Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bapanas gandeng Satgas Pangan tertibkan Minyakita di atas HET

    Bapanas gandeng Satgas Pangan tertibkan Minyakita di atas HET

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya menggandeng Satgas Pangan untuk menertibkan adanya penjualan minyak goreng, Minyakita yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Arief ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin (17/2) mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan HET Minyakita, yakni Rp15.700 per liter.

    Namun, lanjut dia, rata-rata harga Minyakita secara nasional yang dijual berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng merek Minyakita, sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per liter.

    “Minyakita itu harus Rp15.700 per liter. Jadi tidak boleh dibiasakan harga di atas HET. Jadi, ini kita berkoordinasi tentunya sama teman-teman di Satgas Pangan. Ini akan membantu menertibkan kembali. Jadi, kalau sudah ditentukan Rp15.700 per liter, ya harusnya sesuai dengan label Rp15.700 per liter,” tegas Arief.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi diwawancara awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Dia menekankan bahwa hal itu sudah menjadi ketentuan pemerintah yang dirumuskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama para pengusaha dan juga distributor.

    “Jadi kalau sudah ditentukan demikian, maka demikian. Lain halnya kalau misalnya dalam rapat koordinasi atau dalam keputusan lembaga terkait, di situ disebutkan ada ongkos kirim dan lain-lain, ya harganya bisa zoning (zonasi per wilayah),” ucapnya.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Mentan.

    Amran mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan ditemukan masih adanya kenaikan harga pangan di pasaran salah satunya minyak goreng.

    Dia mengaku juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawal agar harga minyak goreng bisa sesuai HET hingga ke desa-desa.

    Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Muhammad Mansyur, mengatakan bahwa harga minyak goreng Minyakita mengalami lonjakan signifikan, yakni mencapai harga Rp18 ribu per liter.

    Sementara, harga minyak goreng kemasan lainnya, seperti Sunco dan Tropical, juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

    “Untuk produk-produk minyak goreng lainnya kenaikannya juga cukup tinggi sih seperti Sunco, Tropical. Itu kita jual Rp40 ribu per dua liter. Dari harga ambil Rp38.000. Normal Rp38.000 per dua liter, tapi sekarang udah Rp40.000 per dua liter,” kata Mansyur.

    Dia menyebutkan pembeli cenderung memilih minyak goreng Minyakita karena harga lebih murah dibandingkan produk lainnya.

    “Kita belanja dari distributor atau pabrik tapi harganya nggak segitu, lebih dari harga yang di kemasan, pedagang dapatnya. Jadi mau nggak mau kita jual juga. Namanya juga jualan, nyari untung. Cuma kalau buat Minyak tipis bangat,” katanya.

    Mansyur juga mengaku bahwa dirinya mengambil Minyakita dari distributor rata-rata di atas Rp15.700 per liter. Ia juga cukup sulit mendapatkan stok minyak goreng sejak sepekan lalu.

    “Sejauh ini stok ada kelangkaan. Agak susah dicari, dari sisi distributor juga ada beberapa yang kosong sejak seminggu yang lalu. Produknya langka, ya mau nggak mau kita belanja ada harga segitu karena jadi kebutuhan pokok juga buat masyarakat jadi mau nggak mau kita ambil,” kata Mansyur.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM tegaskan perguruan tinggi tak diizinkan kelola tambang

    Menteri ESDM tegaskan perguruan tinggi tak diizinkan kelola tambang

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diizinkan mengelola tambang. Hal itu disampaikan Bahlil usai Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dengan pemerintah mengenai RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Senin (17/2). (Yogi Rachman/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Menteri PU: Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah

    Menteri PU: Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah

    Kementerian PU terus berupaya merenovasi dan merehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan di berbagai wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah meski menghadapi keterbatasan anggaran.

    “Pendidikan adalah investasi terbesar kita. Bagaimana putra-putri Indonesia, termasuk perempuan, mendapatkan akses pendidikan terbaik sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, pendidikan adalah salah satu pilar utama. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan, menjadi prioritas kami,” katanya.

    Dody menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. “Sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, pendidikan adalah salah satu pilar utama. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan, menjadi prioritas kami,” katanya.

    Dody mengungkapkan bahwa Kementerian PU terus berupaya merenovasi dan merehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan di berbagai wilayah.

    “Kami berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk proyek ini. Tujuannya adalah memberdayakan lebih banyak perempuan di Indonesia agar mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.

    Pembangunan Kampus Terpadu Madrasah Mu’alimat Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan perempuan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepemimpinan. Kampus ini dirancang untuk mendukung potensi lebih dari 2.000 santri perempuan.

    Pembangunan kampus ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Dukungan penuh dari Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat terwujudnya infrastruktur pendidikan yang mendukung kemajuan perempuan di Indonesia.

    “Ini adalah langkah nyata dalam membangun generasi yang lebih baik, terutama bagi perempuan Indonesia. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” kata Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • GAPPRI: PP 28/2024 sarat agenda FCTC ancam kedaulatan ekonomi

    GAPPRI: PP 28/2024 sarat agenda FCTC ancam kedaulatan ekonomi

    berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) khususnya pada Bagian XXI Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429 – 463 berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

    Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar tidak memaksakan diimplementasikannya PP 28/2024 di saat situasi geo politik dan geo ekonomi global berdampak pada situasi di tanah air saat ini.

    Dikatakannya, PP 28/2024 dinilai cacat hukum sebab proses penyusunannya tidak transparan dan minim pelibatan pelaku industri hasil tembakau (IHT).

    “Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja,” katanya di Jakarta, Senin.

    Henry menilai pemaksaan penerapan PP 28/2024 lebih mewakili agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), padahal banyak pihak yang langsung terkena dampak dari regulasi ini, sehingga seharusnya mereka memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pembahasan.

    Kajian GAPPRI menyatakan PP 28/2024 memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, yakni mencapai Rp182,2 triliun, dengan 1,22 juta pekerja di seluruh sektor terkait terdampak.

    “Larangan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah, potensi kerugian mencapai Rp84 triliun. Pembatasan iklan berdampak ekonomi yang hilang mencapai Rp41,8 triliun,” ujarnya dalam keterangannya.

    Selain itu, tambahnya, kemasan rokok polos atau tanpa cukai berpotensi mendorong downtrading (peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah) dan peralihan ke rokok ilegal 2-3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Permintaan produk legal juga diprediksi turun sebesar 42,09%,” terang Henry Najoan.

    GAPPRI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, agar tercipta kebijakan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial.

    Pasalnya, IHT merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya UU 17/2023 tentang Kesehatan, serta aturan turunannya.

    “Berbagai tekanan regulasi terhadap IHT legal dirasa memberatkan bagi multi-sektor yang terkait. Maka itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, mengingat kondisi sosio-ekonomi Indonesia yang berbeda dari negara lain,” tegas Henry Najoan.

    GAPPRI mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang.

    “Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri, melindungi jutaan pekerja, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkoordinasikan skema pengaturan angkutan Lebaran 2025 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar dapat berjalan aman dan lancar.

    “Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,” kata Menhub di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Menhub Dudy Purwagandhi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama pemimpin daerah secara virtual.

    “Dalam rangka mengatasi kepadatan selama periode angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Menhub.

    Meski begitu, dia menyampaikan bahwa masih diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angkutan arus mudik maupun balik Lebaran 2025 berjalan baik.

    Menhub menyampaikan sejumlah skema, baik pengaturan pergerakan masyarakat, maupun pengaturan angkutan barang.

    Dia menyebutkan, sejumlah usulan kebijakan selama masa Angleb, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA), kebijakan pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

    Kebijakan itu diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” imbuh Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angleb 2025 di antanya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.

    Kemudian pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Menhub mengharap dukungan Pemerintah Daerah seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Adapun Mendagri Tito meminta Kepada Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah Berkoordinasi mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPDP: Penerimaan pungutan ekspor pada 2024 capai Rp25,76 triliun

    BPDP: Penerimaan pungutan ekspor pada 2024 capai Rp25,76 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat realisasi penerimaan pungutan dari ekspor komoditas perkebunan dan produk turunannya pada 2024 mencapai Rp25,76 triliun atau melampaui target yang ditetapkan Rp25 triliun.

    “Dana yang kami kumpulkan, terutama yang terbesar, itu dari pungutan ekspor. Artinya, setiap transaksi ekspor CPO (crude palm oil atau minyak sawit mentah) dan produk turunannya dikenakan pungutan ekspor yang besarannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” kata Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan ada lima produk turunan kelapa sawit yang tingkat ekspor relatif tinggi, salah satunya adalah refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang mencapai 10,4 juta metrik ton.

    ​​​​​​Kemudian, posisi berikutnya disusul produk minyak sawit RBD sebesar 5,1 juta metrik ton, cangkang sawit sebesar 4,87 juta metrik ton, bungkil inti sawit sebesar 4,48 juta metrik ton, dan minyak sawit mentah (CPO) sebesar 2,7 juta metrik ton.

    ​​​​”Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan pungutan ekspor yang memang dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan produk hilir mulai tercapai. Kalau dilihat dari bahan bakunya, yakni minyak sawit mentah (CPO)crude palm oil hanya 2,7 juta metrik ton, tetapi produk turunannya seperti RBD palm olein dan RBD palm oil meningkat tajam,” kata Eddy.

    ​​​​​​Selain pungutan ekspor, BPDP juga mencatatkan pendapatan dari pengelolaan dana dengan realisasi pada 2024 sebesar Rp2,95 triliun atau melampaui target Rp557 miliar.

    BPDP juga mencatat pendapatan yang bersumber dari pengelolaan dana dengan realisasi pada 2024 sebesar Rp2,95 triliun, melampaui dari target Rp557 miliar.

    Pada tahun 2024, komposisi penempatan dana pada deposito sebesar 84,22 persen. Sementara itu, untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 15,78 persen.SBN) sebesar 15,78 persen.

    “Dana BPDP yang menganggur atau tidak terpakai kami kelola dengan menempatkannya pada portofolio investasi. Saat ini ada dua penempatan dana yang kami lakukan, yakni di deposito perbankan dan SBN,” kata Eddy.

    ​​​​​​Pendapatan BPDP juga bersumber dari pendapatan lain seperti pengembalian dana program dengan realisasi mencapai Rp129,47 miliar. Dengan demikian, total pendapatan pada 2024 mencapai Rp28,83 triliun.

    BPDP juga punya pendapatan lain-lain, seperti pengembalian dana yang dari program, dengan realisasi Rp129,47 miliar. Dengan demikian, total pendapatan pada 2024 mencapai Rp28,83 triliun.

    Dari sisi realisasi program pada tahun 2024, dana yang disalurkan untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi 12.514 orang mencapai Rp314,36 miliar. Program ini mencakup pemberian beasiswa kepada keluarga petani dan pelatihan.

    Pada program penelitian dan pengembangan, dana yang disalurkan BPDP mencapai Rp114,97 miliar dengan realisasi sebanyak 165 kegiatan penelitian dan pengembangan.

    Sementara itu, pada program peremajaan perkebunan, realisasinya mencapai 38,25 hektare dengan dana yang disalurkan Rp1,3 triliun.

    Sementara itu, pada program peremajaan perkebunan, realisasinya mencapai 38,25 hektare dengan dana yang tersalurkan Rp1,3 triliun.

    Tahun lalu, BPDP juga melaksanakan beberapa program lain dengan dana yang disalurkan untuk insentif biodesel sebanyak 13,14 juta kiloliter senilai Rp29,38 triliun, program sarana dan prasarana Rp126,23 miliar, program promosi Rp143,44 miliar, dan dukungan manajemen Rp120,68 miliar.

    “Jadi total belanja BPDP pada 2024 sebesar Rp31,498 triliun,” kata Eddy.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas: Presiden tak mau harga pangan naik kecuali harga gabah

    Bapanas: Presiden tak mau harga pangan naik kecuali harga gabah

    perintahnya Pak Presiden adalah harga (pangan) tidak boleh ada yang naik. Yang naik hanya gabah kering panen (GKP) milik petani

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan adanya kenaikan harga pangan kecuali harga gabah milik petani, terutama saat musim panen.

    Arief ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan hal itu demi kesejahteraan petani dan masyarakat.

    “Jadi perintahnya Pak Presiden adalah harga (pangan) tidak boleh ada yang naik. Yang naik hanya gabah kering panen (GKP) milik petani. Clear ya,” kata Arief.

    Dia juga meminta semua penggilingan padi yang membeli gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram, hal itu demi cadangan beras pemerintah (CBP).

    Ia menyebutkan stok cadangan beras pemerintah yang ada di Gudang Bulog saat ini mencapai 1,9 juta ton.

    Arief mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong penggiling padi agar menaati ketentuan pemerintah dalam melakukan penyerapan gabah petani.

    “Ya tentunya yang masih membeli gabah petani di bawah (harga pembelian pemerintah/HPP) Rp6.500 per kilogram harus didorong naik,” kata Arief.

    Dia menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat pengusaha penggiling padi di daerah Sumatera Selatan yang membeli gabah petani di bawah HPP. Namun, pengusaha tersebut sudah berkomunikasi dengan pemerintah, segera menyerap gabah petani sesuai HPP.

    “Sumatera Selatan kemarin kan masih membeli gabah di bawah Rp6.500 per kg, gitu ya. Tapi pengusaha yang di Sumatera Selatan ini juga udah berkomunikasi akan membeli gabah dengan Rp6.500 per kg, any quality,” ucap Arief.

    Sementara untuk pengendalian harga, Arief menuturkan bahwa pemerintah pusat mengajak peran aktif seluruh pemerintah daerah guna menyukseskan upaya pengamanan pasokan dan harga pangan.

    Dia mengaku bahwa pihaknya telah menyampaikan imbauan ke seluruh gubernur, wali kota/bupati di seluruh Indonesia untuk dapat mendukung strategi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    “Ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita bahas dalam Rakor SPHP sebelumnya,” sebutnya.

    Dalam surat yang ditandatanganinya, Arief menyampaikan empat hal penting untuk dilaksanakan bagi tiap pemerintah daerah (Pemda). Pertama, pemda agar melakukan pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan.

    Kedua, pemda agar dapat melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan.

    Selanjutnya, pemda agar terus laksanakan pemantauan dan pengawasan pasokan dan harga pangan secara berkala.

    “Terakhir, Bapanas mendorong pemda menerapkan kerja sama antardaerah, khususnya daerah yang defisit atau berpotensi dan cenderung mengalami gejolak harga pangan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • “Baliss” tingkatkan teknologi pengolahan air minum kemasan

    “Baliss” tingkatkan teknologi pengolahan air minum kemasan

    Badung (ANTARA) – Wakil Bupati Badung Bali meresmikan teaching factory –model pembelajaran membawa suasana industri ke bangku pendidikan– “Baliss” yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan teknologi pengolahan air minum kemasan.

    “Kami mengapresiasi keberhasilan penyelesaian proyek teaching factory Baliss yang akhirnya dapat terwujud setelah direncanakan sejak tujuh tahun lalu,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Senin.

    Teaching factory Baliss tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara PT. ITS Teknosains yang merupakan perusahaan milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan PT. Badung Hebat Jaya, yaitu anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung.

    Fasilitas itu dirancang sebagai pusat pembelajaran berbasis industri yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan sektor industri dalam pengembangan teknologi pengolahan air minum dalam kemasan.

    Wabup Suiasa mengatakan fasilitas itu menunjukkan berapa pentingnya prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan dengan pemerintah yang tidak hanya berperan sebagai birokrat, tetapi juga harus memiliki wawasan kewirausahaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta.

    “Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja sama yang solid antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pemerintahan tidak hanya berorientasi pada regulasi tetapi juga mampu menjalin sinergi dengan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Rektor ITS Bambang Pramujati menambahkan bahwa pendirian Baliss tersebut merupakan langkah maju dalam penguatan ekosistem pendidikan berbasis industri.

    Teaching factory itu nantinya akan menjadi pusat inovasi dalam pengolahan air minum, dengan menerapkan teknologi terbaru dalam pemurnian air.

    “Fasilitas ini akan menjadi wadah bagi mahasiswa, tidak hanya dari ITS tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi lainnya, khususnya di Badung, untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses produksi air minum dalam kemasan,” imbuhnya.

    Ia mengungkapkan ITS juga telah mengembangkan teknologi membran generasi baru untuk proses filtrasi air. Dengan adanya teaching factory tersebut membuka kesempatan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas air kemasan.

    Fasilitas itu juga diharapkan akan dapat membuka peluang bagi mahasiswa dan tenaga ahli dalam mengembangkan keilmuan mereka di bidang teknologi pengolahan air, sekaligus meningkatkan kontribusi akademisi dalam mendorong inovasi industri.

    “Ini juga sekaligus guna memberikan pengalaman belajar yang aplikatif bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, baik teknik maupun non-teknik,” jelasnya.

    Pewarta: Rolandus Nampu/Naufal Fikri Yusuf
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas: Pemerintah pastikan stok beras Indonesia senantiasa aman

    Bapanas: Pemerintah pastikan stok beras Indonesia senantiasa aman

    Dengan stok beras Indonesia yang memadai seperti hari ini, Pemerintah Indonesia siap menyambut Ramadhan dan Idul Fitri yang berbarengan pula dengan masa panen raya padi. Kita yakin tidak akan ada gejolak yang berarti terhadap komoditas beras

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog senantiasa tetap terjaga dan aman untuk 2025.

    “Hal ini terjadi atas kerja keras pemerintah yang telah menyiapkan antisipasi ketersediaan stok CBP sejak tahun sebelumnya,” kata Arief di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak harga dan kondisi pangan di tahun mendatang.

    “Sejak jauh hari, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi pengelolaan CBP agar pasokan tetap terjamin,” ujarnya.

    Dengan adanya stok 2 juta ton yang sudah dipersiapkan sejak 2024, Bapanas optimistis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam menghadapi periode rawan pangan seperti awal tahun dan masa paceklik.

    Stok CBP yang disimpan di Bulog di awal 2025 yang merupakan transfer stok dari 2024, tercatat menjadi yang tertinggi di angka 2 juta ton. Sementara berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, stok beras secara nasional di awal 2025 juga cukup kuat di angka 8,148 juta ton

    “Dengan stok beras Indonesia yang memadai seperti hari ini, Pemerintah Indonesia siap menyambut Ramadhan dan Idul Fitri yang berbarengan pula dengan masa panen raya padi. Kita yakin tidak akan ada gejolak yang berarti terhadap komoditas beras,” ucap Arief.

    Menurut dia, hal itu memastikan kondisi perberasan di Indonesia yang kondusif, setelah adanya pengumuman kedaruratan pangan terhadap beras yang baru dikeluarkan Filipina pada 3 Februari 2025. Deklarasi tersebut dikeluarkan oleh The Department of Agriculture untuk mengatasi lonjakan harga beras di sana.

    Mengutip laman resmi The Philippine News Agency (pna.gov.ph), lanjut Arief, adanya deklarasi kedaruratan tersebut memungkinkan Pemerintah Filipina melepaskan cadangan stok beras yang dimiliki oleh Otoritas Pangan Nasional negara tersebut ke masyarakat.

    Pada Januari 2025, Filipina mengalami deflasi beras di 2,3 persen setelah sebelumnya beras di Desember 2024 mengalami inflasi 0,08 persen.

    “Kita patut bersyukur karena perberasan Indonesia cukup stabil hari ini. Tentunya kita mendoakan dan berharap kondisi perberasan negara tetangga kita, Filipina, dapat segera membaik dan stabil dengan cepat,” tuturnya.

    Sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, Bapanas dapat menugaskan Bulog dalam hal pengelolaan CBP yang disalurkan dalam rangka intervensi stabilisasi pangan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, maupun manakala terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam.

    Selain memastikan ketersediaan stok, Bapanas juga terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang dapat mempengaruhi pasokan pangan.

    “Jadi kita pastikan bahwa beras yang ada di pemerintah saat ini cukup dan aman dalam menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan intervensi untuk stabilisasi pangan,” kata Arief.

    Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan berkomitmen pada swasembada pangan.

    Pemerintah akan terus memantau kondisi pasokan dan permintaan beras serta menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.

    Ia menambahkan, panen raya yang berlangsung mulai Maret sampai Mei 2025 menjadi momentum yang tepat untuk menyerap gabah/beras produksi petani dalam negeri dalam rangka memperkuat stok beras pemerintah.

    “Dengan stok yang telah disiapkan jauh-jauh hari, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Cirebon catat realisasi investasi 2024 capai Rp3,1 triliun

    Pemkab Cirebon catat realisasi investasi 2024 capai Rp3,1 triliun

    Investasi di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun atau tumbuh 3,79 persen dibandingkan 2023

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi investasi di wilayahnya mencapai Rp3,1 triliun sepanjang 2024, tumbuh 3,79 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3 triliun.

    Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di Cirebon, Senin, mengatakan, peningkatan investasi tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 17.311 orang.

    “Investasi di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun atau tumbuh 3,79 persen dibandingkan 2023,” katanya.

    Ia menyebutkan, sektor industri barang dari kulit dan alas kaki masih menjadi penyumbang terbesar untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi mencapai Rp546,6 miliar.

    Sementara itu, kata dia, sektor Jasa Lainnya menempati posisi kedua dengan nilai investasi yang masuk sebesar Rp382,4 miliar.

    “Persentase realisasi investasi tahun tersebut, telah mencapai 96,33 persen dari target yang ditetapkan,” katanya.

    Selain investasi, Wahyu juga menyoroti peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon.

    Ia menyampaikan pada 2024, tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 84,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 84,56 persen.

    Menurut dia, kemantapan jalan ini dihitung dari panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang yang mencapai 1.053,10 km dari total 1.240,30 km jalan di Kabupaten Cirebon.

    Pemkab Cirebon, kata Wahyu, terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas dan investasi di daerah tersebut.

    “Adapun sisanya sepanjang 187,2 kilometer atau 15,09 persen dari total jalan yang ada masih dalam kategori rusak ringan dan berat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025