Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Digitalisasi dukung  kepastian petani dapat pupuk bersubsidi

    Digitalisasi dukung kepastian petani dapat pupuk bersubsidi

    Makassar (ANTARA) – Seorang petani berusia senja tampak sumringah saat sekarung pupuk urea dinaikkan ke atas motornya. Pupuk itu dibonceng dan melaju menuju sawahnya sebelum matahari makin menampakkan sinarnya.

    Senyum wujud kebahagiaan itu jelas terlihat dari muka petani bernama Sabrang Daeng Sama asal Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, itu. Ia menebus pupuk subsidi untuk memperbaiki proses pertumbuhan tanaman padi di sawah garapannya.

    Daeng Sama sebelumnya merasa khawatir jika harus antre untuk menebus pupuk, sementara pemupukan harus segera dilakukan. Namun, yang terjadi di luar dugaannya, hanya berbekal KTP yang disodorkan ke pemilik toko tani, kurang dari 10 menit, ia langsung bisa membeli dan membawa pulang pupuk yang diinginkan

    “Gampang dan hanya sebentar. Pas kita datang, cuma diminta KTP dan bayar. Kalau dulu biasa antri, kadang juga dicek kuotanya. Saya pernah kehabisan, jadi harus beli pupuk yang lebih mahal harganya (non-subsidi). Sekarang bagian saya (pupuk) lebih banyak,” katanya dengan dialek Makassar yang kental.

    Bersama seorang petani lainnya, bernama Nurdin Mappa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Garassi asal Kabupaten Gowa banyak berkisah tentang dinamika petani dalam pemenuhan nutrisi tanamannya, khususnya saat mengakses pupuk subsidi.

    Diakui, banyak perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, sementara bagi petani ada pula yang tidak mampu mengikuti kebijakan tersebut.

    Perubahan yang dirasakan Nurdin, sejak 2024 sistem untuk menebus pupuk subsidi yang sebelumnya dinilai cukup sulit kini berganti dengan sistem yang lebih mudah, cepat dan transparan.

    Semuanya melalui aplikasi yang bisa dipantau langsung dan kapan saja melalui ponsel pintarnya.

    Melalui edukasi dari para pengecer pupuk subsidi, petani diminta mengunduh aplikasi i-Pubers (Pupuk Bersubsidi) untuk menebus pupuk subsidi. Aplikasi ini dikembangkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia guna memudahkan petani menebus pupuk subsidi hingga mengurangi risiko penyimpangan terhadap penerima pupuk subsidi yang tidak berhak.

    Berbeda dengan tahun 2023, diakui pria berusia 63 tahun itu, bahwa dia sempat mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi untuk sawahnya, selain kuota pupuk dibatasi, harga pupuk saat itu juga terbilang mahal.

    “Pernah juga sukar dapat pupuk, waktu itu pernah minta, tapi tidak dikasih karena pupuk tidak cukup. Kalau pun ada mahal, bisa sampai Rp135 ribu/karung. Padahal sekarang harganya hanya Rp112.500 per karung,” ucap Nurdin, mengenang.

    Nurdin mengakui bahwa inovasi pada sistem penebusan pupuk saat ini sangat membantu kerja petani, karena pupuk subsidi semakin cepat sampai ke tangan petani, sangat gampang dan efisien kendati harus menggunakan ponsel.

    Jika petani tidak memiliki ponsel, mereka juga bisa mengecek jatah pupuknya melalui pengecer sesuai lokasinya dengan membawa KTP.

    Saat ini, penyaluran pupuk subsidi dari kios ke petani sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi i-Pubers. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga pemilik kios atau pengecer.

    Petani cukup membawa KTP, yang kemudian namanya akan dicek melalui aplikasi. Jika terdaftar di e-RDKK, maka petani akan mengetahui berapa jatah pupuk yang diperoleh selama setahun. Sementara dari sisi pemilik kios, aplikasi i-Pubers juga memudahkan dalam administrasi penyaluran.

    Seorang petani saat menebar benih pupuk subsidi di Gowa. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Mudahkan distribusi pupuk

    Kemudahan menebus pupuk dengan sistem digital, rupanya tidak hanya dirasakan oleh para petani. Perbaikan distribusi pupuk subsidi, khususnya penyaluran pada sektor distributor hingga pengecer juga diakui lantaran menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam menyalurkan pupuk ke petani.

    Haji Lalang, pemilik Toko Harapan, pengecer yang telah berkecimpung dalam bisnis jual beli pupuk subsidi sejak 20 tahun silam mengakui hal itu.

    Dia yang menangani penyaluran pupuk subsidi di tujuh desa di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa sepanjang karirnya menjadi pengecer pupuk subsidi, sistem saat ini yang terbaik, mudah dan risiko curang sangat minim.

    “Dulu harus ke bank untuk bisa mendapat jatah pupuk, sekarang bisa pencet, pupuk sudah datang karena kita bisa transfer. Kita juga dapat memantau stok pupuk di gudang,” kata pria paruh baya ini.

    “Pesan hari ini, datang hari ini” menjadi kalimat yang disematkan Haji Lalang terhadap distribusi pupuk subsidi, sebab pesanannya selalu datang tepat waktu, tidak menunggu lama dan sesuai permintaan.

    Permintaan Haji Lalang pun bervariasi, mulai dari 15 ton, 20 ton hingga 25 ton. Namun ini juga ditentukan oleh musim tanam, yang kebutuhan pupuk subsidi meningkat dan menurun pada waktu-waktu tertentu.

    Tidak sampai di situ, digitalisasi yang terus dikembangkan Pupuk Indonesia, diakui meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran pupuk. Hal ini pun berimbas kepada para pengecer.

    “Saya juga dipuji oleh petani karena penyaluran pupuk tepat sasaran dan hanya bagi yang terdaftar. Sistem ini betul-betul tidak bisa diakali, jadi peluang curang hampir tidak ada,” ujarnya.

    Efisien dan mudahnya penyaluran pupuk subsidi dirasakan pula Syahriani yang merupakan distributor pupuk subsidi pada empat kecamatan di Kabupaten Gowa, yakni Pallangga, Bontonompo Selatan, Tompobulu dan Manuju.

    Laporan yang kerap dianggapnya membuatnya repot karena harus ditulis tangan, tak lagi ditemui di zaman digitalisasi seperti sekarang.

    Melalui pengembangan sistem yang disiapkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia, Syahriani hanya mengunduh beberapa berkas pelaporan untuk penebusan pupuk, seperti surat jalan dan berita acara penebusan pupuk subsidi.

    Baginya, semua sangat terasa mudah dan sangat efisien dalam penggunaan waktu. Permintaan pupuk yang langsung berhubungan dengan Pupuk Indonesia tidak lagi seribet dulu, yang harus mencetak laporan dan dibawa ke Kantor Pupuk Indonesia yang berada di Makassar.

    “jika kita pesan di aplikasi, keluar kode booking langsung bayar. Pengantaran pupuk selalu sesuai pesanan, bahkan Minggu pun memberikan pelayanan. Ini tentu agar pupuk bisa segera sampai ke tangan petani,” ujarnya.

    Seorang petani saat melakukan penebusan pupuk subsidi melalui i-Pubers hanya dengan membawa KTP di Gowa. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Alokasi pupuk subsidi

    Kuota pupuk subsidi yang disiapkan pemerintah melalui Pupuk Indonesia terbilang meningkat signifikan untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada 2025.

    Pupuk Indonesia merilis alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 11 persen pada 2025, dari sebanyak 834.341 ton pada 2024 meningkat menjadi 922.370 ton pupuk subsidi di 2025. Penambahan alokasi ini untuk menunjang swasembada pangan, khususnya di Sulawesi Selatan.

    Pupuk Indonesia berkomitmen menyediakan pupuk bersubsidi agar dapat diterima petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Guna mendukung ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia memiliki empat Gudang Lini 2 provinsi, dan 41 unit gudang lini 3 di kabupaten-kabupaten di Sulsel. Pupuk Indonesia memiliki 52 distributor dan 1.221 kios yang tersebar di seluruh Sulsel.

    Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 6 Tepat agar pendistribusian pupuk lancar hingga diterima petani, yakni Tepat (Jenis, Jumlah, Tempat, Waktu, Mutu, dan Harga).

    Secara rinci, alokasi penambahan pupuk subsidi dari 2024 ke 2025 pada masing-masing jenis pupuk yaitu Urea dari 407.492 ton menjadi 424.887 ton, NPK dari 370.193 menjadi 386.741 ton dan pupuk organik 14.538 ton menjadi 71.492 ton.

    Sementara pupuk NPK Kakao untuk Sulsel mengalami penurunan, dari 42.118 ton menjadi 39.250 ton. Penurunan alokasi ini mencapai 7 persen. Hal ini didasarkan pada realisasi di 2024 yang hanya mencapai 30 persen atau 12.751 ton.

    “Kami selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi kelancaran penyaluran pupuk bersubsisi di daerah,” kata Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua), Sukodim.

    Digitalisasi dalam distribusi pupuk, utamanya pupuk bersubsidi, telah dirasakan manfaatnya oleh petani di Sulsel. Kecepatan dan ketepatan distribusi sangat membantu petani dalam menggarap lahan untuk bisa berproduksi secara maksimal.

    Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Sukodim saat mengecek ketersediaan pupuk subsidi di kios pengecer. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Sleman dan Pertamina sidak ketersediaan elpiji bersubsidi

    Pemkab Sleman dan Pertamina sidak ketersediaan elpiji bersubsidi

    Sleman (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) penggunaan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah restoran dan jasa laundry ( jasa binatu) di Sleman, Rabu.

    Sidak yang dilakukan tim gabungan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman ini menyasar sepanjang Jalan Godean dan Jalan Kabupaten di Sleman.

    Turut pula dalam sidak tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Tim Kerja Pembinaan BUMD dan BLUD, Tim Kerja Perekonomian, serta Tim Kerja Sumber Daya Alam Kabupaten Sleman.

    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman Haris Martapa mengatakan bahwa sidak ini merupakan langkah menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tentang larangan penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi untuk pelaku usaha nonmikro.

    Surat edaran ini mengatur bahwa hotel, restoran, binatu, usaha batik, peternakan, pertanian, usaha tani tembakau, dan usaha las dilarang menggunakan elpiji 3 kg.

    “Sidak kali ini menyasar restoran besar dan jasa binatu yang ada di Jalan Godean dan Jalan Kabupaten yang terindikasi menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg,” katanya.

    Menurut dia, untuk restoran dan binatu yang ditemukan masih menggunakan gas elpiji 3 kg akan ditukar dengan elpiji tabung 5,5 kg.

    “Dari 12 restoran dan dua binatu yang disidak ditemukan 58 tabung elpiji 3 kg yang kemudian ditukar dengan 29 tabung elpiji 5,5 kg,” katanya.

    Ia mengatakan, Pemkab Sleman juga memastikan stok elpiji 3 kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Murni Makmur Sejahtera Ambarketawang dalam kondisi aman menjelang Bulan Ramadhan.

    “Pantauan ke SPBE ini untuk melihat kondisi lapangan bahwa pemenuhan elpiji di pangkalan dan agen sudah terpenuhi. Dan memastikan bahwa stok elpiji 3 kg aman sampai akhir bulan puasa,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    sampaikan masalah yang dihadapi, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas untuk kemajuan pariwisata Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi dari unsur-unsur kepariwisataan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, asosiasi kepariwisataan, pengusaha, hingga universitas di Jawa Barat untuk memberi masukan pada RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

    Dalam kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan di hotel di Bandung, Jawa Barat ini, Komisi VII DPR RI meminta tiap unsur kepariwisataan untuk menyampaikan keluh kesah, masalah kepariwisataan dan masukan untuk undang-undang yang tengah dibahas tersebut.

    “Silahkan sampaikan masalah yang dihadapi selama ini, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga selaku pimpinan sidang serap aspirasi ini, Rabu.

    Kesempatan pertama diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Ani Widiani yang mempertanyakan terkait pengelolaan destinasi wisata yang ditunjuk apakah harus melalui Surat Keputusan (SK) atau tidak.

    Ani juga mengusulkan perlunya dipertajam mengenai manajemen krisis tempat wisata dari bencana.

    “Dalam pasal 11 K poin 5 disebutkan pengelola destinasi kepariwisataan berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola suatu destinasi pariwisata ini mohon penjelasan apakah harus SK. Kemudian saya pikir perlu penajaman soal manajemen krisis karena Jabar ini rawan bencana,” kata Ani.

    Selanjutnya, yang menyampaikan pandangannya pada rapat tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung Arief Syaifudin yang menyoroti Pasal 17 S terkait Desa Wisata, yang menurut dia menyebabkan daerah berstatus kota tidak bisa terakomodir karena tidak ada wilayah yang berstatus desa tapi kelurahan, sehingga mengusulkan penambahan diksi kampung untuk mengakomodir daerah kota.

    “Kaitan dengan desa wisata, kami di Kota Bandung tak punya desa, kalau begitu kami jadi tidak bisa ikut gabung Pak. Kebetulan Kota Bandung sudah punya Kampung Wisata dan saya lihat di sini ada desa wisata dan kampung tematik, kalau memang begitu, artinya mungkin bisa kita lakukan untuk yang tingkat kota. Mungkin itu, dan selebihnya saya sampaikan secara tertulis,” ujarnya.

    Selanjutnya, para asosiasi kepariwisataan baik dari asosiasi perhotelan, tempat wisata, guide, dan lainnya, juga menyampaikan beberapa masukan antara lain sertifikasi untuk para pekerja kepariwisataan seperti pemandu wisata, pramuwisata dan lainnya.

    Kemudian pihak universitas yang dihadiri dari ITB, Unpad dan UPI menekankan perlunya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah alam.

    Adapun kalangan pengusaha mengusulkan penguatan atas akses permodalan dan skill UMKM, hingga soal infrastruktur ke tempat wisata.

    Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa masukan-masukan dari para pelaku kepariwisataan di Jawa Barat merupakan yang ingin mereka ambil, seperti dari sumber daya manusia (SDM) yang harus tersertifikasi seperti tour leader atau pramuwisata, sarana prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan sebuah destinasi wisata yang ada di lokasi tertentu.

    “Nah, masukan-masukan inilah nanti yang menjadi bahan bagi kita untuk menyusun RUU keparwisataan sebagai perubahan ketiga, UU nomor 10 Rahun 2009 yang dikomitmenkan dua kali masa sidang sudah selesai. Yang jelas juga kami selalu terbuka atas segala masukan dari manapun yang diusulkan baik lisan atau tertulis,” ujar Lamhot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI: Emas di masyarakat bisa dimonetisasi jadi likuiditas pembangunan

    BRI: Emas di masyarakat bisa dimonetisasi jadi likuiditas pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso menyampaikan bahwa stok emas yang disimpan masyarakat secara mandiri dapat dimonetisasi dan dioptimalkan agar menjadi salah satu sumber likuiditas pembangunan melalui peran bank emas (bullion bank).

    Ia mencatat bahwa Indonesia memiliki cadangan emas dalam jumlah yang banyak, baik cadangan emas yang masih berada di alam maupun cadangan emas hasil tambang dan cadangan emas yang dimiliki masyarakat. Emas masyarakat inilah yang hingga saat ini belum dioptimalkan oleh sistem keuangan nasional.

    “Dan ini (emas masyarakat) belum secara optimal, belum kita monetisasi menjadi likuiditas pembangunan. Maka kemudian, dibentuklah bank emas ataupun bullion services ini, tujuannya adalah supaya kita punya cadangan emas,” kata Sunarso saat konferensi pers peresmian layanan bank emas di Jakarta, Rabu.

    Dengan adanya tambahan likuiditas pembangunan yang berasal dari monetisasi emas, Sunarso meyakini bahwa laju pertumbuhan serta pembangunan ekonomi Indonesia dapat dipacu.

    Merujuk pada pengalaman sebelumnya, ia mengingatkan bahwa Paket Kebijakan Oktober 1988 telah mempermudah pendirian bank sehingga uang-uang yang beredar di masyarakat bisa dimasukkan ke dalam sistem perbankan dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber likuiditas pembangunan.

    Kini, dengan adanya layanan bank emas, stok emas yang beredar di masyarakat dapat dioptimalkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) dalam hal ini melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga dapat menjadi salah satu sumber likuiditas pembangunan.

    Menurut Sunarso, kajian pembentukan bank emas sudah dilakukan sejak lama menyusul adanya arahan dari pemerintah pusat.

    Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia, yakni sekitar 2.600 ton. Sementara produksi emas Indonesia baru mencapai 110 ton, menjadikannya produsen terbesar kedelapan di dunia.

    Pada tahun lalu, sebut Sunarso, Indonesia mengekspor emas dengan nilai sekitar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Namun di balik itu, Indonesia juga masih mengimpor emas senilai 2,6 miliar dolar AS.

    Emas yang diproduksi diharapkan dapat terjadi peningkatan nilai tambah (added value) di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor emas dalam bentuk bahan mentah. Produk turunan emas juga diharapkan bisa dipenuhi dari dalam negeri.

    Oleh sebab itu, ujar Sunarso, tujuan lain pembentukan bank emas juga termasuk untuk bisa memaksimalkan nilai tambah sumber daya emas di Indonesia.

    “Singkat cerita tujuannya yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah emas. Dari emas sebagai raw material, kemudian menjadi produk-produk turunan emas. Dan itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja 1,8 juta tenaga kerja baru dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar Rp245 triliun,” kata Sunarso.

    Pada Rabu, layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menjelang HUT Ke-80 RI, ujar Prabowo, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki bank emas.

    Presiden berharap keberadaan bank emas ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Prabowo juga menyebutkan, bank emas ini akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga Rp245 triliun, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, hingga memperluas devisa.

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah mendapatkan izin usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Februari 2025. Selain BSI, ada Pegadaian yang juga mengantongi izin usaha bulion per 23 Desember 2024.

    Sebelum menerbitkan izin usaha kepada BSI dan Pegadaian, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada Oktober 2024.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina pastikan stok BBM dan gas elpiji aman selama Ramadhan

    Pertamina pastikan stok BBM dan gas elpiji aman selama Ramadhan

    ANTARA – PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan gas elpiji dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Plt Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, dalam rapat bersama Komisi X DPR-RI, di Senayan Jakarta, Rabu (26/2). (Irfansyah Naufal Nasution/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Kemenperin terapkan sanksi, Apple tambah investasi lewat GVC

    Kemenperin terapkan sanksi, Apple tambah investasi lewat GVC

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Apple berkomitmen menambah investasi dalam rangka memenuhi sanksi akibat belum menjalankan komitmen inovasi perpanjangan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) periode sebelumnya.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu menyatakan pemenuhan sanksi itu dilakukan dengan cara menghadirkan perusahaan yang merupakan bagian dari Global Value Chain (GVC) atau suplier ICT Luxhsare untuk masuk atau menanamkan modal investasi di Indonesia.

    “Jadi investasi ICT Luxshare di Indonesia atas permintaan dari Apple dalam rangka Apple memenuhi kewajiban sanksi karena memang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet,” katanya.

    Dijelaskan dia, ICT Luxshare akan berinvestasi untuk memproduksi aksesoris AirTag di pabrik yang sedang dibangun di Batam dengan investasi 150 juta dolar AS atau Rp2,4 triliun (kurs Rp16.370).

    Selain itu perusahaan tersebut juga akan menjadikan Indonesia sebagai suplier 65 persen AirTag dunia, serta Apple berkomitmen bahwa komponen baterai AirTag akan dipenuhi dari produsen dalam negeri.

    Selain itu, Apple juga sedang menyiapkan garis produksi di perusahaan Long Harmony, Bandung, yang akan membuat kain mesh untuk keperluan AirPod Max. Sehingga Long Harmony akan menjadi salah satu bagian dari GVC Apple.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Indonesia telah merampungkan proses negosiasi dengan perusahaan teknologi terkemuka Apple terkait perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga perusahaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.

    “Dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat TKDN untuk Apple bisa dimulai,” kata Menperin Agus.

    Dijelaskan Menperin, proses negosiasi yang dilakukan dengan Apple sudah berjalan selama 5 bulan, dan berlangsung alot, karena baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • NTT sita 53 koli santigi tanpa dokumen

    NTT sita 53 koli santigi tanpa dokumen

    Kupang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama tim gabungan berhasil menyita fauna dan flora, termasuk 53 koli anakan pohon santigi (Phempis Accidula) tanpa dokumen di Pelabuhan Tenau Kupang NTT.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (Karantina NTT) Simon Soli kepada wartawan di Kupang, Rabu mengatakan bahwa keberhasilan itu berkat kerja sama KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) Laut Tenau, PT. Pelni, PT DLU Armada Pelabuhan Laut, dan PT Pelindo .

    Kegiatan lalu lintas perdagangan satwa dan tumbuhan secara ilegal –tanpa dokumen– tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

    Pohon santigi biasanya dimanfaatkan untuk akuaskap, yakni teknik memelihara, menata, dan mempertahankan biota air dalam akuarium sehingga menghasilkan pemandangan yang indah dalam air.

    Pohon santigi atau tanaman perdu yang kerap dijumpai pada wilayah pesisir dan sekitar hutan mangrove itu bernilai cukup tinggi karena selain untuk tanaman hias juga dipercaya bisa diolah menjadi obat herbal.

    Tercatat 53 koli santigi itu ditemukan dari dua kapal berbeda, di antaranya 33 koli ditemukan ditemukan petugas gabungan di KM Dharma Kartika V yang akan berangkat dari Kupang ke Surabaya.

    Kemudian 20 koli ditemukan di KM Sabuk Nusantara 28 yang sandar di Kupang asal Maluku Barat Daya.

    Selain Santigi, pihaknya juga menggagalkan masuknya dua dua ekor burung murai dan 13 koli kerang lola yang akan dikirim dari Kupang ke Surabaya. Sitaan itu diserahkan ke pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

    Sementara untuk santigi dari Maluku Barat Daya akan dikirim kembali ke wilayah tersebut untuk dikelola​​​​ di daerah asalnya.

    Ketua Tim Penegakan Hukum Karantina NTT Rido mengatakan bahwa Karantina melakukan pembinaan kepada pemilik barang untuk tidak mengulanginya kembali.

    “Kami akan terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan serta tempat pemasukan dan pengeluaran lainnya untuk mencegah lalu lintas ilegal komoditas pertanian dan perikanan,” imbuhnya.

    Ia mengatakan kini langkah-langkah untuk proses hukum lebih lanjut tengah dikoordinasikan dengan para pihak terkait.

    Lalu lintas ilegal ini ujar dia, melanggar Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

    Selain itu, juga melanggar Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Dapat dikenakan hukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp250 juta dan atau pencabutan izin usaha.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport perkirakan suplai 28 ton emas ke ANTAM pada 2025

    Freeport perkirakan suplai 28 ton emas ke ANTAM pada 2025

    Nanti ini (produksinya) akan meningkat. Kalau sudah 100 persen, (produksinya) kira-kira 50–60 ton per tahun,

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia memperkirakan bisa menyuplai 24–28 ton emas ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada 2025, lebih rendah du ton daripada perjanjian bisnis antara Freeport-ANTAM, yakni bisnis pembelian sebanyak 30 ton emas.

    “Rencana tahun ini, kami akan bisa produksi kira-kira 24–28 ton emas, dan itu sebagian besar akan kami salurkan ke Antam,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas setelah peluncuran Bank Emas di Jakarta, Rabu.

    Tony menjelaskan bahwa sejak 30 Desember 2024, Freeport sudah memproduksi emas batangan dan perak batangan dengan menggunakan lumpur anoda dari PT Smelting, bukan dari Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

    Lebih lanjut, pada 12 Februari 2025, Freeport sudah mulai mengirimkan emas batangan ke Antam seberat 125 kg.

    Pengiriman tersebut, kata Tony, merupakan bagian dari perjanjian kerja sama bisnis antara Freeport dengan Antam yang mencakup kapasitas 30 ton emas per tahun.

    “Nanti ini (produksinya) akan meningkat. Kalau sudah 100 persen, (produksinya) kira-kira 50–60 ton per tahun,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Tony membenarkan bahwa Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Akan tetapi, yang terbakar adalah smelter tembaganya.

    “Tapi precious metal refinery, yang memurnikan emas dan perak, itu tetap berjalan,” ucapnya.

    Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengirimkan emas batangan perdana dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang Tbk di Pulogadung Jakarta sebanyak 125 kilogram atau senilai Rp207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99 persen.

    Dia menjelaskan, PTFI berhasil memproses sekitar 12,56 ton lumpur anoda dari PT Smelting dan dari proses tersebut dihasilkan emas batangan 189 kilogram di mana 125 kilogram fine gold purity 99,99 persen sementara 64 kilogram masih akan di casting ulang agar memenuhi standar fine gold purity.

    Dia menambahkan, sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas dan dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak.

    “PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun serta platinum group metals yaitu 30 kilogram platinum, 375 kilogram paladium,” tutur Tony.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo optimistis Bank Emas bisa tambah PDB dan buka lapangan kerja

    Prabowo optimistis Bank Emas bisa tambah PDB dan buka lapangan kerja

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto optimistis kehadiran Bank Emas mampu menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp245 triliun. Dalam acara peluncuran bank emas di Jakarta, Rabu (26/2), kepala negara menyebut bahwa sebanyak 1,8 juta lapangan pekerjaan baru juga diperkirakan akan tercipta. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

  • Wapres tampung masukan siswa soal MBG

    Wapres tampung masukan siswa soal MBG

    ANTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima masukan yang disampaikan secara langsung oleh para siswa mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wapres memastikan pemerintah terbuka terhadap saran masyarakat untuk memastikan program itu benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. (Yogi Rachman/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)