Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Bengkulu gelar pasar murah cegah inflasi jelang Ramadhan

    Bengkulu gelar pasar murah cegah inflasi jelang Ramadhan

    Bengkulu (ANTARA) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar pasar murah sebagai langkah strategis untuk mencegah naiknya angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Tantangan dalam mengendalikan inflasi masih cukup besar. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus terus dilakukan agar stabilitas makroekonomi Bengkulu tetap terjaga, terutama di tengah proses pemulihan ekonomi,” kata Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Selasa.

    Pasar murah menawarkan berbagai komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Contohnya, bawang merah yang biasanya dijual dengan harga Rp45 ribu per kilogram, di pasar murah dijual hanya Rp30 ribu per kilogram.

    Kemudian, daging ayam potong, dari harga pasar sekitar Rp28 ribu per kilogram, kini hanya Rp25 ribu per kilogram.

    Komoditas lainnya cabai merah di pasar tradisional Kota Bengkulu biasanya dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram, di pasar murah dipatok dengan harga Rp30 ribu per kilogram.

    Lebih lanjut, minyak goreng juga mengalami penyesuaian harga dengan selisih Rp500 hingga Rp2.000 per kemasan, tergantung merek dan isi kemasannya.

    “Program pasar murah ini merupakan langkah strategis dalam pengendalian inflasi, mengingat inflasi Bengkulu saat ini masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 1,33 persen (year on year),” ujarnya.

    Sebagai Ketua TPID Bengkulu, Rosjonsyah juga meminta agar produk yang dijual di pasar murah mengutamakan produk lokal unggulan yang memiliki ciri khas daerah. Program itu akan dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM sebut implementasi B50 dalam uji teknis

    Kementerian ESDM sebut implementasi B50 dalam uji teknis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut saat ini pemerintah sedang melakukan uji teknis terkait dengan implementasi bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), yang ditargetkan pada 2026.

    “Arahan dari Pak Menteri (Bahlil Lahadalia), 2026 sudah bisa masuk ke 50 persen. Namun saat ini kami sedang melakukan pengujian teknis untuk mempersiapkan hal tersebut,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Selasa.

    Pengujian teknis untuk B50 akan dilakukan selama kurang lebih setengah tahun. Uji coba tersebut akan meliputi berbagai sektor seperti industri, maritim, pertambangan, pertanian hingga otomotif.

    “Persiapan untuk menuju B50 sudah dilakukan dengan melakukan uji teknis. Saat ini berlangsung dan ini mungkin dibutuhkan sekitar 6 bulan untuk persiapan pengujian teknis di berbagai sektor,” ujarnya.

    Selain kajian teknis, Eniya menyampaikan bahwa pemerintah juga mulai melakukan kajian perekonomian terkait dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

    Menurut Eniya, hal ini juga telah dilakukan pada bahan bakar biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pada 1 Januari 2024.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penggunaan bahan bakar B50 dapat membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor terhadap solar.

    “Jadi implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 2026. Kalau ini yang kita lakukan, maka impor kita terhadap solar insya Allah dipastikan tidak ada lagi di 2026,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (3/1).

    Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung untuk mendorong penggunaan biofuel B50 pada 2026 guna menciptakan kedaulatan energi.

    Ia optimistis implementasi B50 di 2026 dapat meningkatkan cadangan energi Indonesia, yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu bantah kabar pertemuan Sri Mulyani dan Cristiano Ronaldo

    Kemenkeu bantah kabar pertemuan Sri Mulyani dan Cristiano Ronaldo

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan membantah informasi soal pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pemain sepak bola Cristiano Ronaldo.

    “Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Christiano Ronaldo, dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro di Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, beredar dokumen yang merinci jadwal pertemuan antara Menkeu RI dengan pesepakbola dunia itu.

    Pertemuan tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian kunjungan Cristiano Ronaldo ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sri Mulyani disebut berencana melangsungkan makan malam serta acara amal bersama dengan CR7.

    Namun, Deni menegaskan Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, mengagendakan, atau menjadwalkan pertemuan tersebut.

    Adapun kunjungan pesepakbola dunia Cristiano Ronaldo yang dijadwalkan pada Rabu (19/2) adalah dalam rangka misi sosial, yakni bertemu dengan para penderita kanker di NTT.

    Ronaldo disebut akan menggunakan jet pribadi setelah tiba di Jakarta pada Selasa (18/2).

    Hal itu dikonfirmasi oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Andriko Noto Susanto.

    “Nanti bersama dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia membantu penderita-penderita kanker di Kupang,” katanya saat ditemui di ruangannya di Kantor Gubernur NTT, Senin (17/2).

    Andriko mengatakan bahwa jiwa sosial Ronaldo diharapkan bisa menginspirasi anak-anak di NTT. Selain itu, dari sisi sepak bola, kedatangannya diharapkan dapat mengubah semangat sepak bola di NTT.

    Dari sisi pariwisata diharapkan Ronaldo bisa mengangkat kunjungan pariwisata di NTT ketika berkunjung ke Kupang.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengusaha properti Bekasi sambut positif pembebasan PBG-BPHTB

    Pengusaha properti Bekasi sambut positif pembebasan PBG-BPHTB

    Kami sangat amat antusias akan program ini dan percaya program ini dapat mendukung realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pengusaha properti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyambut positif kebijakan pemerintah terkait pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kami sangat amat antusias akan program ini dan percaya program ini dapat mendukung realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo,” kata Direktur Marketing dan Operasional PT Arjuna Kesatria Sejati-Perumahan Griya Mulya Indah Amelia Amin di Cikarang, Selasa.

    Ia mengatakan, regulasi ini dinilai menguntungkan pihak pengembang perumahan khususnya rumah subsidi karena dibantu percepatan proses legal PBG dan BPHTB. Sedangkan dari sisi pembeli, mereka tidak lagi dibebankan biaya-biaya tersebut.

    “Ke depan kami mengharapkan program ini bisa memberikan efisiensi dari sisi legalitas sehingga semua sertifikat terjamin aman tanpa ada kendala backlog. Akuntabilitas developer juga terjaga dan menghasilkan penjualan rumah yang lebih baik,” katanya.

    Namun menurut dia, program ini masih belum diketahui secara luas oleh pengembang maupun pembeli sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Sosialisasi dimaksud mencakup sejumlah penjelasan program seperti prosedur administrasi untuk mengklaim bebas PBG dan BPHTB sehingga seluruh pihak terkait mendapatkan informasi dengan baik.

    “Jadi semua stakeholder seperti developer, notaris, agen real estate maupun pembeli bisa mempersiapkan persyaratan berupa dokumen yang tepat untuk program ini agar dapat terealisasi dengan baik dan benar. Untuk sekarang kami masih menunggu realisasi karena menurut informasi, masih menunggu pelantikan kepala daerah baru,” ucapnya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi baru memulai uji coba permohonan layanan perizinan PBG gratis pada Selasa (18/2) sebagai wujud komitmen percepatan pelayanan publik khususnya bagi pemohon masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kalau umumnya 115 menit tetapi ternyata tadi di luar perkiraan kita tercatat alur pelayanan dari loket satu sampai selesai itu 28 menit. Berdasarkan keterangan pengawas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, ini tercepat di Jawa Barat,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi.

    Dedy mengaku inovasi ini sekaligus sebagai langkah penting mendukung penerbitan perizinan PBG bagi masyarakat kecil yang kerap menghadapi kendala dalam proses perizinan bangunan.

    Dengan durasi yang jauh lebih singkat, masyarakat dapat mengurus izin bangunan secara lebih mudah dan efisien. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil di Kabupaten Bekasi, terutama dalam hal legalitas bangunan tempat tinggal mereka.

    Dedy mengaku keberhasilan uji coba ini tetap memiliki tantangan ke depan, terutama berkaitan integrasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) mengingat pengelolaan layanan daring masih terpusat, belum diserahkan ke daerah seperti halnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

    “Kalau server diberikan ke daerah mungkin bisa lebih cepat, tetapi kembali lagi kepada kebijakan pemerintah pusat. Yang jelas kita hanya ingin memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam hal menjawab keinginan masyarakat terkait percepatan pelayanan,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • 200 talenta digital ikuti IndonesiaNEXT ke-9 Telkomsel di Unhas

    200 talenta digital ikuti IndonesiaNEXT ke-9 Telkomsel di Unhas

    Makassar (ANTARA) – Telkomsel menyiapkan sedikitnya 200 talenta digital tersertifikasi teknologi terkini lewat ajang Road to IndonesiaNEXT ke-9 yang digelar di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar Sulsel pada hari ini (18/02/2025).

    “Telkomsel ingin memastikan setiap talenta muda di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pengembangan keterampilan digital dengan memperluas jangkauan IndonesiaNEXT ke berbagai kampus,” kata General Manager Consumer Business Region Telkomsel Sulawesi Kuntum Wahyudi di Makassar, Selasa.

    Telkomsel percaya bahwa talenta digital dari seluruh negeri memainkan peran penting dalam membangun ekosistem digital nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

    Telkomsel berkolaborasi dengan UK-Indonesia Tech hub dari Kedutaan Besar Inggris Jakarta untuk mempercepat persiapan pengembangan talenta digital Indonesia melalui program Road to IndonesiaNEXT ke-9, yang menyasar lebih banyak pelajar di berbagai daerah, meliputi Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

    ​​​​​Dalam program akselerasi ini, Telkomsel dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta membuka akses bagi para pelajar dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, untuk menjadi bagian dari 1.000 peserta yang terpilih untuk mengikuti tahap IndonesiaNEXT Onboarding ke-9.

    Pada penyelenggaraan IndonesiaNEXT tahun 2022, salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin berhasil menduduki Top 100 IndonesiaNEXT season ke-7.

    Prestasi yang membanggakan ini menjadi bukti nyata kemampuan pelajar Sulawesi Selatan untuk bersaing di kancah nasional.

    “Semoga ini dapat memotivasi kami untuk terus mengasah kompetensi dan mampu mengulang kesuksesan serupa di IndonesiaNEXT ke-9,” ujarnya.

    Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin – Prof. Muhammad Ruslin mengapresiasi kerja sama Telkomsel dengan UK-Indonesia Tech hub dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang telah menyelenggarakan Road to IndonesiaNEXT ke-9.

    ​​​​​Program IndonesiaNEXT dinilai sejalan dengan visi Universitas Hasanuddin untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki keterampilan digital dan soft skills yang mumpuni.

    ​​​​​”Kami meyakini kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri, seperti yang diwujudkan dalam IndonesiaNEXT, menjadi kunci untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian Business Council (IBC), asosiasi CEO, pemimpin bisnis dan industri Indonesia menekankan perlunya kolaborasi konkret yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

    Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi nyata, IBC menyelenggarakan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang mempertemukan 1.500 peserta dari 48 negara yang mewakili pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar, dan akademisi.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid di Jakarta, Selasa mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret. Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajukan lima formula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Formula tersebut antara lain yakni memanfaatkan keuntungan kompetitif, kebijakan industri yang tepat, serta kebijakan luar negeri dan diplomasi yang aktif.

    Selanjutnya, menerapkan prinsip good governance, serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (COO) IBC Sofyan Djalil, mengatakan IES 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam upaya mendorong pertumbuhan.

    Hal ini bisa diwujudkan dengan dukungan kebijakan publik yang memperkuat daya saing dan memudahkan aktivitas bisnis.

    “IES 2025 akan menjembatani para pemimpin bisnis, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim kebijakan publik yang dapat mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sofyan.

    Adapun IES 2025 menghasilkan komitmen konkret dari berbagai pihak. Beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga internasional untuk mendukung proyek-proyek strategis di bidang energi terbarukan, infrastruktur digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Salah satu proyek unggulan yang diumumkan adalah pembangunan pusat energi terbarukan di timur Indonesia, serta program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUU Minerba mandatkan BUMN bagi hasil tambang ke perguruan tinggi

    RUU Minerba mandatkan BUMN bagi hasil tambang ke perguruan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) memandatkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi.

    “Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi,” ucap Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Aturan tersebut termaktub dalam draf RUU Minerba Pasal 60A ayat (3). Pasal tersebut berbunyi, “BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batu bara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bagi hasil sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama”.

    Kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang mengelola tambang untuk kepentingan perguruan tinggi, kata Bahlil, akan diberikan izin untuk mengelola lahan tambang dengan skema prioritas.

    Bahlil menjelaskan bahwa UU Minerba memberikan ruang kepada BUMN, BUMD, atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan perguruan tinggi.

    “Kepada perguruan-perguruan tinggi di daerah, di mana saja yang membutuhkan (bantuan) untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek, atau mungkin beasiswa,” kata dia.

    Dengan demikian, perguruan tinggi tidak secara langsung mendapatkan izin untuk mengelola lahan pertambangan. Status perguruan tinggi dalam undang-undang tersebut adalah penerima manfaat dari pengolahan tambang.

    Ke depannya, perguruan tinggi yang membutuhkan dukungan pembiayaan maupun fasilitas lainnya, bisa mengajukan kepada BUMN, BUMD, atau swasta agar bisa mengajukan kerja sama.

    “Baik kerja sama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP tanam ribuan pohon vegetasi perkuat mitigasi pesisir rawan bencana

    KKP tanam ribuan pohon vegetasi perkuat mitigasi pesisir rawan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat ketahanan pesisir melalui program penanaman vegetasi pantai di berbagai wilayah rawan bencana.

    “Hal ini merupakan salah satu solusi efektif berbasis ekosistem untuk mengurangi dampak gelombang tsunami,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan, KKP telah menyelesaikan berbagai program penanaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, serta Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tahun 2024.

    “Penanaman vegetasi pantai ini adalah bagian dari strategi nasional mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan pesisir secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Victor menjelaskan program itu merupakan bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

    “Sebagai contoh KKP telah menanam 3.125 bibit cemara laut pada lahan seluas 5 hektar di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang melibatkan masyarakat termasuk untuk pemeliharaannya, sehingga keberlanjutan manfaatnya dalam jangka Panjang dapat diketahui,” jelas Victor.

    Kemudian di Kabupaten Tanggamus, Lampung, program serupa dilaksanakan dengan cakupan yang sama, yakni 5 hektar lahan dan 3.125 bibit cemara laut ditanam di Pekon Karang Anyar. Wilayah ini dipilih berdasarkan kajian risiko bencana yang menunjukkan tingkat kerentanan tinggi terhadap tsunami akibat aktivitas seismik di perairan sekitarnya.

    Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program ini.

    “Masyarakat pesisir punya peran kunci dalam menjaga dan merawat vegetasi pantai. Karenanya, kami memberikan pendampingan teknis serta peningkatan kapasitas kepada mereka agar ekosistem pesisir tetap terjaga,” jelasnya.

    Tak hanya penanaman vegetasi, program KKP ini juga mencakup pemasangan pagar perlindungan tanaman, pembangunan instalasi penyiraman berbasis sumur dan tandon air, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pesisir serta pengembangan ekowisata berbasis lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa memperkuat ketahanan pesisir melalui pendekatan berbasis ekosistem terus didorong melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan optik PT Kacamatamoo Sukses International resmi mendapatkan pendanaan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia, sebagai upaya untuk mempercepat pembukaan sebanyak 100 gerai hingga akhir 2025.

    Melalui dukungan investasi itu, perseroan akan menggandakan jumlah gerai dalam satu tahun ke depan dengan ekspansi ke berbagai kota, di antaranya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Cirebon.

    “Kami melihat potensi besar di luar Jabodetabek, khususnya di kota-kota sentral Pulau Jawa. Dengan dukungan investasi ini, kami semakin yakin dapat menghadirkan layanan optik berkualitas yang mudah diakses masyarakat luas,” ujar Direktur Utama PT Kacamatamoo Sukses International Michael Oktowinadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Setelah pendanaan itu, Ia menjelaskan perseroan ke depan tidak menutup kemungkinan untuk menggalang dana lebih besar melalui pasar modal dengan skema Initial Public Offering (IPO) sebagai upaya meningkatkan ekspansi bisnis.

    “IPO adalah opsi yang sangat atraktif. Saat ini, tim manajemen sedang mempersiapkan strategi dan momentum yang tepat untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Michael.

    Ia menjelaskan, industri kacamata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pilihan merek optik modern dengan harga terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, serta kesulitan dalam mendapatkan kacamata berkualitas.

    “Menanggapi tantangan itu, kami hadir dengan berbagai pilihan produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, selain berfokus pada upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mata,” ujar Michael.

    Direktur Utama PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia Olivia Michele meyakini pendanaan itu akan membantu perseroan mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri seiring pertumbuhan pesat dan tingginya permintaan kacamata di Indonesia.

    Melansir data Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), gangguan penglihatan di Indonesia cukup tinggi dengan sekitar 25 persen penduduk mengalami gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, dan presbiopi.

    Sejak didirikan pada 2022, Kacamatamoo telah berkembang dengan memiliki hampir 50 cabang hingga akhir 2024.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN-Kejati Kalbar kolaborasi percepat interkoneksi Kalimantan

    PLN-Kejati Kalbar kolaborasi percepat interkoneksi Kalimantan

    Pontianak (ANTARA) – PLN (Persero) di Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar guna mempercepat interkoneksi kelistrikan Kalimantan, yakni agar kegiatan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan hukum.

    General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat (UIP KLB) Johar Wijaya di Pontianak, Selasa mengatakan bahwa tujuan kolaborasi itu penting guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur tidak ada pelanggaran hukum sehingga bisa menghambat program interkoneksi listrik Kalimantan.

    ​​​​​​Berkat dukungan penuh itu sehingga PLN Kalbar berhasil menyelesaikan proyek kelistrikan di Kalimantan Barat, khususnya pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Kendawangan-Marau-Sukamara.

    Menurutnya proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan sukses dan telah menerima sertifikat laik operasi pada 30 November 2024.

    “Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta tim telah banyak membantu dalam kelancaran dan penyelesaian proyek kelistrikan ini,” papar dia.

    PLN Kalbar berharap dukungan dari Kejaksaan Tinggi terus berlanjut untuk memastikan setiap langkah pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selesainya pembangunan SUTT 150 kV Kendawangan-Marau-Sukamara merupakan kemajuan penting dalam proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

    Adanya proyek itu, PLN semakin dekat mewujudkan interkoneksi sistem kelistrikan 150 kV ke seluruh Kalimantan.

    PLN kini tengah fokus pada proyek SUTT Sandai-Tayan 150 kV yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

    Proyek ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dan mendukung tercapainya interkoneksi sistem kelistrikan di seluruh Kalimantan.

    ​​​Proyek SUTT 150 kV Sandai-Tayan yang saat ini sedang digarap menjadi prioritas dan ditargetkan selesai tahun ini.

    “Hal itu akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat dan menjamin keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Edyward Kaban menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan proyek ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

    ​​​​​”Kami mendukung penuh upaya PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat. Kami siap berkolaborasi untuk memastikan semua proyek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan arahan dan amanat Presiden,” katanya.

    Pewarta: Dedi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025