Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.

    “Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.

    Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.

    Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.

    Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

    Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.

    “Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.

    Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.

    Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

    “Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan tegaskan penyuluh pertanian ujung tombak swasembada pangan

    Wamentan tegaskan penyuluh pertanian ujung tombak swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa penyuluh pertanian lapangan (PPL) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Penyuluh adalah garda terdepan yang membawa inovasi, teknologi, dan pengetahuan langsung kepada petani. Tanpa peran mereka, visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan tidak akan tercapai,” kata Wamentan saat berdialog dengan PPL Jawa Tengah di Magelang sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menekankan bahwa penyuluh pertanian menjadi jembatan utama antara kebijakan pemerintah dan petani di lapangan.

    Sudaryono menjelaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkutat pada peningkatan produksi beras, tetapi juga mencakup komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, daging, dan susu.

    Untuk itu, penyuluh pertanian diminta untuk terus mengedukasi petani tentang penggunaan benih unggul, teknik budidaya modern, serta pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

    “Penyuluh harus memastikan petani mendapatkan informasi terbaik agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan mereka terjamin,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa perpindahan administrasi penyuluh daerah ke pusat tidak akan mengganggu jalannya kinerja yang sedang dilakukan, yaitu melakukan pendampingan petani guna mempercepat swasembada pangan sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto.

    Wamentan menjelaskan, meski nantinya ada perpindahan administrasi para penyuluh pertanian, namun mereka akan tetap berkantor di kawasan atau wilayah daerah. Hanya saja kewenangan langsung atas perintah pusat.

    “Bukan berarti kalau Bupati minta tolong Anda kemudian tidak boleh kerja, jadi semua harus dikerjakan dan jangan sampai mengganggu jalannya kinerja yang sedang dilakukan saat ini,” terangnya.​​​​​​​

    Wamentan juga menginginkan agar penyuluh tidak hanya menjadi pendamping, tapi juga agen perubahan yang mampu menggerakkan petani menuju pertanian modern.

    “Mereka adalah kunci agar program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan berjalan sukses,” sambung Sudaryono.

    Meski demikian, Wamentan mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian hanya mengambil alih secara administrasi tanpa mengambil porsi kerja yang sedang dilakukan.

    Dia pun berjanji akan ada kenaikan intensif bagi penyuluh yang memenuhi target atau memiliki prestasi dalam meningkatkan produksi.

    “Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa tahun depan kinerja dari penyuluh pertanian itu yang totalnya 37 ribu akan diranking. Ranking 1, ranking 2 sampai ranking 37 ribu akan dibuat peringkat berdasarkan kinerja. Nanti ada penghargaaanya. Yang penting penyuluh itu bisa menambah area tanam dan produktivitas,” jelasnya.

    Ia berharap, kompetisi itu dapat memacu kinerja penyuluh dalam menambah daya gedor produksi nasional terutama untuk mewujudkan swasembada seperti yang diharapkan bersama.

    “Kompetisi seperti ini bisa memacu produktivitas dari bapak-ibu semua penyuluh pertanian di lapangan sehingga ke depan kita semua dapat sama-sama mewujudkan visi besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo yaitu mencapai swasembada pangan,” tutur Wamentan.

    Pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan strategis pertanian seperti meningkatkan volume pupuk dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton, kemudian memberi benih gratis sampai pendistribusian alsintan.

    “Berikutnya pak kalau panen raya harga gabah sudah dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram. Semua untuk mengakomodasi kepentingan petani dalam mencapai swasembada,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengajak para PPL se-Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menggebrak pertanian Indonesia dengan mempercepat capaian swasembada.

    Menurut dia ada tiga langkah yang bisa ditempuh penyuluh dalam mewujudkan Indonesia swasembada.

    “Pertama adalah PPL harus meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan ketiga meningkatkan luas tambah tanam atau LTT. Aku PPL yang jadi menteri. Saya jadi PPL tahun 1995. Jadi PPL itu adalah menteri pertanian dan menteri pertanian adalah PPL,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP perkuat standardisasi mutu obat ikan demi daya saing perikanan

    KKP perkuat standardisasi mutu obat ikan demi daya saing perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat standar dan pengawasan mutu obat ikan guna memastikan keamanan, efektivitas, dan daya saing produk industri perikanan budi daya di Indonesia.

    “Standardisasi mutu obat ikan penting untuk melindungi konsumen dan daya saing produk perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Badan Mutu KKP Siti Nurul Fahmi dalam Talkshow Bincang Bahari di Jakarta, Rabu.

    Melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) dan juga Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), KKP telah menerapkan sistem sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) sebagai bagian dari strategi untuk menjaga mutu dan keberlanjutan industri perikanan budi daya.

    Kedua sertifikasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa obat ikan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

    Dengan penerapan CPOIB dan CDOIB ini, KKP ingin memastikan seluruh rantai produksi dan distribusi obat ikan di Indonesia mengikuti standar mutu yang tinggi.

    “Sertifikasi ini bukan hanya untuk kebaikan konsumen dan pembudidaya, tapi juga bisa meningkatkan daya saing produk kita di kancah internasional,”ujar Nurul.

    Proses sertifikasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat. Adapun tahapannya dimulai dari pemeriksaan dokumen, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, serta pengujian mutu produk.

    Sertifikat CPOIB dan CDOIB yang nantinya diterbitkan akan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi.

    “Bukan hanya sertifikasi, Badan Mutu KKP juga melakukan pengawasan mutu obat ikan secara berkala, jadi kalau ada obat ikan yang tidak memenuhi standar, kami dapat memberikan sanksi,” terang Nurul.

    Di tempat yang sama, Direktur Ikan Air Tawar Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Ujang Komarudin Asdani menjelaskan bahwa regulasi terkait obat ikan telah diperkuat melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024.

    Selain itu juga Keputusan Dirjen Budi Daya Nomor 442 dan 443 Tahun 2024, yang menetapkan pedoman pengujian mutu dan pengujian lapangan sebelum suatu produk mendapatkan sertifikasi.

    “Dengan berkembangnya industri perikanan budidaya, penggunaan obat ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Ujang.

    Penggunaan obat ikan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan resistensi antimikroba, pencemaran lingkungan, serta gangguan kesehatan pada ikan dan manusia yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, pemantauan peredaran dan penggunaan antimikroba menjadi aspek yang sangat ditekankan oleh KKP.

    “Penggunaan obat ikan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ikan dan lingkungan,” katanya.

    Dengan semakin ketatnya standar pengawasan dan sertifikasi terkait obat ikan ini, diharapkan industri perikanan budi daya di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan bisa berdaya saing.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya kualitas hasil produk perikanan agar bisa bersaing di pasar global.

    Kualitas ini dapat dibuktikan dengan sertifikasi, serta pengawasan produksi yang ketat dari hulu sampai hilir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pindad siap lepas Maung ke pasar sipil agar bisa dibeli masyarakat

    Pindad siap lepas Maung ke pasar sipil agar bisa dibeli masyarakat

    Badung (ANTARA) – PT Pindad (Persero) tengah bersiap untuk meluncurkan produk kendaraan taktis (rantis) Maung ke pasar sipil agar bisa dibeli masyarakat umum.

    Rantis tersebut akan siap dipasarkan untuk masyarakat sipil setelah PT Pindad mengurus sertifikasi ke Kementerian Perhubungan.

    “Kami sedang menyiapkan sertifikasinya nanti dengan Kementerian Perhubungan, dengan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB),” kata Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma saat ditemui di kantor PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Prima mengatakan, keputusan untuk memasarkan produk Maung secara bebas karena melihat tingginya animo masyarakat akan kendaraan karya anak bangsa itu.

    Minat tersebut meninggi ketika Presiden Prabowo Subianto menjadikan Maung sebagai kendaraan operasional kepresidenan.

    Walau demikian, Prima memastikan Maung yang akan diproduksi secara umum akan mengalami sedikit perubahan agar lebih nyaman dipakai masyarakat.

    Saat ditanya perkiraan harga Maung MV3 setelah resmi dilepas ke pasar, ia belum bisa membeberkan hal tersebut.

    Lebih lanjut, Prima menargetkan proses sertifikasi di Kementerian Perhubungan akan selesai akhir bulan ini.

    “Jadi kalo misalkan emang udah sertifikasi, nanti pasti next stepnya adalah lanjut ke mass production,” jelas dia.

    Maung Pindad adalah julukan untuk kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad (Persero). Mobil dengan nama lain Maung Garuda adalah karya anak bangsa yang 70 persen komponennya merupakan produksi lokal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan: Sumber dana Danantara dari dividen, bukan dari dana bank BUMN

    Rosan: Sumber dana Danantara dari dividen, bukan dari dana bank BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa sumber dana dari badan yang dipimpinnya berasal dari dividen yang diperoleh setiap tahun, bukan dari dana perbankan BUMN.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk investasi oleh BPI Danantara adalah dividen tahunan yang dihasilkan oleh seluruh BUMN, dan bukan dari operasional atau dana yang ada di bank BUMN.

    “Dana yang kita dapatkan, ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Nah ini biar pemahamannya sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara ini, bukan kita ambilin dari misalnya operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang benar-benar salah,” katanya.

    Ia menekankan bahwa anggapan terkait dana yang digunakan berasal perbankan seperti Bank Mandiri atau Bank BNI untuk investasi adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPI Danantara.

    “Biar ini sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi, dari dana masyarakat, itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan,” tegasnya.

    Menurut Rosan, dana yang diperoleh bukanlah dana masyarakat yang ada di bank BUMN, tetapi dividen yang sebelumnya disetorkan ke Menteri Keuangan dan sekarang dikelola secara mandiri oleh Danantara.

    “Nanti duit dari Bank Mandiri, Bank BNI, kita ambilin buat investasi, itu adalah pengertian yang salah, salah total. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Sekarang dapat kami kelola sendiri, untuk apa? Untuk investasi,” jelasnya.

    Rosan juga menjelaskan bahwa dengan pengelolaan dana dividen yang lebih terstruktur, BPI Danantara dapat lebih optimal dalam melakukan investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan ketahanan pangan.

    “Kita bisa investasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ucapnya.

    Rosan menambahkan bahwa pengelolaan dana investasi dilakukan dengan hati-hati dan transparan, bukan hanya keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi Danantara.

    Dalam proses pengelolaan investasi, BPI Danantara memiliki komite investasi yang terdiri atas berbagai level, termasuk CEO, Chief Investment Officer, hingga pengawas internal yang bertugas memastikan prinsip kehati-hatian.

    Pengelolaan yang berlapis ini dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan investasi, sembari tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian yang sangat penting dalam sektor ini.

    Rosan menegaskan bahwa dengan struktur pengawasan yang jelas, BPI Danantara dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor energi baru terbarukan.

    “Jadi ini memang kita buat berlapis untuk asas kehati-hatian, kita selalu utamakan. Tapi tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres yakin Tol Yogyakarta-Bawen dongkrak daya saing daerah

    Wapres yakin Tol Yogyakarta-Bawen dongkrak daya saing daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakin Tol Yogyakarta-Bawen saat operasional nanti dapat mendongkrak daya saing daerah-daerah yang dilintasi dan wilayah sekitarnya.

    Oleh karena itu, Gibran berharap pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen dapat rampung tepat waktu sesuai jadwal.

    “Pembangunan infrastruktur transportasi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar, tetapi juga mendongkrak daya saing daerah, serta berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” kata Wapres sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Rabu, mengecek pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen, yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sejak masa pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Di titik Elevated 4 Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Gibran menerima paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Jasa Marga Jogja-Bawen.

    Gibran dalam kesempatan yang sama yakin Tol Yogyakarta-Bawen dapat mempercepat laju pergerakan orang dan barang, meningkatkan efisiensi perjalanan, memperluas akses ke berbagai pusat ekonomi, dan mempermudah perjalanan ke berbagai destinasi wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah, misalnya ke Candi Borobudur di Magelang.

    Ia lanjut menjelaskan adanya jalur transportasi yang cepat berpotensi menarik lebih banyak investasi, dan mendorong pariwisata daerah bertumbuh. Hasilnya, Gibran menyebut ada banyak peluang usaha baru yang terbentuk, dan ada banyak lapangan kerja baru yang terbuka untuk masyarakat.

    Gibran kepada para penanggung jawab proyek dan kontraktor kemudian berpesan agar mereka memperhatikan seluruh aspek pelestarian baik menyangkut lingkungan maupun warisan cagar budaya yang tersebar di wilayah Magelang dan Yogyakarta dalam seluruh tahapan pembangunan.

    Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen mulai sejak 2022 dan untuk seluruh ruasnya ditargetkan rampung dan operasional pada 2030. Pengerjaan tol terbagi dalam enam bagian, seksi 1 sampai dengan seksi 6. Total panjang tol seluruhnya mencapai 75,12 kilometer.

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY Khusairi kepada wartawan di lokasi Wapres meninjau hari ini menyebut seksi 6 ditargetkan rampung Desember 2025, sementara seksi 1 pada pertengahan Oktober 2026.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedie Rachim usul moratorium izin AKDP demi benahi transportasi Bogor

    Dedie Rachim usul moratorium izin AKDP demi benahi transportasi Bogor

    Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Jawa Barat Dedia A Rachim mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mulai memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) demi membenahi transportasi kota hujan itu.

    Dedie di sela aktivitasnya menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan, usulan tersebut menjawab permintaan Dedi Mulyadi yang menginginkan Kota Bogor terbebas dari kemacetan.

    Menurut Dedie, usulan ini pun pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena izin operasional AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

    “Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” ungkap Dedie.

    Ia menambahkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.

    Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menjelaskan, program penataan angkot terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.

    “Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” ujar Marse.

    Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.

    Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.

    Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cipta Karya Bekasi alokasikan Rp278 miliar bangun infrastruktur 2025

    Cipta Karya Bekasi alokasikan Rp278 miliar bangun infrastruktur 2025

    Oleh Bappeda dituangkan ke dalam RKPD (Rencana kerja perangkat daerah) sebagai program prioritas pembangunan tahun ini,

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan Rp278 miliar untuk membangun infrastruktur di daerah itu pada 2025 mencakup bangunan pendidikan, instansi vertikal hingga sarana kesehatan.

    Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro mengatakan, pembangunan infrastruktur ini merupakan usulan masyarakat saat musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang hingga mendapatkan persetujuan badan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah.

    “Oleh Bappeda dituangkan ke dalam RKPD (Rencana kerja perangkat daerah) sebagai program prioritas pembangunan tahun ini, ” katanya di Cikarang, Rabu.

    Dia menjelaskan, pembangunan fisik tahun ini mencakup sektor pendidikan dengan alokasi pembiayaan mencapai Rp185 miliar untuk membangun unit sekolah dan ruang kelas baru, rehabilitasi atau perbaikan hingga penataan halaman dan pagar pada 100 bangunan satuan pendidikan.

    Rinciannya, pembangunan unit sekolah baru yakni satu gedung TK Negeri Sukatani serta dua gedung sekolah dasar masing-masing SDN Wanajaya 06 dan SDN Sukajaya 05. Kemudian pembangunan 10 ruang kelas baru (RKB) meliputi tujuh RKB SD serta tiga SMP.

    Pihaknya juga merehabilitasi 65 sekolah serta melakukan penataan sarana pada 22 sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP. Seluruh kegiatan tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan fasilitas instansi vertikal demi mendukung sinergi antara unsur forum koordinasi pimpinan daerah dengan mengalokasikan anggaran pembangunan senilai Rp80 miliar.

    Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan Yontaipur Kostrad tahap dua senilai Rp29,99 miliar. Rehabilitasi dilakukan pada rumah dinas Korem 051/Wkt Rp2,99 miliar, gedung Koramil 12/Serang Baru Rp1,49 miliar, Koramil 09/Cibarusah Rp1,49 miliar serta Koramil 13/Kedungwaringin Rp748 juta.

    Pemkab Bekasi juga mengalokasikan anggaran pembangunan Polsek Babelan senilai Rp12,99 miliar. Pembangunan lanjutan Satpamobvit dan gudang logistik Polres Metro Bekasi masing-masing Rp4,99 miliar serta Rp1,49 miliar.

    Kemudian rehabilitasi rumah dinas polres di Tambun Selatan sebesar Rp1,59 miliar serta rehabilitasi Polsek Setu dan Polsek Kedungwaringin masing-masing senilai Rp498,52 juta.

    Pembangunan mess karyawan Kejari Kabupaten Bekasi Rp6,59 miliar, rehabilitasi gedung pengelolaan aset dan barang bukti kejari Rp1,99 miliar serta pemasangan lift Pengadilan Negeri Cikarang senilai Rp2,49 miliar.

    Terakhir, pembangunan fasilitas pelayanan publik Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Rp298,52 juta, pembangunan Kantor Kementerian Agama Rp4,99 miliar dan rehabilitasi Gedung Bappeda sebesar Rp4,99 miliar.

    Sarana kesehatan turut menjadi perhatian pemerintah daerah dengan menyiapkan anggaran senilai Rp13 miliar untuk membangun serta merehabilitasi fasilitas kesehatan pada tahun ini.

    Kepala Bidang Bangunan Negara pada DCKTR Kabupaten Bekasi Augusta Danny Indrayana mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan untuk satu unit puskesmas di wilayah Sukasejati, Cikarang Selatan dengan pagu anggaran Rp6,9 miliar.

    Selain membangun gedung puskesmas baru, pihaknya juga memperbaiki tiga unit puskesmas antara lain Puskesmas Jatimulya, Puskesmas Cibarusah dan Puskesmas Karangbahagia.

    “Rehab Puskesmas Jatimulya dan Cibarusah masing-masing dianggarkan senilai Rp2,9 miliar sedangkan Puskesmas Karangbahagia dilakukan penataan dengan pagu Rp998 juta,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara

    Bandung (ANTARA) – Sektor pariwisata Kota Bandung, menyumbang sekitar Rp900 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan okupansi keterisian penginapan menembus delapan juta orang.

    “Ini berasal dari pajak hotel, restoran dan juga tempat-tempat destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Arief Syaifudin dalam rapat serap aspirasi perubahan UU Kepariwisataan di Bandung, Rabu.

    Arief mengatakan hal ini juga ada pengaruhnya dari beroperasinya kereta cepat whoosh yang per hari mencapai 23 ribu. Namun, menurut dia, hal ini bisa ditingkatkan dengan pembukaan kembali Bandara Hussein Sastranegara.

    “Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara,” ucapnya.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa untuk bandara, di Jawa Barat sejatinya bisa dipenuhi oleh BIJB Kertajati untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.

    “Dan penopangnya bisa menggunakan Whoosh dan perjalanan darat walaupun feeder dari dan ke beberapa wilayah seperti Kertajati dan juga dari stasiun kereta api cepat, belum bisa mengakses kepada seluruh destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Barat ini,” katanya.

    Ke depan, Lamhot mengatakan pihaknya juga akan mendorong feeder atau angkutan pengumpan, akan lebih didorong untuk diwajibkan.

    “Jadi harapannya terbuka aksesnya untuk bisa masuk ke seluruh objek wisata yang ada di Jawa Barat juga,” katanya.

    Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyebut dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Sekretaris Disparbud Jawa Barat Ani Widiani mengatakan yang pertama butuh adanya manajemen untuk mengantisipasi bencana, kemudian persoalan pengelolaan sampah tempat wisata dan pungli yang bisa merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk Investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    “Hal-hal ini butuh perhatian serius semua pihak karena bisa mengganggu citra pariwisata Jabar, karena kan sesungguhnya yang bekerja (harusnya) tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari stakeholders lainnya,” ucap dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick: Tak ada perebutan kekuasaan di Danantara

    Erick: Tak ada perebutan kekuasaan di Danantara

    Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa tidak ada perebutan kekuasaan antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani.

    Erick dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu menegaskan bahwa ia membantah adanya anggapan jika terjadi perebutan kekuasaan di Danantara. Ia justru mengaku akan bersinergi dengan CEO BPI Danantara.

    “Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya,” kata Erick.

    Ketua Dewan Pengawasan Danantara itu juga menyampaikan bahwa dirinya memahami pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara dirinya dan CEO BPI Danantara.

    “Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval,” ujarnya.

    Ke depannya, Erick yakin koordinasi yang jelas antara dirinya dan Rosan akan mempercepat pengambilan keputusan dan mendukung kemajuan BPI Danantara.

    Erick menambahkan bahwa kerja sama yang baik antara mereka akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan investasi strategis nasional yang lebih efisien dan produktif.

    “Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan. Dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti 8 ya,” ucap Erick.

    “Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top three. Top three ini yang kita dorong sama-sama. Nah prosesnya berapa tahun nanti konsolidasi yang kita coba dorong,” tambah Erick.

    Di tempat yang sama, Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian BUMN.

    “Justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinergi, kolaborasinya justru makin akan makin penting dan makin dekat menurut saya, karena memang kita membicarakan proyeksinya, anggaran seperti apa, ini kita bicara bersama,” kata Rosan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025