Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Peneliti: Pemerintahan Prabowo banyak dukung peningkatan hak pekerja

    Peneliti: Pemerintahan Prabowo banyak dukung peningkatan hak pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti pada Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ragimun menyatakan, pemerintahan saat ini sudah banyak memberi dukungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

    “Pemerintah kita saat ini mendukung peningkatan hak-hak para pekerja” ujar Ragimun dihubungi di Jakarta, Rabu.​​​​​​​

    Ragimun menyatakan salah satu upaya peningkatan hak dan kesejahteraan yang paling mendasar dari pekerja di Indonesia yakni kenaikan upah yang mencapai 6,5 persen. Hal ini menjadi sinyal positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    Disampaikan dia, meski pemerintah sudah menetapkan besaran kenaikan upah hingga 6,5 persen, namun dengan adanya batasan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR), hal ini berpotensi memicu adanya perbedaan gaya hidup di berbagai daerah.

    Di sisi lain, perbedaan tersebut juga memberikan daya tarik tersendiri terhadap investor.

    “Sisi positifnya terjadi keseimbangan ekonomi karena ada daerah yang dari sisi efisiensi penggunaan tenaga kerjanya justru menjadi lebih murah, ini akan menimbulkan ketertarikan investor,” katanya.

    Selanjutnya, Ragimun menyampaikan agar lebih memberikan kesejahteraan kepada para pekerja di Indonesia, ia mengusulkan supaya pemerintah memberikan fasilitas transportasi dan perumahan yang murah, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

    “Apalagi juga kebutuhan bahan pokok makanan yang terjangkau,” ujar dia.

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.
    Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan para pekerja mendapatkan hak berupa tunjangan hari raya (THR) keagamaan, lewat peluncuran Posko THR 2025 yang tersebar di kantor kementerian dan dinas ketenagakerjaan (disnaker) di Indonesia.

    Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (11/3), mengatakan, peluncuran Posko THR 2025 ini sejalan dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Sejalan dengan penerbitan SE ini, saya resmikan Posko THR 2025 di Kantor Kemnaker. Pembentukan posko ini adalah untuk memberikan pelayanan, konsultasi, dan penegakan hukum terkait dengan pemberian THR pekerja,” kata Menaker.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Bandara Soekarno-Hatta terus berkembang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang. Kami telah melakukan transformasi dan berbagai peningkatan, mulai dari pengembangan infrastruktur, optimalisasi oper

    Tangerang (ANTARA) – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Bandara Soekarno-Hatta terus berkembang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang. Kami telah melakukan transformasi dan berbagai peningkatan, mulai dari pengembangan infrastruktur, optimalisasi operasional berbasis ekosistem, hingga peningkatan kualitas layanan pelanggan,” katanya.

    Sebagai bandara terbesar dengan jumlah penumpang tersibuk di Indonesia, Bandara Soetta mampu bersaing dan sejajar dengan bandara-bandara utama lainnya di berbagai negara, serta menjadi salah satu yang terbaik di Asia Pasifik.

    Pengakuan ini diperoleh melalui penilaian yang dilakukan dalam ASQ Awards, di mana airport experience menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas layanan bandara.

    “ASQ Awards merupakan program penilaian global yang mengukur pengalaman pengguna jasa di bandara berdasarkan survei langsung yang dilakukan di seluruh dunia. Penghargaan ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta telah memberikan dampak positif bagi kepuasan pengguna jasa,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Angkasa Pura Indinesia dalam memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi para penumpang.

    “Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan guna meningkatkan kenyamanan di bandara. Dengan perubahan dan peningkatan fasilitas, kami berharap Bandara Soekarno-Hatta dapat semakin memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa,” ujarnya.

    Dengan penghargaan ini, Bandara Soekarno-Hatta semakin memperkuat reputasinya sebagai gerbang utama Indonesia yang berstandar internasional.

    Tak hanya Bandara Soekarno-Hatta, beberapa bandara lain yang di bawah pengelolaan InJourney Airports juga berhasil meraih penghargaan dalam ASQ Awards 2024, seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Internasional Yogyakarta.

    “Secara keseluruhan, 10 bandara yang dikelola InJourney Airports berhasil meraih total 27 penghargaan, menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan di seluruh bandara yang dikelolanya,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah Gross National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

    Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2026 masing-masing 6,1 persen dan 7,1 persen. Dengan begitu, kesenjangan wilayah antar provinsi maupun antara pusat-daerah bisa dikurangi.

    “Angka-angka yang kita proyeksikan tahun 2026 bukan angka-angka yang mustahil, bahkan jangan-jangan angka ini pun masih bisa kita tingkatkan lagi dengan dukungan Ibu dan Bapak (pemerintah daerah) sekalian, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, pemerataan bisa makin tinggi dan ketimpangan makin turun, dan kita harapkan kesejahteraan masyarakat kita juga makin meningkat,” ucap Kepala Bappenas.

    Dirinya menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan per kapita, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sebenarnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sudah pernah kita lakukan dan berkali-kali kita melakukan tahun 70, tahun 80 bahkan tahun 90-an pun kita pernah mengalami pertumbuhan di atas 8 persen. Jadi, pertumbuhan 8 persen (target tahun 2029) bukan sesuatu yang ajaib, bukan sesuatu yang mustahil,” kata Rachmat.

    Saat ini, Bappenas disebut sedang menyusun RKP tahun 2026 berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas.

    Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif.

    Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

    Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan).

    Berdasarkan arahan tersebut, dirumuskan rancangan tema RKP tahun 2026 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

    Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau.

    Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan deregulasi perizinan dan kondisi makroekonomi yang stabil,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program tiga juta rumah hendaknya dibarengi dengan pengawasan

    Program tiga juta rumah hendaknya dibarengi dengan pengawasan

    Jakarta (ANTARA) – Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

    Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

    Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

    Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

    Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

    Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

    Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

    Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gandeng Bank Raya, DPLK BRI hadirkan fitur dana pensiun di Raya App

    Gandeng Bank Raya, DPLK BRI hadirkan fitur dana pensiun di Raya App

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) menjalin kerja sama dengan Bank Raya untuk menghadirkan fitur dana pensiun BRIFINE by DPLK BRI pada Raya App.

    Direktur Wholesale and Institution Business BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun,” kata Agus yang juga mewakili pendiri DPLK BRI dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

    Melalui kolaborasi ini, Agus mengatakan bahwa BRI ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman.

    Dengan kehadiran layanan ini, Raya App atau aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, salah satunya akses digital yang mudah yang memungkinkan seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Raya.

    BRIFINE di aplikasi Raya juga menawarkan fleksibilitas dan personalisasi. Dalam hal ini, nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan profil risiko masing-masing.

    Selain itu, BRIFINE pada aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur termasuk pendaftaran, informasi saldo dan pengembangan, dan top-up saldo. Adapun fitur yang sedang dalam tahap pengembangan di antaranya add account BRIFINE, pengaturan autopayment, dan mutasi transaksi.

    Ketua Pengurus DPLK BRI Arie Sus Miyanti menyampaikan, kehadiran BRIFINE di Raya App ini diharapkan dapat mendorong kalangan generasi muda untuk merencanakan keuangan masa depan yang lebih baik.

    “Setiap individu generasi muda yang telah bekerja baik di sektor formal maupun informal, diharapkan dapat mengelola keuangan dengan bijak. Perencanaan masa depan sejak dini sangat diperlukan generasi muda untuk mempersiapkan dan menjamin keberlangsungan pendapatan di masa tidak aktif atau hari tua nanti,” kata Arie.

    Senada dengan Arie, Kepala Divisi Sales and Partnership Bank Raya Prilly Savitri mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Bank Raya dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih lengkap bagi nasabah.

    “Melalui aplikasi Raya, kami ingin memberikan journey produk yang lebih lengkap kepada nasabah Bank Raya, termasuk membantu nasabah mempersiapkan hari tua yang lebih sejahtera melalui DPLK BRI,” kata dia.

    Berdasarkan asset under management (AUM), DPLK BRI pada 2024 meningkatkan posisi market share-nya di industri DPLK Indonesia menjadi peringkat kedua dari sebelumnya di peringkat ketiga.

    Jumlah peserta DPLK BRI pada 2024 meningkat menjadi 660 ribu atau merupakan 23 persen dari total peserta DPLK nasional. Menurut perseroan, peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina utamakan perbaikan internal guna pulihkan kepercayaan publik

    Pertamina utamakan perbaikan internal guna pulihkan kepercayaan publik

    Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan akan mengutamakan langkah evaluatif dan perbaikan internal agar kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

    “Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” ucap Simon dalam keterangannya dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Sebagai pimpinan, Simon menyampaikan bahwa tanggung jawab pembenahan kepercayaan publik terhadap Pertamina tetap ada di pundaknya, meskipun kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) terjadi pada 2018–2023, sebelum dia menjabat.

    Oleh karena itu, dia bersama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang ‘kembali’.

    “Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata dia.

    Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan kasus oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidak langsung tampil ke publik guna menghindari kesan defensif.

    Keputusan tersebut diambil agar tidak memperkeruh suasana serta memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan evaluasi internal.

    “Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah membentuk Crisis Center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional.

    Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan di masa depan.

    Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASN apresiasi hadirnya PP 11/2025 jamin gaji ke-13

    ASN apresiasi hadirnya PP 11/2025 jamin gaji ke-13

    Alhamdulillah pemerintah Prabowo-Gibran tetap mempertahankan gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya mengumumkan secara resmi terkait THR 2025

    Jakarta (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) mengapresiasi hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

    “Alhamdulillah pemerintah Prabowo-Gibran tetap mempertahankan gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya mengumumkan secara resmi terkait THR 2025,” kata Doro, PNS di salah satu kementerian di Jakarta, Rabu.

    Doro mengatakan, kepastian terkait gaji ke-13 dan THR Idul Fitri tahun ini merupakan salah satu bentuk rezeki Ramadhan, dan diharapkan mampu mendorong perekonomian saat ini.

    “Rezeki THR ini juga akan bisa memutar roda perekonomian selama Ramadhan dan Idul Fitri bagi masyarakat luas juga,” kata dia.

    Hal senada juga diutarakan oleh Dewi, seorang PNS di Jakarta. Ia bersyukur karena gaji ke-13 tetap diberikan oleh pemerintah sebagai apresiasi atas pengabdian bagi ASN.

    “Tentunya sangat bersyukur dengan gaji ke-13 ini, kami merasa dihargai pengabdiannya,” ujar Dewi.

    Doro dan Dewi pun berharap pemerintah bisa terus membuat kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat, serta dibuat dengan pertimbangan yang matang serta hati-hati.

    “Masih banyak masyarakat luas yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah, minimal dengan berbagai kebijakan pro rakyat yang selalu digaungkan dalam Asta Cita,” kata Doro.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan.

    “THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3).

    Prabowo memerinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen

    ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

    “Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” kata Prabowo.

    Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Pengawasan Minyakita di pasar rakyat lebih diperketat

    Mendag: Pengawasan Minyakita di pasar rakyat lebih diperketat

    Pengawasan di lapangan lebih ketat, terutama di pasar rakyat dan yang kedua kita menjamin ketersediaan Minyakita tetap ada

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan, pengawasan terhadap minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita di lapangan, khususnya di pasar tradisional akan lebih diperketat.

    “Pengawasan di lapangan lebih ketat, terutama di pasar rakyat dan yang kedua kita menjamin ketersediaan Minyakita tetap ada,” ujar Budi usai peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu.

    Budi mengatakan, terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag terkait dengan distribusi Minyakita.

    Pertama, pengawasan terhadap produk yang sesuai takaran dan kualitas. Selanjutnya, pengawasan terhadap ketersediaan Minyakita di tingkat pengecer.

    Menurut Budi, pengawasan distribusi ini lebih ditingkatkan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan untuk periode Ramadhan dan Lebaran 2025.

    “Pengawasan bahwa produk-produk tetap tersedia di masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan aman,” katanya.

    Mendag juga menyampaikan bahwa produk Minyakita yang tidak sesuai takaran telah ditarik dari pasaran.

    Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah melakukan pengecekan terhadap produsen-produsen nakal yang mengurangi isi Minyakita, serta menutup pabrik-pabrik tersebut.

    “Kalau kita temukan ya berarti itu memang melanggar aturan, jadi harus ditarik. Jadi kita, tim pengawas, Satgas Pangan Polri setiap hari berjalan, bergerak, apakah itu di pasar rakyat maupun repacker-repacker yang ada,” kata Budi.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan seluruh produk minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditarik dari pasaran.

    “Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat bahwa bagi produsen yang tidak menaati ketentuan akan dilakukan penindakan yang salah satunya penarikan produk MGR dari distribusi,” kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Selasa (11/3).

    Moga menjelaskan penarikan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan awal terlebih dahulu yang diawali teguran tertulis sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama tujuh hari kerja.

    Moga menyampaikan, apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak diindahkan, maka akan dilakukan tindakan berupa penghentian sementara kegiatan penjualan, penutupan gudang penyimpanan, penarikan Minyakita dari distribusi, hingga dan/atau rekomendasi pencabutan perizinan berusaha penarikan produk.

    Selain melanggar Permendag Nomor 18 Tahun 2024, kecurangan terhadap isi dan ukuran produk juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

    Dalam peraturan itu disebutkan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga bandara di PBD segera diotpimalkan perkuat konektivitas

    Tiga bandara di PBD segera diotpimalkan perkuat konektivitas

    Kita mendukung itu dan bisa jadi akan kita berikan subsidi pada bagian itu

    Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) segera mengoptimalkan tiga bandara di wilayah Kabupaten Tambrauw dan Raja Ampat sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah.

    Gubernur PBD, Elisa Kambu, di Sorong, Rabu, menjelaskan, penguatan konektivitas antarwilayah ini menjadi penting guna memberikan dampak positif di setiap daerah.

    “Ini masuk dalam program prioritas kita karena kita ingin memastikan konektivitas antarwilayah itu berjalan dan bisa memberikan dampak positif bagi setiap daerah,” katanya.

    Tiga bandara itu, terdiri atas Bandara Werur dan Kebar di Kabupaten Tambrauw dan satunya lagi di Kabupaten Raja Ampat.

    Dia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan telah menghubungkan seluruh wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Hanya saja ketika ada kondisi darurat seperti orang sakit dan ibu melahirkan tentunya tidak bisa menggunakan jalur darat karena jarak tempuh bisa mencapai 4-5 jam baru tiba di Kota Sorong,” katanya.

    Dia meminta kepada kepala daerah di dua wilayah itu untuk segera melakukan upaya konkret untuk mengoptimalkan bandara-bandara itu dengan penambahan jam terbang dari satu kali seminggu bisa menjadi dua atau tiga kali seminggu.

    Dia yakin bahwa ketika penerbangan di tiga bandara itu sudah berjalan lancar maka selain menjawab kebutuhan masyarakat tetapi juga akses pertumbuhan ekonomi daerah itu akan menjadi lebih baik.

    “Kita mendukung itu dan bisa jadi akan kita berikan subsidi pada bagian itu,” ujarnya.

    Upaya konkret yang akan dilakukan Gubernur Elisa Kambu bersama Bupati Tambrauw dan Raja Ampat adalah segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membicarakan rencana optimalisasi ketiga bandara itu.

    “Cari waktu dan kita bertemu Kemenhub untuk membicarakan hal itu,” ujarnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PIHPS: Harga bawang merah Rp47.200/kg, cabai rawit Rp99.900/kg

    PIHPS: Harga bawang merah Rp47.200/kg, cabai rawit Rp99.900/kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga bawang merah di tingkat pedagang eceran pada Rabu pagi, Rp47.200 per kilogram (kg) dan cabai rawit merah di harga Rp99.900 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, pukul 10.00 WIB, harga bawang putih mencapai Rp47.950 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp14.850 per kg; beras kualitas medium I Rp15.950 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.600 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.400 per kg; dan beras kualitas super II Rp16.250 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp54.900 per kg; cabai merah keriting Rp55.700 per kg; dan cabai rawit hijau Rp87.200 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp38.800 per kg, daging sapi kualitas I Rp138.750 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp135.000 per kg.

    Untuk harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.100 per kg; gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.600 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.250 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.000 per liter.

    PIHPS juga mencatat harga komoditas telur ayam ras di harga Rp32.600 per kilogram.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025