Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • KKP memusnahkan 63 ekor ikan predator di Jakarta Timur

    KKP memusnahkan 63 ekor ikan predator di Jakarta Timur

    …memperjualbelikan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan secara jelas telah dilarang….

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 63 ekor ikan predator di salah satu toko ikan hias di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Toko ini memiliki nama Showroom Predator dan cukup terkenal di kalangan penghobi ikan hias,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Open Source Intelligence (OSINT) melalui analisis laporan masyarakat di media sosial, toko ikan hias tersebut memiliki pengikut di media sosial yang cukup banyak dan kerap menjadi lokasi pembuatan konten ikan predator oleh konten kreator dan influencer.

    “Tim kemudian melakukan penelusuran di situs web, media sosial, YouTube, hingga marketplace untuk memeriksa kebenaran informasi. Dan benar toko tersebut memperjualbelikan berbagai jenis ikan predator yang termasuk dalam jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan,” ujar Ipunk.

    Ipunk menekankan bahwa memperjualbelikan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan secara jelas telah dilarang dalam Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 63 ekor ikan predator di salah satu toko ikan hias di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. ANTARA/HO-Humas KKP

    Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K Jusuf menyebutkan bahwa tim Pengawas Perikanan Direktorat PSDP, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta mendatangi toko ikan hias tersebut pada Kamis (13/2).

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan 63 ekor ikan predator dengan nilai jual Rp68 juta yang terdiri dari 18 ekor ikan piranha (Pygocentrus spp.) senilai Rp900.000, seekor ikan Arapaima gigas ukuran 50 cm senilai Rp750.000.

    Lalu, 31 ekor ikan Peacock bass (Chicla spp.) senilai Rp10.850.000, 11 ekor ikan Aligator gar (Lepisosteus spp.) berukuran 40-60 cm senilai Rp50.500.000, dan dua ekor ikan Pike (Esox spp.) ukuran 25 cm senilai Rp5.000.000.

    Dia menyampaikan bahwa Tim KKP secara persuasif menjelaskan kepada pemilik toko terkait larangan serta sanksi hukum yang diterima apabila memelihara dan/atau memperjualbelikan jenis ikan membahayakan dan/merugikan sesuai peraturan yang berlaku.

    “Atas kesadaran dan kesediaan pemilik toko, seluruh ikan predator miliknya diserahkan kepada Pengawas Perikanan untuk dimusnahkan di tempat,” kata Halid.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menginstruksikan Ditjen PSDKP untuk memperketat pengawasan peredaran ikan membahayakan dan/atau merugikan di media sosial melihat tren meningkatnya aktivitas jual beli ikan hias melalui media sosial.

    Hal ini bertujuan supaya pengelolaan sumber daya perikanan dapat terjaga dengan baik dan sejalan dengan kebijakan ekonomi biru.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran BPDP dipangkas sebesar 33,81 persen imbas efisiensi

    Anggaran BPDP dipangkas sebesar 33,81 persen imbas efisiensi

    Belanja layanan program diefisienkan sebesar Rp1,94 triliun (33,47 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp3,88 triliun dari pagu semula Rp5,8 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman menyampaikan, anggaran BPDP tahun 2025 dipangkas sebesar 33,81 persen sehingga sisa pagu menjadi sekitar Rp4 triliun dari pagu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) semula Rp6,06 triliun.

    Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran (TA) 2025.

    “Karena kami merupakan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga BPDP juga dikenakan program penghematan atau efisiensi anggaran di tahun 2025,” kata Eddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI, di Jakarta, Senin.

    Secara rinci, belanja layanan program diefisienkan sebesar Rp1,94 triliun (33,47 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp3,88 triliun dari pagu semula Rp5,8 triliun.

    Sedangkan efisiensi belanja operasional kantor, infrastruktur, dan kegiatan pendukung sebesar Rp102,7 miliar (59,97 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp54,6 miliar dari pagu semula Rp171,25 miliar.

    Adapun belanja yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dilakukan efisiensi, sehingga pagu tetap sebesar Rp75,24 miliar.

    Pada kesempatan yang sama, BPDP juga menyampaikan rencana kerja untuk tahun 2025, salah satunya program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan sebanyak 27 ribu orang.

    Target itu terdiri dari 4 ribu penerima beasiswa (mahasiswa baru), 15 ribu peserta pelatihan untuk perkebunan kelapa sawit, 3 ribu peserta pelatihan untuk perkebunan kakao, dan 5 ribu peserta pelatihan untuk perkebunan kelapa.

    Program lain, yakni penelitian dan pengembangan dengan target jumlah riset sebanyak 110 paket.

    Pada program ini, BPDP menargetkan komersialisasi hasil riset melalui kerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia (AII) serta perluasan bidang riset untuk komoditas kakao dan kelapa.

    Pada program peremajaan perkebunan kelapa sawit, pada tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai seluas 120.000 hektare (ha).

    Sedangkan peremajaan kakao ditargetkan 5.000-10.000 ha serta peremajaan kelapa 5.000-10.000 ha.

    Eddy juga menyampaikan beberapa program lainnya untuk rencana kerja tahun 2025 termasuk terkait dengan sarana dan prasarana yang salah satunya berupa intensifikasi lahan melalui penyediaan pupuk dan pestisida, serta promosi perkebunan yang salah satunya berupa perluasan pasar ketiga komoditas melalui pameran dagang.

    “Terkait insentif biodisel, BPDP hanya akan menyalurkan dana untuk menutup selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan biosolar untuk program PSO saja yaitu yang mendapatkan subsidi kurang lebih sebesar 7,55 juta kiloliter,” kata Eddy pula.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI nilai efisiensi anggaran tidak pengaruhi perekonomian Aceh

    BI nilai efisiensi anggaran tidak pengaruhi perekonomian Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh menilai pengurangan dana transfer untuk Provinsi Serambi Mekah terkait efisiensi anggaran 2025 tidak mempengaruhi perekonomian setempat, sebab ada investasi lain dari pusat yang menutupinya.

    “Dari sisi ekonomi, kalau kita lihat ekonomi makro, efisiensi tidak terlalu jadi masalah,” kata Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini di Banda Aceh, Senin.Chusaini, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan tersebut disampaikan Agus Chusaini dalam kegiatan Diskusi Media (BBM) dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada Februari 2025 di Banda Aceh.

    Penghematan itu terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer daerah untuk Aceh, baik DAU, DAK, maupun Otsus, yang semula ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp8,25 triliun, turun menjadi Rp7,93 triliun. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp 317 miliar.

    Khusus untuk dana otsus Aceh 2025 yang semula ditetapkan dalam APBN Rp4,466 triliun menjadi Rp4,309 triliun atau berkurang sekitar Rp157 miliar. Kemudian, DAU juga turun Rp56 miliar dan DAK Rp104 miliar.

    Menurut Agus, meski dana untuk Aceh berkurang karena efisiensi anggaran namun ada alokasi dana pusat melalui beberapa program.

    Program itu, antara lain pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh, kemudian program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Jadi, kekurangan yang ada dapat ditutupi dengan kegiatan tersebut.

    Kemudian, ada investasi dari pusat seperti pembangunan bendungan, jalan raya dan lainnya sehingga juga dapat membantu perekonomian Aceh.

    “Memang efisien, tapi kalau ada makanan gratis, uang tersebut masuk ke sini juga. Kalau Rp1 triliun saja masuk ke Aceh (melalui program MBG), itu bisa lebih dari Rp 317 miliar (penghematan anggaran untuk Aceh),” katanya.

    Dari sisi ekonomi makro, efisiensi anggaran tidak menjadi masalah, karena yang berubah hanya programnya saja. “Semoga saja ini tidak benar-benar berdampak pada perekonomian,” katanya.

    “Yang dikhawatirkan jika PSN tidak berjalan. Karena daerah ini membutuhkan PSN sebagai investasi dari pemerintah sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Maka PSN ini perlu. Semoga PSN di Aceh terus berjalan,” kata Agus Chusaini.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Pemerintah optimistis ekonomi dan perdagangan terus tumbuh

    Mendag: Pemerintah optimistis ekonomi dan perdagangan terus tumbuh

    Di tengah tantangan perdagangan yang semakin kompleks dan multidimensi, Neraca Perdagangan Indonesia masih melanjutkan tren positif surplus bulanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa pemerintah optimistis perekonomian dan perdagangan Indonesia akan terus tumbuh.

    Menurut Budi Santoso, di tengah berbagai tantangan perdagangan global, Indonesia berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 56 bulan berturut-turut. Menurut dia, hal ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Di tengah tantangan perdagangan yang semakin kompleks dan multidimensi, Neraca Perdagangan Indonesia masih terus melanjutkan tren positif surplus bulanan yang terjadi sejak Mei 2020 atau selama 56 bulan berturut-turut,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dalam Forum CEO Gathering Apindo 2025 di Jakarta pada Senin, Budi mengajak para pelaku usaha untuk mendukung program Kemendag, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan ekspor dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ekspor.

    Pada program pengamanan pasar dalam negeri, Mendag menyampaikan salah satu hal yang didorong Kemendag adalah menetapkan kebijakan ekspor dan impor untuk melindungi pasar dalam negeri.

    Kebijakan ekspor dan impor dilaksanakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri sekaligus menarik investor asing.

    Kebijakan ini juga berperan mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri dan perlindungan bagi industri dalam negeri.

    Terkait dengan perluasan pasar ekspor, kata Budi, arah kebijakannya adalah untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui penyelesaian perundingan perdagangan.

    Hingga saat ini, telah ada 19 perjanjian perdagangan
    yang terimplementasi, 10 yang telah ditandatangani atau diratifikasi, 16 dalam proses perundingan, dan enam lainnya di luar skema perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA dan Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) sedang diproses.

    Sementara untuk peningkatan UMKM ekspor, Kemendag telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengembangkan produk dan memperluas ekspor Indonesia.

    “Kemendag juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi UMKM BISA Ekspor, salah satunya, melalui business matching. Pada Januari 2025, tercatat telah ada 72 business matching berupa pitching dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, dengan transaksi mencapai 5,22 juta dolar AS,” kata Budi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani sebut penempatan DHE di perbankan RI melampaui 30 persen 

    Sri Mulyani sebut penempatan DHE di perbankan RI melampaui 30 persen 

    Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di perbankan Indonesia sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan aturan, yakni 30 persen.

    Oleh karena itu posisi DHE SDA yang ditempatkan di perbankan Indonesia sejauh ini relatif stabil.

    “Kalau minimum tadinya 30 persen di dalam data, yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42 persen. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    Eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.

    “Sekarang dengan 100 persen, terutama untuk yang SDA batu bara, CPO, dan nikel adalah tiga komoditas yang paling besar peranannya di dalam menghasilkan ekspor dan devisa kita,” kata Menkeu.

    Untuk itu, Bendahara Negara itu juga menegaskan Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia agar eksportir dan produsen tidak terdisrupsi.

    Kebutuhan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, pembayaran dividen dan pengadaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia, serta pembayaran kembali atas pinjaman eksportir dipastikan tetap aman dan tidak terganggu.

    “Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya.

    Menkeu juga menyampaikan, kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara di dunia.

    “Itu juga menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut,” tutur Sri Mulyani.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, Dpemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valas.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keagenan berkontribusi signifikan dukung MPMInsurance tumbuh pada 2024

    Keagenan berkontribusi signifikan dukung MPMInsurance tumbuh pada 2024

    MPMInsurance mengalami kenaikan 6 peringkat di pasar serta penambahan 0,2 persen pangsa pasar, didorong pertumbuhan premi 32 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) membukukan kontribusi positif dari kanal distribusi keagenan (channel agent) yang mengalami pertumbuhan sebesar 11 persen pada kuartal III 2024, saat industri asuransi mengalami penurunan 21 persen pada kanal tersebut.

    “Berkat pencapaian yang baik ini, MPMInsurance mengalami kenaikan 6 peringkat di pasar serta penambahan 0,2 persen market share (pangsa pasar), didorong oleh pertumbuhan premi sebesar 32 persen,” kata Deputi Direktur Marketing MPMInsurance Poppy Panca di Jakarta, Senin.

    Ia menuturkan bahwa kinerja positif perseroan pada kuartal III 2024 terutama ditopang oleh segmen properti dan kendaraan bermotor.

    Pada segmen asuransi properti, perseroan mengalami kenaikan pendapatan premi sebesar 69 persen, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan industri yang hanya 26 persen, dengan kontribusi kanal keagenan yang meningkat mencapai 27 persen.

    Sedangkan pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor MPMInsurance tumbuh 2 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang hanya mencapai 1 persen, dengan kontribusi kanal keagenan yang meningkat 16 persen.

    Poppy Panca menyatakan bahwa kinerja positif tersebut semakin diperkuat dengan peringkat A+ yang kembali diraih MPMInsurance dari Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit internasional yang berpusat di London, Inggris, dan New York, Amerika Serikat, yang dirilis pada Desember 2024.

    Ia mengatakan bahwa peringkat tersebut mencerminkan kekuatan finansial yang solid serta kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas di tengah tantangan industri.

    CEO MPMInsurance Alexander Setokusumo menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen yang telah berkontribusi dalam pertumbuhan perusahaan selama tahun lalu.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai perseroan, yakni memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen (protection), menyediakan solusi terbaik (advisory), dan memastikan MPMInsurance selalu hadir saat dibutuhkan (reliability).

    “Dengan semangat kebersamaan ini, kami optimistis dapat terus bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi industri asuransi di Indonesia,” ucap Alexander Setokusumo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI, BNM, dan BOT selaraskan kerja sama transaksi mata uang lokal

    BI, BNM, dan BOT selaraskan kerja sama transaksi mata uang lokal

    LCTF OG yang diselaraskan meningkatkan konsistensi, skalabilitas, dan efisiensi dalam memfasilitasi transaksi mata uang lokal di ketiga negara

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) menyelaraskan penerapan Pedoman Operasional Kerangka Kerja Transaksi Berbasis Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction Framework Operational Guidelines/LCTF OG).

    Bank sentral dari ketiga negara itu juga memperluas transaksi lintas-batas yang eligible di bawah kerangka kerja tersebut.

    “LCTF OG yang diselaraskan meningkatkan konsistensi, skalabilitas, dan efisiensi dalam memfasilitasi transaksi mata uang lokal di ketiga negara,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin.

    Pedoman ini mengonsolidasikan pedoman bilateral yang sebelumnya ditetapkan antara negara-negara tersebut. Pedoman juga memungkinkan proses yang disederhanakan dengan transparansi yang lebih besar bagi lembaga keuangan yang berpartisipasi dan pihak terkait lainnya.

    LCTF OG yang diselaraskan menetapkan parameter operasi yang berlaku untuk semua negara yang berpartisipasi sambil mengakomodasi persyaratan peraturan lokal tertentu dari setiap yurisdiksi.

    Kerangka kerja terbaru juga mencakup investasi portofolio sebagai transaksi dengan underlying yang eligible, selain perdagangan barang dan jasa serta investasi langsung.

    “Investor saat ini memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan transaksi dalam mata uang lokal sambil mengurangi risiko nilai tukar,” kata Ramdan.

    Menyusul perluasan terbaru ini, bank sentral dari ketiga negara menyambut baik bank-bank komersial berkualifikasi tambahan untuk berpartisipasi dan mendukung perluasan LCTF.

    Bank-bank ini akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi mata uang lokal, memanfaatkan keahlian, kekuatan operasional, dan jaringan lintas batas mereka.

    Ramdan menyampaikan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah menyaksikan tren peningkatan dalam transaksi mata uang lokal untuk perdagangan bilateral sejak penerapan LCTF.

    Kerangka kerja dan operasi yang diselaraskan ini, ujar dia, akan memberi opsi yang lebih baik bagi para pelaku bisnis untuk transaksi lintas-batas. Hal ini juga menegaskan kembali komitmen ketiga untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi regional.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Jateng sebut pertumbuhan ekonomi 2025 masih kuat

    BI Jateng sebut pertumbuhan ekonomi 2025 masih kuat

    Pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut diprakirakan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih solid pada 2025

    Semarang (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebutkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada tahun ini masih tetap kuat, dengan tekanan inflasi yang masih dalam rentang sasaran.

    “Pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut diprakirakan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih solid pada 2025,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra di Semarang, Senin.

    Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan “Angkring” (updAte iNformasi dan perkembanGan eKonomi RegIonal jateNG) di Kantor Perwakilan BI Jateng, Semarang, yang berlangsung secara hybrid.

    Sejalan dengan perekonomian nasional, kata dia, perekonomian Jateng pada 2024 juga tetap tumbuh kuat sebesar 4,95 persen (year on year/yoy), meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy).

    Namun, kata dia, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa maka pertumbuhan ekonomi di Jateng relatif lebih tinggi dibandingkan Banten (4,79 persen), DKI Jakarta (4,90 persen) dan Jawa Timur (4,93 persen).

    “Pertumbuhan ekonomi Jateng yang terjaga didorong oleh permintaan domestik yang bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang pada 2024 menyumbang 3,05 persen dan tumbuh 5,15 persen (yoy), utamanya bersumber dari maraknya kegiatan pesta demokrasi, didukung inflasi pangan yang terkendali sehingga menjaga daya beli,” katanya.

    Selain konsumsi RT, kata dia, investasi juga menjadi pendorong pertumbuhan 2024 dengan andil 1,88 persen dan tumbuh 6,55 persen (yoy), sejalan dengan berlanjutnya investasi sektor swasta dan pemerintah.

    Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kata dia, sumber pertumbuhan Jateng 2024 didorong oleh kinerja lapangan usah industri pengolahan yg menyumbang 1,16 persen dan tumbuh 3,52 persen (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih kuat dan ditunjang ekspor yang tumbuh signifikan.

    Selanjutnya, konstruksi menyumbang 0,84 persen dan tumbuh 7,97 persen (yoy), terutama didukung oleh penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, seperti Jalan Tol Yogya-Bawen Seksi I, Solo-Yogya-Kulon Progo Seksi II, dan KITB Fase I.

    Dari sisi inflasi, kata dia, Jateng mencatatkan deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) pada Januari 2025, sejalan dengan deflasi yang juga terjadi di seluruh wilayah di Pulau Jawa.

    Ia menyebutkan komoditas penyumbang utama deflasi periode Januari 2025 adalah tarif listrik, bawang merah, telur ayam ras, mobil dan tarif kereta api.

    Namun demikian, perlu diwaspadai peningkatan harga komoditas pangan seperti beras, cabai merah, dan cabai rawit mengingat curah hujan yang cukup tinggi pada awal tahun serta peningkatan permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan I 2025.

    Ke depan, kata dia, ekonomi Jateng diprakirakan tetap kuat dengan didukung permintaan domestik di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

    Pertumbuhan diperkirakan bersumber dari konsumsi RT, seiring dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP), serta kenaikan gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN).

    Selain itu, kata dia, dari lapangan usaha pertanian diperkirakan cuaca di tahun 2025 relatif lebih terkendali dibandingkan tahun 2024 sehingga menurunkan potensi risiko gagal panen dan komitmen pemerintah daerah untuk menambah luas tambah tanam pertanian.

    “Insyaallah pertumbuhan ekonomi di Jateng ini di tahun 2025 kami proyeksikan masih tetap kuat dan inflasi masih dalam rentan sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” kata Rahmat.

    Turut hadir, antara lain Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Nita Rachmenia dan Andi Reina Sari, serta hadir secara daring, yakni Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Christoveny, Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal Bimala, dan Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Solo Hesti Candra Sari.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Maluku laporkan stok beras dan gula menyambut Ramadhan tiba

    Bulog Maluku laporkan stok beras dan gula menyambut Ramadhan tiba

    ANTARA – Bulog Maluku memastikan stok beras yang dimiliki mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga menjelang Ramadan hingga enam bulan ke depan. Bulog Maluku melaporkan stok beras saat ini tercatat sebanyak 17.356.104 kilogram. Adapun untuk stok gula, menjelang Ramadhan akan didatangkan 150 ton gula dari luar Maluku untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga bisa memasuki awal puasa tanpa khawatir. (Alfian Sanusi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • Pertamina gelar operasi pasar LPG 3 kg di Palangka Raya

    Pertamina gelar operasi pasar LPG 3 kg di Palangka Raya

    Palangka Raya (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menggelar operasi pasar LPG 3 kg yang menyasar Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, hari ini (17/02/2025) sebagai upaya mempermudah akses warga mendapat gas bersubsidi itu.

    “Pertamina menyediakan 1.600 tabung (gas LPG 3 kg bersubsidi) dalam operasi pasar ini, sebagai upaya menjaga ketersediaan bagi masyarakat,” kata Pjs. Area Manager Communication & CSR Regional Kalimantan Risky Diba Avrita di Palangka Raya, Senin.

    Operasi pasar itu adalah wujud kolaborasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menjaga saluran distribusi elpiji tiga kg bagi masyarakat.

    “Masyarakat yang berhak dapat hadir dengan membawa KTP sesuai prosedur untuk pembelian LPG 3 kg,” imbuh dia.

    Pelaksanaan operasi pasar ini digelar berkolaborasi bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disperindag) Pemerintah Kota Palangka Raya menyasar delapan kelurahan.

    Stok LPG 3 kg disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada pengurangan kuota sehingga masyarakat tidak perlu membeli secara berlebihan.

    Pertamina juga mengajak masyarakat menggunakan gas sesuai peruntukkan, yakni LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat kurang mampu,

    Mengacu ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, Nomor 38 Tahun 2019, Nomor 70 dan 71 Tahun 2021, maka LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah dan telah terdaftar dalam sistem subsidi pemerintah, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.

    Dia menyampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat menghubungi layanan Pertamina Call Center di nomor 135.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025