Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemkab Kuningan minta PT KCSM hentikan sementara penanaman sawit

    Pemkab Kuningan minta PT KCSM hentikan sementara penanaman sawit

    Kami meminta PT KCSM menghentikan seluruh aktivitas terkait kelapa sawit sampai proses perizinan selesai sesuai regulasi yang berlaku

    Kuningan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, meminta PT Kelapa Ciung Sukses Makmur (KCSM) untuk menghentikan sementara distribusi bibit dan kegiatan penanaman kelapa sawit di wilayah itu hingga seluruh perizinan yang diperlukan terpenuhi.

    “Kami meminta PT KCSM untuk menghentikan seluruh aktivitas terkait kelapa sawit sampai proses perizinan selesai sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah di Kuningan, Rabu.

    Ia mengatakan setiap kegiatan perkebunan wajib memiliki perizinan lengkap sebelum beroperasi, termasuk izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha perkebunan.

    Menurut dia, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

    Wahyu mengungkapkan Diskatan Kuningan sudah melayangkan surat resmi kepada perusahaan tersebut, berupa imbauan agar aktivitas penanaman bibit sawit di Kabupaten Kuningan dihentikan.

    Ia menegaskan keputusan tersebut diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan.

    “Diskatan Kuningan terus memantau perkembangan ini dan mengambil langkah yang diperlukan guna memastikan aturan dipatuhi,” katanya.

    Wahyu mengimbau PT KCSM agar berkoordinasi dengan instansi terkait, guna menjamin kepatuhan terhadap kebijakan daerah.

    “Kami mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung tata kelola pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur pastikan Tol Gilimanuk-Mengwi lanjut walau keluar PSN

    Gubernur pastikan Tol Gilimanuk-Mengwi lanjut walau keluar PSN

    Melanjutkan rencana pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dicabut dari PSN tapi jangan dulu pesimis, pembangunan tidak berarti berhenti karena tidak masuk PSN

    Badung (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan berlanjut meskipun sudah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Koster dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Bali di Kabupaten Badung, Rabu, selain memastikan berlanjutnya proyek jalan penghubung lebih dari 50 desa itu juga menjadikan jalan tol program super prioritas mendesak pada periode kedua kepemimpinannya.

    “Melanjutkan rencana pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dicabut dari PSN tapi jangan dulu pesimis, pembangunan tidak berarti berhenti karena tidak masuk PSN,” kata dia.

    Ia mengingatkan bahwa banyak pembangunan infrastruktur yang bisa berlangsung tanpa PSN, namun untuk proyek ini akan ditentukan kembali pola pembangunannya karena saat masih dalam PSN dikerjakan bersama Kementerian PUPR.

    “Untuk memastikan pola pembangunan ini, tanggal 17 (Maret) saya akan menghadap Bapak Menteri PU, membahas pola yang dipakai, apakah masih tetap dengan pola seperti sekarang,” ujar Wayan Koster.

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan, awalnya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi mengambil pola pengadaan lahan dari dana APBN sementara konstruksinya pihak ketiga, sedangkan jika hasil pertemuan nanti berubah kemungkinan seluruhnya akan dilepas ke pihak ketiga.

    “Nanti konfirmasi soal tol dan juga masalah infrastruktur, kami tentu menginginkan berharap ada dukungan pak menteri, untuk plan B-nya ada skema pemerintah daerah,” kata dia.

    “Kalau nanti dilepas ke pihak ketiga, maka kami akan berunding dengan Bapak Bupati Badung, walikota dan bupati se-Bali, kita membuat plan B untuk meneruskan jalan ini melibatkan para pelaku ekonomi dan masyarakat Bali,” sambungnya.

    Koster optimistis dengan kelanjutan proyek ini. Menurut dia, apapun akan ditempuh karena infrastruktur Tol Gilimanuk-Mengwi sangat dibutuhkan.

    “Tidak ada pilihan lain, Tol Gilimanuk sudah harus diprioritaskan karena sudah macet total dan mengancam keselamatan karena sering terjadi kecelakaan,” kata Koster.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN-Pindad kembangkan pembangkit listrik bersih untuk wilayah 3T

    PLN-Pindad kembangkan pembangkit listrik bersih untuk wilayah 3T

    ini merupakan solusi ketahanan energi yang akan menyediakan energi bersih, murah dan sangat aksesibel

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) bersama PT Pindad menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait kerja sama studi pengembangan potensi pembangkit pikohidro dan mikrohidro di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dalam mendukung elektrifikasi dan transisi energi di Indonesia.

    “Kolaborasi antara PLN dengan PT Pindad ini merupakan solusi ketahanan energi yang akan menyediakan energi bersih, murah dan sangat aksesibel untuk mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Melalui kerja sama ini, lanjut dia, PLN ingin mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, serta mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri.

    Darmawan menjelaskan PLN dan Pindad akan menjalankan Joint Development Study Agreement untuk memproduksi generator pikohidro/mikrohidro serta mengelola operasi dan pemeliharaannya di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dalam mendukung elektrifikasi dan transisi energi di Indonesia.

    Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk kesejahteraan masyarakat dan mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

    Sejak 1988, Pindad dan PLN telah berkolaborasi dalam proyek ketenagalistrikan, termasuk pemeliharaan generator dan rehabilitasi peralatan listrik.

    MoU ini menjadi kelanjutan dari kerja sama strategis kedua BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    Penandatanganan MoU tersebut berlangsung pada Senin (10/3) di Graha Pindad Bandung, Jawa Barat.

    Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbanyak industri-industri berbasis teknologi maju dan juga inovasi.

    “Salah satu program kami adalah mengajak industri untuk terlibat di dalam riset dan inovasi. Karena saya yakin riset dan inovasi yang menjadi fondasi untuk tumbuhnya industri yang lebih maju,” kata Brian.

    Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan berbagai BUMN untuk mendorong inovasi, penggunaan produk dalam negeri dan kemajuan strategis nasional.

    “Kami harapkan kerja sama pada hari ini bisa menggerakkan ‘economic impact multiplier effect’ yang cukup tinggi. Sehingga ‘economic growth’ yang dicanangkan oleh pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden bisa tercapai. Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi tulang punggung tidak hanya di industri pertahanan dan keamanan tetapi juga di sektor energi, sektor infrastruktur dan sektor material maju,” kata Sigit.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XII DPR RI sebut produk BBM Pertamina sesuai spesifikasi

    Komisi XII DPR RI sebut produk BBM Pertamina sesuai spesifikasi

    BBM yang menjadi produk Pertamina, terutama Pertamax yang sekarang beredar di pasaran, sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku

    Bandarlampung, Lampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) berupa Pertalite maupun Pertamax telah sesuai spesifikasi dan standar.

    “Saya mengimbau warga untuk tidak terbawa oleh isu yang menyatakan bahwa produk Pertamax milik Pertamina merupakan oplosan,” kata Putri Zulhas pada kunjungan kerja spesifik Komisi XII ke Terminal BBM Panjang di Bandarlampung, Rabu.

    Ia menegaskan bahwa isu yang menyebutkan bahwa BBM jenis Pertamax yang beredar di masyarakat merupakan hasil oplosan adalah hal yang menyesatkan.

    Menurutnya, produk-produk BBM yang beredar di pasar sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku yakni RON 90 itu Pertalite dan RON 92 Pertamax.

    Ia menambahkan kejadian dugaan pengoplosan Pertamax sebelumnya dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Pertamina yang kini sudah diamankan oleh aparat penegak hukum, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan produk Pertamax yang beredar saat ini.

    “BBM yang menjadi produk Pertamina, terutama Pertamax yang sekarang beredar di pasaran, sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku. Kasus pengoplosan yang terjadi sebelumnya adalah murni perbuatan oknum yang sudah diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses secara adil. Jadi, saya mohon masyarakat untuk tidak terbawa oleh isu atau pemberitaan yang tidak benar,” ujar Putri Zulhas.

    Putri menegaskan Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga juga telah menyampaikan bahwa produk BBM, termasuk Pertamax, telah melalui serangkaian uji secara berkala di laboratorium migas dan sudah mendapat sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

    “Mudah-mudahan dengan adanya upaya dan standar yang diberlakukan ini, masyarakat bisa lebih percaya dan tidak termakan dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya,” kata Putri Zulhas.

    Kunjungan Komisi XII DPR ke Lampung juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji 3 kg yang bersubsidi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

    Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung memiliki peran yang vital dalam distribusi energi di wilayah tersebut.

    “Setelah mendengar penjelasan dari pihak Pertamina, insya Allah semuanya aman dan sesuai dengan rencana. Kami juga memastikan bahwa tidak ada praktik penyelewengan harga atau penimbunan stok, sehingga semuanya dapat tepat sasaran,” kata Putri Zulhas.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan terima kasih kepada Pertamina, mengingat stok BBM dan LPG di Lampung dalam kondisi aman selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025.

    “Kami berharap inflasi di Lampung terjaga selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025. Salah satunya menjaga stok kebutuhan pokok termasuk BBM,” kata dia.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat kurangi impor beras

    Ekonom: Penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat kurangi impor beras

    Dengan adanya kebijakan pembelian Rp6.500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga di atas biaya produksinya

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan pemerintah terkait penyerapan gabah petani seharga Rp6.500 per kg oleh Bulog adalah langkah positif untuk mengurangi impor beras.

    Menurut dia, kebijakan ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi penjualan dan membuat petani menjual dengan harga di atas biaya produksi.

    “Dengan adanya kebijakan pembelian Rp6.500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga di atas biaya produksinya,” kata Eliza dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    “Impor beras selama ini karena untuk mengisi cadangan pangan pemerintah. ketika ada kebijakan ingin menyerap gabah petani maka ini perlu didukung agar kita perlahan mengurangi ketergantungan impor,” imbuhnya.

    Ia menyampaikan, selama ini harga pembelian gabah di petani berbeda-beda di setiap daerah. Ada beberapa petani di daerah yang dibeli di bawah Rp6.500 per kilogram, ada yang masih berada di rentang Rp5.900-Rp6.200.

    “Ini semua tergantung daya tawar petani. Ketika petani butuh cepat terjual kadang tengkulak membeli di bawah harga HPP, yang penting laku,” kata Eliza.

    “Apalagi jika panen raya, akan jatuh sekali karena tengkulak pun menerima beras dari berbagai petani sehingga tengkulak atau bandar ini menekan harga,” imbuhnya.

    Eliza melanjutkan, Bulog harus bisa menyerap gabah petani sehingga cadangan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri.

    “Rp6.500 itu tipis sekali marginnya. Tapi setidaknya itu tidak merugikan petani. Ada juga daerah yang dibeli di atas Rp6.500. Jadi memang ini bagaimana kondisi tata niaga pangan di setiap daerahnya,” kata Eliza.

    Menurut dia, Bulog dan Kementerian Pertanian harus bekerja sama untuk mendata daerah-daerah yang harga gabahnya masih rendah.

    “Pembelian oleh Bulog ini bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani, maka dari itu perlu kerjasama antara Bulog, Kementan untuk menentukan titik titik mana yang harga gabahnya rendah, disitu bulog serap gabah, jemput bola,” kata Eliza.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada ratas awal tahun Prabowo menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idul Fitri.

    Dengan demikian Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (СВР).

    Ia mengatakan Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: Uji kelaikan transportasi terus gencar hadapi angkutan Lebaran

    Menhub: Uji kelaikan transportasi terus gencar hadapi angkutan Lebaran

    Dari sisi keselamatan, Kemenhub terus menggencarkan uji kelaikan pada sarana transportasi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa uji kelaikan transportasi terus digencarkan untuk menghadapi Angkutan Lebaran 2025, guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan selama periode tersebut.

    “Dari sisi keselamatan, Kemenhub terus menggencarkan uji kelaikan pada sarana transportasi,” kata Menhub dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan hingga 8 Maret 2025, telah selesai dilakukan ramp check atau uji kelaikan terhadap 60,67 persen atau 18.746 unit bus, terhadap 85,49 persen atau 660 unit kapal, 68,47 persen pesawat, 60,66 persen atau 1.547 unit lokomotif kereta serta terhadap 43 persen atau 70 unit kapal penyeberangan.

    Dudy menyampaikan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi guna menghadapi masa Angkutan Lebaran pada 21 Maret hingga 11 April 2025.

    “Kemenhub telah menyediakan sejumlah sarana dan prasarana transportasi untuk membantu kelancaran para pemudik menuju kampung halaman, baik itu transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian,” katanya lagi.

    Kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk Angkutan Lebaran tersebut yakni sebanyak 30.451 unit bus yang tersedia di 115 terminal, 772 unit kapal laut yang tersedia di 264 pelabuhan.

    Selanjutnya 404 unit pesawat di 60 bandar udara, 2.550 unit lokomotif dan kereta, baik antarkota maupun regional, serta 187 unit kapal penyeberangan di 14 lintas pelabuhan penyeberangan.

    “Hari puncak arus mudik kemungkinan terjadi pada tanggal 28 Maret 2024, namun demikian karena telah disetujuinya pemberlakuan work from anywhere (WFA), maka kami juga mengantisipasi apabila terjadi kepadatan/kegiatan mudik yang mulai berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025,” katanya lagi.

    Menhub menyampaikan sejumlah titik utama yang perlu diperhatikan adalah lokasi wisata di daerah-daerah tujuan mudik, pasar tumpah yang biasanya mulai dibuka menjelang arus mudik dan arus balik, perlintasan sebidang perkeretaapian.

    Kemudian yang juga perlu mendapat perhatian adalah pelabuhan penyeberangan yang berpotensi mengalami penumpukan, seperti Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Provinsi Banten, dan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk di Jawa Timur.

    “Untuk menyikapi hal itu, kami juga telah bekerja sama dengan beberapa pemda, khususnya untuk mengantisipasi titik titik padat tersebut. Kami juga meminta adanya pengamanan dari pihak Kepolisian dan Pemda setempat,” ujar Menhub.

    Menhub menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN dan swasta serta instansi terkait guna memastikan Angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: THR tegaskan komitmen negara jaga kesejahteraan ASN

    Ekonom: THR tegaskan komitmen negara jaga kesejahteraan ASN

    Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN, termasuk tukin 100 persen, yang akan disalurkan mulai dua minggu sebelum Idul Fitri 2025, menegaskan komitmen negara dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat, pemberian tunjangan hari raya (THR) menegaskan komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

    “Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN, termasuk tukin 100 persen, yang akan disalurkan mulai dua minggu sebelum Idul Fitri 2025, menegaskan komitmen negara dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara,” kata Achmad saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Secara jangka pendek, pemberian THR kepada ASN, termasuk pensiunan, tentu akan mendorong konsumsi rumah tangga, terutama menjelang momentum Lebaran.

    Daya beli ASN dan keluarga diyakini meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa akan melonjak signifikan.

    “Ini bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan, pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan,” tambahnya.

    Namun, Achmad menyoroti keberlanjutan dari kebijakan fiskal negara. Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan dengan beban fiskal yang cukup berat, baik dari sisi pembiayaan program-program prioritas, komitmen infrastruktur, maupun menjaga stabilitas makroekonomi.

    Pemberian THR plus tukin 100 persen bagi 9,4 juta ASN dan pensiunan, meskipun sudah dialokasikan dalam APBN, tetap merupakan komponen belanja rutin yang memakan porsi signifikan.

    “Ini menjadi perhatian karena sebagian besar penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak dan penerimaan komoditas yang fluktuatif,” ujar Achmad.

    Maka dari itu, Achmad mengimbau pemerintah untuk mengaitkan pemberian THR dengan rasionalisasi belanja negara lainnya.

    Misalnya, dengan menunda belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan belanja modal yang berdampak jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian dan gaji ke-13 untuk ASN.

    Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025, dengan rincian Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri; Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun; dan Rp19,3 triliun untuk ASN daerah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan siapkan pompanisasi, strategi pertanian untuk musim kemarau

    Kementan siapkan pompanisasi, strategi pertanian untuk musim kemarau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa kementeriannya menyiapkan langkah pompanisasi sebagai strategi pertanian untuk para petani menghadapi musim kemarau di 2025.

    Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, Sudaryono mengatakan hal itu menjadi salah satu permintaan Presiden RI Prabowo Subianto agar Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan rencana untuk pertanian menjelang musim kemarau sehingga tetap bisa menjaga stok kebutuhan pangan nasional.

    “Tadi Presiden menyampaikan bahwa harus ada solusi bagaimana petani yang tadinya di musim kemarau nggak bisa nanam karena nggak ada air. Bagaimana supaya ada air? Kalau perlu ada pompa, nah ini pompanisasi tetap kami laksanakan lagi di tahun 2025,” kata Sudaryono.

    Meski saat ini beberapa wilayah Indonesia masih mengalami kondisi hujan, namun ke depannya perlu dilakukan antisipasi apabila musim kemarau telah tiba.

    Maka dari itu, pompanisasi yang merupakan proses mengalirkan air menggunakan pompa untuk irigasi, disiapkan untuk mengatasi masalah pertanian di musim kemarau.

    Program pompanisasi sebelumnya telah dilakukan Kementerian Pertanian pada 2024 sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

    Mengutip informasi dari situs website Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan sumber Daya Genetik Pertanian Kementan, pompanisasi pada lahan pertanian disebut dapat meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali per tahun.

    Program pompanisasi ini mencakup pemasangan pompa air di berbagai sentra produksi padi sehingga produksi bahan pangan tetap berjalan meski mengalami cuaca kemarau.

    Pada pompanisasi 2024, Kementan diketahui telah mengalokasikan 62.378 unit pompa alsintan (alat mesin pertanian) dan 9.904 unit irigasi perpompaan.

    Untuk 2025, Sudaryono menyebut pompanisasi akan ditingkatkan sehingga produksi pertanian bisa lebih banyak jumlahnya meski menghadapi musim yang kering di masa mendatang.

    “Sehingga keberhasilan pompanisasi di tahun lalu bisa kita duplikasi. Jadi pompa yang lama tetap didayagunakan, ditambah kita pengadaan pompa baru,” kata Sudaryono.

    Pewarta: Livia Kristianti dan Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag temukan indikasi penggunaan minyak non-DMO untuk MinyaKita

    Kemendag temukan indikasi penggunaan minyak non-DMO untuk MinyaKita

    Dengan mengurangi volume isi, harga non-DMO disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyampaikan ditemukan indikasi sejumlah pelaku usaha menjual MinyaKita menggunakan minyak goreng non-domestic market obligation (DMO) dan mengurangi isi takaran.

    Hal ini disampaikan Moga saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di PT Jujur Sentosa, Tangerang, Banten dan PT Binamas Karya Fausta Jakarta Utara, hari ini.

    “Dengan mengurangi volume isi, harga non-DMO disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini, barang bukti sudah disita Bareskrim,” ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Minyak non-DMO merupakan minyak goreng yang didistribusikan oleh produsen, dan bukan berasal dari pelaku usaha yang mendapat insentif dari pengajuan hak ekspor.

    Moga mengatakan bagi pelaku usaha yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, dapat dikenakan sanksi lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke beberapa daerah lainnya.

    “Selain untuk memastikan kesesuaian produk, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok untuk mencegah adanya kelangkaan, terutama menjelang Lebaran,” kata Moga.

    Moga menyampaikan seluruh pemangku kepentingan produk MinyaKita diharapkan selalu menaati ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai kesesuaian isi kemasan dan harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menjelaskan Satgas Pangan Polri Pusat dan Daerah terus melakukan pengawasan bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia.

    Lebih lanjut, apabila ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan guna melindungi masyarakat serta terlaksananya perdagangan yang adil.

    “Tadi kita lihat bersama kemasan kantong 1 liter dan 2 liter dituang dan terukur masih sesuai batas toleransi pengukuran. Ke depan, kami terus berdialog dengan pelaku usaha untuk memaksimalkan ukuran sesuai yang tertera di kemasan,” kata Helfi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPST BCA tetapkan dividen hingga susunan komisaris dan direksi baru

    RUPST BCA tetapkan dividen hingga susunan komisaris dan direksi baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp300 per saham hingga menyetujui perubahan susunan komisaris dan direksi.

    “Hasil keputusan RUPST BCA hari ini menunjukkan komitmen perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. Kami akan terus melangkah secara prudent sepanjang 2025, sekaligus konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait dengan dividen, perseroan menyampaikan bahwa penetapan dividen tunai sebesar Rp300 per saham ini tercatat meningkat 11,1 persen dibandingkan dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2023. Pada 2024, BCA membukukan laba bersih sebesar Rp54,8 triliun.

    Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tunai tahun buku 2024 sebesar Rp50 per saham yang telah dibayarkan perseroan kepada para pemegang saham pada 11 Desember 2024, sehingga sisa yang akan dibayarkan perseroan pada tanggal yang akan ditetapkan direksi perseroan yakni sebesar Rp250 per saham.

    Sementara, terkait dengan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan, RUPST BCA salah satunya menerima pengunduran diri Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris efektif sejak 1 Juni 2025 serta memberhentikan dengan hormat Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur, yang efektif berlaku sejak presiden direktur penggantinya telah efektif menjabat.

    Selanjutnya, RUPST menyetujui untuk mengangkat Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Komisaris, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh OJK.

    Kemudian, agenda RUPST juga sepakat untuk mengangkat Hendra Lembong, selaku Presiden Direktur, kemudian John Kosasih, selaku Wakil Presiden Direktur, serta Hendra Tanumihardja, selaku Direktur.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025