Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri ATR minta pemda percepat reforma agraria & rencana tata ruang

    Menteri ATR minta pemda percepat reforma agraria & rencana tata ruang

    ANTARA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan reforma agraria,  Kamis (27/2). Di sisi lain, Nusron juga mendesak kepala daerah segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar tidak menghambat investasi.  (Firman Eko Handy/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

  • PINTU hadirkan “Pintu Pro Futures” versi web dan tambah dua fitur

    PINTU hadirkan “Pintu Pro Futures” versi web dan tambah dua fitur

    Semua kelengkapan tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi trader untuk mengatur manajemen risiko dalam perdagangan derivatif kripto.

    Jakarta (ANTARA) – PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi kripto, menghadirkan “Pintu Pro Futures” versi web serta menambah fitur take profit (TP)/stop loss (SL) dan fitur share profit and loss (PnL) untuk mengakomodir perdagangan derivatif kripto.

    Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad menyampaikan, pihaknya memahami bahwa kenyamanan trader dengan memberikan ragam pilihan platform dalam berinvestasi produk derivatif kripto. Oleh sebab itu, “Pintu Pro Futures” versi web hadir untuk para trader agar dapat melakukan desktop trading.

    “‘Pintu Pro Futures’ versi web ini memiliki berbagai fitur unggulan, seperti tampilan trading profesional, indikator margin, kalkulasi margin yang transparan, dashboard yang lengkap, hingga TP/SL. Semua kelengkapan tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi trader untuk mengatur manajemen risiko dalam perdagangan derivatif kripto,” kata Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan bahwa fitur “TP” di “Pintu Pro Futures” memungkinkan trader untuk bisa menetapkan harga target posisi mereka akan ditutup secara otomatis untuk mengamankan potensi keuntungan.

    Sementara, fitur “SL” memungkinkan trader menentukan level harga di mana posisi mereka akan ditutup secara otomatis untuk meminimalisir potensi kerugian.

    Fitur selanjutnya yaitu “Share PnL” yang dapat menunjukkan performa trading pengguna di “Pintu Pro Futures” yang bisa dibagikan ke banyak channel pilihan seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, X, dan dapat diunduh berupa gambar.

    Menentukan level stop loss dan take profit, ujar Iskandar, merupakan komponen yang esensial dari manajemen risiko saat melakukan perdagangan derivatif kripto.

    Adapun fitur “Share PnL” memungkinkan trader membagikan performa posisi yang masih terbuka ke berbagai platform, sehingga memberikan transparansi atas strategi trading yang sedang berjalan.

    Sebagai informasi, derivatif kripto di Indonesia merupakan produk yang dikeluarkan oleh bursa kripto CFX yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

    Dalam penyelenggaraan perdagangan produk derivatif terdapat lembaga self-regulatory organizations (SRO), yakni bursa kripto CFX, lembaga kliring, lembaga kustodian, serta lembaga pialang berjangka yang seluruhnya telah terdaftar dan teregulasi resmi.

    Sejak Juli 2024, PINTU menghadirkan “Pintu Pro” hadir untuk mengakomodir kebutuhan trader profesional. Selanjutnya sejak Desember 2024, “Pintu Pro Futures” dirilis untuk memberikan pengalaman perdagangan derivatif kripto yang legal di Indonesia. Saat ini, “Pintu Pro Futures” memiliki 20 token pilihan seperti BTC, ETH, SOL, dan belasan token lainnya dengan leverage 25x.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan daya saingnya dengan produk dari luar negeri.

    “Kita prioritaskan produk dalam negeri asal produknya bersaing, kompetitif, dan diminati. Bagaimana caranya? Silakan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Kawendra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Len Industri (Persero) dan subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menyoroti dominasi produk asing yang langsung menarik perhatian masyarakat saat diluncurkan, terutama di sektor otomotif dan industri strategis.

    “Jangan hanya produk dari luar yang begitu launching di tanah air langsung digandrungi, masuk ke berbagai pameran otomotif dan mendapatkan perhatian. Kita harus memastikan produk kita punya nilai lebih dan mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia berharap agar produk lokal semakin dominan di pasar nasional ke depannya.

    Kawendra kemudian menyinggung soal kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pedoman pula bagi industri dalam negeri.

    “Pada era efisiensi saat ini, tentu kita dukung penuh kebijakan Pak Prabowo. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong public-private partnership agar tidak terus-menerus bergantung pada PNM (Penyertaan Modal Negara),” ucapnya.

    Menurut dia, efisiensi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta akan mempercepat kemandirian industri nasional, sebagaimana visi Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada impor.

    “Kita akan lebih bangga mempersembahkan sesuatu bagi negara. Kita bisa mendorong kreativitas dalam produksi dan operasional yang tentu saja akan berkontribusi terhadap keuangan negara,” ujarnya.

    Kawendra menegaskan agar PT Len Industri harus menjadi salah satu ujung tombak dalam mewujudkan visi kemandirian industri teknologi dalam negeri.

    Sebagaimana visi Presiden Prabowo tentang efisiensi, inovasi, dan kemandirian industri nasional, dia berharap PT Len Industri maupun industri lokal lainnya dapat semakin berkembang, menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global, serta berkontribusi bagi perekonomian dan pertahanan negara.

    “Saya yakin LEN ini menjadi harapan besar kita untuk bisa memproduksi lebih banyak teknologi yang tidak hanya untuk pertahanan saja,” kata dia.

    RDP Komisi VI DPR dengan PT Len Industri (Persero) tersebut beragendakan pembahasan evaluasi kinerja korporasi tahun 2024, serta penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Trenggono pastikan ketersediaan ikan aman selama Ramadhan

    Menteri Trenggono pastikan ketersediaan ikan aman selama Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa ketersediaan ikan dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Lebaran 2025.

    Trenggono dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa kebutuhan ikan di berbagai sentra konsumsi dapat dipenuhi tanpa ada gangguan.

    “Hasil analisis dengan mempertimbangkan ketersediaan ikan dan kebutuhannya di masing-masing lokasi sentra konsumsi, KKP optimistis bahwa ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Trenggono.

    Ketersediaan ikan diharapkan tidak mengalami kenaikan harga, meskipun permintaan biasanya meningkat selama bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. KKP memastikan akan ada pengawasan untuk menjaga kestabilan harga.

    “Kita akan menjaga Untuk tidak akan ada kenaikan harga,” ujar Trenggono.

    Selain itu, KKP juga telah melakukan perhitungan terhadap produksi ikan pada periode Januari hingga Maret 2025. Diprediksi akan ada produksi total sebesar 3,06 juta ton ikan dalam kurun waktu tersebut.

    Rincian produksi ikan selama periode tersebut mencakup 1,59 juta ton dari ikan budidaya dan 1,47 juta ton dari hasil tangkapan. KKP memastikan kedua sektor ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan hingga Idul Fitri.

    “KKP telah menghitung prognosa produksi ikan bulan Januari sampai dengan Maret 2025 sebesar 3,06 juta ton dengan rincian produksi ikan budidaya sebesar 1,59 juta ton dan 1,47 juta ton produksi ikan tangkap,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Trenggono mengaku bahwa KKP juga telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang rawan kekurangan ketersediaan ikan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Identifikasi ini dilakukan untuk memantau distribusi dan memastikan pasokan tetap stabil.

    “KKP telah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan terhadap kekurangan ketersediaan ikan dan preferensi konsumsi jenis ikan di masing-masing lokasi,” ucap Dia.

    Beberapa daerah yang menjadi perhatian adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin. Di lokasi-lokasi ini, pemerintah akan memastikan pasokan ikan tetap lancar.

    Trenggono menegaskan bahwa melalui upaya yang telah dilakukan, diharapkan kebutuhan ikan masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran 2025 dapat dipenuhi tanpa kendala. KKP juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker tegaskan langkah PHK harus sesuai undang-undang yang berlaku

    Menaker tegaskan langkah PHK harus sesuai undang-undang yang berlaku

    Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons adanya aksi demonstrasi Serikat Pekerja PT Fastfood Indonesia (SP-KFC) yang menuntut hak upah yang belum dibayarkan selama enam bulan serta menolak dugaan PHK sepihak terhadap anggota serikat pekerja.

    Ia menilai PHK harus menjadi opsi terakhir bagi perusahaan setelah melalui proses perundingan dengan pekerja.

    “Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu,” kata Yassierli usai menghadiri Rakortas Pertumbuhan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis.

    Saat ini pihaknya masih akan menunggu laporan soal hal tersebut.

    “Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK, nanti kita lihat, nunggu laporannya seperti apa,” ujarnya.

    Aksi demonstrasi yang dilakukan SP-KFC dipicu oleh dugaan PHK sepihak terhadap 11 anggota serikat pekerja, tanpa melalui komunikasi dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    Dalam siaran persnya, serikat pekerja menuding bahwa kebijakan PHK yang dilakukan KFC bersifat diskriminatif, karena karyawan dari serikat lain mendapatkan opsi mutasi ke gerai lain yang masih beroperasi.

    Dalam siaran persnya, SP-KFC menyebut bahwa PHK yang dilakukan KFC Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

    Serikat pekerja juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan PHK KFC.

    Beberapa pekerja serikat lain diberikan opsi mutasi, sementara anggota SP-KFC-KASBI justru langsung di-PHK.

    Ini dianggap melanggar UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

    Alasan KFC mengalami kerugian juga dipertanyakan, karena banyak gerai yang masih beroperasi.

    Serikat pekerja menilai pesangon 0,5 kali gaji yang diberikan melanggar Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011, serta perusahaan tidak menjalankan skema dirumahkan selama tiga bulan sesuai PKB KFC Pasal 29 Ayat 1.

    Oleh karena itu, mereka menggelar aksi massa dan kampanye serentak dengan dua tuntutan utama.

    Pertama, KFC mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK melalui skema mutasi.

    Kedua, KFC membayarkan upah pekerja selama proses perselisihan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

    “Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat,” kata Fahri di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

    “Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia,” katanya.

    Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

    Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

    “Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan,” kata Claudia.

    Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN kunjungi pelanggan potensial di Ambon jelang Ramadhan 2025

    PLN kunjungi pelanggan potensial di Ambon jelang Ramadhan 2025

    Ambon (ANTARA) – PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan kunjungan kepada dua pelanggan potensial di Kota Ambon Maluku guna meningkatkan layanan kelistrikan jelang Ramadhan 2025.

    General Manajer PLN UIW MMU Awat Tuhuloula di Ambon, Kamis menyatakan bahwa kunjungan kerja niaga itu menemui dua pelanggan potensial, yakni PT. Semen Tonasa Indonesia dan Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon.

    “Setiap pelanggan memiliki kebutuhan daya yang berbeda-beda, seperti PT Semen Tonasa memiliki daya 1.385.000 VA, sementara Unpatti berada di kapasitas daya sebesar 555.000 VA,” katanya.

    Tujuannya untuk meninjau layanan kelistrikan, memastikan kesiapan infrastruktur, dan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis.

    Ia mengatakan bahwa dalam kunjungan itu, mereka mendiskusikan cara meningkatkan layanan dan mendorong inovasi dalam sektor tenaga listrik,

    Pihaknya juga memaparkan infrastruktur kelistrikan mumpuni yang selama ini dioperasikan PLN UIW MMU pada berbagai wilayah kerja.

    “Kami pastikan kebutuhan listrik setiap pelanggan bisa terpenuhi. Untuk itu, tinjauan layanan kelistrikan ini penting dilakukan sekaligus mendengar langsung masukan dari pelanggan,” katanya.

    PLN berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pasokan listrik yang andal dan berkualitas.

    “Hal ini tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan pemangku kepentingan yang terus bersinergi dengan PLN sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas,” ujarnya.

    Kunjungan tersebut diapresiasi kedua pelanggan, seperti disampaikan Manager of Packing Plant PT Semen Tonasa, Helton Yhoni yang mengaku PLN telah memberikan pelayanan kelistrikan luar biasa selama ini.

    “Sejauh ini pelayanan kelistrikan dari PLN luar biasa. Jika terjadi gangguan, kami mempunyai back up genset. Harapannya kerja sama ini terus berlanjut bersama PLN,” ujarnya.

    Sementara itu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pattimura Pieter Kakisina menyampaikan jika pelayanan listrik merupakan hal krusial di lingkungan Pendidikan.

    Sejauh ini Koordinasi dengan pihak PLN UIW MMU berjalan sangat baik.

    “Kami bukan industri, kami institusi pendidikan. Mitra listrik kami hanya PLN. Dalam kondisi ini hanya PLN yang bisa membantu kami dalam hal pemenuhan energi listrik. Kami berterima kasih atas pelayanan PLN yang prima,” ujarnya.

    Ia menyampaikan, Unpatti memiliki laboratorium Fakultas MIPA membutuhkan daya listrik yang tak sedikit.

    “Peralatan di laboratorium nilanya ratusan hingga miliaran rupiah. Ada peralatan yang membutuhkan aliran listrik 24 jam, juga ada sample (penelitian) mahasiswa yang disimpan di sana. Ini membutuhkan daya listrik yang cukup besar, aman dan andal,” katanya.

    Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah tekankan pemerataan pembangunan infrastruktur

    Pemerintah tekankan pemerataan pembangunan infrastruktur

    Kami di Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga berperan dalam peningkatan daya saing dan pemerataan di seluruh Indonesia

    Magelang (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

    Menurut dia di Magelang, Kamis, infrastruktur bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah.

    Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Kami di Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga berperan dalam peningkatan daya saing dan pemerataan di seluruh Indonesia,” katanya.

    Ia menyampaikan, infrastruktur yang memadai dapat berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

    “Termasuk penguatan fungsi kota-kota secara tematik, semuanya adalah bertujuan utama bagaimana kemudian kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” katanya.

    Selain menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, dia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah indeks daya saing Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Tantangan lainnya adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi, yang menyebabkan kesenjangan antara kota dengan desa semakin lebar. Oleh karena itu, dia berharap kepala daerah mampu mengatasi permasalahan ini dengan perencanaan yang tepat.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung pembangunan PSN, IIF meraih tiga penghargaan global

    Dukung pembangunan PSN, IIF meraih tiga penghargaan global

    Penghargaan ini juga menjadi motivasi kami untuk terus memberikan sumbangsih terbaik demi memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) meraih penghargaan FinanceAsia Achievement Awards 2024 pada tiga kategori, karena mendukung pembangunan infrastruktur Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Adapun ketiga kategori tersebut, yakni Best Project Finance Deal-Southeast Asia Market Winner, Best Project Finance Deal-Indonesia Winner, dan Best Issuer-Financial Institutions.

    Chief Investment Officer IIF M Ramadhan Harahap dalam pernyataan, di Jakarta, Kamis, mengatakan penghargaan tersebut diterima oleh pihaknya di Hong Kong, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Penghargaan ini juga menjadi motivasi kami untuk terus memberikan sumbangsih terbaik demi memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata dia.

    Dia menjelaskan, bantuan dalam pembangunan PSN Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dilakukan pihaknya melalui pemberian fasilitas Cash Deficiency Support kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways pada awal operasional proyek jalan tol tersebut.

    Kerja sama itu telah merampungkan seluruh rangkaian akses Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang berkontribusi pada pemerataan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi kemacetan di beberapa ruas jalan tol, seperti Cikampek, Jagorawi, dan JORR TB Simatupang.

    Selain itu, akses tersebut turut memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

    Dia menyampaikan, selain meraih penghargaan, IIF juga berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada tahun 2024 sebesar 17,63 persen menjadi Rp122,51 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp104,15 miliar.

    Pencapaian laba bersih tersebut ditopang dari pendapatan usaha perseroan pada tahun 2024 yang meningkat 2,90 persen menjadi Rp1,37 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,33 triliun.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • ICDX targetkan nilai transaksi subrogasi syariah tahun ini Rp3 triliun

    ICDX targetkan nilai transaksi subrogasi syariah tahun ini Rp3 triliun

    Kami optimis mencapai angka target tersebut, dan kata kuncinya adalah bagaimana transaksi subrogasi ini tersosialisasi dengan baik…

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) menargetkan nilai transaksi subrogasi syariah tahun 2025 mencapai Rp3 triliun.

    Target tersebut tumbuh 83,8 persen dibandingkan nilai transaksi di tahun 2024 sebesar Rp1,63 triliun.

    “Kami optimis mencapai angka target tersebut, dan kata kuncinya adalah bagaimana transaksi subrogasi ini tersosialisasi dengan baik kepada para pelaku, khususnya industri perbankan syariah,” kata Direktur ICDX Nursalam dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

    Karena itu, kata dia lagi, ICDX mengadakan penyelenggaraan diskusi tentang mekanisme penjualan dan pembelian aset piutang (transaksi subrogasi) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan. Mulai dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelaku industri perbankan syariah.

    Pihaknya juga meluncurkan buku tentang transaksi syariah yang diharapkan bisa menjadi referensi bagi industri perbankan dalam memanfaatkan transaksi komoditas syariah.

    “Buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syariah ini, berisi tentang praktik keuangan syariah di beberapa negara yang bisa dimodifikasi dan diaplikasikan di Indonesia,” kata Nursalam.

    Anggota DSN Majelis Ulama Indonesia Dawud Arif Khan menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi upaya ICDX melakukan sosialisasi tentang transaksi subrogasi syariah.

    Kegiatan diskusi mekanisme penjualan dan pembelian aset piutang (subrogasi) melalui bursa komoditi syariah, serta penerbitan buku tentang transaksi komoditi syariah di bursa berjangka ini dianggap sangat sejalan dengan upaya DSN-MUI untuk terus mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syariah, serta mensyariahkan ekonomi masyarakat.

    “Harapan kami, ICDX secara berkelanjutan melakukan hal-hal seperti ini, karena peningkatan literasi keuangan syariah pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah, dan ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi antarsemua pemangku kepentingan,” ujar Dawud.

    Dalam diskusi itu, Head of Shariah Advisory & Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk Syamsul Aidi Bachtiar (CIMB Niaga) mengatakan pihaknya telah memanfaatkan transaksi subrogasi syariah melalui ICDX sejak tahun 2022.

    “Dengan memanfaatkan transaksi subrogasi syariah ini, beberapa manfaat bisa kami dapatkan. Pertama, akselerasi pertumbuhan bisnis, khususnya di bank syariah dan industri syariah. Kedua, diversifikasi portofolio berbasis aset (asset backed). Ketiga, customer centricity, dan yang keempat adalah bahwa transaksi subrogasi syariah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk mendukung keuangan berkelanjutan (sustainable finance),” ujar Syamsul.

    Transaksi subrogasi syariah adalah penggantian hak kreditur lama oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur.

    Adapun karakteristik transaksi subrogasi syariah ialah pihak ketiga yang menggantikan kreditur lama menjadi kreditur baru, kemudian debitur berkewajiban membayar utangnya dari kreditur lama ke pihak ketiga.

    Transaksi subrogasi ini hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    DSN MUI telah memberikan fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah. Kedudukan fatwa tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 26 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025