Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

    Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

    Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan kebijakan penarikan kompensasi sebesar 10 persen dari hasil produksi komoditas minyak dan gas bumi (migas).

    Kepala Dinas ESDM Papua Barat Samy Djunire Saiba di Manokwari, Rabu, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan rapat teknis dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas terbesar.

    “Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat,” kata Samy.

    Menurut dia, implementasi kebijakan untuk menarik kompensasi 10 persen terhadap hasil produksi migas yang dieksplorasi oleh perusahaan seperti Genting Oil dan BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, akan menambah pendapatan asli daerah.

    Rencana penerapan kebijakan itu juga mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADMET) Andang Bachtiar saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari.

    “Sekjen ADMET sarankan supaya segera melegitimasi fee 10 persen dari hasil produksi migas, karena selama ini belum dilakukan,” kata Samy.

    Selain menyelesaikan regulasi, kata dia, Gubernur Papua Barat dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM guna merealisasikan kebijakan kompensasi 10 persen dari hasil produksi komoditas migas.

    Kompensasi 10 persen itu bukan bagian dari komponen dana bagi hasil (DBH) migas yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat, sehingga perlu dipersiapkan secara matang.

    “Makanya, pemerintah provinsi juga perlu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujar Samy.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag luncurkan ILFEC 2025 guna bantu produk lokal ke kancah global

    Mendag luncurkan ILFEC 2025 guna bantu produk lokal ke kancah global

    ANTARA – Indonesia Licensing and Franchise Export Conference (ILFEC) 2025 resmi diluncurkan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/3). Langkah tersebut menjadi upaya dalam memperluas ekspor produk dan jasa dari tanah air ke pasar internasional.
    (Putri Hanifa/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

  • TelkomGroup sediakan 35 bus dan 3 rute kapal pada Mudik Gratis BUMN

    TelkomGroup sediakan 35 bus dan 3 rute kapal pada Mudik Gratis BUMN

    Jakarta (ANTARA) – TelkomGroup menyediakan sebanyak 35 bus dan tiga rute kapal laut guna memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan bebas biaya pada program Mudik Gratis BUMN 2025.

    “TelkomGroup terus berkomitmen menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Melalui mudik gratis ini, kami ingin memastikan pelanggan dapat merayakan Lebaran dengan lebih nyaman dan tenang bersama keluarga tercinta,” kata Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Layanan mudik gratis ini diperuntukkan bagi pelanggan setia TelkomGroup dengan alokasi lima bus untuk pelanggan Indibiz, 10 bus dan tiga rute kapal laut untuk pelanggan Telkomsel Poin, serta 20 bus untuk pelanggan Telkomsel Prabayar dan IndiHome.

    Para pemudik akan diberangkatkan dari Museum Satria Mandala, Jakarta, pada 27 Maret 2025, menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dengan rute Surakarta, Yogyakarta, Sleman, Magelang, dan Klaten; Semarang, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi; serta Surabaya, Madiun, Malang, dan Ngawi.

    Venusiana mengatakan program ini merupakan wujud dukungan TelkomGroup terhadap inisiatif pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

    “Perjalanan akan dilakukan dengan lengkap, menjamin keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh peserta,” ujar Venusiana.

    Adapun pendaftaran Mudik Gratis TelkomGroup 2025 telah dibuka melalui laman resmi https://mudik2025.telkomgroup.id/ dengan kuota terbatas.

    Informasi lebih lanjut kunjungi https://mudik2025.telkomgroup.id/ atau hubungi layanan pelanggan TelkomGroup.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pantau harga pangan, Gubernur dan Kapolda Banten blusukan

    Pantau harga pangan, Gubernur dan Kapolda Banten blusukan

    ANTARA – Gubernur Banten, Andra Soni bersama Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Rabu (12/3), blusukan ke Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Selain untuk memantau harga dan memastikan keamanan ketersediaan bahan pangan di Bulan Ramadhan, kegiatan ini guna mencegah aksi curang oknum pedagang nakal yang melakukan permainan harga hingga aksi penimbunan yang dapat memicu tingginya harga barang di pasaran.
    (Susmiatun Hayati/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menyatakan pendanaan senilai Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

    Pendanaan itu seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

    Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog telah dilakukan di Jakarta, Selasa (11/3).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.

    “Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera.

    Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.

    Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi.

    Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

    Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

    Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    “Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyatakan investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.

    Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa mendorong kemajuan industri pesawat terbang atau dirgantara di Indonesia.

    Hal tersebut dikarenakan lembaga Sovereign Wealth Fund (SFW) milik Indonesia ini memiliki nilai likuiditas aset yang besar, yakni mencapai Rp14.700 triliun.

    “Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita,” kata Wamenperin dalam acara penandatanganan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Yogya Presisi Teknitama Industri (YPTI) di Jakarta, Rabu.

    Dikatakannya, dengan adanya Danantara diharapkan perusahaan milik negara sektor penerbangan yakni PT DI bisa berkembang jauh lebih besar tanpa harus bergantung pada investasi dari luar.

    Wamenperin menyampaikan, apabila dilihat dari tren permintaan komponen pesawat terbang, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang dibarengi dengan kebutuhan armada pesawat.

    Data McKinsey and Company mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, terdapat kesenjangan (backlog) pesanan armada pesawat dunia yang mencapai rekor tertinggi yaitu sebanyak 15.700 unit.

    Apabila menggunakan kapasitas yang dimiliki pada tahun 2023, maka untuk memenuhi backlog tersebut, produsen pesawat dunia membutuhkan waktu 13 tahun untuk mencapai target unit yang dibutuhkan.

    Hal ini telah mendorong industri pesawat terbang utama global seperti Boeing dan Airbus meningkatkan kapasitas rantai pasok bahan baku dan komponen dari berbagai negara.

    Oleh karena itu, menurut Wamenperin, dengan tingginya permintaan armada pesawat tersebut, secara langsung menjadi potensi untuk mendukung pasar industri penerbangan domestik.

    Ia menyampaikan, sebagaimana dikutip dari Boeing, studi International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat dunia pada tahun 2036.

    Hal senada juga dijelaskan dalam studi International Civil Aviation Organization (ICAO) tahun 2023 bahwa jumlah penerbangan dan penumpang domestik akan meningkat menjadi 7,6 juta flight dan 690 juta penumpang pada tahun 2045 atau lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo

    Prabowo mengatakan bahwa Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    Dalam 100 hari pertama, Prabowo menyebut bahwa Pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, atau hampir 20 miliar dolar AS, dalam bentuk tabungan negara.

    Dana ini sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia dan diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Sumut tindak lanjuti 354 pengaduan selama Februari 2025

    OJK Sumut tindak lanjuti 354 pengaduan selama Februari 2025

    Seluruh 354 pengaduan yang telah diterima tersebut, telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku

    Medan (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (OJK Sumut) menindaklanjuti sebanyak 354 pengaduan konsumen yang diterima di wilayah itu selama Januari- Februari 2025.

    “Seluruh 354 pengaduan yang telah diterima tersebut, telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Kepala Kantor OJK Provinsi Sumut Khoirul Muttaqien di Medan, Rabu.

    Khoirul mengatakan, total yang terbanyak pengaduan yang berhubungan dengan sektor perbankan, yaitu 128 pengaduan. Kemudian pengaduan lainnya yakni fintech peer-to-peer (P2P) 108 pengaduan.

    Kemudian, 59 terkait perusahaan pembiayaan, 55 perusahaan asuransi umum atau jiwa dan empat pengaduan terkait dengan sektor pegadaian.

    Untuk menangani pengaduan yang diterima melalui aplikasi portal pelindungan konsumen (APPK) itu, Khoirul mengatakan, pihaknya terus berupaya menyelesaikan setiap laporan yang diterima.

    OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui aplikasi portal tersebut, baik yang berindikasi sengketa maupun pelanggaran tersebut.

    “Secara rutin, kami melakukan evaluasi pengaduan yang diterima bersama pelaku usaha jasa keuangan,” katanya.

    Pada periode ini, Khoriul menambahkan topik pengaduan yang paling banyak yang disampaikan meliputi restrukturisasi pembiayaan, persoalan klien asuransi, sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dan prilaku petugas penagihan.

    Sebelumnya, OJK menindaklanjuti pengaduan sebanyak 1.471 pengaduan konsumen yang diterima di wilayah ini dari Januari- Desember 2024.

    Dari total 1.471 pengaduan yang terbanyak pengaduan yang berhubungan dengan sektor perbankan yakni 608 pengaduan disusul asuransi sebanyak 315 pengaduan, 285 berkaitan dengan fintech peer-to-peer (P2P), 263 berhubungan dengan perusahaan pembiayaan lainnya.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sumbar minimalisir dampak efisiensi terhadap kelanjutan infrastruktur

    Sumbar minimalisir dampak efisiensi terhadap kelanjutan infrastruktur

    Jadi, memang ada yang kita minimalkan. Pertama dampak terhadap infrastruktur dan itu yang kita utamakan

    Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan meminimalisir dampak efisiensi anggaran pascapemotongan dana transfer dari pemerintah pusat terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.

    “Jadi, memang ada yang kita minimalkan. Pertama dampak terhadap infrastruktur dan itu yang kita utamakan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sumbar Medi Iswandi di Padang, Rabu.

    Medi menyebutkan, dana transfer yang seharusnya diterima Pemerintah Provinsi Sumbar namun dipotong imbas kebijakan efisiensi anggaran lebih dari Rp140 miliar.

    Pemotongan tersebut paling banyak berdampak pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi, DAK jalan dan jembatan serta dana alokasi umum (DAU) ditentukan infrastruktur.

    Secara umum alokasi khusus pembangunan infrastruktur di provinsi itu mencapai Rp300 miliar yang digunakan untuk pembangunan umum. Kemudian sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan oleh PSDA dan Rp150 miliar terkait perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

    Selain itu, pemerintah setempat juga meminimalisir dampak pemangkasan anggaran terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hotel serta restoran.

    “Dukungan untuk UMKM itu misalnya melibatkan UMKM dalam program makan bergizi gratis sebab transaksinya cukup besar,” ujar dia.

    Selain itu, Gubernur Sumbar juga menerbitkan instruksi kepada organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, termasuk perihal jumlah akun belanja yang dikurangi dan jumlahnya mencapai ribuan.

    Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut menekankan perjalanan dinas untuk semua perangkat daerah harus dikurangi minimal 50 persen. Selain itu, surat tersebut juga menginstruksikan pengurangan sarana penunjang alat tulis kantor, listrik, air serta belanja penunjang dari 25 hingga 75 persen.

    “Itu juga sedang berproses di perangkat daerah dimana mereka memformulasikan ulang anggarannya yang rencananya dibahas di DPRD pada 19 Maret,” katanya.

    Pihaknya juga sedang mengupayakan sejumlah tunda bayar kegiatan yang tidak dapat dibayarkan pada 2024 yang jumlahnya berkisar Rp21 miliar. Termasuk juga penundaan dana bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten dan kota pada Triwulan Ke-4 tahun lalu yang mesti diselesaikan setelah perubahan anggaran dengan total hampir Rp300 miliar.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu: Peringkat kredit Fitch bukti kepercayaan terhadap kebijakan RI

    Menkeu: Peringkat kredit Fitch bukti kepercayaan terhadap kebijakan RI

    Afirmasi peringkat oleh Fitch ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini keputusan lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia mencerminkan kepercayaan terhadap kebijakan Indonesia.

    Dari hasil asesmen pada awal Februari lalu, kredit Indonesia bertahan pada peringkat ‘BBB’ dengan outlook stabil.

    “Afirmasi peringkat oleh Fitch ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

    Stabilitas ekonomi dan terjaganya rasio utang pemerintah disebut menjadi poin kekuatan Indonesia pada asesmen tersebut.

    Meski defisit fiskal diproyeksikan sedikit melebar ke 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini (defisit APBN 2024 sebesar 2,29 persen), namun komitmen pemerintah untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan sekaligus melaksanakan efisiensi pengeluaran mendapatkan atensi Fitch.

    Komitmen itu ditargetkan dapat menurunkan rasio utang pemerintah secara moderat menjadi 39,1 persen dari PDB pada tahun 2028. Adapun catatan saat ini, posisi utang Indonesia berada pada level 39,6 persen dari PDB per Januari 2025 atau dengan posisi utang mencapai Rp8.909,14 triliun.

    Fitch juga menilai prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah masih tinggi, didukung oleh stabilitas ekonomi dan permintaan domestik yang masih baik.

    PDB riil Indonesia pada tahun ini diproyeksikan tumbuh 5 persen dengan dukungan utama dari konsumsi domestik, termasuk belanja pemerintah untuk bantuan sosial dan infrastruktur, pertumbuhan investasi swasta, dan hilirisasi berkelanjutan.

    Namun, Fitch mencatat Indonesia akan menghadapi tantangan pertumbuhan pada 2026 sebagai akibat dinamika eksternal, seperti penurunan permintaan impor dari China dan kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

    Lembaga pemeringkat itu juga menyoroti pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) Danantara. Meski Danantara memiliki tujuan baik untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan investasi strategis, Fitch berpendapat Pemerintah Indonesia perlu mencermati potensi risiko kewajiban kontijensi yang mungkin timbul.

    Secara umum, Fitch menilai terdapat potensi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa depan apabila pemerintah dapat meningkatkan rasio pendapatan secara signifikan serta kerentanan eksternal dapat dikurangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina sebut agen resmi tak terlibat kasus LPG oplosan di Bali

    Pertamina sebut agen resmi tak terlibat kasus LPG oplosan di Bali

    Untuk LPG tabung gas tiga kilogram bersubsidi didapat dari warung atau pengecer

    Denpasar (ANTARA) –

    Pertamina Patra Niaga menyatakan, agen dan pangkalan resmi tidak terlibat kasus liquefied petroleum gas (LPG) subsidi yang dioplos menjadi nonsubsidi di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, Bali.

    “Untuk LPG tabung gas tiga kilogram bersubsidi didapat dari warung atau pengecer,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Aji Anom Purwasakti dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut dia, barang bukti berupa tabung LPG subsidi yang tidak terindikasi didapat dari agen atau pangkalan resmi itu dibeli pelaku seharga Rp21 ribu per tabung di warung atau pengecer.

    Selama Ramadhan, untuk mencegah praktik curang terulang, pihaknya menambah pemantauan di lembaga penyalur dengan menggandeng Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan pelayanan masa Ramadhan dan Idul Fitri berjalan kondusif.

    Ia menjelaskan, pemantauan ke lembaga penyalur resmi akan dilakukan secara reguler dan berkoordinasi intensif dengan pemangku kepentingan.

    Pihaknya mengapresiasi Bareskrim Mabes Polri yang mengungkap sindikat pengoplosan gas LPG subsidi tiga kilogram menjadi LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram di Gianyar dan Denpasar.

    Polisi telah menetapkan empat orang tersangka berinisial GB, BK, MS dan KS yang diungkapkan kepada publik melalui awak media pada Selasa (11/3).

    Mereka melakukan praktik pengoplosan di salah satu gudang di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, selama sekitar empat bulan terakhir.

    Selain empat tersangka itu, polisi juga menggali keterangan empat orang lain yang masih berstatus saksi yakni berinisial AB, KAW, GD dan GS.

    Sedangkan di Kota Denpasar, polisi juga mendalami empat orang lain yakni berinisial IMSA, IMP, SDS dan AAGA di Jalan Ulam Kencana Nomor 16 Pesanggaran, Denpasar Selatan.

    Dalam kasus itu, aparat berwajib menyita 1.616 tabung gas ukuran tiga kilogram dan 603 tabung gas ukuran 12 kilogram baik berwarna biru atau merah muda dan 94 tabung gas ukuran 50 kilogram.

    Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin dalam jumpa pers di Gianyar, Selasa (11/3) menjelaskan penjualan gas tabung oplosan per hari sekitar Rp25 juta.

    Sehingga, lanjut dia, mereka meraup keuntungan haram hasil kejahatan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp650 juga per bulan.

    Polisi menjelaskan peran salah satu tersangka berinisial GB yakni sebagai pemodal pengoplosan gas bersubsidi, yaitu membayar sewa tempat kepada pemilik berinisial IBS seharga Rp8 juta per bulan.

    Kemudian membayar gaji karyawan, membeli tabung gas tiga kilogram bersubsidi dari pengecer, mengawasi jalannya kegiatan pengoplosan, mencari pembeli tabung gas 12 kilogram dan 50 kilogram di warung dan pengusaha binatu.

    Tabung gas hasil pengoplosan itu kemudian dijual Rp 170 ribu untuk tabung 12 kilogram dan Rp670 ribu untuk 50 kilogram.

    Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025