Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Mendag: Pemerintah atur jumlah ekspor kratom sesuai permintaan pasar

    Mendag: Pemerintah atur jumlah ekspor kratom sesuai permintaan pasar

    Cikarang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Pemerintah mengatur ekspor kratom untuk disesuaikan dengan jumlah permintaan di luar negeri.

    Menurut Budi, upaya ini dilakukan agar harga kratom tetap bagus dan tidak merugikan petani di dalam negeri.

    “Supaya harganya bagus, kita atur bahwa supply dan demand harus kita lihat dengan cara melihat harga di luar negeri, kemudian kebutuhan pasar dan sebagainya,” kata Budi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Ia menjelaskan, ada kesepakatan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk menentukan berapa persen jumlah kratom yang boleh di ekspor, sesuai dengan kapasitas produksinya.

    Lebih lanjut, katanya, kementerian/lembaga terkait akan memantau tren perubahan harga dan permintaan kratom setiap enam bulan.

    Aturan-aturan mengenai permintaan dan pasokan tertuang dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Perdirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

    “Misalnya kalau harganya bagus, oh kita boleh ekspor banyak, maksimal sekian persen, kan kita tahu kapasitas produksi. Karena sebelum mendapatkan persetujuan ekspor, dia harus ada rekomendasi dari daerah yang menentukan berapa kapasitas produksi perusahaan itu,” kata Budi.

    Upaya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi petani agar kratom lebih memiliki nilai jual.

    Budi berharap, ke depannya kratom bisa diekspor dalam bentuk produk siap pakai.

    “Jadi semuanya kita lindungi agar kratom ini menjadi produk unggulan Indonesia, tapi sudah menentukan proses hilirisasi,” ucapnya.

    Pemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

    Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

    Pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

    Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor.

    Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJPH dorong sertifikasi halal di lingkungan pemerintah

    BPJPH dorong sertifikasi halal di lingkungan pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mendorong sertifikasi halal di Indonesia, khususnya di lingkungan instansi pemerintah.

    “Ini bukan hanya tentang satu atau dua kementerian tetapi harus menjadi kebiasaan di semua instansi. Semakin banyak kantin yang tersertifikasi halal, semakin kuat ekosistem halal nasional kita,” kata Haikal dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Pada pekan ini, BPJPH melakukan sertifikasi halal kepada 36 pedagang kantin di Kantin Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sertifikasi ini pun difasilitasi melalui kerja sama operasi (KSO) Sucofindo-Surveyor Indonesia.

    Lebih lanjut, Haikal menegaskan bahwa inisiatif ini harus menjadi gerakan nasional.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan sertifikasi halal nasional, BPJPH juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan kantin mereka memiliki sertifikat halal.

    Ia menambahkan bahwa konsumen mendapatkan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem industri halal nasional.

    “Langkah yang diambil Kementerian Perdagangan sangat baik, dan kami ingin agar seluruh instansi pemerintah lainnya segera mengikuti jejak ini,” ujar Haikal.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga memberikan apresiasi kepada para pedagang yang telah memperoleh sertifikat halal.

    Ia berharap para penjual terus menjaga kualitas dan proses pengolahan makanan agar tetap sesuai dengan standar halal.

    “Sebanyak 36 tenant mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis dari KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia. Pemberian sertifikat halal ini menjadi bukti bahwa Kemendag berkomitmen menjaga kepercayaan dan melindungi konsumen,” kata Budi.

    Ia berharap Bapak dan Ibu konsisten dalam menjaga kualitas serta proses pengolahan makanan.

    Direktur Layanan Sumber Daya Alam PT Sucofindo, Darwin Abas, menyampaikan bahwa program fasilitasi sertifikasi halal merupakan bukti nyata keterlibatan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia dalam mendukung para pemangku kepentingan.

    Adanya program itu, pemeriksaan kehalalan produk di Kantin Kementerian Perdagangan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT Sucofindo.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indo Premier rilis produk ETF baru fokus saham konstituen perbankan

    Indo Premier rilis produk ETF baru fokus saham konstituen perbankan

    Jakarta (ANTARA) – PT Indo Premier Investment Management (IPIM) meluncurkan produk Exchange-Traded Fund (ETF) terbaru yaitu Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX-PEFINDO Prime Bank (XIPB), sebagai upaya memberikan solusi investasi bagi investor di pasar modal Indonesia.

    Direktur IPIM Suwito Haryatno menjelaskan XIPB akan berfokus pada konstituen saham sektor perbankan yang memiliki peringkat investment grade, likuiditas transaksi tinggi, serta kinerja keuangan yang solid.

    “Metodologi pemilihan konstituen XIPB mempertimbangkan peringkat, kapasitas bersaing, kapitalisasi pasar, likuiditas, serta valuasi saham, menjadikannya pilihan investasi utama bagi investor yang ingin mendapatkan manfaat investasi pada sektor perbankan,” ujar Suwito di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat,

    Dalam 10 tahun terakhir, reksa dana indeks dan ETF telah tumbuh pesat, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata total dana kelolaan mencapai 28,90 persen selama periode 2014 sampai 2024.

    Suwito menjelaskan, saat ini IPIM mengelola tidak kurang dari 65 persen total dana kelolaan ETF saham di Indonesia, yang menjadikannya sebagai pemimpin pasar dalam industri ini.

    Menurutnya, sektor perbankan Indonesia memiliki fundamental yang kuat, dengan kontribusi laba sektor perbankan yang mencapai 47 persen dari total laba emiten di IHSG, dengan kapitalisasi pasar sektor perbankan sebesar 27,05 persen dari kapitalisasi pasar IHSG.

    “Hal ini menjadikan sektor perbankan sebagai penggerak utama kinerja IHSG,” ujar Suwito.

    Ia menyebut, Backtesting kinerja portofolio XIPB menunjukkan imbal hasil di atas indeks sektor keuangan, termasuk Indeks Infobank15 dan IHSG sejak tanggal dasar 3 Januari 2017.

    Sehingga, lanjutnya, investor dapat menyesuaikan porsi portofolio bertema sektor perbankan secara cepat dan mudah, baik melalui strategi tactical asset allocation maupun buy and hold strategy.

    Direktur IPIM Noviono Darmosusilo menyampaikan bahwa di tengah dinamika pasar dan tantangan makroekonomi global saat ini, valuasi serta histori pembayaran dividen di sektor perbankan yang atraktif membuka peluang bagi investor untuk memanfaatkan XIPB sebagai instrumen investasi.

    Lanjutnya, ETF ini memberikan eksposur ke sektor perbankan yang tumbuh dan resilien, serta menciptakan nilai tambah bagi investor untuk dapat mengoptimalkan imbal hasil portofolionya.

    “Dengan berorientasi pada inovasi digital, efisiensi operasional, serta pertumbuhan berkelanjutan di tengah peluang tantangan makroekonomi global, ETF kini bukan sekedar instrumen investasi tapi juga telah menjadi pilar utama dalam transformasi industri reksa dana di Indonesia,” ujar Noviono.

    Selain itu, Ia menyebut ETF juga mendorong inklusi investasi melalui peningkatan transparansi, likuiditas, serta akses yang lebih luas bagi pemodal Indonesia baik pemodal kelembagaan maupun masyarakat luas.

    Dengan strategi yang dirancang agar mudah dipahami dan dipantau, lanjutnya, ekosistem ETF yang dihadirkan IPIM memberikan solusi inovatif bagi investor untuk mengelola portofolio mereka dengan lebih fleksibel dan strategis secara real-time selama jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

    Noviono menjelaskan ETF atau Reksa Dana Bursa memiliki beberapa keunggulan utama, diantaranya perdagangan Real-Time yaitu Investor tidak perlu menunggu Nilai Aktiva Bersih (NAB) di akhir hari karena ETF dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, menggunakan indikatif NAB.

    Kemudian, diversifikasi Portofolio Secara Instan: ETF saham terdiri dari portofolio saham unggulan, sehingga membantu mengurangi volatilitas dan risiko investasi dibandingkan dengan membeli satuan saham secara langsung.

    Direktur Indo Premier Sekuritas Soehianto menjelaskan ​​​​​XIPB dilengkapi dengan fitur unggulan Power Fund Series (PFS), yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan nominal yang sangat terjangkau.

    “Instrumen investasi ETF semakin digemari oleh investor, baik ritel maupun institusi, karena kemudahan transaksi yang ditawarkan, termasuk transparansi, real-time NAV, likuiditas pasar yang tinggi, dan efisiensi biaya, serta eksekusi cepat melalui teknologi mutakhir, yang memberikan kendali penuh bagi investor dalam menghadapi berbagai kondisi pasar.” ujar Soehianto

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Bengkulu terbitkan 1.377 perizinan melalui aplikasi Sippadek

    Pemkot Bengkulu terbitkan 1.377 perizinan melalui aplikasi Sippadek

    Kota Bengkulu (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 1.377 perizinan melalui melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Daerah Kito (Sippadek) sejak Januari hingga Desember 2024.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu Irsan Setiawan di Bengkulu, Jumat mengatakan jika Sippadek adalah salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan, selain aplikasi nasional OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach/Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

    “Kita juga memiliki aplikasi untuk membantu perizinan jika tidak disetujui melalui OSS, yaitu aplikasi Sippadek dan selama 2024 sudah 1.377 yang kita bantu perizinan-nya melalui aplikasi Sippadek,” katanya.

    Ia menyebutkan jika dengan adanya aplikasi Sippadek dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan secara daring.

    Masyarakat dapat membuat akun sendiri melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Harapan dan Doa Kota Bengkulu.

    “Jika masyarakat langsung membuat akun sendiri dan mendaftar sendiri dapat mengurus perizinan melalui aplikasi Sippadek tanpa harus datang ke MPP namun kami juga menyiapkan petugas jika masyarakat memerlukan bantuan dalam mendaftar,” sebut dia.

    Irsan menerangkan dengan adanya penerapan teknologi melalui Sippadek dan OSS RBA dapat membantu percepatan proses perizinan dan penanaman modal di Kota Bengkulu.

    Sebab, dengan capaian penerbitan perizinan di Kota Bengkulu tersebut menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di DPMPTSP untuk masyarakat.

    Kemudian, dapat membantu pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    DPMPTSP terus meningkatkan kualitas layanan perizinan guna mendukung pertumbuhan dan diversifikasi sektor usaha di Kota Bengkulu

    Irsan berharap agar seluruh masyarakat Kota Bengkulu memanfaatkan aplikasi Sippadek, sebab inovasi aplikasi tersebut mempermudah masyarakat untuk membuat perizinan melalui daring.

    Kemudahan itu karena tanpa harus membawa berkas banyak dan datang ke Kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengurusan perizinan gratis tanpa dipungut biaya apapun.

    Pewarta: Anggi Mayasari
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BEI perkuat kolaborasi dengan 18 Galeri Investasi di NTT

    BEI perkuat kolaborasi dengan 18 Galeri Investasi di NTT

    Galeri Investasi BEI pada 18 titik di wilayah NTT harus terus berkolaborasi dan berbagi ilmu investasi pasar modal agar semakin maju di tahun yang baru ini

    Kupang, NTT (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dengan 18 Galeri Investasi demi menyebarluaskan edukasi investasi pasar modal di provinsi berbasis kepulauan tersebut.

    “Galeri Investasi BEI pada 18 titik di wilayah NTT harus terus berkolaborasi dan berbagi ilmu investasi pasar modal agar semakin maju di tahun yang baru ini,” kata Kepala BEI NTT Adevi Sabath Sofani di Kupang, Jumat.

    Demi memperkuat kolaborasi tersebut, pihaknya menggelar acara gathering secara hybrid bersama perwakilan 18 Galeri Investasi dari Perguruan Tinggi dan SMA/SMK di sejumlah wilayah di NTT.

    “Acara gathering ini sebagai komitmen BEI dalam bersinergi dan berkolaborasi dengan Galeri Investasi dalam pengembangan pasar modal, khususnya pada lembaga pendidikan dengan tujuan edukasi kepada mayoritas civitas akademika,” kata Adevi.

    Ia mengatakan salah satu fokus BEI adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan seluruh masyarakat serta mendorong generasi muda untuk turut berpartisipasi aktif di pasar modal Indonesia.

    Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi peran lembaga pendidikan yang telah mendirikan Galeri Investasi BEI sebagai wujud kolaborasi dan edukasi bagi segenap civitas akademika maupun peserta didik.

    “Harapannya seluruh Galeri Investasi BEI yang tersebar di wilayah NTT semakin ‘merakyat’ dalam memberikan edukasi investasi di pasar modal agar lebih luas menjangkau masyarakat,” ucap dia.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelabuhan Benoa Bali layani kapal pesiar terbesar pernah ke Indonesia

    Pelabuhan Benoa Bali layani kapal pesiar terbesar pernah ke Indonesia

    Denpasar (ANTARA) – Pelabuhan Benoa di Denpasar Bali melayani kedatangan kapal pesiar terbesar yang pernah singgah di Indonesia, yakni Anthem of the Seas dengan panjang 348 meter dan membawa 5.829 orang penumpang termasuk awak kapal.

    “Ini merupakan strategi untuk pariwisata berkualitas karena penumpang itu orang yang memang mampu,” kata Gubernur Bali Wayan Koster ketika menyambut kedatangan wisatawan mancanegara menumpangi kapal pesiar di Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, Jumat.

    Kapal pesiar tersebut sandar di Pelabuhan Benoa Denpasar Bali membawa 4.279 orang wisatawan mancanegara dan 1.550 orang awak kapal.

    Direktur Strategi Pelindo Prasetyo mengatakan guna melayani proses penyandaran kapal maka perlu menyiapkan alur debarkasi dan embarkasi penumpang dan fasilitas akses bergerak atau mobile gangway yang modern untuk mempermudah akses penumpang menuju dan dari kapal.

    “Ini spesial karena menjadi momentum kesiapan Pelabuhan Benoa menjadi Home Port Cruise International,” papar dia.

    Sementara itu, Kapten Kapal Anthem of the Seas Toni Kristian mengapresiasi sambutan hangat otoritas pemerintah di Indonesia khususnya di Bali serta dukungan fasilitas dan layanan untuk kebutuhan kapal sandar.

    “Fasilitas dan layanan Pelabuhan Benoa profesional terutama para pilot yang ditugaskan. Kami mendukung semoga rencana Pelabuhan Benoa sebagai home port segera terwujud,” ujar Toni.

    Pekan lalu, Pelabuhan Benoa juga mampu melayani tiga kapal pesiar jumbo sekaligus pada waktu yang sama.

    Kemampuan layanan itu dapat dilakukan setelah perluasan dermaga di Pelabuhan Benoa yang kini memiliki dermaga sepanjang 500 meter dan kedalaman alur dan kolam minus 12 low water spring/LWS.

    Pada 2024 Pelabuhan Benoa melayani 59 kunjungan kapal pesiar dan pada 2025 diperkirakan meningkat hingga 77 kunjungan kapal pesiar.

    Kapal jumbo berbendera Bahama itu berada di perairan Bali selama dua hari mulai Kamis (27/2) yang berlabuh di perairan Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng Bali Utara setelah bertolak dari Singapura pada Senin (24/2).

    Kemudian, kapal dengan bobot 168.666 gross tonage (GT) itu sandar di Pelabuhan Benoa sekitar 06.00 Wita yang dijadwalkan hingga 23.00 Wita pada Jumat ini.

    Setelah dari Pelabuhan Benoa, kapal dengan 16 lantai itu rencananya akan mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dijadwalkan bertolak kembali ke Singapura pada 1 Maret 2025.

    Hadir dalam proses penyambutan kapal pesiar itu Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung, Komisaris Pelindo Jodi Mahardika.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • ESDM sebut tak perlu ubah aturan untuk kurangi ekspor minyak mentah

    ESDM sebut tak perlu ubah aturan untuk kurangi ekspor minyak mentah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan tidak perlu mengubah aturan untuk mengurangi ekspor minyak mentah, sebab aturan yang ada sudah mewajibkan KKKS memenuhi kebutuhan migas dalam negeri sebelum mengekspor.

    “Dengan aturan yang sekarang pun, sebetulnya itu (pengurangan ekspor minyak mentah/crude) bisa dieksekusi,” ucap Dadan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

    Pada Pasal 2 ayat (1), PT Pertamina (Persero) dan badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi memprioritaskan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri.

    Permen tersebut tidak mengatur kuota pemenuhan kebutuhan minyak bumi dalam negeri, sehingga memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan hasil pengolahan minyak bumi secara keseluruhan.

    Dadan menyampaikan bahwa selama ini, keterbatasan kemampuan kilang menyebabkan KKKS/Kontraktor Kontrak Kerja Sama masih mengekspor minyak mentah yang diperoleh dari dalam negeri.

    Akan tetapi, dengan pengalaman Pertamina, berikut dengan teknologi Pertamina yang baru, hal tersebut sudah bisa disesuaikan.

    “Kami kemarin sudah berhasil menurunkan yang diekspor, yang alasannya (ekspor) adalah spek. Jadi, sudah ada pergerakan ke arah yang biar seluruhnya itu bisa dimanfaatkan di dalam negeri,” kata Dadan.

    Pernyataan tersebut terkait Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan akan berhenti mengekspor minyak mentah ke luar negeri, dan akan mengalihkannya untuk diolah di kilang dalam negeri.

    Rencana alih ekspor minyak mentah untuk dikelola di dalam negeri sebetulnya sempat digaungkan oleh Bahlil sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018–2023.

    Bahlil menyatakan pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, menjadi diproses oleh kilang di dalam negeri guna meningkatkan produksi BBM nasional.

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi, juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik.

    Kebijakan tersebut, lanjut Bahlil, menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemandirian energi nasional.

    Ke depannya, minyak mentah akan semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh kilang minyak dalam negeri.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laba BCA Syariah tumbuh 19,5 persen jadi Rp183,7 miliar pada 2024

    Laba BCA Syariah tumbuh 19,5 persen jadi Rp183,7 miliar pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 19,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp183,7 miliar pada tahun 2024, yang ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang berkualitas.

    “Pada 2024 kemarin, aset kami Rp16,6 triliun atau bisa dikatakan pertumbuhannya 15 persen (yoy). DPK juga tumbuh baik di 20 persen (yoy) dan pembiayaan di 19 persen (yoy), dengan kondisi non-performing financing (NPF) yang masih sangat terjaga di 1,5 persen,” kata Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi penghimpunan dana, BCA Syariah mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20,3 persen yoy mencapai Rp13,2 triliun pada 2024.

    Dana tabungan tumbuh 17,9 persen yoy dan giro 21 persen yoy, menjadikan perolehan dana murah (current account saving account/CASA) tumbuh 19,4 persen yoy. Dengan capaian ini, BCA Syariah mampu menjaga komposisi CASA pada 2024 sebesar 37,8 persen terhadap DPK.

    Sedangkan dari sisi intermediasi, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp10,7 triliun atau tumbuh 18,9 persen yoy. Kinerja intermediasi ini ditopang oleh pembiayaan komersial yang mencapai Rp7,4 triliun dengan pertumbuhan sebesar 17 persen yoy.

    Khusus untuk pembiayaan berkelanjutan, penyaluran pembiayaan pada sektor kegiatan usaha berkelanjutan (KUB) tumbuh 4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp2,8 triliun. Komposisi pembiayaan hijau BCA Syariah mencapai 26,4 persen dari total pembiayaan pada 2024.

    Pembiayaan disalurkan pada enam kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dengan penyaluran terbesar untuk jenis usaha yang menggunakan produk dan sumber daya yang menghasilkan sedikit polusi (eco-efficient) sebesar Rp595 miliar.

    BCA Syariah tercatat mampu menjaga efisiensi aktivitas operasional tercermin pada rasio beban operasional pendapatan operasional (BOPO) yang berada di posisi 79 persen.

    Sementara fungsi intermediasi perbankan ditunjukkan dari financing to deposit ratio (FDR) pada posisi 81,3 persen yang mencerminkan aktivitas penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang berimbang.

    Permodalan perusahaan juga tercatat masih solid, dengan capital adequacy ratio (CAR) berada pada posisi 29,6 persen. Adapun return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) masing-masing berada di level 1,6 persen dan 5,9 persen.

    Dari sisi digitalisasi, BCA Syariah telah meluncurkan mobile banking baru bernama BSya pada Agustus 2024 sebagai salah satu inisiatif strategis dalam menghimpun CASA. Di sisi lain, BCA Syariah tidak memberlakukan penutupan mobile banking yang lama yakni BCAS mobile.

    “Jadi seperti BCA (induk), ada myBCA dan BCA mobile. Kami posisinya masih seperti itu. Tentu ini juga reviewable, kita lihat nanti bagaimana. Kalau kami pikir orang sudah cukup terbiasa (dengan BSya) dan benar-benar sudah migrasi untuk setiap customer, maka bukan tidak mungkin kami akan tutup juga (BCAS mobile),” kata Yuli.

    Pada 2024, BCA Syariah mencatatkan kinerja positif pada transaksi digital dengan customer base mencapai 608 ribu nasabah atau tumbuh 14,5 persen yoy serta pembukaan rekening baru secara digital yang mencapai 38.084 rekening.

    Transaksi mobile banking meningkat 42,8 persen mencapai 14,1 juta transaksi. Adapun transaksi QRIS mencatat pertumbuhan yang paling tinggi yakni sebesar 167,5 persen yoy mencapai 1,9 juta transaksi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ditjen Pajak hapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax

    Ditjen Pajak hapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang menghapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Jumat, menjelaskan penghapusan sanksi itu mencakup keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akibat perubahan sistem.

    Untuk keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, kebijakan hapus sanksi berlaku untuk empat jenis pajak.

    Pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) selain pengalihan tanah/bangunan, PPh 15, 21, 22, 23, 25, dan 26 untuk masa pajak Januari 2025.

    Kedua, PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan tanah/bangunan untuk masa pajak Desember 2024.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk masa pajak Januari 2025.

    Terakhir, bea meterai untuk masa pajak Desember 2024 dan Januari 2025.

    Kemudian, untuk keterlambatan pelaporan SPT, penghapusan sanksi berlaku untuk lima jenis pajak.

    Pertama, penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26 serta SPT Masa Unifikasi untuk masa pajak Januari, Februari, dan Maret 2025.

    Kedua, pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk masa pajak Desember 2024 serta Januari, Februari, dan Maret 2025.

    Ketiga, pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dan PPh Pasal 25 untuk masa pajak Januari, Februari, dan Maret 2025.

    Keempat, penyampaian SPT masa PPN untuk masa pajak Januari, Februari, dan Maret 2025.

    Terakhir, penyampaian SPT bea meterai untuk masa pajak Desember 2024 serta Januari, Februari, dan Maret 2025.

    Penghapusan sanksi itu berlaku untuk pembayaran atau pelaporan yang dilakukan pada masa setelah jatuh tempo hingga tenggat waktu.

    Untuk PPh dan bea meterai, rincian tenggat waktunya adalah tanggal terakhir pada bulan setelah masa pajak. Rinciannya, 31 Januari 2025 untuk masa pajak Desember 2024, 28 Februari 2025 untuk masa pajak Januari 2025, 31 Maret 2025 untuk masa pajak Februari 2025, dan 30 April 2025 untuk masa pajak Maret 2025.

    Sementara untuk PPN dan PPnBM, tenggat waktunya yaitu tiap tanggal 10 pada dua bulan setelah masa pajak. Rinciannya, 10 Maret 2025 untuk masa pajak Januari 2025, 10 April 2025 untuk masa pajak Februari 2025, dan 10 Mei 2025 untuk masa pajak Maret 2025.

    Atas pajak-pajak itu, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Jika STP sudah diterbitkan sebelum keputusan ini berlaku, maka sanksi akan dihapus secara jabatan atau otomatis dilakukan oleh DJP.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sidak pasar NTT temukan MinyaKita dijual di atas HET

    Sidak pasar NTT temukan MinyaKita dijual di atas HET

    Kupang, NTT (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) demi memantau ketersediaan stok dan kestabilan harga pangan di pasar menjelang Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Nusa Tenggara Timur Alexander Koroh di Pasar Kasih Naikoten I, Kupang, Jumat mengatakan jika sidak pada sejumlah pasar NTT menemukan jika harga minyak rakyat atau bersubsidi, yakni MinyaKita dijual di atas HET (harga eceran tertinggi)

    Pada sidak itu ditemukan produk MinyaKita yang dijual di atas HET, yakni ditetapkan pemerintah Rp15.750 per liter tetapi dijual dengan harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    “Sidak pasar menjadi upaya penting agar kita bisa melihat secara konkret stok dan harga pangan jelang momen Ramadhan,” katanya.

    Di sela-sela sidak, ia menyebutkan bahwa saat ini tidak terjadi kelangkaan barang pokok maupun kenaikan harga drastis menjelang Ramadhan.

    “Harga kebutuhan pokok tergolong aman dan stabil, sehingga kita perlu menjaga kondisi ini selama Ramadhan hingga Idul Fitri nanti,” jelasnya.

    Ia mengatakan harga kebutuhan pokok di pasar seperti beras, sayur-mayur, telur, daging, dan sejenisnya terpantau masih stabil dan bagus.

    “Hanya minyak bersubsidi (MinyaKita) yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Adapun HET yang ditetapkan Rp15.750 per liter tetapi dijual dengan harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter,” katanya.

    Upaya mengatasi masalah itu, Pemprov NTT segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait demi menjamin kestabilan harga tersebut supaya tidak menyulitkan masyarakat selaku konsumen.

    Lebih lanjut, ia mengajak para pelaku usaha dan pedagang lokal untuk turut menjaga ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.

    “Kita harus menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri agar masyarakat kita dapat menjangkau kebutuhan barang pokok supaya bisa menjalani kehidupan secara baik dari hari ke hari,” katanya berpesan.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025