Category: Antaranews.com Ekonomi

  • OJK targetkan peta jalan usaha bulion dirilis pada pertengahan 2025

    OJK targetkan peta jalan usaha bulion dirilis pada pertengahan 2025

    Kalau sekarang masih cukup yang (POJK) itu dulu. Jadi (usaha bulion) sudah bisa jalan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan bahwa peta jalan (roadmap) pengembangan usaha bulion diluncurkan pada pertengahan tahun ini.

    “Sedang disiapkan ya. Insyaallah (dirilis pada) pertengahan tahun,” ujar Agusman saat ditemui usai peresmian bank emas PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada 18 Oktober 2024.

    Sejauh ini, ia menilai bahwa aturan-aturan dalam POJK tersebut masih dapat memfasilitasi pelaksanaan usaha bulion di Indonesia, meskipun pihaknya belum menerbitkan aturan turunan terkait, misalnya dalam bentuk Surat Edaran (SE) OJK.

    “Biasanya kan kalau kami ada POJK, ada SE (juga). Kalau sekarang masih cukup yang (POJK) itu dulu. Jadi (usaha bulion) sudah bisa jalan ya,” ucapnya.

    Agusman menuturkan bahwa potensi dan minat terhadap implementasi usaha bulion di Indonesia sangat besar.

    Saat ini, ia mengatakan bahwa baru terdapat dua pelaku jasa keuangan yang telah mengajukan dan mengantongi izin usaha bulion, yaitu Pegadaian dan BSI.

    “Tapi, kami kan terbuka (jika ada pelaku jasa keuangan lain yang ikut mengajukan izin usaha bulion), dan semuanya jelas, ada peraturannya, mekanismenya pasti, dan (pelaku jasa keuangan) tinggal mengikuti saja sesuai ketentuan,” katanya.

    Izin usaha bulion yang diterbitkan OJK meliputi lima jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas, yakni dalam bentuk penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

    Agusman mengatakan bahwa jenis kegiatan usaha bulion yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pelaku jasa keuangan tertulis dalam surat izin yang diterbitkan oleh OJK.

    “Di surat izin yang kami kasih kan kelihatan tuh scoping (ruang lingkup)-nya. Kan sesuai POJK-nya ada tuh dari menyimpan, sampai pinjaman, pembiayaan, dan perdagangan (emas),” imbuhnya.

    OJK telah memberikan izin pelaksanaan usaha bulion kepada Pegadaian pada 23 Desember 2024, yang meliputi usaha deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, serta perdagangan emas.

    Sementara izin kepada BSI diberikan pada 12 Februari 2025 untuk kegiatan usaha perdagangan emas dan penitipan emas.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pantauan pasar di Banjarmasin, harga naik turun dalam batas wajar

    Pantauan pasar di Banjarmasin, harga naik turun dalam batas wajar

    ANTARA – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Pemerintah Provinsi Kalimantan  Selatan meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok penting (Bapokting) di sejumlah pasar di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil pantauan, seluruh stok bahan pokok dipastikan aman, sedangkan untuk harga mengalami naik dan turun dalam batas kewajaran. (Latif Thohir/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • UMKM Lombok perluas pasar ekspor ke enam negara

    UMKM Lombok perluas pasar ekspor ke enam negara

    Kami berharap mereka terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dengan nilai keberlanjutan, sehingga menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya

    Mataram (ANTARA) – Sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang dekorasi rumah dan dekorasi dinding dari Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berhasil memperluas pasar ekspor hingga ke enam negara.

    UMKM bernama CV Purnama tersebut merupakan mitra binaan perusahaan pelat merah Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

    “Pencapaian itu menunjukkan keberhasilan program pembinaan ITDC dalam memberdayakan UMKM lokal,” kata Sekretaris Perusahaan ITDC, Million Sekarsari, dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

    CV Purnama didirikan oleh Zaenuri Hamka bersama istrinya yang bernama Muliani dan kini dikelola bersama anak mereka Abdul Qaedir Jaelani di Praya, Lombok Tengah.

    Sebanyak enam negara menjadi tujuan ekspor produk dekorasi, yakni Malaysia, Kuwait, Australia, Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis.

    UMKM tersebut mencatat pertumbuhan omzet sebesar 60 persen secara year on year atau meningkat dari rata-rata Rp50 juta per bulan pada periode Januari 2024 menjadi Rp80 juta pada Januari 2025.

    CV Purnama telah mendapat pendampingan dari ITDC sejak tahun 2019 melalui program Pendanaan Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa pembinaan serta pelatihan seperti pelatihan pembuatan laman, pemasaran digital, Sarinah Pandu, dan juga akses ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Selain berhasil memperluas pasar, CV Purnama juga telah meraih berbagai penghargaan bergengsi yang menegaskan kualitas serta inovasi produknya. Pada 2024, CV Purnama dianugerahi Juara II Kriya Award Dekranasda NTB untuk kategori Serat Alam berkat produk anyaman/ulatan.

    Prestasi itu melanjutkan kesuksesan sebelumnya, di mana pada 2023 berhasil meraih Juara I Dekranasda Tingkat Provinsi NTB untuk kategori dekorasi rumah. Bahkan, produk tudung saji mereka berhasil masuk dalam 30 besar lomba tingkat nasional yang kian mengukuhkan reputasi dalam industri kerajinan berbasis kearifan lokal.

    “Kami berharap mereka terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dengan nilai keberlanjutan, sehingga menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya di Nusa Tenggara Barat untuk terus berkembang di pasar global,” kata Million.

    Pemilik CV Purnama, Abdul Qaedir Jaelani, mengatakan pihaknya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di The Mandalika yang memperluas pemajanan produk.

    “ITDC berperan besar dalam pengembangan usaha, mulai dari pembinaan, pendanaan, hingga membuka akses pasar,” pungkas Abdul.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Semarang berencana landaikan jalur Silayur cegah kecelakaan

    Pemkot Semarang berencana landaikan jalur Silayur cegah kecelakaan

    Mungkin itu solusi yang lebih murah. Kalau menunggu Semarang Outering Ring Road masih lama karena membutuhkan anggaran yang besar

    Semarang (ANTARA) – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan kembali rencana untuk melancarkan tanjakan dan turunan Silayur, Ngaliyan, Semarang, yang selama ini dianggap sebagai jalur tengkorak karena rawan kecelakaan.

    “Setelah saya periksa jalanan di tanjakan Silayur Ngaliyan, saya perintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk segera membentuk kembali jalan agar kemudian bisa kita landaikan,” kata Iswar Aminuddin saat meninjau jalur Silayur di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Tanjakan atau turunan Silayur selama ini memakan korban dalam kecelakaan maut berskala besar, terbaru kecelakaan beruntun yang melibatkan rombongan TK dan sebuah truk pada Rabu (26/2/2025) menambah daftar rentetan kecelakaan di jalur tersebut selama lima tahun terakhir.

    Menurut dia, langkah pelandaian jalan adalah solusi yang lebih murah daripada menunggu pembangunan Semarang Outer Ring Road (SORR).

    “Mungkin itu solusi yang lebih murah. Kalau menunggu Semarang Outering Ring Road (SORR) mungkin masih lama karena membutuhkan anggaran yang besar,” ujarnya.

    Jadi, kata dia, program jangka pendek yang bisa dilakukan adalah melandaikan tanjakan Silayur ini mulai dari Silayur hingga Jembatan dekat Pasar Ngaliyan.

    Pelandaian turunan pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang di pertigaan Hanoman yang juga dianggap sebagai “jalur tengkorak”, namun saat ini kecelakaan sudah semakin berkurang.

    “Jadi kondisi jalan yang sangat menurun dengan kendaraan yang melintasi berdimensi besar maka berbahaya bagi warga,” katanya.

    Namun Iswar Aminuddin selaku Wakil Wali Kota Semarang mengatakan bahwa kecelakaan yang melibatkan truk besar bukan karena rem blong.

    Berkaitan dengan seringnya kecelakaan di jalur Silayur, ia mengatakan bahwa persoalan sebenarnya bukan semata karena rem blong, melainkan beban truk yang besar di turunan membuat rem tidak mampu menahan putaran roda.

    “Kecelakaan yang selama ini terjadi menurut saya bukan karena rem blong, tapi lebih karena beban truk yang besar yang menimbulkan daya dorong yang besar juga akhirnya rem tidak mampu menyetop roda kendaraan tersebut,” katanya.

    Selain itu, kata dia, penyebab lainnya kenapa kecelakaan besar sering terjadi di tanjakan silayur karena banyak sopir yang tidak mengetahui aturan.

    “Sopir-sopir truk yang melintas di sini tidak tahu ada pembatasan melintas dari pukul 23.00 sampai 06.00 WIB karena truk-truk yang lewat banyak sekali dan dari luar kota,” katanya.

    Untuk itu, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan penegak hukum dan pihak kawasan industri yang memiliki atau mendatangkan truk-truk tersebut untuk kegiatan bisnis.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Jakarta (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam.
    Kala itu, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), melihat perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Ia menilai bahwa peluncuran Danantara bukan sekadar perwujudan visi ekonomi ayahnya tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang kini mendapat restu untuk dijalankan.

    Selain itu, ia berharap sebagai badan yang mengelola investasi nasional maka Danantara mampu menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

    Danantara yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu (24/2) akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Badan ini berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Baca juga: Prabowo: Danantara ke Bank Emas berjuang menuju kemandirian ekonomi

    Baca juga: Menteri PU: Danantara jadi motor penggerak investasi infrastruktur nasional

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Garut gelar pangan murah untuk stabilisasi harga bahan pokok

    Pemkab Garut gelar pangan murah untuk stabilisasi harga bahan pokok

    Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah

    Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar kegiatan pangan murah untuk menstabilkan ketersediaan dan harga bahan pokok masyarakat menjelang Ramadhan.

    “Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani saat acara Gelar Pangan Murah di halaman kantor Kecamatan Sucinaraja, Garut, Rabu.

    Ia menuturkan, kegiatan pangan murah yang menjual sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, dan komoditas sayuran itu dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran.

    Kegiatan itu, lanjut dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan murah bagi masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan, melainkan salah satu program 100 hari kerja Bupati Garut terkait ketersediaan bahan pokok yang terjangkau.

    “Ini merupakan program 100 hari bapak Bupati Garut untuk penyediaan sembako murah, kita ini sebetulnya kegiatan rutin di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan,” katanya.

    Ia menyampaikan, momentum Ramadhan itu seringkali terjadi kenaikan permintaan pangan masyarakat, sehingga berdampak pada kenaikan harga, untuk itu pihaknya menyiapkan produk pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sekaligus untuk menstabilkan harga di pasaran.

    Barang pangan yang dijual murah itu, kata dia, karena adanya kerja sama pemerintah daerah dengan mitra, kemudian memberikan subsidi sehingga produk yang dijual akan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

    “Harganya kita menyiapkan di bawah pasar, karena kita juga bekerja sama dengan mitra, ada subsidi dari pemerintah sehingga sampai di masyarakat murah, untuk beras malah di bawah eceran tertinggi, untuk komoditi lainnya di bawah harga pasar,” katanya.

    Ia menambahkan, pasokan barang pangan menjelang dan saat Ramadhan maupun Idul Fitri dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    “Kita mengupayakan ketersediaan pangan untuk Kabupaten Garut masih bisa terpenuhi di bulan Ramadhan, dan menjelang Idul Fitri,” katanya.

    Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Garut, Dedy Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak hanya menyediakan pangan yang murah, melainkan harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

    Tujuan lain kegiatan pangan murah di Garut itu, kata dia, untuk menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan seperti menimbun kemudian menjual harga lebih mahal di pasaran.

    “Strategi gelar pangan murah ini untuk men-‘trigger’ para pengusaha juga agar tidak melakukan penimbunan-penimbunan barang, tidak melakukan kenaikan-kenaikan yang sifatnya sporadis,” katanya.

    Salah seorang warga, Yuningsih (50) mengatakan, adanya pasar murah itu telah membantu meringankan beban pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan karena harganya lumayan lebih murah dibandingkan di pasar seperti beras, gula putih, terigu dan minyak goreng.

    “Alhamdulillah harganya beda dari pasar, jadi sangat membantu meringankan menjelang bulan Ramadhan,” katanya.

    Harga pangan yang dijual murah itu seperti beras premium dijual dengan harga Rp65 ribu per lima kilogram, beras medium Rp60 ribu per lima kilogram, minyak goreng 1 liter Rp16 ribu, terigu merk Segitiga Biru Rp10 ribu, gula pasir Rp17 ribu, telur ayam Rp28 ribu, daging ayam Rp31 ribu, dan aneka sayuran Rp5 ribu per paket.

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan gandeng Pos Indonesia gelar OP selama Ramadhan 1446 H

    Kementan gandeng Pos Indonesia gelar OP selama Ramadhan 1446 H

    Perintah Presiden jelas di fase Ramadhan dan Lebaran ini, yakni kami akan melaksanakan operasi pasar. Kami akan mengintervensi pasar untuk bahan sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya. Semua itu akan didistribusikan me

    Madiun (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Pos Indonesia (PosIND) untuk menggelar operasi pasar (OP) sebagai upaya memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga, dan ketersediaan stok selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025.

    “Perintah Presiden jelas di fase Ramadhan dan Lebaran ini, yakni kami akan melaksanakan operasi pasar. Kami akan mengintervensi pasar untuk bahan sembako, seperti gula, beras, minyak goreng, bawang putih, dan lainnya. Semua itu akan didistribusikan melalui cabang-cabang kantor pos di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Madiun, Rabu.

    Menurut dia, operasi pasar itu bertujuan untuk memastikan harga sembako tetap terjangkau dan normal selama periode tersebut.

    Sudaryono menjelaskan, pemerintah menunjuk Pos Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan operasi pasar di seluruh Indonesia karena memiliki jaringan logistik yang dapat mendukung distribusi bahan pangan secara merata.

    Sesuai data, operasi pasar dimulai pada 24 Februari 2025 dan akan berlangsung hlhingga H-3 Idul Fitri atau 29 Maret 2025.

    Pada tahap awal, operasi pasar ini digelar di 325 titik gerai PT Pos Indonesia, dengan 215 titik di Pulau Jawa dan 110 titik di luar Pulau Jawa. Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar akan diperluas ke 4.500 kantor pos di seluruh wilayah Indonesia.

    Operasi pasar diprioritaskan untuk lima komoditas yaitu minyak goreng, bawang putih, gula, daging, dan beras SPHP. Pasokan pangan berasal dari BUMN Pangan Perum Bulog, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI.

    Harga lima komoditas telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam operasi pasar atau gerakan pangan murah besar-besaran itu, minyak goreng Minyak Kita dijual seharga Rp14.700 per liter, gula konsumsi Rp15.000 per kilogram, bawang putih Rp29.000 per kilogram, daging kerbau beku Rp75.000 per kilogram, dan beras medium Rp12.300 per kilogram.

    Sementara, pantauan di pasaran, harga sejumlah komoditas sudah mulai mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, gula pasir, maupun sejumlah bumbu dapur.

    “Dengan OP serentak ini, Kami harapkan selama Ramadhan dan Lebaran, harga-harga semua bahan pokok pangan bisa stabil atau bahkan lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Wamentan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK targetkan peta jalan usaha bulion dirilis pada pertengahan 2025

    OJK optimistis minat terhadap usaha bulion semakin meningkat

    akan banyak yang menaruh minat karena di internasional pelaku industri jasa keuangan yang juga memiliki jasa bank emas ini banyak

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan optimisme pihaknya bahwa minat pelaku jasa keuangan untuk bergabung dalam ekosistem bank emas dan usaha bulion semakin meningkat di masa mendatang.

    Hingga kini baru terdapat dua pelaku jasa keuangan yang mendapatkan izin usaha bulion di Indonesia dari OJK, yakni PT Pegadaian sejak 23 Desember 2024 dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sejak 12 Februari 2025.

    “Pasti akan banyak yang menaruh minat karena di internasional jumlah pelaku industri jasa keuangan yang juga memiliki jasa bulion atau bank emas ini banyak sekali,” kata Mahendra Siregar saat ditemui usai peresmian bank emas Pegadaian dan BSI di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa pendirian usaha bulion atau bank emas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai upaya pendalaman produk dan industri jasa keuangan.

    Melalui upaya tersebut, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat likuiditas pelaku jasa keuangan, serta mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil, terutama pada industri emas mulai dari hulu hingga hilir.

    “Tentu hal ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tadi ya (dampak) ikutannya kepada sektor jasa keuangan dan berbagai kegiatan aktivitas lain sebagai multiplier effect (dampak berganda),” ujar Mahendra.

    Ia mengatakan bahwa OJK terbuka terhadap pelaku jasa keuangan manapun yang berminat untuk bergabung dalam ekosistem bulion dalam negeri, selama pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

    OJK pun akan memfasilitasi pelaku jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha bulion untuk dapat melakukan lebih banyak kegiatan usaha.

    Saat ini, izin usaha bulion yang diterbitkan OJK meliputi lima jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas, yakni dalam bentuk penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

    “Jadi, kami harapkan ya memang pada waktunya nanti minat (pelaku jasa keuangan) juga akan lebih meningkat lagi daripada yang ada sekarang di samping juga tentu mereka yang industri dan perusahaan dari dalam negeri,” ucap Mahendra.

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.

    “Dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’, pada siang ini hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam acara peresmian di Gade Tower Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Digitalisasi dukung  kepastian petani dapat pupuk bersubsidi

    Digitalisasi dukung kepastian petani dapat pupuk bersubsidi

    Makassar (ANTARA) – Seorang petani berusia senja tampak sumringah saat sekarung pupuk urea dinaikkan ke atas motornya. Pupuk itu dibonceng dan melaju menuju sawahnya sebelum matahari makin menampakkan sinarnya.

    Senyum wujud kebahagiaan itu jelas terlihat dari muka petani bernama Sabrang Daeng Sama asal Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, itu. Ia menebus pupuk subsidi untuk memperbaiki proses pertumbuhan tanaman padi di sawah garapannya.

    Daeng Sama sebelumnya merasa khawatir jika harus antre untuk menebus pupuk, sementara pemupukan harus segera dilakukan. Namun, yang terjadi di luar dugaannya, hanya berbekal KTP yang disodorkan ke pemilik toko tani, kurang dari 10 menit, ia langsung bisa membeli dan membawa pulang pupuk yang diinginkan

    “Gampang dan hanya sebentar. Pas kita datang, cuma diminta KTP dan bayar. Kalau dulu biasa antri, kadang juga dicek kuotanya. Saya pernah kehabisan, jadi harus beli pupuk yang lebih mahal harganya (non-subsidi). Sekarang bagian saya (pupuk) lebih banyak,” katanya dengan dialek Makassar yang kental.

    Bersama seorang petani lainnya, bernama Nurdin Mappa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Garassi asal Kabupaten Gowa banyak berkisah tentang dinamika petani dalam pemenuhan nutrisi tanamannya, khususnya saat mengakses pupuk subsidi.

    Diakui, banyak perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, sementara bagi petani ada pula yang tidak mampu mengikuti kebijakan tersebut.

    Perubahan yang dirasakan Nurdin, sejak 2024 sistem untuk menebus pupuk subsidi yang sebelumnya dinilai cukup sulit kini berganti dengan sistem yang lebih mudah, cepat dan transparan.

    Semuanya melalui aplikasi yang bisa dipantau langsung dan kapan saja melalui ponsel pintarnya.

    Melalui edukasi dari para pengecer pupuk subsidi, petani diminta mengunduh aplikasi i-Pubers (Pupuk Bersubsidi) untuk menebus pupuk subsidi. Aplikasi ini dikembangkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia guna memudahkan petani menebus pupuk subsidi hingga mengurangi risiko penyimpangan terhadap penerima pupuk subsidi yang tidak berhak.

    Berbeda dengan tahun 2023, diakui pria berusia 63 tahun itu, bahwa dia sempat mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi untuk sawahnya, selain kuota pupuk dibatasi, harga pupuk saat itu juga terbilang mahal.

    “Pernah juga sukar dapat pupuk, waktu itu pernah minta, tapi tidak dikasih karena pupuk tidak cukup. Kalau pun ada mahal, bisa sampai Rp135 ribu/karung. Padahal sekarang harganya hanya Rp112.500 per karung,” ucap Nurdin, mengenang.

    Nurdin mengakui bahwa inovasi pada sistem penebusan pupuk saat ini sangat membantu kerja petani, karena pupuk subsidi semakin cepat sampai ke tangan petani, sangat gampang dan efisien kendati harus menggunakan ponsel.

    Jika petani tidak memiliki ponsel, mereka juga bisa mengecek jatah pupuknya melalui pengecer sesuai lokasinya dengan membawa KTP.

    Saat ini, penyaluran pupuk subsidi dari kios ke petani sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi i-Pubers. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga pemilik kios atau pengecer.

    Petani cukup membawa KTP, yang kemudian namanya akan dicek melalui aplikasi. Jika terdaftar di e-RDKK, maka petani akan mengetahui berapa jatah pupuk yang diperoleh selama setahun. Sementara dari sisi pemilik kios, aplikasi i-Pubers juga memudahkan dalam administrasi penyaluran.

    Seorang petani saat menebar benih pupuk subsidi di Gowa. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Mudahkan distribusi pupuk

    Kemudahan menebus pupuk dengan sistem digital, rupanya tidak hanya dirasakan oleh para petani. Perbaikan distribusi pupuk subsidi, khususnya penyaluran pada sektor distributor hingga pengecer juga diakui lantaran menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam menyalurkan pupuk ke petani.

    Haji Lalang, pemilik Toko Harapan, pengecer yang telah berkecimpung dalam bisnis jual beli pupuk subsidi sejak 20 tahun silam mengakui hal itu.

    Dia yang menangani penyaluran pupuk subsidi di tujuh desa di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa sepanjang karirnya menjadi pengecer pupuk subsidi, sistem saat ini yang terbaik, mudah dan risiko curang sangat minim.

    “Dulu harus ke bank untuk bisa mendapat jatah pupuk, sekarang bisa pencet, pupuk sudah datang karena kita bisa transfer. Kita juga dapat memantau stok pupuk di gudang,” kata pria paruh baya ini.

    “Pesan hari ini, datang hari ini” menjadi kalimat yang disematkan Haji Lalang terhadap distribusi pupuk subsidi, sebab pesanannya selalu datang tepat waktu, tidak menunggu lama dan sesuai permintaan.

    Permintaan Haji Lalang pun bervariasi, mulai dari 15 ton, 20 ton hingga 25 ton. Namun ini juga ditentukan oleh musim tanam, yang kebutuhan pupuk subsidi meningkat dan menurun pada waktu-waktu tertentu.

    Tidak sampai di situ, digitalisasi yang terus dikembangkan Pupuk Indonesia, diakui meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran pupuk. Hal ini pun berimbas kepada para pengecer.

    “Saya juga dipuji oleh petani karena penyaluran pupuk tepat sasaran dan hanya bagi yang terdaftar. Sistem ini betul-betul tidak bisa diakali, jadi peluang curang hampir tidak ada,” ujarnya.

    Efisien dan mudahnya penyaluran pupuk subsidi dirasakan pula Syahriani yang merupakan distributor pupuk subsidi pada empat kecamatan di Kabupaten Gowa, yakni Pallangga, Bontonompo Selatan, Tompobulu dan Manuju.

    Laporan yang kerap dianggapnya membuatnya repot karena harus ditulis tangan, tak lagi ditemui di zaman digitalisasi seperti sekarang.

    Melalui pengembangan sistem yang disiapkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia, Syahriani hanya mengunduh beberapa berkas pelaporan untuk penebusan pupuk, seperti surat jalan dan berita acara penebusan pupuk subsidi.

    Baginya, semua sangat terasa mudah dan sangat efisien dalam penggunaan waktu. Permintaan pupuk yang langsung berhubungan dengan Pupuk Indonesia tidak lagi seribet dulu, yang harus mencetak laporan dan dibawa ke Kantor Pupuk Indonesia yang berada di Makassar.

    “jika kita pesan di aplikasi, keluar kode booking langsung bayar. Pengantaran pupuk selalu sesuai pesanan, bahkan Minggu pun memberikan pelayanan. Ini tentu agar pupuk bisa segera sampai ke tangan petani,” ujarnya.

    Seorang petani saat melakukan penebusan pupuk subsidi melalui i-Pubers hanya dengan membawa KTP di Gowa. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Alokasi pupuk subsidi

    Kuota pupuk subsidi yang disiapkan pemerintah melalui Pupuk Indonesia terbilang meningkat signifikan untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada 2025.

    Pupuk Indonesia merilis alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 11 persen pada 2025, dari sebanyak 834.341 ton pada 2024 meningkat menjadi 922.370 ton pupuk subsidi di 2025. Penambahan alokasi ini untuk menunjang swasembada pangan, khususnya di Sulawesi Selatan.

    Pupuk Indonesia berkomitmen menyediakan pupuk bersubsidi agar dapat diterima petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Guna mendukung ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia memiliki empat Gudang Lini 2 provinsi, dan 41 unit gudang lini 3 di kabupaten-kabupaten di Sulsel. Pupuk Indonesia memiliki 52 distributor dan 1.221 kios yang tersebar di seluruh Sulsel.

    Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 6 Tepat agar pendistribusian pupuk lancar hingga diterima petani, yakni Tepat (Jenis, Jumlah, Tempat, Waktu, Mutu, dan Harga).

    Secara rinci, alokasi penambahan pupuk subsidi dari 2024 ke 2025 pada masing-masing jenis pupuk yaitu Urea dari 407.492 ton menjadi 424.887 ton, NPK dari 370.193 menjadi 386.741 ton dan pupuk organik 14.538 ton menjadi 71.492 ton.

    Sementara pupuk NPK Kakao untuk Sulsel mengalami penurunan, dari 42.118 ton menjadi 39.250 ton. Penurunan alokasi ini mencapai 7 persen. Hal ini didasarkan pada realisasi di 2024 yang hanya mencapai 30 persen atau 12.751 ton.

    “Kami selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi kelancaran penyaluran pupuk bersubsisi di daerah,” kata Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua), Sukodim.

    Digitalisasi dalam distribusi pupuk, utamanya pupuk bersubsidi, telah dirasakan manfaatnya oleh petani di Sulsel. Kecepatan dan ketepatan distribusi sangat membantu petani dalam menggarap lahan untuk bisa berproduksi secara maksimal.

    Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Sukodim saat mengecek ketersediaan pupuk subsidi di kios pengecer. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Sleman dan Pertamina sidak ketersediaan elpiji bersubsidi

    Pemkab Sleman dan Pertamina sidak ketersediaan elpiji bersubsidi

    Sleman (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) penggunaan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah restoran dan jasa laundry ( jasa binatu) di Sleman, Rabu.

    Sidak yang dilakukan tim gabungan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman ini menyasar sepanjang Jalan Godean dan Jalan Kabupaten di Sleman.

    Turut pula dalam sidak tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Tim Kerja Pembinaan BUMD dan BLUD, Tim Kerja Perekonomian, serta Tim Kerja Sumber Daya Alam Kabupaten Sleman.

    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman Haris Martapa mengatakan bahwa sidak ini merupakan langkah menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tentang larangan penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi untuk pelaku usaha nonmikro.

    Surat edaran ini mengatur bahwa hotel, restoran, binatu, usaha batik, peternakan, pertanian, usaha tani tembakau, dan usaha las dilarang menggunakan elpiji 3 kg.

    “Sidak kali ini menyasar restoran besar dan jasa binatu yang ada di Jalan Godean dan Jalan Kabupaten yang terindikasi menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg,” katanya.

    Menurut dia, untuk restoran dan binatu yang ditemukan masih menggunakan gas elpiji 3 kg akan ditukar dengan elpiji tabung 5,5 kg.

    “Dari 12 restoran dan dua binatu yang disidak ditemukan 58 tabung elpiji 3 kg yang kemudian ditukar dengan 29 tabung elpiji 5,5 kg,” katanya.

    Ia mengatakan, Pemkab Sleman juga memastikan stok elpiji 3 kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Murni Makmur Sejahtera Ambarketawang dalam kondisi aman menjelang Bulan Ramadhan.

    “Pantauan ke SPBE ini untuk melihat kondisi lapangan bahwa pemenuhan elpiji di pangkalan dan agen sudah terpenuhi. Dan memastikan bahwa stok elpiji 3 kg aman sampai akhir bulan puasa,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025