Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Tim “family office” DEN dan Kemenko Perekonomian kerja mulai besok

    Tim “family office” DEN dan Kemenko Perekonomian kerja mulai besok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tim pembentukan “family office” antara pihaknya dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bekerja mulai Kamis (13/3).

    “Tim bekerja mulai besok. Tim kami bekerja dengan timnya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, tim pembentukan “family office” dari sisi DEN telah bekerja selama enam bulan terakhir. Tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku terkait, salah satunya adalah investor Amerika Serikat (AS) Ray Dalio.

    Dalam beberapa bulan ke depan, Luhut bakal melaporkan perkembangan pembentukan “family office” kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku sudah mendapatkan sinyal persetujuan dari presiden.

    “Presiden sudah memberikan ‘go-ahead’ saat bertemu di Istana waktu itu. Jadi, secara teknis kami laporkan ke presiden nanti,” tambahnya.

    Gagasan soal “family office” dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

    Pada awal tahun 2025, Luhut menyebut bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan “family office” pada Februari 2025.

    Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

    Merespons pernyataan Luhut kala itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program “family office” yang telah diwacanakan sejak tahun lalu.

    Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Wamenkeu Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 150 pengurus BUMDesa Jatim ikuti program “Mitra Klinik BUMDesa”

    150 pengurus BUMDesa Jatim ikuti program “Mitra Klinik BUMDesa”

    Jika dalam tiga tahun terakhir fokusnya pada inovasi desa wisata berbasis BUMDesa, tahun ini kami mengangkat tema ‘Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa sebagai Pilar Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 150 pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Timur akan mengikuti “Kick Off Program dan Pelatihan Mitra Klinik BUMDesa Jatim” yakni sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan usaha desa.

    Founder sekaligus Chairman KIP Foundation Dwi Ariady Kusuma di Surabaya, Rabu mengatakan bahwa Program Mitra Klinik BUMDesa Jatim tahun ini mengusung pendekatan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Jika dalam tiga tahun terakhir fokusnya pada inovasi desa wisata berbasis BUMDesa, tahun ini kami mengangkat tema ‘Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa sebagai Pilar Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis’,” ujar Dwi Ariady.

    Program yang digagas oleh Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP Foundation) ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola BUMDesa secara profesional dan berkelanjutan.

    Sejak dimulai pada 2019, program ini telah berkontribusi dalam mendukung penguatan ekonomi desa di Jawa Timur.

    Tema ‘Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa sebagai Pilar Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis’, lanjut dia, sejalan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat peran BUMDesa dalam ekosistem ekonomi desa, khususnya di sektor pangan.

    “Dengan pendekatan berbasis kemandirian desa, diharapkan BUMDesa dapat berkontribusi dalam penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat, mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto serta kedaulatan pangan yang menjadi visi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,” katanya.

    Program Mitra Klinik BUMDesa Jatim dirancang sebagai wadah konsultasi, pendampingan, pelatihan, serta penyaluran bantuan penunjang usaha bagi BUMDesa di seluruh Jawa Timur.

    Peserta akan mendapatkan bimbingan dari para ahli di bidang manajemen pangan, keuangan, pemasaran, serta informasi terkait program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis.

    Selain itu, peserta juga akan mendapatkan akses ke jaringan usaha dan kemitraan strategis guna memperluas skala usaha mereka.

    “Melalui program ini, kami berharap BUMDesa di Jawa Timur semakin mandiri dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa,” kata Dwi Ariady.

    Kick Off Program dan Pelatihan Mitra Klinik BUMDesa Jatim akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 13-14 Maret 2025 di Surabaya Suites Hotel.

    Acara ini rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta dihadiri oleh perwakilan Badan Gizi Nasional, praktisi pertanian, Bulog Jatim, dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Nagan Raya Aceh jalin kerja sama optimalisasi pemungutan pajak

    Pemkab Nagan Raya Aceh jalin kerja sama optimalisasi pemungutan pajak

    Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat integrasi data

    Nagan Raya (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap VI di Aula Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

    “Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat integrasi data,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, H Ardimartha di Nagan Raya, Rabu.

    Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh 129 pemerintah daerah (pemda), yang terdiri atas 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra pemerintah daerah.

    Sekda Ardimartha mengatakan penandatanganan naskah kerjasama ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendataan, baik bagi wajib pajak maupun yang akan menjadi wajib pajak.

    Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

    Kepala KPP Pratama Meulaboh, Anang Anggarjito mengatakan, penandatanganan naskah kerja sama tersebut menjadi dasar awal dalam upaya memperkuat pertukaran data dengan pemerintah daerah, baik untuk wajib pajak maupun mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

    Menurut dia, penandatanganan naskah kerja sama tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola data dengan lebih baik.

    “Sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak,” kata Anang Anggarjito.

    Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Bengkulu teken kerja sama optimalisasi pajak daerah

    Gubernur Bengkulu teken kerja sama optimalisasi pajak daerah

    Dengan adanya kerja sama ini, pemungutan pajak pusat yang bersumber dari daerah diharapkan semakin optimal. Ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, karena banyak objek pajak di daerah yang juga terkait dengan pajak pusat

    Bengkulu (ANTARA) – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menandatangani perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah di Bengkulu.

    “Dengan adanya kerja sama ini, pemungutan pajak pusat yang bersumber dari daerah diharapkan semakin optimal. Ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, karena banyak objek pajak di daerah yang juga terkait dengan pajak pusat,” kata Helmi Hasan di Bengkulu, Rabu.

    Gubernur Helmi menegaskan optimalisasi pemungutan pajak daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah.

    Peningkatan tersebut kata Helmi Hasan diperlukan guna mendukung pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

    Selain itu, Gubernur Helmi juga mengajak masyarakat Bengkulu untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu 31 Maret 2025. Dengan adanya sistem pelaporan pajak secara daring, masyarakat dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan nyaman.

    “Ayo bayar pajak lebih awal agar lebih tenang. Pajak yang kita bayarkan akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Rosmauli mengatakan sepanjang 2024 hingga awal 2025, pertumbuhan penerimaan pajak di Bengkulu lebih tinggi dari target. Capaian itu semakin baik dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Penerimaan pajak di Bengkulu pada 2024 lalu mencapai 102 persen dari target. Dengan kerja sama ini, kami optimis penerimaan pajak di Bengkulu akan terus meningkat,” ujarnya.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Poso tingkatkan akses bagi masyarakat di wilayah terpencil

    Poso tingkatkan akses bagi masyarakat di wilayah terpencil

    Palu (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil, terutama di Dataran Tampo Lore guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

    Hal itu diutarakan Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang di Palu, Rabu usai Pemkab setempat dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu menandatangani perubahan pertama Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Periode 2020-2030 dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas di Poso.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat di sana,” katanya.

    Kesepakatan ini mencakup peningkatan jalan pada ruas Doda – Lelio dan ruas Wuasa – Doda (segmen Torire – Bariri) yang berada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

    Bupati mengatakan bahwa selama ini jarak tempuh antara Lembah Bada dengan Lembah Napu dan Roho Behoa mencapai sekitar 260 kilometer.

    “Namun dengan pembangunan akses jalan ini, jarak tersebut akan dipangkas menjadi hanya sekitar 32 kilometer,” katanya.

    Ia mengatakan peningkatan akses jalan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil, terutama di Dataran Tampo Lore, yang meliputi Lembah Napu dan Roho Behoa (Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah, Lore Timur, dan Lore Peore) serta Lembah Bada (Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat).

    “Selain mempermudah akses transportasi bagi masyarakat, peningkatan akses jalan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antara masyarakat Lore Bersaudara,” ujarnya.

    Selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu, mendukung pengembangan ekowisata dan cagar budaya megalitikum yang menjadi salah satu warisan penting di kawasan ini.

    Selain itu, kerja sama itu memastikan kelestarian lingkungan, dengan pembangunan jalan yang memperhatikan prinsip-prinsip konservasi agar tidak mengganggu ekosistem yang ada.

    Pemerintah Kabupaten Poso berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Kunci pertumbuhan ekonomi di daerah dengan hidupkan swasta

    Mendagri: Kunci pertumbuhan ekonomi di daerah dengan hidupkan swasta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi di daerah dengan cara menghidupkan sektor swasta.

    “Kalau pertumbuhan ekonominya rendah, ya harus dinaikkan. Nah, kunci untuk menaikkan itulah dengan menghidupkan swasta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan dari Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan bahwa menghidupkan sektor swasta dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan perekonomian di daerah, dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

    Selain itu, kata dia, langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kalau kita ingin (pertumbuhan ekonomi) melompat sampai ke delapan persen, atau lebih, itu adalah agregat penjumlahan dari kerja pusat dan daerah. Enggak bisa hanya kerja pusat,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah daerah (pemda) untuk terus mengamati pertumbuhan ekonominya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa bila daerah ingin menghidupkan sektor swasta, maka disarankan memberikan insentif apa pun yang dibutuhkan.

    “Mulai dari perizinan yang dipermudah, dan jangan dipungli seperti di Ambon. Wali Kotanya masuk (penjara) gara-gara itu. Orang baru mau minta izin sudah dipalak, (sehingga) ditangkap sama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Mendagri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut.

    “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih erat antara kedua belah pihak untuk memastikan arah kebijakan ekonomi keduanya berjalan seiring, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

    Dalam pertemuan itu, pihak Luhut dan Airlangga membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Ini bukan target yang mudah sekali lagi, tapi saya yakin dengan strategi yang tepat melalui revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi dan penguatan infrastruktur digital publik, kita bisa mencapai misi besar Presiden Prabowo,” katanya lagi.

    Luhut pun percaya dengan koordinasi yang solid antara DEN, Kemenko Perekonomian, dan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta utamanya memberi manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Luhut minta Makan Bergizi Gratis diaudit tiap tiga bulan sekali

    Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

    “Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

    “Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

    Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam.

    “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

    Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

    Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

    “Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun-Kemenkeu kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah

    Pemkot Madiun-Kemenkeu kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah

    Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (OP4D), Rabu.

    Penandatanganan dilakukan oleh Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto bersama Dirjen DJP Suryo Utomo dan Dirjen DJPK Luky Alfirman dalam kegiatan yang digelar secara hybrid pembukaan antara Kementerian Keuangan dengan 128 pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

    “Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo dalam sambutannya.

    Menurut Suryo kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

    Pihaknya menyambut baik dan berterima kasih kepada semua pemda atas penandatanganan PKS dalam rangka kerja sama optimalisasi data dan informasi perpajakan. Tujuannya adalah pertukaran data dan pengawasan secara bersama. Sehingga, manfaatnya akan lebih baik daripada dilakukan secara sendiri-sendiri.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, Luky Alfirman, menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” katanya.

    Sekda Kota Madiun Soeko menyambut baik kerja sama dengan pemerintah pusat tersebut. Ia berharap dengan kerja sama itu pengelolaan pajak daerah Kota Madiun semakin baik dan PAD meningkat.

    Dalam prosesi tersebut Sekda Soeko didampingi pula oleh pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Madiun.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan pastikan beras Bulog berkutu tak disalurkan ke masyarakat

    Wamentan pastikan beras Bulog berkutu tak disalurkan ke masyarakat

    ANTARA – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan beras Bulog yang berkutu tidak akan disalurkan ke masyarakat. Ke depannya, pemerintah memastikan kualitas beras tetap baik dengan memperbaiki manajemen sirkulasi barang di gudang Bulog.
    (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)