK, menyusul adanya tambahan 800 dosis vaksin PMK.

    “Vaksin PMK sebanyak itu kami terima bulan ini dalam dua tahap. Tahap pertama kami mendapatkan 500 dosis, sedangkan tahap kedua mendapatkan tambahan 300 dosis,” kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah di Kudus, Senin.

    Ia mengungkapkan tahap pertama sudah disuntikkan ke ternak, baik sapi maupun kerbau. Sedangkan tambahan sebanyak 300 dosis rencananya pekan ini segera dijalankan agar target akhir Februari 2025 sebanyak 800 dosis bisa tuntas.

    Untuk tambahan 300 dosis, kata dia, rencananya difokuskan untuk hewan ternak besar, namun di lokasi ketika ada ternak kecil seperti kambing dan domba juga bisa diberikan vaksin PMK.

    Pemberian vaksin PMK, dinilai salah satu cara yang paling efektif untuk menekan kasus PMK yang sebelumnya ditemukan 67 kasus, lima ekor ternak di antaranya mati dan selebihnya ada yang sembuh dan dipotong paksa.

    Tingkat kesembuhan hewan ternak terjangkit PMK, kata dia, cukup tinggi karena dari 67 kasus tercatat 50 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, sedangkan dipotong paksa ada 12 ekor.

    “Hingga kini, belum ditemukan adanya tambahan kasus PMK baru. Tetapi, kami tetap waspada dan meminta para peternak juga waspada dan menjaga kebersihan kandang dan ternak,” ujarnya.

    Untuk situasi Pasar Hewan Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus, menurut dia, pada awal Januari hingga awal Februari 2025 transaksi sempat turun, kini mulai ramai dan sapi tercatat sudah ada 10 ekor sapi yang ditawarkan. Sedangkan kerbau masih mendominasi dalam transaksi di pasar hewan.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKAD Kota Malang: DAU dan DAK terpangkas Rp37,4 miliar

    BKAD Kota Malang: DAU dan DAK terpangkas Rp37,4 miliar

    Kalau dikatakan urgen tentu urgen, tapi kami masih ada APBD dari PAD. Kalau ini (DAU dan DAK) yang dari pusat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Jawa Timur Subkhan menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk wilayah setempat terpangkas Rp37,4 miliar.

    Subkhan di Kota Malang, Senin, mengatakan besaran anggaran DAU dan DAK yang terpangkas itu milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).

    “Pemangkasan ini hasil pemetaan dari menindaklanjuti SK Menteri Keuangan terkait pengurangan DAU dan DAK. Betul (DAU dan DAK untuk DPUPRPKP),” kata Subkhan.

    DAU dan DAK merupakan bagian dari dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau TKD.

    Pemangkasan transfer ke daerah juga bagian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

    Subkhan menyatakan bahwa untuk anggaran DAU dari dana transfer daerah yang terefisiensi itu kategori DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum senilai Rp12,1 miliar.

    Sedangkan, nilai DAK yang terpangkas itu sebesar Rp25,3 miliar dan kategorinya adalah Bidang Jalan Reguler.

    Baik DAK maupun DAU tersebut diperuntukkan bagi DPUPRPKP.

    “Untuk Kota Malang dana transfer berkurang dari DAU yang ditentukan dan DAK Bidang Jalan,” ujarnya.

    Berdasarkan data dari BKAD Kota Malang, anggaran DAK DPUPRPKP yang tidak terpangkas hanya untuk kategori Bidang Sanitasi Penugasan sebesar Rp6,5 miliar.

    Anggaran tersebut peruntukkan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    “Kalau dana transfer awal (sebelum efisiensi) itu total Rp43,9 miliar, terdiri dari yang Rp37,4 miliar dan Rp6,5 miliar DAK Sanitasi,” ucapnya.

    Terpisah, Kepala DPUPRPKP Dandung Djulhardjanto mengatakan efisiensi anggaran tersebut berdampak pada perbaikan jalan yang telah masuk ke dalam program instansi pimpinannya di 2025.

    “Nominalnya dari DAK itu kan Rp25 miliar sekian dan DAU untuk peruntukan yang sudah ditentukan itu Rp12 miliar sekian. Itu kan sementara yang sudah diprogramkan dan telah didanai, maka kami tangguhkan,” kata dia.

    Dandung menyebut anggaran yang diefisiensi itu sebenarnya untuk melakukan perbaikan di 10 titik jalan, diantaranya Jalan Rajasa, Jalan Bumiayu, Jalan LA Sucipto, dan Jalan Raya Pasar Induk Gadang.

    “Kalau dikatakan urgen tentu urgen, tapi kami masih ada APBD dari PAD. Kalau ini (DAU dan DAK) yang dari pusat,” ujarnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surabaya gandeng OJK-BI pulihkan data 11 UMKM korban penipuan “pinjol”

    Surabaya gandeng OJK-BI pulihkan data 11 UMKM korban penipuan “pinjol”

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya Jawa Timur menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan nama-nama 11 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya Barat yang menjadi korban penipuan pinjaman online atau pinjol.

    “”Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi mereka (para korban dari UMKM) tidak terkena blacklist (daftar hitam dari pihak perbankan). Itu tanggung jawab kami sehingga OJK bisa melepas itu. Semoga prosesnya segera dilakukan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa para pelaku UMKM di Surabaya Barat menjadi korban seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

    Eri Cahyadi menyatakan koordinasi dengan dua pihak tersebut akan segera dilakukan untuk membebaskan para korban penipuan dari blacklist OJK sehingga data diri korban tetap aman.

    Wali Kota Eri Cahyadi juga menginstruksikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) menyurati dua aplikasi pinjol yang digunakan pelaku untuk mencairkan pinjaman menggunakan akun-akun korban.

    Surat tersebut ditujukan untuk pemberitahuan bahwa pencairan dana atau uang yang sudah dilakukan tidak pernah diterima para korban.

    “Ini adalah penipuan sehingga uangnya tidak masuk ke korban. Penyidik juga menyampaikan tidak boleh membayar lagi, karena tidak ada uang yang masuk,” ujar Eri.

    Bagi para korban yang terlanjur membayar cicilan karena ketakutan, Eri telah memberikan ganti rugi sebanyak cicilan yang dibayarkan kepada korban di Kantor Kelurahan Kandangan dan Pakal, Surabaya pada Sabtu (15/2).

    “Saya marah betul ketika sosialisasi di kantor kelurahan Pak Lurah masak tidak tahu kalau itu bukan program Pemkot. Dia (korban) yang tidak menerima uang tapi ada tagihan, itu yang saya bayarkan. Totalnya sekitar Rp20 juta untuk sebelas korban UMKM,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Surabaya pun menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing terkait program pinjaman modal yang lebih aman.

    “Saya minta camat dan lurah mengumpulkan UMKM untuk sosialisasi. Kalau ada pinjaman online dilihat dulu berapa bunganya. Banyak program pemerintah atau kementerian terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM tanpa agunan. Tolong dibandingkan mana yang lebih terjangkau,” tegas Eri

    Sebagai informasi, kasus penipuan yang melibatkan belasan pelaku UMKM di Surabaya Barat tersebut sedang dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

    Tak hanya itu, Inspektorat Kota Surabaya juga melakukan pemeriksaan dan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami kasus ini.

    “Kami melakukan pendalaman kasus dan masih proses di inspektorat. Karena, sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan,” kata Eri.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN Palangka Raya gelar pengecekan infrastruktur jelang Ramadhan

    PLN Palangka Raya gelar pengecekan infrastruktur jelang Ramadhan

    ANTARA – PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan apel, Senin (17/2), untuk memastikan pelayanan pada 240 titik infrastruktur kelistrikan di Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilakukan untuk menunjang kesiapan menghadapi Bulan Ramadhan. (Redianto Tumon Sp/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

  • Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

    Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.

    “Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin.

    Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).

    Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.

    “Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.

    Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.

    “Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025