Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.279 triliun (kurs: Rp16.220 per dolar AS).

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan dana DHE SDA di perbankan dalam negeri.

    “Tahun ini terjadi pelemahan harga komoditas commodity prices sehingga dolar AS disesuaikan menjadi 80 miliar,” kata Airlangga.

    Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir pada semua sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan harus menempatkan 100 persen.

    Pemerintah mewajibkan perusahaan eksportir menyetorkan DHE SDA 100 persen ke dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan pada rekening khusus (reksus) di perbankan nasional.

    Sementara itu, untuk regulasi migas tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan kebijakan DHE SDA 100 persen dilaksanakan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor negara.

    Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan guna mendorong perekonomian nasional.

    Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan DHE SDA 100 persen ini diterapkan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor Tanah Air. Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan untuk mendorong ekonomi nasional.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa eksportir tetap diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah menukarkannya ke dalam mata uang rupiah di bank yang sama dalam rangka operasional usaha, membayar kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam mata uang asing, dan membayar dividen dalam mata uang asing.

    Keleluasaan lain, yakni pembayaran atas pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, belum tersedia tetapi hanya sebagian, tersedia tetapi spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam bentuk mata uang asing.

    Lainnya, kata Presiden Prabowo, pembayaran kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan ekspor.

    Presiden Prabowo menegaskan, penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025 dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disdag Semarang antisipasi kenaikan harga pangan di bulan Ramadhan

    Disdag Semarang antisipasi kenaikan harga pangan di bulan Ramadhan

    ANTARA – Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jawa Tengah, menyiapkan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok menjelang atau selama bulan suci Ramadhan. Kolaborasi dan koordinasi lintas instansi, akan lebih ditingkatkan untuk penanganan gejolak harga jika sewaktu-waktu terjadi. (Fx. Suryo Wicaksono/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

  • LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghimpun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi pada tahun 2024, yakni mencapai Rp4,49 triliun.

    “Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI RI, di Jakarta, Senin.

    Nilai itu setara dengan realisasi 215,80 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,08 triliun.

    Rinciannya, pendapatan dari pengelolaan badan milik negara (BNM) mencapai Rp1,05 triliun atau 116,78 persen dari pagu Rp898,82 miliar.

    Kemudian, pendapatan jasa advisory sebesar Rp2,22 miliar atau 184,72 persen dari target Rp1,2 miliar.

    Pendapatan jasa perbankan tercatat mencapai Rp3,43 triliun atau 291,20 persen dari target Rp1,18 triliun.

    Basuki menjelaskan realisasi yang tinggi ini diperoleh dari dasar saldo yang besar dan suku bunga perbankan yang tinggi.

    “Kalau kita lihat saldo 2024 dengan asumsi tingkat suku bunga masih tinggi, insya Allah nanti akan lebih tinggi lagi,” kata dia lagi.

    Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp152,08 miliar atau 93,87 persen dari target Rp162,02 miliar.

    Belanja pengelolaan aset tercatat mencapai Rp41,43 miliar atau 96,85 persen dari pagu Rp42,78 miliar, legislasi dan litigasi terealisasi Rp348,32 juta atau 78,58 persen dari target Rp443,3 juta, serta pengelolaan keuangan dan umum Rp8,69 miliar atau 78,75 persen dari pagu Rp11,04 miliar.

    Lalu, pengelolaan komunikasi terealisasi Rp5,68 miliar atau 82,38 persen dari pagu Rp6,9 miliar, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) Rp95,18 miliar atau 95,42 persen dari pagu Rp99,74 miliar, pengelolaan risiko dan pengawasan Rp182,54 juta atau 90,85 persen dari target Rp200,92 miliar, serta pengelolaan sistem informasi Rp569,28 juta atau 62,18 persen dari pagu Rp915,57 miliar.

    Dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp4,33 triliun dari realisasi belanja dan pendapatan. Surplus ini menambah jumlah saldo kas LMAN yang sebelumnya tercatat sebesar Rp17,81 triliun menjadi Rp22,14 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia…,

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor, termasuk bagi PT Citaglobal Environment yang siap membangun pembangkit listrik green energi di daerah itu.

    Pembangkit listrik ini rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit.

    Prof Fadjry Djufry di Makassar, Senin menegaskan, Pemprov Sulsel tidak main-main mendukung investasi. Apalagi berdasarkan instruksi pemerintah pusat, tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahun ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujar Fadjry Djufry.

    Ia menjelaskan, PT Citaglobal Environment juga siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.

    “Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” jelas Fadjry Djufry.

    Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara menyampaikan, rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.

    “Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.

    Citaglobal Environment telah berinvestasi di berbagai negara seperti Sri Lanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.

    Hadir mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Eka Prasetya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Junaedi, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA

    BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA

    Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyediakan jenis instrumen baru untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), antara lain melalui Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta perluasan foreign exchange swap (FX swap).

    Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

    “Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa,” kata Perry dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

    Perry menyebutkan bahwa penerbitan SVBI dan SUVBI untuk penempatan instrumen DHE SDA dilakukan untuk tenor atau jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

    SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan diperdagangkan di pasar valas domestik, sehingga akan memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

    Kedua instrumen juga dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk transaksi FX swap.

    Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) tentang DHE SDA diperbarui, Perry mengatakan bahwa BI telah menyediakan instrumen penempatan DHE SDA meliputi rekening khusus (reksus) dan term deposit valas.

    Kedua instrumen lama ini tetap bisa digunakan eksportir untuk menempatkan DHE SDA setelah pembaruan PP DHE SDA.

    “Instrumen yang sudah ada sekarang, para eksportir maupun perbankan bisa menggunakan rekening khusus dan/atau tem-deposit sebagai underlying untuk swap valas, sehingga kalau eksportir punya valas yang ditaruh di reksus atau term deposit bisa untuk kemudian swap dari dolar ke rupiah,” kata Perry.

    Menurut Perry, penerbitan SVBI dan SUVBI akan disesuaikan dengan kebutuhan.

    Bank Indonesia terus berkomunikasi dengan para eksportir dan perbankan untuk menentukan kebutuhan penerbitan kedua instrumen.

    “Karena DHE SDA yang masuk ke rekening khusus ada untuk biaya operasional untuk seberapa besar, dan tentu saja kami terus berkomunikasi dengan tim untuk berapa sih kebutuhan (penerbitan SVBI dan SUVBI). Komitmen kami, berapa pun kebutuhannya akan kami keluarkan. Tentu saja dari waktu ke waktu itu akan terus dievaluasi,” kata Perry.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin mengumumkan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo sebut Danantara kekuatan ekonomi masa depan

    Presiden Prabowo sebut Danantara kekuatan ekonomi masa depan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/2), optimistis Danantara mampu menjadi kekuatan ekonomi masa depan yang berkelanjutan. Upaya tersebut juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Ambon jamin stok pangan aman jelang Ramadhan

    Ambon jamin stok pangan aman jelang Ramadhan

    Ambon (ANTARA) – Pemerintah Kota Ambon menjamin stok pangan pada ibu kota Maluku itu aman menjelang Ramadhan hingga Lebaran 2025, misalnya tersedia stok beras 1.420 ton atau cukup memenuhi kebutuhan warga setempat untuk lima bulan ke depan.

    “Selain beras, stok kebutuhan pokok lainnya juga aman. Ini hasil rapat koordinasi dengan Perum Bulog dan PT Pelindo (Persero) serta sejumlah distributor (pangan) di Kota Ambon. Selain itu, stok pangan aman dan harga cenderung tidak mengalami kenaikan,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Ambon Dominggus N Kaya di Ambon, Senin.

    ​​​​​Dalam rapat koordinasi tersebut, Bulog setempat bersama distributor menjamin ketersediaan stok beras 1.420 ton dengan kebutuhan per bulan 65 ton sehingga cukup untuk lima bulan ke depan.

    Sementara itu, harga beras tidak mengalami kenaikan, rata-rata beras premium sebesar Rp14 ribu per kilogram dan beras Bulog Rp10 ribu per kilogram.

    Sementara itu, stok gula pasir diperkirakan cukup untuk 64 hari, minyak goreng hingga 201 hari, tepung terigu selama 31 hari, dan telur ayam ras hingga 42 hari.

    Merujuk data yang dihimpun dari 17 distributor dan enam ritel modern di Kota Ambon, stok minyak goreng tersedia 847.621 liter, tepung terigu 677 kilogram, gula pasir 377 ton, telur 293.706, dan daging ayam ras 384 kilogram.

    Sementara itu, stok cabai rawit kini menipis tingkat pedagang tetapi stok pada distributor mencukupi.

    “Jika stok terbatas, kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memasok stok cabai, sebagai bentuk kerja sama antarkabupaten,” ujarnya.

    Ia mengemukakan, stok ikan segar di Kota Ambon mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir akibat cuaca buruk yang menyebabkan stok ikan terbatas.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan tiga distributor yang memiliki cold storage (gudang pendingin) untuk menjamin stok ikan cakalang dan baby tuna cukup hingga satu bulan,” ujarnya.

    Dilaporkan harga kebutuhan pada pasar tradisional stabil namun Pemkot berjanji terus memantau rutin untuk menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau masyarakat.

    “Kami juga akan melakukan operasi pasar untuk memastikan tidak terjadi penimbunan bahan pokok yang berdampak pada kenaikan harga,” ujarnya.

    Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi anggaran Jabar masih digodok, penekanan tak ganggu kinerja

    Efisiensi anggaran Jabar masih digodok, penekanan tak ganggu kinerja

    Jadi poinnya itu. Jadi tidak boleh kinerjanya berkurang, karena ada efisiensi ini dan juga jangan mengurangi Indikator Kinerja Utama (IKU). Efisiensi iya, tapi kinerja harus tetap maksimal,

    Bandung (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di Jabar sampai saat ini masih digodok untuk kemudian difinalisasi, dengan di dalamnya ada penekanan tidak boleh mempengaruhi kinerja pelayanan masyarakat.

    Penggodokan itu, kata Bey, dilakukan dalam rapat terbatas, sebagai tindak lanjut rencana efisiensi APBD 2025 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Senin (17/2).

    “Jadi poinnya itu. Jadi tidak boleh kinerjanya berkurang, karena ada efisiensi ini dan juga jangan mengurangi Indikator Kinerja Utama (IKU). Efisiensi iya, tapi kinerja harus tetap maksimal,” ujar Bey di Bandung, Senin.

    Terkait dengan detail anggaran yang bakal diefisiensi, Bey mengatakan salah satunya keperluan belanja pegawai di mana, saat ini diarahkan agar seluruh ASN dapat bekerja maksimal dan pemangku kebijakan tidak harus berprinsip untuk merekrut tenaga ahli bagi penyelesaian permasalahan di lapangan.

    Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus) yang bertujuan mencegah pengangkatan pegawai didasarkan pada kepentingan politik.

    “Intinya adalah optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN. Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan,” ujarnya.

    Terkait dampak efisiensi pada pengadaan kendaraan dinas, tidak akan begitu banyak berubah.

    Mengingat sejak beberapa tahun terakhir Pemprov Jabar tidak pernah membeli kendaraan, namun hanya menyewa pada pihak ketiga untuk keperluan pengadaan mobil dinas.

    “Untuk kendaraan tidak ada pengadaan, tapi kebutuhan kendaraan akan dipenuhi melalui sewa. Jadi selain anggaran per tahun lebih rendah dibandingkan pengadaan baru, dan juga tidak ada biaya pemeliharaan,” kata Bey.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga pangan cenderung turun, Pemko Banda Aceh siapkan antisipasi

    Harga pangan cenderung turun, Pemko Banda Aceh siapkan antisipasi

    ANTARA –  Saat melakukan pemantauan harga di Pasar Almahira Lamdingin, Wali kota Banda Aceh Illiza Saadudin Djamal menemui sejumlah bahan pokok yang mengalami penurunan harga. Adanya kecenderungan harga menjelang Ramadhan tiba, diantisipasi oleh Pemko Banda Aceh dengan sejumlah langkah, seperti pasar murah dan subsidi angkutan sembako. Langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas harga yang biasanya tinggi menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri. (Aprizal Rachmad/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • Yassierli lantik 15 Pejabat Tinggi Pratama Kemnaker

    Yassierli lantik 15 Pejabat Tinggi Pratama Kemnaker

    Saya berharap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini, memberikan teladan yang profesional serta mengembangkan pola kerja dan ide-ide baru guna mendukung pembuatan kebijakan-kebijakan berkualitas untuk mencapai target kinerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Senin.

    Yassierli mengatakan, seluruh pejabat yang dilantik dan disumpah sebagai hasil dari proses panjang uji kesesuaian (jobfit) dan evaluasi kinerja, dalam rangka pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mewujudkan good governance berbasis kompetensi.

    “Saya berharap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini, memberikan teladan yang profesional serta mengembangkan pola kerja dan ide-ide baru guna mendukung pembuatan kebijakan-kebijakan berkualitas untuk mencapai target kinerja,” kata Yassierli, dikutip dari keterangan resmi.

    Lebih lanjut, Yassierli meyakini rotasi 15 PTP saat ini sebagai salah satu formasi terbaik Kemnaker sesuai kompetensi dan latar belakang pejabat PTP yang dilantik.

    Yassierli berpendapat menjadi seorang pejabat merupakan sebuah amanah dan tantangan dari bangsa dan negara yang harus dijalankan.

    “Bahwa anggaran yang kita gunakan adalah merupakan titipan rakyat dan itu adalah amanah. Mohon itu diperhatikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Yassierli.

    Kepada 15 pejabat PTP yang baru lantik, Yassierli berharap sekaligus menunggu inovasi dan kerja-kerja kreatif. Ia juga meminta pejabat PTP yang baru dilantik agar memprioritaskan kegiatan dengan maksimal, terlepas dari anggaran yang terbatas.

    “Memang anggaran terbatas, tapi anggaran itu bukan segala-galanya dan ini adalah kesempatan bahwa dengan anggaran terbatas kita masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing,” kata Yassierli.

    “Caranya dengan peningkatan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, komunitas hingga perusahaan dalam pelaksanaan program-program ketenagakerjaan untuk membawa Indonesia lebih maju dengan low budget high impact, itu menjadi prioritas,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025