Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Airlangga sebut bank emas dapat jadi opsi bagi nasabah

    Airlangga sebut bank emas dapat jadi opsi bagi nasabah

    Ini bullion bank sih bukan ‘compulsory’ (wajib), perannya kayak perbankan juga

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bank emas atau bullion bank yang bakal diresmikan 26 Februari 2025 dapat berperan sebagai opsi bagi eksportir emas di Indonesia.

    Meski bank emas akan diresmikan, eksportir emas tetap bisa menabung atau bertransaksi emas di bank yang menyediakan layanan serupa di luar negeri.

    “Ini bullion bank sih bukan compulsory (wajib), (perannya) kayak perbankan juga,” kata Airlangga usai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menunjuk PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyimpan dan penyedia layanan bank emas pertama.

    Airlangga mendorong masyarakat untuk memilih bertransaksi di bank emas Indonesia.

    Sebab, menurut dia, bank emas di dalam negeri bakal lebih menguntungkan karena beberapa fasilitas yang tidak didapatkan apabila bertransaksi di luar negeri.

    Namun ia tidak menjelaskan lebih detail terkait fasilitas tersebut.

    “Sekarang (kalau) luar negeri, hasil emas adanya diproduksi (di dalam negeri), ditaruh di luar negeri. Jadi masuk ke Indonesia cuma dapat tolling-nya saja,” ujarnya.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pembentukan bank khusus penyimpanan emas ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2)

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Maman: Konsesi tambang UU Minerba tingkatkan skala bisnis UKM

    Menteri Maman: Konsesi tambang UU Minerba tingkatkan skala bisnis UKM

    untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka mereka bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam Undang-Undang Minerba yang disetujui pengesahannya oleh DPR, akan secara langsung mempercepat pengusaha naik tingkat ke skala yang lebih besar.

    “Jadi saya garis bawahi ini diperuntukkan secara undang-undang untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka mereka untuk bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar,” ujar Maman ditemui usai pembukaan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, beleid tersebut merupakan terobosan yang strategis hasil kolaborasi lembaga legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal itu karena dalam aturan yang tertera, memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola pertambangan.

    Lebih lanjut, Maman mengatakan dengan hadirnya UU Minerba juga menjadi bukti adanya prinsip berkeadilan dalam dunia usaha domestik.

    “Kita ingin membuka narasi keadilan bahwa kesempatan untuk pengelolaan tambang tidak hanya pada usaha besar, tapi usaha menengah dan kecil juga mendapatkan ruang dan kesempatan,” kata dia pula.

    Meski demikian, Maman mengungkapkan tidak semua UKM bisa mendapatkan konsesi tambang. Hanya pengusaha UKM yang memenuhi kompetensi dan kualitas yang bisa menerima izin pengelolaan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemberian izin untuk mengelola lahan tambang kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah pertambangan, bukan UKM asal Jakarta.

    “(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara,” ucap Bahlil dalam konferensi pers setelah menghadiri Rapat Pleno Baleg DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (17/2).

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin untuk mengelola tambang kepada UKM di daerah pertambangan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (3).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Adapun syarat bagi UKM untuk mengelola lahan tambang adalah UKM yang modalnya Rp10 miliar. Dengan mengikuti berbagai proses untuk mengelola lahan tambang, lanjut dia, Bahlil berharap agar 1–2 tahun kemudian, perusahaan tersebut dapat naik kelas menjadi perusahaan besar.

    “Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan,” kata Bahlil.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Humpuss Maritim perkuat armada tanker minyak dukung distribusi minyak

    Humpuss Maritim perkuat armada tanker minyak dukung distribusi minyak

    Dengan penguatan armada ini, kami optimistis dapat semakin berkontribusi dalam memastikan distribusi BBM yang lebih andal dan tepat waktu

    Jakarta (ANTARA) – PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) menambah satu unit kapal tanker minyak untuk mendukung distribusi minyak di Indonesia, yakni MT Marlin 88, yang memiliki kapasitas tanki 50,322.80 cu meters dengan bobot mati (DWT) sebesar 34.995.

    “Kami terus berupaya meningkatkan kapabilitas operasional kami, khususnya dalam mendukung kebutuhan logistik energi di Indonesia. Dengan penguatan armada ini, kami optimistis dapat semakin berkontribusi dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak yang lebih andal dan tepat waktu,” ujar Direktur Utama PT Humpuss Maritim Internasional Tbk Tirta Hidayat di Jakarta, Selasa.

    Dengan spesifikasi tersebut, MT Marlin 88 dioptimalkan sebagai angkutan oil product kategori clean product, mencakup berbagai jenis kargo seperti Pertalite, Pertadex, Dexlite, Pertamax, Pertamax Turbo, Kerosene (Kero), Solar, Biosolar, Intermedia, HOMC, Naphtha, Light Naphtha, dan Fame.

    Sebagai bagian dari komitmen HUMI dalam mendukung ketahanan energi nasional, kapal tanker tersebut dirancang untuk memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ketat untuk menjaga kualitas kargo yang diangkut serta memastikan pengiriman yang lebih aman dan tepat waktu ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Salah satu keunggulan utama MT Marlin 88 adalah fitur cargo heating yang memungkinkan kapal ini tidak hanya mengangkut clean product tetapi juga crude oil atau black oil.

    Dengan kemampuan itu, MT Marlin 88 dapat digunakan secara fleksibel dalam berbagai kebutuhan pengangkutan dan memiliki potensi untuk diutilisasi menjadi Floating Storage Onboard (FSO) di masa mendatang.

    Hal ini sejalan dengan strategi HUMI dalam meningkatkan nilai tambah armada serta memperluas cakupan layanan di industri energi.

    Dengan penambahan satu armada tersebut, HUMI kini memiliki 10 oil tanker dengan rata-rata usia 23 tahun.

    “Rata-rata usia kapal Oil HUMI tergolong menengah, namun yang menjadi perhatian terpenting adalah sisi kualitas operasional kapal, melalui Plan Maintenance System yang dimonitoring secara ketat dan dilakukan secara sesuai dengan regulasi sehingga tetap berdaya saing,” kata Tirta.

    Adapun oil tanker milik HUMI yang sudah ada sebelumnya adalah MT Griya Cirebon, MT Griya Jawa, MT Griya Enim, MT Griya Ambon, MT Semar 77, MT New Stella, MT Mutiara Global, MT Griya Ternate dan MT Anargya I.

    Sejalan dengan komitmen keberlanjutan HUMI, saat ini sedang dikembangkan teknologi untuk monitoring operasional kapal agar dapat ditingkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon, sehingga sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendukung program dekarbonisasi sektor pelayaran.

    Dengan bertambahnya armada tersebut, HUMI semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam industri pelayaran dan logistik energi. Ke depan, HUMI akan terus mengembangkan layanan serta kapabilitasnya untuk mendukung pertumbuhan industri pelayaran nasional.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT PP hijaukan pesisir Tambakrejo dengan 1.000 pohon mangrove

    PT PP hijaukan pesisir Tambakrejo dengan 1.000 pohon mangrove

    Jakarta (ANTARA) – PT PP (Persero) Tbk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan menanam 1.000 pohon mangrove jenis Rhizophora sp di pesisir Tambakrejo, Semarang, Jateng, dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah Sedunia pada Februari ini.

    Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menegaskan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekosistem. Setelah berhasil menghijaukan Taman Nasional Way Kambas di Lampung, kami melanjutkan kontribusi dengan melindungi pesisir Tambakrejo. Program penanaman mangrove ini bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga tentang melindungi kehidupan masyarakat dan memastikan lingkungan tetap lestari,” ujar Joko di Jakarta, Selasa.

    Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengurangi dampak abrasi yang semakin mengancam pemukiman warga akibat gelombang Laut Jawa.

    Dengan garis pantai yang terus menyusut dan naiknya permukaan air laut, keberadaan mangrove diharapkan dapat menjadi benteng alami untuk melindungi pesisir dari gempuran ombak dan banjir rob.

    Selain sebagai pelindung garis pantai, mangrove juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

    Dengan kemampuan menyerap karbon hingga 8 kg CO2e per pohon per tahun, penanaman 1.000 pohon mangrove ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 8.000 kg CO2e per tahun.

    Upaya ini merupakan bagian dari komitmen PT PP dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca serta menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

    Kegiatan penanaman mangrove ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan pesisir Tambakrejo menjadi lebih produktif.

    Keberadaan mangrove membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk menginisiasi program rumah bibit mangrove, ekowisata berbasis lingkungan, serta pengolahan hasil mangrove seperti sirup dan teh yang bernilai ekonomi tinggi.

    Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapat perlindungan dari abrasi, tetapi juga manfaat ekonomi dari ekosistem pesisir yang berkelanjutan.

    Dengan inisiatif ini, PT PP berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

    Kegiatan penanaman mangrove di Pesisir Tambakrejo merupakan bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ekologi, serta bentuk nyata komitmen PT PP dalam menjaga keseimbangan ekosistem di berbagai wilayah Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Sumbar gunakan “energi hijau” di Stasiun Padang

    KAI Sumbar gunakan “energi hijau” di Stasiun Padang

    Padang (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Stasiun Padang dalam upaya mendukung energi hijau dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

    Kahumas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, M. As’ad Habibuddin di Padang, Selasa mengatakan sistem PLTS dengan kapasitas daya 40,7 kWp itu telah mulai beroperasi sejak awal Desember 2024.

    “Ini merupakan langkah konkret KAI Divre II Sumbar dalam mendukung energi hijau melalui penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT),” katanya.

    Ia menyebut PT KAI Divre Sumbar berkomitmen untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. “Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, kami turut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar As’ad.

    PLTS di Stasiun Padang ini menggunakan sistem On Grid, yang terhubung langsung ke jaringan listrik tanpa memerlukan baterai, sehingga sangat cocok untuk lokasi dengan akses jaringan listrik yang stabil. Solar panel dipasang pada struktur di atas atap, memaksimalkan pemanfaatan ruang tanpa mengganggu operasional stasiun.

    Energi yang dihasilkan oleh PLTS ini setara dengan efek positif menanam 570 pohon dan mampu mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 366 ton per tahun. Sehingga memberikan dampak signifikan dalam pelestarian lingkungan.

    “Selain mendukung upaya global dalam mengurangi jejak karbon, inovasi ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat dan pelaku industri lainnya untuk turut beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan,” tambah As’ad.

    Dengan pemasangan PLTS ini, KAI Divre II Sumbar tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga menjadi pionir dalam mendukung program Energi Hijau di sektor transportasi publik.*

    Pewarta: Miko Elfisha
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP memanfaatkan air kelapa tingkatkan produktivitas budi daya nila

    KKP memanfaatkan air kelapa tingkatkan produktivitas budi daya nila

    Studi terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti BPPP Bitung menunjukkan bahwa air kelapa dapat digunakan secara efektif dalam maskulinisasi ikan nila melalui pakan.

    Jakarta (ANTARA) – Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kaji terap inovatif dalam dunia perikanan, salah satunya dengan memanfaatkan air kelapa untuk meningkatkan produktivitas budi daya ikan nila.

    “Studi terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti BPPP Bitung menunjukkan bahwa air kelapa dapat digunakan secara efektif dalam maskulinisasi ikan nila melalui pakan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa hasil penelitian itu akan membuka peluang bagi pembudidaya untuk meningkatkan produksi ikan nila jantan dengan cara yang lebih alami, ramah lingkungan, dan ekonomis.

    Ia menegaskan, inovasi dalam perikanan budi daya, seperti pemanfaatan air kelapa untuk maskulinisasi ikan nila, tidak hanya mendukung keberlanjutan sektor perikanan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas SDM KP. BPPSDM KP merupakan pengampu BPPP Bitung.

    “Dengan adanya kaji terap ini, para instruktur, widyaiswara, dan pembudidaya dapat memperoleh ilmu baru yang aplikatif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di industri KP,” ujar Nyoman.

    Kepala BPPP Bitung Natalia menjelaskan bahwa maskulinisasi ikan nila menjadi salah satu metode yang banyak diterapkan dalam budi daya perikanan, karena ikan nila jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan betina.

    Selama ini, kata Natalia, proses maskulinisasi umumnya menggunakan hormon sintetik seperti 17α-metiltestosteron, yang meskipun efektif, berpotensi meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

    “Kami ingin memberikan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Dengan menggunakan air kelapa dalam pakan, kita tidak hanya mengurangi ketergantungan pada hormon sintetik, tetapi juga memanfaatkan bahan alami yang melimpah di Indonesia,” ujar Natalia.

    Dia menuturkan bahwa penelitian telah dilakukan di BPPP Bitung sejak 25 September hingga 22 November 2024. Dalam percobaan ini, larva ikan nila diberikan pakan yang dicampur dengan air kelapa dalam berbagai dosis selama 14 hari.

    Hasilnya menunjukkan bahwa dosis 0,12 ml air kelapa per gram pakan menghasilkan maskulinisasi yang optimal dengan persentase ikan jantan mencapai 66,32 persen.

    Penelitian ini pun membuktikan bahwa penggunaan air kelapa tidak berdampak negatif terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan. Bahkan, ikan yang diberi pakan berbasis air kelapa menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan tingkat kelangsungan hidup hingga 98,89 persen.

    Inovasi KKP melalui UPT-nya diharapkan mendorong banyak pembudidaya yang beralih ke metode maskulinisasi ikan nila yang lebih alami. Langkah selanjutnya adalah menyusun panduan teknis sederhana agar inovasi ini dapat diimplementasikan dengan mudah di lapangan.

    “Kami akan terus mengembangkan penelitian ini agar hasilnya semakin optimal dan bisa menjadi standar baru dalam budidaya ikan nila di Indonesia,” ujar Natalia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mendorong seluruh unit kerja KKP untuk lebih berinovasi. Baik itu di bidang pelayanan maupun inovasi yang kaitannya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN antisipasi kenaikan pengguna EV pada mudik Lebaran 2025

    PLN antisipasi kenaikan pengguna EV pada mudik Lebaran 2025

    akan terdapat 31.200 unit mobil listrik yang mengantarkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengatakan, pihaknya mengantisipasi kenaikan jumlah pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

    Hal ini menyusul tren positif masyarakat yang semakin nyaman dan percaya diri membawa mobil listrik mereka untuk perjalanan atau mobilitas jarak jauh seperti mudik.

    “Para pengguna EV sudah mulai nyaman menggunakan EV dalam bepergian, hal ini terlihat dari meningkatnya persentase jumlah EV yang mudik setiap periode Natal dan Tahun Baru, serta Lebaran,” kata Edi dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertajuk “Coffee Morning: Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025-2030” di Jakarta, Selasa.

    Mengacu pada data Gaikindo dan PLN, pada periode Natal dan Tahun Baru 2023/2024, tercatat sebanyak 1.290 unit mobil listrik digunakan masyarakat untuk pulang kampung.

    Pada Lebaran 2024, jumlah EV yang dipakai mudik meningkat menjadi 4.314 unit atau 10,8 persen dari total mobil listrik nasional.

    Pada periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025, secara nasional, tercatat terdapat 68.695 mobil listrik, dan 19 persen atau 13.183 di antaranya menggunakan mobil mereka untuk perjalanan jarak jauh atau pulang kampung.

    Edi memproyeksikan akan terdapat 31.200 unit mobil listrik yang mengantarkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2025.

    “Dengan bertambahnya jumlah tersebut, diproyeksikan okupansi dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga akan terus meningkat,” kata Edi.

    Ia melanjutkan PLN bersama mitra meningkatkan ketersediaan SPKLU menjadi 3.385 unit di 2.306 lokasi, di mana untuk jalur mudik Sumatera-Jawa meningkat 4 kali lipat menjadi 1.000 unit SPKLU di 645 lokasi.

    Selain itu, Edi mengatakan pihaknya juga sudah mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung lainnya di SPKLU seperti petugas yang siaga di masing-masing titik untuk mengantisipasi antrean dan masalah teknis, hingga pengadaan 12 unit SPKLU Mobile.

    “Nanti titik-titik (SPKLU Mobile) akan kami atur sehingga memudahkan kalau ada antrean dan sebagainya,” kata Edi.

    “PLN juga terus berinovasi dalam menyediakan berbagai jenis infrastruktur EV charger sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik, seperti SPKLU Roda 4 (Standard, Medium, Fast, Ultra Fast). SPKLU Tiang, SPKLU Roda 2, dan SPBKLU Interchangeable,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petrokimia menjajaki kerja sama multinasional dukung ketahanan pangan

    Petrokimia menjajaki kerja sama multinasional dukung ketahanan pangan

    Petrokimia Gresik dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia siap memperkuat kerja sama pupuk multinasional untuk mendukung swasembada pangan.

    Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia siap menjajaki peluang kerja sama antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU) serta negara-negara Mercosur dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    EAEU terdiri dari Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan, sedangkan negara-negara Mercosur yaitu Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

    “Petrokimia Gresik dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia siap memperkuat kerja sama pupuk multinasional untuk mendukung swasembada pangan,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, di Gresik, Jawa Timur, Selasa.

    Dwi mengatakan Kemenlu RI berkunjung ke Petrokimia Gresik pada Senin (17/2), dalam rangka menggali potensi untuk menjajaki kerja sama ketahanan pangan antara Indonesia dengan EAEU serta negara-negara Mercosur.

    Negara-negara EAEU merupakan pemain utama dalam industri pupuk global dan dikenal dengan pengelolaan industri pupuk yang efisien, suplai bahan pupuk, teknologi mutakhir, serta mekanisme pembiayaan yang efektif.

    “Untuk negara-negara Mercosur dikenal dengan peternakannya,” ujar Dwi.

    Pada tahapan ini Kemenlu melihat potensi di lapangan sekaligus mengidentifikasi peluang strategis dalam pengembangan kerja sama pertanian dan peternakan termasuk pupuk dan sapi untuk menyiapkan implementasi konkret mendukung swasembada pangan nasional.

    Di Indonesia, kata Dwi, pupuk merupakan salah satu produk vital yang mendukung produksi dan keberlanjutan seluruh hasil pertanian.

    Sebenarnya Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 14,6 juta ton per tahun termasuk di dalamnya hasil dari produksi Petrokimia Gresik.

    Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional Indonesia masih memerlukan suplai bahan baku dari mitra-mitra lain termasuk negara-negara EAEU.

    Oleh sebab itu, kolaborasi multinasional sangat penting lantaran Indonesia memiliki salah satu prioritas dalam Astacita yakni swasembada pangan.

    Dwi menuturkan melalui kerja sama ini diharapkan Indonesia dapat memperkuat sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas produksi pupuk lokal.

    Terlebih, suplai bahan produksi pupuk dari EAEU seperti amoniak, fosfat, dan kalium akan memperkuat rantai pasokan bahan baku pupuk menjadi lebih efisien, sehingga mendukung keberlanjutan produksi pupuk domestik.

    “Petrokimia Gresik melalui program yang diinisiasi Kemenlu ini siap memperkuat kerja sama sektor pupuk dan peternakan sapi di Indonesia khususnya Jawa Timur,” kata Dwi pula.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indef: Diskon tarif tol untuk urai kepadatan lalin masa libur Lebaran

    Indef: Diskon tarif tol untuk urai kepadatan lalin masa libur Lebaran

    Jalan tol ini penggunanya banyak sehingga menurut saya memang sudah selayaknya tarif tol dikasih diskon ketika momen libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan diskon tarif tol yang menjadi bagian dari kebijakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas (lalin) pada masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

    “Jalan tol ini penggunanya banyak sehingga menurut saya memang sudah selayaknya tarif tol dikasih diskon ketika momen libur Lebaran,” ujar Eko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pemberian diskon tarif tol saat liburan Lebaran bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang terjadi akibat dampak dari overcapacity pengguna jalan tol yang mudik dan balik ketika Lebaran.

    “Memang yang harus disosialisasikan adalah berapa diskonnya, hal ini biasanya untuk melakukan rekayasa lalu lintas mudik. Biasanya kalau seminggu sebelum Lebaran potongannya diskonnya agak besar sehingga dapat mengurai kepadatan lalu lintas secara tidak langsung. Pastikan strategi itu yang digunakan, karena sebetulnya mau di diskon atau tidak jalan tol itu pasti akan penuh ketika libur Lebaran karena konsumennya akan selalu ada. Tinggal bagaimana merekayasa lalu lintas melalui penerapan diskon tarif tol. Antara penerapan diskon tarif tol dengan fase liburnya terutama PNS dan swasta itu harus dihitung sedemikian rupa sehingga nanti arus mudiknya bisa lebih stabil dan tidak padat,” kata Eko.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Salah satunya merupakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Stimulus ekonomi tersebut diberikan guna menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan daya masyarakat saat menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPEM UI nilai penertiban kawasan hutan harus dilakukan dengan bijak

    LPEM UI nilai penertiban kawasan hutan harus dilakukan dengan bijak

    Perpres ini tujuannya baik tapi jangan dijalankan secara membabi buta

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai penertiban kawasan hutan harus dilakukan dengan bijak dan memprioritaskan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan di lahan tersebut.

    Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang menurut Euginia sebaiknya tidak dijalankan secara membabi buta tanpa melihat sejarah munculnya tumpang tindih lahan kelapa sawit di kawasan hutan tersebut.

    Sehingga, kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan kepentingan masyarakat secara luas serta tidak berakibat buruk pada iklim investasi di Indonesia.

    “Perpres ini tujuannya baik tapi jangan dijalankan secara membabi buta,” kata Euginia, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan sebaiknya melakukan verifikasi lahan-lahan sawit tersebut secara detail sebelum melakukan penertiban.

    Perpres No. 5 Tahun 2025 mengenai Penertiban Kawasan Hutan ini juga mengatur pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang memiliki sejumlah tugas.

    Tugas tersebut yaitu melaksanakan penertiban kawasan hutan melalui penagihan dikenakan sanksi denda administratif, pidana, penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan aset di kawasan hutan.

    Lebih lanjut, Euginia berharap pemerintah tidak mengambil alih begitu saja, tapi harus melalui proses yang jelas dan berkeadilan.

    Terlebih, di atas lahan-lahan sawit tersebut, rata-rata sudah ada kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

    “Saya kurang setuju (direbut kembali). Mereka juga sudah berkontribusi untuk Indonesia. Dulunya hutan, ditanam sawit, sawitnya dijual. Multiplier ekonominya sudah besar,” kata dia.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut dari total 16,38 juta hektare kebun kelapa sawit terdapat lebih kurang 3,3 juta hektare lahan berada di dalam kawasan hutan.

    Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah bermusyawarah dengan seluruh pihak terkait di industri sawit untuk menemukan jalan terbaik. Kalau misalnya ada sanksi denda, hal tersebut bisa dilakukan dengan perhitungan yang jelas.

    “Intinya jangan sampai menjadi lahan kosong yang tidak ada nilai ekonominya karena diambil alih oleh pemerintah. Jangan sampai nilai ekonominya turun,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025