Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Luhut sebut Danantara buat perusahaan negara efisien dan transparan

    Luhut sebut Danantara buat perusahaan negara efisien dan transparan

    Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.

    Menurut dia, pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.

    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas,” kata dia saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Luhut menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah.

    Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya kira sangat banyak. paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia mengakui banyak pihak yang terkejut ketika pemerintah berencana untuk meluncurkan Danantara. Hal tersebut karena aset yang dikelola oleh badan ini memiliki nilai yang besar.

    “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin,” kata Luhut.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang.

    Pembentukan Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tersebut disetujui menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (4/2/2025).

    Keberadaan Danantara diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sejumlah potensi yang dimiliki BUMN.

    Dengan begitu, negara mampu menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Danantara membawahi INA dan tujuh BUMN dengan total aset sekitar Rp9.480 triliun, sehingga menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan seiring dengan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    Selain itu, Ia memastikan pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045,” ujar Thomas dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfungsi sebagai rangka prioritas nasional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial.

    Kemudian, pemuatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) akan menjadi dasar utama untuk memastikan nilai-nilai nasional tetap kuat, sekaligus untuk mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian di sektor-sektor utama, seperti pangan dan energi.

    Lanjutnya, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

    “Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, serta inklusi bagi penyandang disabilitas,” ujar Thomas.

    Pada saat sama, Ia memastikan akan terus mendorong hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

    Kemudian, pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemuatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan juga menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

    “Terakhir, keselarasan dengan alam, budaya, dan toleransi antara umat beragama ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” ujar Thomas.

    Dalam kesempatan ini, Ia menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2045, atau meningkat signifikan dibandingkan sebesar 4.870 dolar AS pada tahun 2023.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peneliti: Kelas menengah pilih hidup dari tabungan ketimbang pinjaman

    Peneliti: Kelas menengah pilih hidup dari tabungan ketimbang pinjaman

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti yang juga Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC) Gundy Cahyadi mengatakan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, kelas menengah bertahan hidup dari makan tabungan dan menolak pinjaman berbunga.

    “Survei KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif,” kata Gundy dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa.

    Katadata Insight Center merilis survei dengan tema Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi. Survei ini tidak bertujuan untuk menjawab pertanyaan penyebab menyusutnya kelas menengah di Indonesia.

    Sebanyak 70 persen responden melakukan perencanaan keuangan. Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian. Selain itu, lebih dari 40 persen responden mencatat pengeluarannya.

    “Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih untuk menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup,” ujar Gundy.

    Ini artinya, kata Gundy, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen). Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.

    “Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat,” tutur Gundy.

    Sementara itu, lanjut Gundy, alokasi anggaran untuk tujuan jangka panjang atau perencanaan masa depan relatif masih rendah. Pada dasarnya, perencanaan keuangan jangka panjang memang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.

    Di sisi lain, demi memenuhi biaya hidup maka kelas menengah menjalankan pekerjaan sampingan. Survei KIC mencatat, hampir 50 persen masyarakat di segmen ini memiliki pekerjaan sampingan alias side hustle.

    Ada tiga alasan terbanyak yang melatarbelakangi mereka menekuni pekerjaan sampingan, yaitu untuk menambah pendapatan (70,6 persen), meningkatkan tabungan (42,2 persen), dan mencapai tujuan finansial (30,7 persen). Perkara passion justru tak masuk di dalam top 3 ini.

    KIC mengadakan survei secara daring dengan menargetkan responden di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini melibatkan 472 responden, dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025.

    Gundy juga menekankan, kekhawatiran tentang perekonomian berpengaruh besar terhadap cara pandang kelas menengah soal kebutuhan hidup.

    “Kekhawatiran ini terkesan menjadi faktor utama yang menentukan perspektif kelas menengah tentang keperluan pendidikan, kesehatan, dan hunian,” kata dia.

    Kata Gundy, pertumbuhan kelas menengah tertahan pascapandemi COVID-19. Karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk meningkatkan persentase kelas menengah.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Dijiwandono dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas Dijiwandono mengungkapkan, kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah.

    Lanjut Thomas, APBN berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok rentan hingga kelas menengah melalui berbagai program subsidi dan kompensasi.

    “Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp827 triliun untuk berbagai program termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial dan kredit usaha. Sebagian besar insentif PPN difokuskan menjaga konsumsi rumah tangga,” jelas Thomas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • UU Minerba sah, Bahlil: Ini untuk keadilan

    UU Minerba sah, Bahlil: Ini untuk keadilan

    ANTARA – Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2). Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan revisi dalam RUU Minerba diperuntukkan dalam memberikan keadilan pembagian SDA bagi seluruh bangsa.

    (Setyanka Harviana Putri/Anggah/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Kebijakan DHE yang baru dinilai bisa jaga kurs rupiah dari krisis

    Kebijakan DHE yang baru dinilai bisa jaga kurs rupiah dari krisis

    Kebijakan serupa juga diterapkan oleh negara lain, seperti Malaysia dan Thailand

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100 persen dapat menjaga stabilitas kurs rupiah.

    Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mengantisipasi dampak krisis moneter seperti yang terjadi pada 1998 lalu.

    “Ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, tetapi kita lihat ‘Merah Putih’-nya. Kebijakan ini untuk membantu ketahanan ekonomi kita, khususnya menjaga kurs rupiah,” ujar Arsjad usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Arsjad mengatakan kebijakan serupa juga diterapkan oleh negara lain, seperti Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, kebijakan ini penting bagi Indonesia sebagai langkah antisipatif guna memperkuat fundamental ekonomi nasional.

    Ia juga menekankan bahwa fleksibilitas tetap diberikan kepada para pengusaha dalam penggunaan dana DHE SDA, selama dana tersebut tetap berada di dalam negeri.

    “Untuk pengusaha sendiri (tetap) fleksibel. Yang penting dipakai di dalam negeri. Uang itu bisa digunakan untuk apapun, untuk bayar dividen, untuk melaksanakan (operasional) usaha dan semua. Tapi, yang penting adalah kita menjaga dana itu enggak dipakai di luar (negeri), taruh di Indonesia supaya jaga ketahanan ekonomi,” tuturnya.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE SDA 100 persen berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.279 triliun.

    Aturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 ini mewajibkan seluruh eksportir menyimpan DHE SDA di perbankan dalam negeri.

    Dalam regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA mereka di sistem keuangan nasional selama 12 bulan melalui rekening khusus di bank nasional.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa eksportir tetap diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan operasional usaha, pembayaran pajak, pembayaran dividen dalam mata uang asing, serta pengadaan barang dan jasa yang belum tersedia di dalam negeri.

    Namun, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan ekspor. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI tekankan efisiensi rantai distribusi hasil panen di Bali

    BI tekankan efisiensi rantai distribusi hasil panen di Bali

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menekankan pentingnya efisiensi rantai distribusi hasil panen khususnya komoditas beras di Pulau Dewata untuk mengantisipasi potensi inflasi menjelang hari besar keagamaan pada Maret-April 2025.

    “Peran penggilingan padi yang berada di Bali perlu diperkuat,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Selasa.

    Selain itu, strategi memotong rantai distribusi hasil panen itu dapat dilakukan melalui optimalisasi perusahaan umum daerah (perumda) sebagai pembeli hasil panen petani.

    Selanjutnya, implementasi sistem resi gudang dilakukan untuk menjamin kepastian pasar hasil panen petani sekaligus menjaga stabilitas harga.

    Komoditas beras menjadi salah satu sorotan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali mengingat kondisi di lapangan saat ini, lanjut dia, harga gabah kering yang masih rendah di tingkat petani dan di sisi lain harga beras tinggi di tingkat konsumen.

    Pemicunya, ujar dia, karena gabah kering dari Bali diperkirakan dijual ke luar daerah untuk diolah menjadi beras dan selanjutnya beras itu dijual kembali di Bali, sehingga harga menjadi tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga produsen gabah di Indonesia pada 2023, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Bali mencapai Rp5.593 per kilogram.

    Sedangkan, harga gabah kering panen di tingkat penggilingan di Bali mencapai Rp5.709 per kilogram.

    Pemerintah Provinsi Bali melalui sistem informasi harga pangan pada Senin (17/2/2025) mencatat harga beras medium di Pulau Dewata rata-rata mencapai Rp14.246 per kilogram di 60 pasar seluruh Bali, dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Jembrana mencapai Rp14.800 per kilogram.

    Kemudian, harga beras medium untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Bali mencapai Rp11.531 per kilogram dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Karangasem dan Bangli mencapai Rp12.500 per kilogram.

    Sedangkan, rata-rata harga beras premium mencapai Rp15.469 per kilogram dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Klungkung termasuk Nusa Penida mencapai Rp16.200 per kilogram.

    Perwakilan bank sentral di Bali itu mencatat per Januari 2025, inflasi di Pulau Dewata mencapai 2,41 persen.

    Meski terkendali, risiko potensi inflasi perlu diwaspadai salah satunya saat hari besar keagamaan yakni Ramadhan, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri hingga Galungan dan Kuningan pada Maret-April 2025.

    Adapun komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan pada periode hari besar keagamaan tersebut antara lain hortikultura, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDB per kapita RI diproyeksikan 30.300 dolar AS pada 2045

    PDB per kapita RI diproyeksikan 30.300 dolar AS pada 2045

    Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada 2045.

    Proyeksi itu meningkat signifikan dibandingkan PDB per kapita Indonesia yang sebesar 4.870 dolar AS pada 2023.

    Seiring ekspansi ekonomi, pertumbuhan populasi juga akan terus berlanjut dengan jumlah penduduk diproyeksikan akan mencapai 324 juta jiwa pada 2045, kata Thomas, dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 di Jakarta, Selasa.

    Kemudian, ia menyebut kelas menengah diproyeksikan akan meningkat dari 17 persen pada 2023 menjadi 70 persen pada 2045.

    Sementara itu, tingkat kemiskinan diperkirakan turun tajam dari 9,0 persen pada 2023 menjadi 0,7 persen pada 2045, yang mencerminkan komitmen pemerintah dan bangsa terhadap pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang berkeadilan.

    “Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, meningkatkan pengaruh global serta ketahanan ekonominya,” ujar Thomas.

    Secara bersamaan, ia menyebut Indonesia berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menuju net zero emissions (NZE), dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

    Selain itu, lanjutnya, pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata, yang memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Ia menyebut pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045.

    “Program Astacita Presiden Prabowo berfungsi sebagai rangka prioritas nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif tadi, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial,” ujar Thomas.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Ormas agama dan UKM bisa kelola batu bara di luar eks-PKP2B

    Bahlil: Ormas agama dan UKM bisa kelola batu bara di luar eks-PKP2B

    ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).

    “Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

    PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

    Apabila mengacu pada PP tersebut maka badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B.

    Adapun keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

    Akan tetapi, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diperluas.

    “Kan senang kalau organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.

    Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B.

    “Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-undang.

    Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

    Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

    Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri

    Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri

    ANTARA – Pimpinan Cabang Perum Bulog Bangka Akhmad Fahmi Yasin di Pangkalpinang, Selasa (18/2) mengatakan, ketersediaan stok beras di masyarakat cukup hinggal tiga bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan.
    (Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Airlangga sebut bank emas dapat jadi opsi bagi nasabah

    Airlangga sebut bank emas dapat jadi opsi bagi nasabah

    Ini bullion bank sih bukan ‘compulsory’ (wajib), perannya kayak perbankan juga

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bank emas atau bullion bank yang bakal diresmikan 26 Februari 2025 dapat berperan sebagai opsi bagi eksportir emas di Indonesia.

    Meski bank emas akan diresmikan, eksportir emas tetap bisa menabung atau bertransaksi emas di bank yang menyediakan layanan serupa di luar negeri.

    “Ini bullion bank sih bukan compulsory (wajib), (perannya) kayak perbankan juga,” kata Airlangga usai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menunjuk PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyimpan dan penyedia layanan bank emas pertama.

    Airlangga mendorong masyarakat untuk memilih bertransaksi di bank emas Indonesia.

    Sebab, menurut dia, bank emas di dalam negeri bakal lebih menguntungkan karena beberapa fasilitas yang tidak didapatkan apabila bertransaksi di luar negeri.

    Namun ia tidak menjelaskan lebih detail terkait fasilitas tersebut.

    “Sekarang (kalau) luar negeri, hasil emas adanya diproduksi (di dalam negeri), ditaruh di luar negeri. Jadi masuk ke Indonesia cuma dapat tolling-nya saja,” ujarnya.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pembentukan bank khusus penyimpanan emas ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2)

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025