Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Ingrid Kansil menekankan peran strategis perempuan dalam pembangunan nasional, karena mampu menggerakkan keluarga, menguatkan ekonomi dan sosial, serta memberi kontribusi besar membentuk masa depan bangsa.

    “Di tengah dinamika zaman, perempuan Indonesia membuktikan bahwa tidak hanya mampu menggerakkan keluarga, tetapi juga menggerakkan ekonomi, sosial, dan masa depan bangsa,” kata Ingrid dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan hal itu dalam penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia (PII) 2025 dan peluncuran buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025, dalam rangka menjelang peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember.

    Momentum itu sekaligus membuka Pameran industri kecil menengah (IKM) Ipemi yang berlangsung 3-5 Desember 2025. Kegiatan yang digelar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), itu merupakan kolaborasi antara Ipemi, Kemenperin, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

    Menurut Ingrid, perempuan merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Sehingga dia berharap perempuan akan terus berkarya dan mengambil peran strategis dalam masyarakat.

    Sejak awal berdiri, kata Ingrid, Ipemi meyakini bahwa pemberdayaan perempuan merupakan investasi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Instrumennya, melalui program pelatihan, pendampingan UMKM, dan penguatan jejaring.

    “Kami berkomitmen menghadirkan ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan memimpin,” ucap anggota DPR RI periode 2009-2014 itu.

    Ingrid memastikan, penghargaan PII diberikan kepada sosok yang luar biasa, karena telah berkontribusi nyata sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari pengusaha, pendidik, inovator, penggerak sosial, hingga pemimpin komunitas.

    Selain Ingrid dan Sekjen Ipemi Nurwahidah Saleh, acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta anggota DPD RI yang juga Ketua Ipemi Kalbar Erlinawati.

    “Dan kali ini bersama Pemprov Kalbar. Karena tiap tahunnya, Ipemi menyajikan suguhan tematik yang selain memperkenalkan produk-produk unggulan, juga budaya, dan tarian khas daerah,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia menyebutkan total perempuan yang menerima penghargaan PII 2025 sebanyak 40 orang. Mereka adalah perempuan Indonesia mampu mendobrak batas, membuka peluang, dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

    Menurutnya, penghargaan itu bukan sekadar apresiasi, melainkan pengakuan bahwa peran perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional.

    “Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi lebih banyak perempuan untuk terus berkarya, percaya pada potensinya, dan tidak pernah ragu mengambil peran strategis dalam masyarakat,” harap Ingrid.

    Adapun buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025 memotret kisah dan gagasan perempuan hebat sebagai warisan pengetahuan, dan diharapkan Ingrid menjadi inspirasi bagi perempuan muda mencari arah dan motivasi.

    Ingrid menegaskan pula bahwa kegiatan itu menjadi rangkaian Hari Ibu yang menghormati peran penting perempuan Indonesia dalam sejarah, perjuangan, keluarga, serta kontribusi mereka bagi pembangunan nasional.

    Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengajak anggota Ipemi pandai memaksimalkan peluang khususnya, investasi di Kalbar.

    Krisantus mencontohkan, dengan modal Rp10 juta, investor bisa dapat lahan seluas 100×100 meter. “Potensi, peluang sangat luar biasa. Silakan ibu-ibu, pengusaha muslimah investasi di Kalbar,” katanya.

    Selain iklim investasi yang menarik, Krisantus juga menyebut Kalbar kaya akan sumber daya, salah satunya kratom. Bahkan ada pengusaha yang mampu memproduksi 3 juta ton per jam.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU: Penyusunan program infrastruktur 2027 berpedoman Asta Cita

    Wamen PU: Penyusunan program infrastruktur 2027 berpedoman Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan penyusunan program infrastruktur tahun anggaran 2027 berpedoman pada Asta Cita.

    Ia mengatakan tiga strategi Kementerian PU di tahun 2027 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Prioritas Nasional.

    “Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah,” ujar Diana dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Kamis.

    Strategi kedua melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target instruksi presiden (Inpres) melalui dukungan pembangunan jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, dukungan infrastruktur PU di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur,” kata Diana.

    Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia mengatakan Rakorbangwil merupakan tahapan awal pemrograman infrastruktur PU sesuai amanat regulasi nasional, dan menjadi ruang penyelarasan bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027,” ujar Bob.

    Kawasan atau lokus prioritas yang akan ditangani melalui dukungan infrastruktur PU TA 2027, yaitu pada kawasan swasembada pangan, air dan energi nasional, kawasan komoditas unggulan, kawasan pertumbuhan, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.

    Rangkaian kegiatan Rakorbangwil akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan input catatan pemerintah daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pemrograman atau SIPro tanggal 4-9 Desember 2025. Kemudian sesi Desk Rakorbangwil yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-17 Desember 2025.

    Pada Desk tersebut, ia mengatakan akan dilakukan pembahasan secara mendetail mengenai kesiapan kawasan atau lokus prioritas untuk mendapatkan dukungan program infrastruktur PU TA 2027 serta membahas dan menyeleksi rencana program dan kegiatan TA 2027 yang selaras dengan Asta Cita atau Prioritas Nasional 2025-2029.

    “Kami harapkan di akhir rangkaian kegiatan Rakorbangwil ini, kita dapat menyepakati kawasan atau lokus prioritas beserta dukungan infrastruktur PU yang akan ditangani bersama di Tahun 2027. Penutupan Rakorbangwil akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara K/L dan pemerintah provinsi sebagai dasar penajaman lebih lanjut program PU tahun 2027,” kata Bob.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Medan (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah akan menetapkan skema pemulihan bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatra.

    Menurut Maman, pemerintah menyiapkan langkah khusus respons kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Senin (8/12) depan, kami akan rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi, dan merumuskan insentif yang paling tepat,” kata Maman usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis.

    Ia mengatakan penanganan pemulihan bagi pelaku UMKM di tiga provinsi tersebut harus dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan usaha.

    “Perlakuannya tentu berbeda antara wilayah yang terdampak permanen, dan yang tidak permanen,” kata Maman.

    Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian UMKM perlu menyinkronkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pemulihan berjalan sistematis.

    “Yang pasti, perlindungan bagi pelaku UMKM yang terdampak menjadi prioritas. Itu pesan dari Pak Prabowo,” kata Maman, menegaskan.

    Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan paling terdampak secara operasional.

    “Hingga akhir November tercatat 339 debitur UMKM di Sumatera Utara masuk kategori terdampak setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda 17 kabupaten/kota dalam beberapa pekan terakhir,” kata Arieta, menjelaskan.

    Ia mengatakan telah melakukan pendataan lapangan dan asesmen terhadap kondisi usaha debitur Bank Sumut, khususnya di Sumatera Utara.

    Selain itu ia juga mengatakan menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM, dan pendataan terus kami lakukan. Kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan berjalan seragam, dan tepat sasaran,” katanya.

    Arieta pun merinci, hal itu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana.

    Terdapat sejumlah opsi yang dapat diterapkan oleh Bank Sumut dalam mendukung pemulihan UMKM meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit hingga pemberian pembiayaan baru.

    Meski demikian, lanjut dia, keputusan pemerintah pekan depan menjadi momentum penting. “Setelah regulasi ditetapkan, Bank Sumut memastikan akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan sesuai arahan pemerintah dan OJK”.

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyalur pembiayaan lainnya. Dengan harapan pemulihan UMKM bisa berjalan cepat, dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan menetapkan konsesi 30 tahun di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara melalui skema pengusahaan yang terukur.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menekankan investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan sangat penting khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat berdirinya Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar dengan masa konsesi selama 30 tahun dan fee konsesi sebesar 7,5 persen dari pendapatan bruto.

    Masyhud menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Konsesi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar Syamsurizal dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Lembar Sejahtera, Sudarta di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Menurut Masyhud hal itu penting sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di area Pelabuhan Lembar sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran pendapatan konsesi.

    Penandatanganan konsesi ini, kata Masyhud merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.

    Ia berharap agar semua pihak dapat terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi aktif terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh BUP di antaranya pemenuhan izin operasi terminal, penerapan tarif jasa kepelabuhanan, dan pelaporan kegiatan operasional pelabuhan.

    Adapun pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera merupakan satu kesatuan sistem pelayanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Tanjung Wangi.

    “Yang salah satu terminalnya akan dikelola oleh BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi yang rencananya akan ditandatangani pada akhir tahun ini,” kata Masyhud.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan logistik antara lain sembako, obat-obatan, perlengkapan kebersihan pribadi, perlengkapan bayi, peralatan komunikasi modem berbasis satelit, tenaga dokter dan perawat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan tanggap darurat dilakukan berkoordinasi intensif dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (KOBU II) dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang (KOBU VI).

    Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan termonitor dengan baik karena lokasi terdampak bencana merupakan wilayah kerja KOBU II dan KOBU VI.

    Ia menuturkan Kantor Otoritas Bandara melakukan koordinasi dengan Bandar Udara (Wilayah Kerja) terdampak, setelah itu pendistribusian bantuan dilakukan melalui pesawat udara dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Keberadaan BBKFP sekaligus melakukan melakukan evakuasi pegawai dan personel Bandar Udara,” ucap Lukman.

    Lukman menyampaikan sumber bantuan yang didistribukasikan berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud yaitu Kantor OBU Wilayah II Medan, Kantor OBU Wilayah VI Padang, BBKFP, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP).

    Selanjutnya Balai Teknik Penerbangan (BTP), Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU), Poltekbang Medan, AirNav cabang terdampak, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Perhubungan.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bandar udara wilayah kerja terdampak terkait perkembangan kondisi pasca bencana, dan akan terus melakukan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

    “Sampai saat ini terdapat 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan),” ujarnya.

    Dia menyebutkan 39 pesawat udara dan helikopter itu meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 2 pesawat King Air dan 1 Longitude dan 1 Helikopter Bell 429 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh serta 1 Helikopter EC 135 tujuan Sibolga.

    Lalu Susi Air mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, 1 Caravan dan 1 Pilatus Porter tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Smart Aviation mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, Padang, Kualanamu, serta 1 PAC 750 tujuan Sibolga dan 1 Helikopter S-76 tujuan Silangit;

    Berikutnya Wings Air mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Dabi Air Nusantara mengoperasikan 1 helikopter Bell 430 tujuan Aceh; Falcon Patriot, SGI dan Fly Bali mengoperasikan 2 helikopter (Bell 206 dan Bell 407) tujuan Lhokseumawe.

    Selanjutnya Aero Nusantara Cargo mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim – Lhokseumawe, Rembele, Banda Aceh; Genesa Dirgantara mengoperasikan 1 helikopter Airbus 365 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, 2 Helikopter Airbus 355 serta 1 Heli Airbus 365 tujuan Silangit

    Kemudian Trigana Air Service mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Elang Nusantara mengoperasikan 1 Caravan tujuan Silangit, serta 1 Helikopter Bell 505 tujuan Padang.

    Citilink mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Persada Perkasa Airnesia mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Pelita Air Services mengoperasikan 1 Helikopter bell 412 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh.

    Travira Air mengoperasikan 1 ATR-72 tujuan Halim-Kaualanamu-Lhokseumawe; Volta Pasifik mengoperasikan 1 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Banda Aceh, serta 1 Heli EC-155 tujuan Silangit; Pegasus Air mengoperasikan 1 Heli R66 tujuan Kualanamu-Banda Aceh.

    PPIC Curug bekerja sama dengan CEO Jet Set mengoperasikan 1 Piper Seneca tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; National Utility Helicopter (NUH) mengoperasikan 2 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Lanud Suwondo medan ke daerah Sumut dan Aceh; hingga Indonesia Air Transport (IAT) mengoperasikan 1 ATR 42 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, juga 1 EC 155 tujuan Padang ke daerah Sumbar.

    “Semoga bantuan yang kita distribusikan dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Ditjen Hubud berkomitmen akan terus mendukung dan menyiapkan transportasi udara sehingga penyaluran bantuan dan pergerakan orang dan barang kembali normal,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah petakan UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatra

    Pemerintah petakan UMKM terdampak bencana di Aceh dan Sumatra

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan segera memetakan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

    Maman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pemetaan tersebut menjadi fondasi penting untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

    “Pekan depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan para bank penyalur KUR, khususnya yang memiliki portofolio pembiayaan di tiga provinsi tersebut,” kata Maman saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

    Melalui pertemuan tersebut, ia mengatakan ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

    Ia menyatakan penanganan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah. Zonasi diperlukan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha para pengusaha UMKM.

    Ia menegaskan skema pemulihan tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah daerah atau pihak bank di lapangan. Menurut dia, diperlukan kebijakan nasional yang memberikan kepastian, ruang gerak, dan payung regulasi bagi seluruh pihak dalam penanganan pascabencana.

    “Saya meyakini persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh teman-teman di daerah. Harus ada kebijakan dari pemerintah pusat agar langkah-langkah pemulihan di lapangan dapat berjalan lebih leluasa dan terarah,” katanya.

    Untuk penanganan jangka pendek, Menteri UMKM meminta perbankan mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk respons cepat membantu pengusaha UMKM terdampak bencana.

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kebijakan terkait lainnya untuk merumuskan formula penanganan khusus bagi UMKM yang mengalami dampak permanen.

    Pemerintah menargetkan pemetaan kondisi UMKM terdampak bencana selesai dalam waktu dekat, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan yang terukur, tepat sasaran, dan berpihak pada keberlanjutan usaha masyarakat.

    Maman menegaskan kembali komitmennya bahwa pemulihan UMKM di wilayah bencana akan dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi masyarakat agar para pengusaha UMKM dapat kembali bangkit dan berdaya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN: Pemulihan listrik Padang Sidempuan-Hutaimbaru buahkan hasil

    PLN: Pemulihan listrik Padang Sidempuan-Hutaimbaru buahkan hasil

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) menyampaikan pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan-Hutaimbaru membuahkan hasil, yakni berhasilnya listrik menyala di Desa Huta Godang dan sekitarnya.

    “Alhamdulillah, pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan–Hutaimbaru pada Rabu malam membuahkan hasil. Desa Huta Godang dan sekitarnya telah menyala terang benderang teraliri listrik,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Selain Sibolga dan Tapanuli Tengah, beberapa lokasi di Sumatera Utara juga menjadi episentrum bencana dan mengalami kerusakan parah di sisi kelistrikan, termasuk Desa Huta Godang dan Desa Garoga, Tapanuli Selatan.

    Pascabencana terjadi, tim PLN bersama pemerintah daerah dan TNI bahu-membahu membuka akses jalan menuju Desa Huta Godang hingga berhasil memulihkan suplai listrik untuk masyarakat.

    Darmawan melanjutkan, secara paralel pemulihan kelistrikan juga dilakukan di sejumlah lokasi-lokasi terdampak, salah satunya di Desa Garoga yang sempat terisolasi akibat lumpur dan material banjir. Kondisi ini menyebabkan tim PLN kesulitan memasuki desa tersebut.

    “Dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), jalur menuju Desa Garoga berhasil dibuka Selasa kemarin,” ucapnya.

    Dalam kurun waktu yang singkat, lanjut dia, tim PLN segera mendirikan kembali 60 tiang yang roboh.

    “Kami upayakan desa ini dapat segera teraliri listrik agar yang sebelumnya gelap gulita bisa kembali terang,” ucapnya.

    Darmawan menekankan bahwa PLN bersama seluruh pihak terkait terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur kelistrikan pascabencana.

    Melalui kolaborasi ini diharapkan suplai listrik segera pulih dan seluruh masyarakat terdampak bisa menikmati terang kembali.

    “Sesuai arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatera. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI, Polri, dan Pemda yg terus mendampingi perjuangan tim PLN di lapangan. Sehingga ikhtiar kami mendapatkan kemudahan-kemudahan di tengah tantangan yang luar biasa,” kata Darmawan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, naik dari 5,04 persen pada 2025.

    Pertumbuhan itu, menurut Chief Economist BSI Banjaran Surya, dalam Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja fiskal masih ekspansif namun lebih prudent.

    “Banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan di real sector, tapi kami melihat ada juga faktor global yang berkaitan dengan pasar uang yang menjadi ombak yang cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” katanya.

    Analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, yakni normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, daya tarik rupiah menguat, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    Beberapa faktor tersebut dinilai menunjukkan perekonomian Indonesia bakal relatif kuat menghadapi tahun 2026 kendati lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

    Pada tahun 2026, menurut dia, terdapat lima dinamika global utama yang diproyeksikan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia melalui sektor rill maupun finansial.

    Kelima faktor tersebut ialah risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar terlalu tinggi, perang dagang terus membayangi, pertumbuhan terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

    Sejumlah faktor itu diprediksi menjadi sumber tekanan maupun dukungan utama bagi empat komponen kunci perekonomian, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan, katanya, menerangkan.

    Menurut dia, inflasi 2026 akan berada di kisaran 2,94 persen dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI-Rate diprediksi menurun bertahan ke 4,25 persen di akhir tahun depan, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga.

    Lebih lanjut, tim ekonom BSI menilai stabilitas rupiah akan ditopang tiga faktor, yaitu potensi rebound aliran modal asing, pengelolaan devisa melalui cadangan yang berada di kisaran 150 miliar dolar AS, serta optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar obligasi domestik.

    Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan rata-rata sekitar 6,49 persen pada 2026, tetap menarik bagi investor dengan risiko yang terukur.

    Tahun 2026 disebut juga akan ditandai perluasan implementasi berbagai program pemerintah. Mulai dari ekosistem makan bergizi gratis, penguatan kesehatan dan pendidikan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga program pangan serta energi, yang diduga mendorong permintaan domestik maupun investasi di banyak sektor terkait, dari pertanian hingga logistik pangan.

    Mengenai “efek Purbaya”, kata Banjaran, mencerminkan kombinasi kebijakan yang lebih ekspansif, tetapi tetap berhati-hati di sisi fiskal dan keuangan.

    Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun di perbankan, termasuk BSI, diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan cost of fund, dan mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong kembali kegiatan ekonomi, khususnya melalui keterlibatan aktif dan kontribusi sektor swasta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan kelas menengah.

    Di sisi produksi, Banjaran menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah.

    Proyeksi sektoral BSI menunjukkan percepatan di industri pengolahan, perdagangan, akomodasi serta makan dan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi, yang seluruhnya tumbuh di atas rata-rata PDB pada 2026.

    Tim ekonom BSI mencatat bahwa realisasi investasi triwulan III-2025 telah mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen year-on-year (yoy), dengan PMDN Rp279,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp212 triliun.

    Ke depan, hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan membuat PMDN sebagai motor utama investasi, sementara PMA akan lebih selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Di tengah tantangan risiko global, kedalaman pasar keuangan yang masih terbatas, dan kebutuhan menciptakan banyak pekerjaan berkualitas, Indonesia dinilai mampu melompat ke pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang tepat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP identifikasi 700 titik potensi harta karun di laut Indonesia

    KKP identifikasi 700 titik potensi harta karun di laut Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengidentifikasi ada sekitar 700 titik di perairan Indonesia yang menyimpan potensi harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT).

    Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan dari 700 titik tersebut, sekitar 90 persen berasal dari China.

    “Mayoritas titik berada di jalur sutera yakni jalur perdagangan kuno yang biasa dilewati kapal-kapal China, seperti Sumatera dan Jawa,” kata Frista di Jakarta, Kamis.

    Namun, ia menyampaikan bahwa potensi nilai BMKT di 700 titik tersebut belum dapat ditentukan, sebab penilaian baru dilakukan setelah pengangkatan dan taksasi resmi oleh Kementerian Keuangan.

    Penilaian tersebut mencakup identifikasi, pembagian, dan penentuan nilai ekonomi dari benda muatan kapal tenggelam yang berhasil diangkat.

    “Kalau nilainya, itu belum bisa ditaksir berapa. Potensi kasar tidak bisa dijadikan acuan karena barang-barang ini kan barang antik, harus dilihat dulu, pecah atau tidak itu nilainya sudah beda jauh,” katanya.

    Ia menambahkan dari sekitar 700 titik potensi BMKT, KKP telah mengeluarkan 13 izin pengangkatan, dan beberapa sudah diangkat.

    Namun, Frista belum bisa menyampaikan total nilai temuan harta karun tersebut.

    Pengelolaan BMKT menjadi salah satu isu strategis KKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Isu-isu lainnya juga mencakup pengelolaan sedimentasi laut, pengelolaan marine biofarmakologi, dan swasembada garam.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029

    KKP targetkan sampah yang masuk ke laut berkurang 50 persen pada 2029

    Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sampah plastik yang masuk ke laut dapat berkurang hingga 50 persen pada 2029 melalui serangkaian program strategis.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis mengatakan, setiap tahun sekitar 16 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, 80 persen berasal dari daratan, sementara 20 persen atau sekitar 4 juta ton berasal dari aktivitas di laut, termasuk sampah kiriman dari luar.

    “Target kita adalah pengurangan bertahap, mulai 10 persen pada 2026, 20 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, hingga 50 persen pada 2029,” kata Koswara.

    Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan KKP meliputi pembersihan sampah plastik di laut, penilaian neraca sampah berbasis kawasan pantau, pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan, perubahan budaya masyarakat dalam aktivitas menghasilkan sampah, serta integrasi sumber pendanaan untuk pengelolaan sampah laut.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris menambahkan salah satu sumber terbesar sampah laut adalah sungai.

    Untuk itu, KKP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang barrier atau alat penghalang sampah di hampir seluruh sungai agar sampah tidak langsung masuk ke laut. Langkah serupa juga dilakukan di Bali.

    Selain itu, ia menyebut KKP juga berupaya untuk mengurangi sampah di pelabuhan perikanan. Beberapa pelabuhan telah menerapkan konsep zero waste sehingga sampah kembali ke darat untuk dikelola.

    “Ke depan, semua sungai diharapkan bisa zero waste, begitu juga pelabuhan perikanan dan aktivitas di pesisir secara bertahap,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.