Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Hoaks! Tautan kompensasi Rp1,5 juta bagi korban “blending” BBM

    Hoaks! Tautan kompensasi Rp1,5 juta bagi korban “blending” BBM

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Instagram menarasikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang kendaraannya terkena dampak dari blending BBM khususnya pengguna Pertamax akan mendapat kompensasi sebesar Rp1,5 juta.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “LBH BUKA POS PENGADUAN KORBAN PERTAMAX OPLOSAN

    PERTAMAX ANGANTE KLAIM KOMPENSASI DARI PT.PERTAMINA (Persero)”

    Namun, benarkah tautan kompensasi bagi korban blending BBM tersebut?

    Unggahan yang menarasikan tautan kompensasi Rp1,5 juta bagi korban pertamax oplosan. Faktanya, tautan tersebut merupakan phising. (Instagram)

    Penjelasan:

    ANTARA membuka tautan yang disertakan di profil Instagram pengunggah. Saat membuka tautan tersebut, pengguna diminta untuk mengisi data diri seperti nama yang sesuai dengan KTP dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan telegram. Tautan tersebut merupakan bentuk phising yang mencuri data pribadi.

    Waspadai tautan phising yang disebarkan melalui sosial media maupun aplikasi perpesanan dengan narasi bahwa penerima pesan berhak menerima bantuan sosial. Pengirim pesan tersebut akan mengarahkan penerimanya ke sebuah tautan untuk memeriksa status bantuan sosial yang didapatkan.

    Tim CSIRT Kota Tangerang menganalisa tautan yang dikirim di aplikasi perpesanan merupakan tautan phising. Alamat IP dari domain yang diperiksa terdeteksi sebagai malware.

    Setelah memasukkan nama, nomor telepon dan klik tombol cek status, sebuah form tambahan yang meminta korban untuk memasukkan Kode OTP akan muncul.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Timah kembangkan teknologi terbaru tingkatkan cadangan timah

    PT Timah kembangkan teknologi terbaru tingkatkan cadangan timah

    Penggunaan teknologi canggih menjadi salah satu kunci keberhasilan eksplorasi

    Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk mengembangkan teknologi terbaru dengan memanfaatkan implementasi AI berbasis citra satelit, sebagai langkah meningkatkan sumber daya dan cadangan bijih timah di wilayah operasional perusahaan.

    “Penggunaan teknologi canggih menjadi salah satu kunci keberhasilan eksplorasi,” kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Rendi Kurniawan di Pangkalpinang, Rabu.

    Ia mengatakan, PT Timah pada 2025 memiliki sejumlah target eksplorasi yakni di darat dengan melakukan eksplorasi detil endapan ‘aluvial dalam’ dan peningkatan kelas sumber daya timah primer. Sementara untuk target eksplorasi laut dengan intensifikasi eksplorasi wilayah pesisir pantai.

    “Eksplorasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis yang dilakukan PT Timah Tbk. Tins secara masif melakukan eksplorasi baik di darat maupun di laut untuk mencari sumber daya dan cadangan timah baru,” katanya.

    Ia menyatakan eksplorasi juga menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan produksi dan mendukung pertumbuhan industri hilir. Dalam rangka mencapai target eksplorasi yang lebih akurat dan efisien, PT Timah mengadopsi teknologi geofisika, pemetaan drone, dan pemodelan 3D.

    Selain itu, PT Timah juga sedang mengembangkan teknologi baru dengan memanfaatkan implementasi AI pada analisis mineral dan AI dalam monitoring resources berbasis citra satelit.

    Sebagai tambahan, Utilisasi Unmanned Surface Vehicle (USV) dalam survey batimetri turut menjadi langkah tepat untuk mencapai efisiensi proses dan biaya.

    “Dengan data yang lebih detail dan akurat, Perusahaan dapat merancang strategi pengeboran yang lebih terukur dan meminimalkan dampak lingkungan,” sambungnya.

    Ia menambahkan dalam mengoptimalkan eksplorasi dan mengembangkan mineral ikutan yang terkandung dalam timah, PT Timah juga melakukan improvement metode sampling untuk menginventarisasi Mineral Ikutan Timah (MIT) dan optimalisasi pengeboran coring di laut.

    “PT Timah saat ini juga fokus pada pengembangan mineral ikutan timah, sehingga kita sudah mulai ini dari proses hulu di eksplorasi dengan memetakan MIT secara lebih komprehensif,” kata Rendi.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga

    Ekonom Indef sebut THR ASN jadi bantalan hadapi lonjakan harga

    Cara mencegah inflasi itu tidak tinggi, pertama supply-nya itu diperbanyak karena adanya kenaikan permintaan, kedua, alur distribusinya lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bermanfaat menjadi bantalan ekonomi dalam menghadapi lonjakan harga barang dan jasa khususnya menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Esther dihubungi di Jakarta, Rabu, menyatakan apabila melihat dari rekam jejak sebelumnya, saat Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri, harga bahan pokok dan tarif jasa cenderung naik, sehingga dengan diberikannya THR bagi ASN bisa menjadi bantalan untuk menghadapi kenaikan harga.

    “Karena inflasi itu pasti terjadi pada saat lebaran, mulai dari bulan Ramadhan, karena kecenderungan masyarakat kita itu kalau lebaran pasti akan meningkatkan konsumsi. Sehingga itu yang meningkatkan permintaan terhadap satu barang, itu akan mendorong kenaikan harga-harga barang,” katanya.

    Meski demikian disampaikannya, bantalan tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, guna menjaga dampak positif THR agar menjaga daya beli masyarakat dalam waktu lama, pemerintah perlu menjaga alur distribusi kebutuhan, serta memperbanyak suplai produk.

    Hal ini supaya tingkat inflasi menjelang Idul Fitri maupun setelahnya dapat ditekan seminimal mungkin.

    “Itu sudah hukum ekonomi, jadi tidak mungkin tidak terjadi inflasi. Cara mencegah inflasi itu tidak tinggi, yang pertama supply-nya itu diperbanyak karena adanya kenaikan permintaan, yang kedua, alur distribusinya lancar,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.

    Prabowo memerinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja. Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen.

    ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sulbar anggarkan Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan

    Sulbar anggarkan Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan

    Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian

    Mamuju (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada APBD 2025 mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah itu.

    “Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Mamuju, Rabu.

    Bantuan tunai tersebut lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di setiap kabupaten.

    “Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing,” ujar Suhardi Duka.

    Gubernur menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 20 ribu penduduk atau 1,7 persen dari total warga di Sulbar, masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    “Target kami, setiap tahun angka ini bisa turun satu persen. Sehingga, untuk mencapai target itulah Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada APBD 2025,” terang Suhardi Duka.

    Gubernur mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

    Ia menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Saya ingin bantuan dari mahasiswa. Mari kita sama-sama memastikan alokasi anggaran ini betul-betul tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun pemberdayaan UMKM,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk membangun Sulbar yang lebih sejahtera.

    “Kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membangun Sulbar di bawah pemerintahan kami. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” jelasnya.

    Gubernur berharap, melalui kolaborasi tersebut Sulbar dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem secara bertahap.

    “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Sulbar yang lebih sejahtera dan maju,” kata Suhardi Duka.

    Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan dasar yang berkualitas.

    “Itu adalah harapan masyarakat. Itulah alasan mengapa mereka memilih kami. Sekarang, tanggung jawab kami untuk merealisasikannya,” ujar Suhardi Duka.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang, Kaltim (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bontang Kalimantan Timur membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menyiagakan 274 macam layanan publik di dalam pasar tradisional.

    “MPP Bontang berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu, menyediakan lebih dari 274 jenis layanan dari berbagai instansi baik di lingkup Pemkot Bontang maupun instansi vertikal,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur di Bontang, Rabu.

    Sebanyak ratusan layanan yang tersedia tersebut mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, PUPR, ketenagakerjaan, serta layanan dari Polres Bontang, Kantor Pelayanan Pajak, PDAM, Baznas, dan BUMD Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara.

    MPP yang berada dalam Pasar Rawa Indah ini terdapat 38 gerai untuk 274 layanan yang tersebar di dalam bangunan MPP sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang diinginkan tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

    Keberadaan MPP tidak hanya menjadi pionir dalam pelayanan publik di Kaltim, tetapi juga menjadi yang pertama membuka lokasi yang langsung menyentuh masyarakat.

    Lokasi MPP di lantai 4 Pasar Rawa Indah di Kecamatan Bontang Selatan, dan menjadi satu-satunya MPP yang berada dalam pasar di Kaltim.

    Ia menjelaskan keberadaan MPP ini sudah lama beroperasi, sejak dibuka pada 11 Oktober 2022 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur hingga kini tetap beroperasi dengan normal untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam akses layanan publik ke masyarakat.

    “Berbeda dari MPP lain yang biasanya berada di gedung-gedung pemerintah, lokasi MPP Kota Bontang yang strategis di pusat pasar memberikan akses mudah bagi masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan tersebut,” kata ia.

    Aspiannur juga mengatakan jika dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, MPP Kota Bontang menjadi MPP yang beroperasi ketiga setelah Kota Samarinda dan Balikpapan, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuka pada 2 Desember 2022.

    Pembentukan MPP Bontang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 89/2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.

    Mengacu pula pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga regulasi ini menjadi pedoman dalam mewujudkan MPP.

    MPP bertujuan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi birokrasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Omzet bisnis waralaba capai Rp143,25 triliun pada 2024

    Mendag: Omzet bisnis waralaba capai Rp143,25 triliun pada 2024

    Potensi waralaba di Indonesia sangat besar berdasarkan laporan kegiatan usaha tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan total omzet bisnis waralaba di Indonesia pada 2024 mencapai Rp143,25 triliun.

    Dengan omzet yang besar, kata Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan merek lokal, serta kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi.

    “Potensi waralaba di Indonesia sangat besar berdasarkan laporan kegiatan usaha tahun 2024, waralaba di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97.872 orang dengan total omzet mencapai Rp143,25 triliun,” ujar Budi dalam peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu.

    Kemendag mencatat hingga Februari 2025, terdapat 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri. Dari jumlah tersebut, sektor food & beverage (F&B) masih mendominasi dengan komposisi 47,77 persen diikuti jasa kecantikan, pendidikan non-formal, ritel, dan lainnya.

    Budi berharap waralaba dan lisensi asal Indonesia juga bisa masuk ke pasar ekspor. Ia juga meminta kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia agar dapat memanfaatkan fasilitas jaringan pemasaran global melalui perwakilan perdagangan guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan eksistensi merek lokal di kancah internasional.

    “Jadi kita tidak hanya fokus pada ekspor barang, tetapi juga pada ekspor jasa. Jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lain,” katanya.

    Pameran Indonesia Licensing dan Franchise Export (ILFEX) 2025 akan dilaksanakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada 15-19 Oktober 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

    Mendag berharap, pameran ini dapat berkontribusi dalam mendukung merek dan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Lokal Berani Inovasi, Siap Adaptasi (Siap) dan Ekspor melalui jalur lisensi dan waralaba.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MAMI: Stabilitas kurs dan pelonggaran likuiditas kunci pemulihan pasar

    MAMI: Stabilitas kurs dan pelonggaran likuiditas kunci pemulihan pasar

    Jakarta (ANTARA) – Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Dimas Ardhinugraha menyampaikan stabilitas nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan pelonggaran likuiditas menjadi kunci pemulihan sentimen pasar saham Indonesia.

    Secara historis, pasar saham Indonesia cenderung mencatat kinerja positif saat kondisi nilai tukar rupiah stabil atau menguat, serta kondisi likuiditas melonggar.

    “Kami berharap ini dapat terjadi setelah ‘the dust settles’ ketika pengenaan tarif AS sudah lebih jelas, apalagi jika kemudian juga dibantu oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” ujar Dimas di Jakarta, Rabu.

    Sejak Januari 2025, Ia menjelaskan keresahan pasar terus meningkat di tengah banyaknya informasi terkait kebijakan tarif AS yang tidak lengkap dan berubah-ubah.

    Tercatat, indeks ketidakpastian kebijakan perdagangan pada Februari 2025 melesat ke level tertinggi kedua sejak kenaikan di era perang tarif tahun 2018.

    “Kami berharap setelah ada kejelasan dan informasi rinci terkait tarif, maka pasar dapat mengkaji ulang risiko dan peluang yang ada, sehingga volatilitas pasar bisa mereda,” ujar Dimas.

    Sementara itu, dari sisi moneter global, komentar terakhir ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa arah kebijakan moneter saat ini cenderung tidak tergesa-gesa untuk menurunkan suku bunga.

    Selain faktor ketidakpastian kebijakan tarif, pertimbangan lainnya yaitu inflasi yang meskipun sudah turun jauh, masih tetap belum mencapai target 2 persen, serta sektor tenaga kerja yang masih kuat.

    Di sisi lain, secara tidak langsung The Fed juga mengindikasikan potensi pemangkasan lebih agresif dapat terjadi apabila indikator ekonomi menunjukkan pelemahan.

    “Sejauh ini ekspektasi pasar atas pemangkasan FFR tahun ini masih cukup selaras dengan proyeksi The Fed sendiri, yaitu 50 basis poin,” ujar Dimas.

    Bagi Indonesia, menurutnya, risiko atas pengenaan tarif resiprokal cenderung terbatas karena tingkat tarif rata-rata antara Indonesia dan AS yang ada saat ini setara kisaran 4 persen, meskipun masih harus menunggu apakah tarif resiprokal yang akan diimplementasikan mengacu pada level rata-rata tarif antara kedua negara, atau per kategori barang.

    Sementara itu, untuk pengenaan 25 persen tarif untuk baja, tercatat ekspor baja ke AS tahun 2023 hanya senilai 199 juta dolar AS setara 0,07 persen dari total ekspor seluruh komoditas Indonesia yang senilai 264 miliar dolar AS, sehingga dampaknya cukup minim.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Pati sebut stok cadangan beras pemerintah aman capai 4.000 ton

    Bulog Pati sebut stok cadangan beras pemerintah aman capai 4.000 ton

    aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Maret-Juli 2025, baik bulan puasa Ramadhan, Lebaran, hingga pasca-Lebaran

    Blora (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Pati, Jawa Tengah, memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman mencapai 4.000 ton, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama lima bulan mendatang.

    “Stok CBP yang tersimpan di Gudang Bulog Blora saat ini mencapai 4.000 ton, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Maret-Juli 2025, baik bulan puasa Ramadhan, Lebaran, hingga pasca-Lebaran,” kata Pimpinan Bulog Cabang Pati Nur Hardiansyah di Blora, Rabu.

    Sesuai arahan Badan Pangan Nasional, kata dia, Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan instansi terkait melaksanakan pasar murah guna memastikan ketersediaan dan distribusi beras dan harga harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) di masyarakat.

    “Kami berkoordinasi dengan berbagai instansi daerah, untuk memantau ketersediaan dan distribusi beras di tengah meningkatnya permintaan selama hari besar keagamaan nasional dan memastikan harga bahan pokok dijual sesuai HET,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, Bulog juga memantau ketersediaan dan harga komoditas pangan yang lain. Di antaranya beras medium, beras premium, beras berlabel stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gula, tepung, minyak goreng serta lainnya.

    “Untuk sementara, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Kami memastikan pasokan komoditas tetap aman, terkendali dan mencukupi bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora memaparkan bulan puasa beberapa komoditas mengalami kenaikan tipis di sejumlah pasar tradisional.

    “Ada beberapa komoditas mengalami kenaikan dan beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop UKM Blora Siti Mas’amah.

    “Harga daging ayam di pertengahan Januari 2025 mencapai Rp34.250 per kilogram (kg), sedangkan 24 Februari 2025 turun menjadi Rp33.500/kg. Sedangkan bawang merah bulan lalu Rp28.666/kg, hari ini dijual Rp28.166 atau turun Rp500, telur ayam ras Januari 2025 mencapai Rp28.000/kg, hari ini (12/3) turun menjadi Rp27.333/kg,” ujarnya.

    Komoditas lainnya, seperti beras medium dijual Rp11.200/kg, sedangkan beras premium dijual Rp13.100/kg.

    Untuk menjaga stabilitas harga, kata dia, setiap hari Dindagkop UKM Blora melakukan pemantauan seluruh harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sido Makmur Blora dan rutin melakukan sosialisasi baik kepada pedagang maupun masyarakat.

    “Fluktuasi harga bahan pokok merupakan hal biasa, terutama bulan puasa dan Lebaran. Kami juga melakukan kegiatan operasi pasar dan memasukkan ke dalam aplikasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui sistem SP2KP untuk menjaga stabilitas harga, secara real time,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag perketat pengawasan distribusi Minyakita

    Kemendag perketat pengawasan distribusi Minyakita

    ANTARA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan peredaran Minyakita menjelang Lebaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Rabu (12/3) menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan pada sejumlah lokasi pengemasan dan pasar rakyat untuk memastikan produk yang beredar sesuai ketentuan.(Putri Hanifa/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

    Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

    Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan kebijakan penarikan kompensasi sebesar 10 persen dari hasil produksi komoditas minyak dan gas bumi (migas).

    Kepala Dinas ESDM Papua Barat Samy Djunire Saiba di Manokwari, Rabu, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan rapat teknis dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas terbesar.

    “Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat,” kata Samy.

    Menurut dia, implementasi kebijakan untuk menarik kompensasi 10 persen terhadap hasil produksi migas yang dieksplorasi oleh perusahaan seperti Genting Oil dan BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, akan menambah pendapatan asli daerah.

    Rencana penerapan kebijakan itu juga mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADMET) Andang Bachtiar saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari.

    “Sekjen ADMET sarankan supaya segera melegitimasi fee 10 persen dari hasil produksi migas, karena selama ini belum dilakukan,” kata Samy.

    Selain menyelesaikan regulasi, kata dia, Gubernur Papua Barat dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM guna merealisasikan kebijakan kompensasi 10 persen dari hasil produksi komoditas migas.

    Kompensasi 10 persen itu bukan bagian dari komponen dana bagi hasil (DBH) migas yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat, sehingga perlu dipersiapkan secara matang.

    “Makanya, pemerintah provinsi juga perlu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujar Samy.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025