Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Apindo: Tidak semua sektor bisa terapkan WFA

    Apindo: Tidak semua sektor bisa terapkan WFA

    Apalagi sektor manufaktur, tidak mungkin bisa WFA. Jadi kebijakan ini tidak bisa disamaratakan ke semua sektor

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan memahami imbauan pemerintah terkait penerapan work from anywhere (WFA) bagi pekerja swasta, tetapi Apindo menekankan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan tersebut.

    “Apalagi sektor manufaktur, tidak mungkin bisa WFA. Jadi kebijakan ini tidak bisa disamaratakan ke semua sektor,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, Apindo mempersilakan sektor-sektor yang memungkinkan untuk menerapkan WFA. Apalagi beberapa perusahaan sebetulnya telah menerapkan jam kerja fleksibel sejak pandemi COVID-19.

    Ia menyebut sektor ekonomi kreatif, seperti pekerjaan yang berkaitan dengan digital, dinilai paling memungkinkan untuk menerapkan WFA.

    Apindo juga menekankan pentingnya melihat jenis pekerjaan, bukan hanya sektornya, dalam menentukan penerapan WFA terlebih apabila pekerjaannya berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

    “Jadi ini kami mesti lihat dari jenis pekerjaan yang ada, kemudian dari sektor itu pekerjaannya, bukan hanya sektornya. Jadi misalnya sekarang kita bekerja di kantor, tapi kan bekerja di bagian apa? Nah ada bagian yang memang bisa (WFA), ada yang tidak,” jelasnya.

    “Jadi sampai sekarang pun tidak diimbau juga sudah ada yang WFA. Namun, memang kami mendorong jenis pekerjaan tertentu (untuk bisa WFA),” tambah dia.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta agar perusahaan swasta ikut menerapkan flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) untuk para pekerjanya menjelang Lebaran, guna mendukung kelancaran arus mudik.

    Kebijakan WFA ini telah disepakati untuk diberlakukan di lembaga pemerintahan, yang akan berlangsung pada 24 – 27 Maret 2025.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukungan ketahanan pangan, Lapas Kupang panen jagung

    Dukungan ketahanan pangan, Lapas Kupang panen jagung

    ANTARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (12/3) melakukan panen raya jagung di atas lahan seluas dua hektare. Panen raya yang dilakukan ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat.
    (Kornelius Kaha/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

  • BI raih penghargaan sebagai pengelola cadangan devisa terbaik dari CBA

    BI raih penghargaan sebagai pengelola cadangan devisa terbaik dari CBA

    berperan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan sebagai pengelola cadangan devisa terbaik tahun ini (Reserve Manager of The Year 2025) dari Central Banking Award (CBA), dengan mengusung keunggulan Transformasi Framework Pengelolaan Cadangan Devisa 4.0.

    Gubernur BI Perry Warjiyo melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu, menekankan bahwa transformasi pengelolaan cadangan devisa di tengah divergensi ekonomi global, ketidakpastian dan meningkatnya ketegangan geopolitik berperan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan nasional.

    Langkah BI dinilai mampu meningkatkan agility dan fleksibilitas pengelolaan cadangan devisa di tengah tingginya ketidakpastian global.

    Strategi ini juga memperkuat tata kelola dan mendorong digitalisasi proses bisnis untuk mencapai kecukupan cadangan devisa yang berkesinambungan dan likuid.

    Strategi pengelolaan cadangan devisa yang proaktif dalam situasi yang penuh ketidakpastian, menjadi salah satu poin utama Bank Indonesia dibandingkan bank sentral negara peers lainnya.

    Agility dan fluidity pengelolaan cadangan devisa di Bank Indonesia juga tercermin dari fleksibilitas dalam penyesuaian tolok ukur dan strategic asset allocation (SAA), perluasan ukuran kecukupan cadangan devisa, serta keaktifan dalam penempatan investasi yang berkelanjutan.

    Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengelolaan devisa melalui digitalisasi proses bisnis untuk memantau pasar keuangan dan portofolio selama 24 jam.

    Sebagai informasi, penghargaan Reserve Manager of The Year ini merupakan kedua kalinya yang diraih BI setelah pada 2021 memperoleh penghargaan pada kategori yang sama dari Central Banking Award.

    Penghargaan khusus bank sentral ini diselenggarakan setiap tahun oleh Central Banking Publications.

    Pada tahun 2024, kategori Reserve Manager of The Year diraih oleh bank sentral Denmark atau National Bank of Denmark.

    Selain kategori Reserve Manager, Central Banking Award juga memberikan penghargaan dalam 15 kategori lainnya termasuk Central Bank of The Year, Governor of The Year, Currency Manager, dan seterusnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • APEI, AMII dan AEI teken MoU perkuat ekosistem pasar modal Indonesia

    APEI, AMII dan AEI teken MoU perkuat ekosistem pasar modal Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas basis investor, mendorong penambahan emisi, dan pertumbuhan industri pasar modal yang berkelanjutan, ujar Ketua APEI Prama Nugraha di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, pertama, kolaborasi ini untuk mendorong perluasan akses pasar reksa dana, yang mana APEI dan AMII berkomitmen meningkatkan jumlah Agen Penjual Reksa Dana (APERD) serta Gerai Pemasaran Reksa Dana, dengan memberikan asistensi kepada anggota APEI yang ingin mendapatkan izin sebagai APERD dan mendukung pertumbuhan industri reksa dana di Indonesia.

    Kedua, kolaborasi ini untuk meningkatkan partisipasi emiten dalam pengembangan pasar modal, yang mana AEI akan mendorong para anggotanya untuk meningkatkan penciptaan efek guna mendukung pertumbuhan industri dan keberlanjutan pasar modal, dan mewujudkan keseimbangan antara suplai dan permintaan di pasar modal Indonesia.

    Ketiga, kolaborasi ini untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yang mana ketiga asosiasi akan bekerja sama dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam edukasi terkait investasi di pasar modal yang meliputi saham, obligasi, dan reksa dana.

    “Dengan memperluas akses ke berbagai produk pasar modal dan meningkatkan literasi keuangan, kita dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi di pasar modal,” ujar Prama

    Dalam kesempatan sama, Ketua AMII Hanif Mantiq menyampaikan kerja sama ini akan memperkuat sinergi antara perusahaan efek dan manajer investasi, sehingga menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih efisien dan menarik bagi investor.

    Sementara itu, Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan pasar modal yang inklusif dengan memotivasi dan mendorong anggota-anggota kami untuk menerbitkan efek yang berkualitas dengan tata kelola yang baik.

    “Kami yakin bahwa pasar modal yang kuat akan menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional.” ujar Armand.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSI gencarkan tabungan emas di Kalsel

    BSI gencarkan tabungan emas di Kalsel

    Banjarmasin (ANTARA) – Bank Syariah Indonesia (BSI) berupaya menggencarkan jumlah nasabah pada tabungan emas di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak Maret 2025.

    Regional CEO BSI RO IX Kalimantan Ricky Rikardo Mulyadi di Banjarmasin, Rabu menyampaikan jika BSI kini hadir sebagai bank emas pertama di Indonesia, yakni diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 ini.

    “Karena bank kami sudah ditunjuk pemerintah sebagai bank emas pertama di Indonesia, maka kami ingin lebih menggencarkan investasi emas di masyarakat Provinsi Kalsel,” ujarnya saat gelar Gathering Media sekaligus buka puasa bersama di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu.

    Menurut dia bahwa pemahaman masyarakat tentang investasi emas di Provinsi Kalsel sudah cukup tinggi, BSI akan memberikan alternatif lebih banyak lagi melalui tabungan emas yang aman.

    “Selama ini masyarakat tahunya investasi emas dengan beli perhiasan atau batangan yang disimpan sendiri, tentunya dari segi keamanan tidak begitu kuat, lain halnya jika disimpan di bank,” ujarnya.

    Dipaparkan Ricky jika bersama BSI maka masyarakat lebih mudah bertransaksi untuk investasi emas ini, baik membeli maupun menjual secara langsung dengan Kegiatan Usaha Bulion (KUBL) BSI.

    “Jadi nasabah tidak lagi menjualnya ke toko emas untuk mengkonversikan ke rupiah,” paparnya.

    Ricky pun menyatakan jika harga emas setara dengan harga emas Antam.

    Bahkan dia menyampaikan, BSI akan menyiapkan juga ATM emas bagi nasabah.

    “Dalam waktu dekat ATM emas ini akan dipasang di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin ini,” ujarnya.

    Lebih jauh Recky menjelaskan bahwa nasabah yang menabung dan menabung emas ini dananya tersebut masih tetap bisa menjadi mediasi untuk pembiayaan atau rupiah.

    “Namun jika ingin mengambil logam mulianya, juga bisa mulai dari 10 gram hingga 500 gram,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bekasi siapkan 43,8 ton benih padi bagi petani terdampak banjir

    Bekasi siapkan 43,8 ton benih padi bagi petani terdampak banjir

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Kabupaten Bekasi Jawa Barat menyiapkan 43,8 ton benih padi bagi petani terdampak banjir melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) BPBD di masa tanggap darurat bencana.

    “Saat ini tengah dalam persiapan proses distribusi. Bantuan segera disalurkan setelah mendapat persetujuan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Eem Lesmanasari di Cikarang, Rabu.

    Dia menyatakan bantuan dimaksud akan disalurkan kepada petani terdampak banjir secara serentak usai mendapatkan persetujuan pengalokasian biaya melalui skema BTT tanggap darurat bencana tersebut.

    Berdasarkan data yang dihimpun petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, tercatat 1.752 hektare lahan pertanian terdampak banjir pada 14 kecamatan dan 50 desa.

    Eem menjelaskan bahwa penghitungan bantuan benih telah melalui tahapan penyesuaian dengan luas area pertanian terdampak yakni 25 kilogram per hektare.

    “Dengan total lahan terdampak mencapai 1.752 hektare, jumlah benih yang akan disalurkan mencapai 43.800 kilogram atau 43,8 ton,” katanya.

    Selain bantuan benih, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi juga telah menjalin koordinasi bersama Komisi Irigasi untuk menangani tanggul jebol yang menyebabkan air masuk ke area persawahan.

    “Seperti kasus jebol tanggul Kali Cilemahabang yang merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai, kami sudah bersurat dan meminta agar segera diperbaiki. Sementara untuk tanggul yang menjadi kewenangan dinas sumber daya air, kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait,” katanya.

    Ia berharap keluhan petani dapat segera ditindaklanjuti agar sawah yang terdampak banjir bisa kembali ditanami dan efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk percepatan realisasi bantuan tersebut.

    “Sekaligus upaya mengantisipasi serta memitigasi dampak banjir di masa mendatang. Dengan langkah cepat dan sinergi yang baik, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi dapat segera pulih dan produktivitas petani tetap terjaga,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Maluku konsultasi pengelolaan tambang emas ke Kementerian ESDM

    Pemprov Maluku konsultasi pengelolaan tambang emas ke Kementerian ESDM

    Kami berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata pengelolaan tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru

    Ambon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkonsultasi dengan Kementerian ESDM terkait pengelolaan tambang emas liar di kawasaan Gunung Botak Kabupaten Buru.

    “Kami berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata pengelolaan tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Rabu.

    Ia mengatakan langkah ini diambil guna memastikan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut sesuai dengan regulasi dan tidak dikuasai oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

    Pasalnya aktivitas pertambangan yang dilakukan pada tambang seluas 24.764 hektare tersebut bersifat ilegal atau perseorangan dan tidak diakomodir oleh negara.

    Oleh sebab itu kata dia, aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut kerap menimbulkan korban jiwa karena perebutan lahan juga dampak lingkungan yang serius.

    “Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi kami pastikan kawasan tersebut akan diawasi secara ketat,” ujarnya.

    Berdasarkan regulasi dijelaskan bahwa aktivitas tambang harus mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) terbaru, yang memungkinkan koperasi dan organisasi masyarakat mengelola tambang secara legal.

    “Makanya kewenangan perizinan tetap berada di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya dapat memberikan rekomendasi,” kata dia.

    Selain itu, aktivitas tambang yang ilegal ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Para penambang menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri, arsenik, dan sianida dalam prosesnya.

    “Kerusakan lingkungan ini jadi perhatian pemerintah dan harus segera dihentikan karea merusak alam dan mengancam keselamatan masyarakat,” ujarnya.

    Bahkan baru-baru ini terjadi bencana longsor di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.

    Dilaporkan pada peristiwa tersebut tujuh orang penambang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka, sebanyak lima korban meninggal telah dipulangkan ke kampung halamannya.

    Hingga saat ini Tim gabungan dari Polres Buru dan SAR Pos Namlea terus melakukan pencarian guna memastikan jumlah pasti korban yang tertimbun di lokasi tambang.

    Hendrik berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi terbaik dalam penataan pertambangan di Gunung Botak, sehingga masyarakat memperoleh manfaat tanpa adanya risiko keselamatan dan kerusakan lingkungan.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Sulbar tandatangani PKS optimalisasi pendapatan pajak

    Pemprov Sulbar tandatangani PKS optimalisasi pendapatan pajak

    Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

    Mamuju (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara resmi menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

    “Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada penandatanganan PKS tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, di Mamuju, Rabu.

    Penandatanganan tersebut merupakan penandatanganan tahap IV yang berlangsung secara virtual dengan dihadiri oleh para pejabat dari masing-masing instansi.

    Penandatanganan PKS itu turut dihadiri Wakil Gubernur Salim S Mengga, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, Kabid Pendapatan Daerah, Kasubid Pajak Daerah, Kasubid Teknologi Informasi serta Kasubid Retribusi Daerah.

    Kerja sama itu bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak.

    Melalui perjanjian tersebut, DJP dan DJPK akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulbar dalam pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam administrasi perpajakan.

    Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

    “Sinergi antara DJP dan DJPK serta pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Suryo Utomo.

    Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Luky Alfirman menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” kata Luky.

    Sedangkan, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan segala proses kerja sama itu dengan pihak DJPK.

    “Alhamdulillah hari ini selesai ditandatangani, semoga hasilnya seperti yang diharapkan,” ucap Masriadi.

    Penandatanganan PKS itu kata Masriadi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong reformasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara nasional.

    “Ke depan, diharapkan kolaborasi antara DJP, DJPK, dan Pemda dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Masriadi.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serang menjajaki kerja sama dengan Agung Sedayu Group

    Serang menjajaki kerja sama dengan Agung Sedayu Group

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten menjajaki kerja sama dengan Agung Sedayu Group atau PIK 2 melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial perusahaan.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DiskopUKMperindag) Kota Serang Wahyu Nurjamil di Serang, Rabu menjelaskan bahwa pertemuan ini baru tahap penjajakan dan akan ada pertemuan lanjutan.

    Pihaknya menyambut baik kedatangan dari PIK 2 untuk melakukan kolaborasi untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kota Serang.

    “Sudah banyak hal yang disampaikan dan ini baru tataran awal nanti akan ada pertemuan lagi,” katanya.

    Ia menjelaskan Kota Serang akan berkolaborasi dengan PIK 2 kaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), dan pariwisata.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama itu menjadi bagian dari program percepatan pembangunan di Kota Serang.

    “Kiranya ini menjadi percepatan bagi program yang bisa mendukung kegiatan pariwisata dan UMKM di Kota Serang,” katanya.

    Wahyu menegaskan kolaborasi awal ini hanya terkait program CSR, belum membicarakan investasi secara langsung.

    “Belum ada pembahasan investasi baru pada tahapan CSR untuk UMKM, penataan kawasan dan juga pariwisata,” katanya.

    Kolaborasi itu diharapkan bisa mencakup berbagai bentuk bantuan. Mulai dari fasilitas publik, ruang terbuka hijau, hingga sentra kuliner UMKM.

    “Untuk pariwisata tergantung Kota Serang punya konsepnya dimana, jadi tidak terbatas pada objek tertentu yang penting pariwisata. Jadi kita yang menyiapkan tempatnya, nanti mereka yang membangun dan menyediakan kebutuhan,” katanya.

    Menurutnya bahwa alasan PIK 2 ingin berkolaborasi dengan Pemkot Serang karena Kota Serang memiliki daya dukung terkait dengan kawasan wisata religi Banten Lama, serta potensi UMKM.

    “Dan sejauh ini yang memberikan CSR tidak hanya PIK 2, tetapi ada dari PT Serang Sosor, BI Banten, Bank BJB, intinya Kota Serang butuh CSR seperti ini untuk menggerakkan perekonomian,” katanya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: Bus tak laik jalan harus berhenti beroperasi

    Menhub: Bus tak laik jalan harus berhenti beroperasi

    Bus yang tidak layak harus dihentikan operasionalnya sampai memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keselamatan penumpang dan pengemudi tidak bisa ditawar

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta bus yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan tidak boleh beroperasi menjelang musim mudik Lebaran 2025 hingga seluruh syarat terpenuhi.

    “Bus yang tidak layak harus dihentikan operasionalnya sampai memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keselamatan penumpang dan pengemudi tidak bisa ditawar,” ujar Menhub Dudy saat mengunjungi Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta, Rabu.

    Hal itu ditegaskan Dudy usai melakukan inspeksi langsung terhadap armada bus yang beroperasi di Terminal Giwangan.

    Dalam pemeriksaan itu, ditemukan satu bus yang tidak layak jalan karena kelengkapan administrasi tidak memenuhi syarat.

    Menhub juga mengingatkan bahwa pemeriksaan kelayakan kendaraan (ramp check) menjadi prosedur penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan transportasi darat.

    Pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek teknis, seperti sistem pengereman, kondisi ban, pedal gas dan kopling, serta mesin kendaraan. Selain itu, dokumen kendaraan dan kelayakan pengemudi juga diperiksa secara ketat.

    “Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan pengemudi tetap prima, sehingga mereka tidak mengalami kelelahan berlebihan selama berkendara,” ujar Menhub.

    Senada dengan Menhub, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho menegaskan bahwa keselamatan dalam transportasi tidak bisa ditawar sehingga baik penyedia jasa angkutan maupun pengguna layanan harus memprioritaskan aspek keselamatan.

    Menurut dia, seluruh kendaraan yang beroperasi harus dipastikan dalam kondisi prima, termasuk aspek teknis kendaraan serta kesehatan dan kesiapan pengemudi.

    Agus juga meminta pengusaha Perusahaan Otobus (PO) menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama.

    Dalam meningkatkan kepatuhan, menurut dia, pemerintah tidak hanya menerapkan sanksi, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada operator transportasi.

    “Tidak semua pelanggaran langsung dikenakan sanksi, tetapi kendaraan yang tidak layak tetap harus diamankan hingga diperbaiki sesuai ketentuan. Ini bukan tindakan terpilih, melainkan langkah untuk memastikan kendaraan dalam kondisi aman sebelum kembali beroperasi,” ujar dia.

    Sementara itu, Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap armada yang beroperasi di terminal, terutama menjelang musim mudik Lebaran 2025.

    “Saat Lebaran, kami meningkatkan volume ‘ramp check’ karena ada bus yang sebelumnya lama tidak beroperasi tetapi tiba-tiba dioperasikan saat momen mudik. Ini sering terjadi dan menjadi perhatian kami agar tidak ada kendaraan yang tidak layak jalan tetap beroperasi,” kata Sigit.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025