Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    “Mekanismenya nanti tempat-tempat yang sudah dipasang segel itu akan dipanggil, untuk pengumpulan data, pengumpulan dokumen, secara legalnya seperti apa pada ujungnya nanti akan tetap ada penegakan hukum sesuai aturan Kehutanan,” kata dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni mengatakan, nantinya jika 29 bangunan yang telah disegel ini terbukti melanggar maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dilakukannya pembongkaran hingga denda.

    “Kalau seandainya nanti sudah sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang 29 ini melanggar tentu ada berbagai macam jenis sanksi, seperti dibongkar, denda,” ujar Menhut.

    Ia menyebut beberapa bangunan ilegal di kawasan hutan ini diantaranya vila, tempat wisata, hingga rumah.

    Menhut Raja Antoni menegaskan kepada jajarannya agar penertiban dilakukan tidak hanya karena adanya momentum, tapi akan terus ditindaklanjuti dengan serius.

    “Ini yang ada di kawasan hutan, yang di kawasan hutan di kami diidentifikasi ada 29 kita pasang plang, yang menandakan pada masyarakat bahwa kami hadir,” kata Menhut.

    “Kami ingatkan ke jajaran jangan ‘panas-panas tai ayam’, lagi ada bencana semua bicara bencana terus ada penertiban, seminggu atau dua minggu orang udah lupa didiemin lagi. Kita harus hadir untuk menjaga alam, agar bencana alam ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhut pastikan seluruh petani hutan dapat pupuk dan CPCL

    Menhut pastikan seluruh petani hutan dapat pupuk dan CPCL

    Saya sudah tanda tangan perjanjian kerja sama, nanti semua petani hutan terdaftar CPCL, mereka nanti dapat pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan seluruh petani hutan mendapatkan pupuk dan terdaftar calon petani dan calon lahan (CPCL) berdasarkan nota kesepahaman (MoU) Kemenhut dengan Kementerian Pertanian.

    Menhut menyampaikan hal itu saat melakukan peninjauan perhutanan sosial yang dikelola oleh kelompok tani hutan (KTH) di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Rabu.

    “Tadi bilang masih susah pupuk, ‘kan masih dibedakan antara petani garap sawah dan petani hutan, Pak Menterinya juga teman, juga Pak Prabowo mengatakan bahwa antara Kementerian jangan ada egosektoral. Jadi, ada petani sawah ada petani hutan, sama-sama petani, haknya sama,” kata Menhut.

    Raja Antoni melanjutkan, “Saya sudah tanda tangan perjanjian kerja sama, nanti semua petani hutan terdaftar CPCL, mereka nanti dapat pupuk.”

    Ia meminta jajarannya bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan petani hutan mendapatkan pupuk.

    Selain itu, dia memastikan petani hutan mendapatkan hak yang sama dengan petani sawah terkait dengan pupuk.

    “Nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah, ada staf saya juga di sini. Pastikan petani kita masuk ke CPCL. Kita harap petani hutan tidak lagi jadi anak tiri yang tidak dapat pupuk,” ujar dia.

    Dalam kunjungannya di Majalengka, Menhut didampingi oleh Plt. Sekjen Kemenhut Mahfudz, Kepala BP2SDM Indra Exploitasia, dan Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramadhan.

    Adapun dua KTH yang ditinjau Menhut adalah KTH Mekar Jaya dan KTH Ribawan Lestari.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNI tambah kuota Mudik Gratis 2025, dua kali lipat dari tahun lalu

    BNI tambah kuota Mudik Gratis 2025, dua kali lipat dari tahun lalu

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menambah target peserta Mudik Gratis 2025 hampir dua kali lipat dari realisasi tahun lalu, yakni dari 3.121 pemudik menjadi 6.050 pemudik.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penambahan kuota itu menjadi wujud nyata kontribusi BNI dalam peduli sosial, termasuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran dengan menggunakan angkutan massal.

    “BNI turut berkontribusi dan memberikan solusi angkutan publik nyaman bagi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman ketika mobilisasi meningkat di setiap momen lebaran,” ujar dia.

    Bentuk partisipasi BNI dalam Program Mudik Gratis 2025 bersama Kementerian BUMN termasuk menyediakan 121 bus tujuan Purwokerto, Semarang, Yogyakarta via Solo, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang dan Padang.

    Keberangkatan mudik gratis rencananya dilakukan di area GBK Jakarta, pada Kamis 27 Maret 2025, diikuti seremoni pelepasan di sejumlah Kantor Wilayah BNI di Jabodetabek.

    Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama BUMN lainnya yang akan dilakukan secara serempak.

    Kuota target penerima mudik BNI terus mengalami peningkatan, di mana realisasi peserta pada 2023 mencapai 2.030 dan pada 2024 sebanyak 3.121 pemudik.

    Peserta yang ditarget adalah masyarakat kurang mampu, rekanan nasabah, dan pemangku kepentingan BNI yang membutuhkan transportasi mudik.

    Dia memastikan bahwa penyelenggaraan arus mudik tahun ini dilakukan secara kondusif dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan pemudik.

    BNI terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, terkait persiapan, pelaksanaan, serta kelayakan seluruh armada yang digunakan dalam Program Mudik BUMN 2025.

    Di sisi lain, BNI menyediakan uang tunai sebesar Rp21 triliun selama periode lebaran mulai 21 Maret sampai 3 April 2025, untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sepanjang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.

    Pada periode lebaran tahun ini, BNI menyediakan rata-rata 31 outlet kantor cabang dalam operasional terbatas mulai 28 Maret sampai 7 April 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan komitmennya dalam mendukung dialog sosial dan perundingan bipartit di tingkat perusahaan antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan.

    Apindo menggelar dialog bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Rabu, dalam upaya mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja.

    “Sebagai representasi dunia usaha dan pekerja, Apindo dan KSBSI memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam sambutannya.

    Shinta menuturkan bahwa dialog sosial antara pengusaha dan pekerja juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini, yakni keterbatasan lapangan kerja yang tercermin pada tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,47 juta, sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih tinggi.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2024 mencapai 4,91 persen sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Menurutnya, penyelesaian masalah yang hanya mengandalkan regulasi tidak selalu efektif.

    Elly menjelaskan bahwa banyak keputusan yang membutuhkan respons cepat agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan.

    Ia juga menyoroti menurunnya cakupan perjanjian kerja bersama (PKB) di Indonesia sebagai indikator bahwa dialog sosial belum menjadi kesadaran bagi pelaku industri.

    Menurut Elly, salah satu syarat dialog sosial adalah kebebasan berserikat. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pengusaha yang alergi terhadap keberadaan serikat buruh.

    “Banyak pengusaha di luar anggota Apindo yang masih alergi keberadaan serikat buruh, meskipun saya menyadari ada beberapa serikat yang memanfaatkan buruh untuk kepentingan lain,” jelasnya.

    Elly berharap dialog sosial dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BTN: Akuisisi BVIS diharapkan selesai dua bulan setelah RUPST

    BTN: Akuisisi BVIS diharapkan selesai dua bulan setelah RUPST

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengambilalihan atau akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) diharapkan dapat selesai sekitar dua bulan setelah agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung.

    “Dugaan kita, sales riil, financial sales-nya itu terjadi antara Mei atau Juni (sekitar dua bulan setelah RUPST). (Pada waktu tersebut) kita bayar, kita ambil bank-nya,” kata Nixon saat dijumpai wartawan usai menghadiri acara Penghargaan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN 2025 di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyebutkan, dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan BVIS berkisar antara Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik BVIS serta loan equity dari sisi aset BVIS.

    “Kenapa kita menerima kalau SBN. SBN itu kan untuk valuasinya gampang. Lihat seri number-nya, benar atau tidak dia punya, kan gampang tanya custody-nya saja. Berapa harganya pun langsung ketahuan. Jadi kredit dan dana pihak ketiganya (DPK) diambil mereka. Kita tidak beli,” jelas dia.

    Setelah proses akuisisi tuntas, Nixon menambahkan bahwa model bisnis BVIS nantinya akan mengikuti BTN Syariah dengan berfokus pada bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) berbasis syariah.

    “Pasti (model bisnis BVIS berubah). Langsung ke KPR syariah. Ikut gaya BTN,” ujar Nixon.

    BTN akan menggelar RUPST pada 26 Maret mendatang. Salah satu mata acara yang akan dibahas yakni persetujuan pengambilalihan saham Bank Victoria Syariah oleh BTN.

    Setelah persetujuan didapatkan dari pemegang saham dalam RUPST, selanjutnya masuk pada proses untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, baik BTN maupun Bank Victoria Syariah juga akan menyelesaikan syarat-syarat lainnya yang diperlukan setelah RUPST dalam waktu sekitar dua bulan.

    Apabila persetujuan dari regulator sudah didapatkan, BTN akan melanjutkan proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yakni BTN Syariah dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam Bank Victoria Syariah untuk menjadi sebuah bank umum syariah (BUS) baru.

    Nixon pun memperkirakan, proses pemisahan UUS dari induknya ini akan dilakukan pada Oktober mendatang. Mengenai spin off ini, RUPST pada 26 Maret 2025 juga akan memutuskan persetujuan rancangan restrukturisasi dalam rangka pemekaran UUS BTN.

    Sebelumnya, proses untuk memulai akuisisi BVIS telah diumumkan BTN pada Januari lalu. BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS di Jakarta pada 15 Januari 2025.

    Perseroan juga menargetkan BTN Syariah untuk menjadi BUS pada tahun ini. Perseroan mencatat, BTN Syariah telah menjadi pemain utama dalam sektor properti Indonesia dengan menguasai 28 persen pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional per Oktober 2024.

    Pada 2009, total aset BTN Syariah tercatat baru mencapai Rp2,25 triliun. Namun per akhir 2024, nilainya telah menyentuh Rp61 triliun atau rata-rata bertumbuh 22,83 persen setiap tahunnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo transformasi pelabuhan nonpetikemas perkuat logistik nasional

    Pelindo transformasi pelabuhan nonpetikemas perkuat logistik nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) melakukan transformasi pelabuhan nonpetikemas untuk memperkuat kinerja operasional dan mendukung penguatan logistik nasional di terminal yang dikelola.

    Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal Arif Rusman Yulianto dalam diskusi bersama awak media Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pihaknya yang bergerak di bidang pelayanan operasional terminal nonpetikemas di Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kinerja operasional di seluruh terminal yang dikelola.

    “Salah satu upaya dengan melakukan proses transformasi pelabuhan yang mengacu pada enam prinsip, yakni proses bisnis, sumber daya manusia (SDM), teknologi, peralatan, infrastruktur, serta health, safety, security, and environment (HSSE),” kata Arif.

    Dia menyampaikan, proses transformasi pelabuhan yang dilakukan sejak akhir tahun 2022, akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan dan memperpendek waktu singgah kapal (port stay).

    Dia mencontohkan, produktivitas bongkar muat komoditas curah kering di Branch Jamrud Nilam Mirah Surabaya naik 51 persen dari sebelumnya 1.499 ton/ship/day (T/S/D) menjadi 2.266 T/S/D.

    “Produktivitas pelabuhan yang meningkat tersebut sejalan dengan menurunnya port stay di Branch Jamrud Nilam Mirah yang saat ini mencapai 50 jam, turun 8 jam dari yang sebelumnya mencapai 58 jam,” jelasnya.

    Selain itu, standardisasi dan sistem pelabuhan yang merupakan bagian dari proses transformasi yang dilakukan Pelindo Multi terminal juga berdampak pada pertumbuhan arus bongkar muat.

    Tahun 2024 tercatat arus bongkar muat komoditas general and bag cargo mencapai 30,25 juta ton/M3, tumbuh 19,55 persen secara year on year (yoy). Arus muatan barang curah kering seperti batu bara, bijih besi, gula, kedelai, dan lainnya mencapai 59,08 juta ton, naik 7,15 persen (yoy).

    Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal Arif Rusman Yulianto (kanan) memaparkan kinerja PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) dalam diskusi bersama awak media Jakarta, Rabu (12/3/2025). ANTARA/Harianto

    Senada dengan arus barang berupa kendaraan naik 21,63 persen dibandingkan capaian tahun 2023 menjadi 1,84 juta unit. Sementara untuk komoditas gas tahun 2024 mencapai 13,97 MMBTU (Metric Million British Thermal Unit), naik 5,86 persen (yoy).

    Pertumbuhan arus barang juga menunjukkan efektivitas dari pengelolaan operasional yang tersentralisasi dan terstandardisasi di setiap pelabuhan serta didukung dengan transformasi teknologi dengan menerapkan PTOS-M (Pelindo Terminal Operating System Multipurpose) sehingga operasi terminal dilakukan dengan berbasis planning and control.

    Pelindo Multi Terminal juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pelabuhan untuk menciptakan rantai logistik yang lebih efisien.

    “Saat ini kami berfokus pada modernisasi fasilitas terminal, penguatan kemitraan, serta penerapan teknologi canggih yang akan menjadi kunci untuk membentuk masa depan perusahaan,” tutur Arif.

    Lebih lanjut Arif mengatakan, Pelindo Multi Teminal juga membuka luas peluang untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan modernisasi pelabuhan sebagai komitmen untuk meningkatkan daya saing logistik nasional.

    Dengan kemitraan tersebut akan mempercepat transformasi pelabuhan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    Saat ini Pelindo Multi Terminal mengelola 20 branch/cabang yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, juga Bali dan Nusa Tenggara, serta tiga anak perusahaan yakni PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang mengelola 11 cabang, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT/IPCC) yang mengelola enam terminal, dan PT Terminal Curah Utama.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mirae Asset menilai pelaku pasar tengah nantikan BI Rate turun

    Mirae Asset menilai pelaku pasar tengah nantikan BI Rate turun

    Dengan kondisi tersebut, kami memprediksi bulan ini adalah saat yang tepat untuk pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga jarang terjadi di kuartal II 2025 karena repatriasi dividen di mana kebutuhan dolar AS meningkat di tengah musim di

    Jakarta (ANTARA) – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyampaikan, pelaku pasar modal tengah menantikan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan kebijakan lain Pemerintah yang lebih pro pasar.

    Head of Research & Chief Economist Mirrae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai, saat ini ruang penurunan suku bunga acuan yang terbuka masih didukung kondisi fundamental seperti posisi cadangan devisa yang masih banyak dan inflasi yang terkendali.

    “Dengan kondisi tersebut, kami memprediksi bulan ini adalah saat yang tepat untuk pemangkasan suku bunga, karena pemangkasan suku bunga jarang terjadi di kuartal II 2025 karena repatriasi dividen di mana kebutuhan dolar AS meningkat di tengah musim dividen bursa,” ujar Rully dalam Media Day: March 2025 by Mirae Asset di Jakarta, Rabu.

    Dengan adanya repatriasi dividen tersebut, dia juga menilai jendela pemangkasan suku bunga acuan BI baru ada lagi pada kuartal III.

    Saat ini, lanjutnya, kebijakan lain yang sudah dikeluarkan pemerintah dan masih mendukung kondisi makroekonomi dalam negeri adalah perpanjangan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di mana valuta asing (valas) hasil ekspor harus ditempatkan di dalam negeri dalam setahun ke depan.

    Kebijakan tersebut dinilai cukup menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan dolar AS. Posisi nilai tukar rupiah dalam 30 hari terakhir berada di kisaran Rp16.300.

    Rupiah tercatat pertama kali menembus level Rp16.000 pada Desember tahun lalu. Kebijakan lain yang sudah dieksekusi pemerintah adalah insentif tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari serta insentif harga tarif pesawat ekonomi di musim mudik menjelang lebaran.

    Salah satu kebijakan yang ditunggu pelaku pasar dari pemerintah adalah kebijakan yang lebih pro pasar.

    Salah satu bentuk kebijakan pro pasar adalah kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, ketika kecamuk Perang Dagang 2 yang dikumandangkan Presiden AS Donald Trump di awal tahun ini.

    Di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi tersebut, Head of Priority Wealth Management Mirae Asset Marcia Gunawan mengingatkan kembali tentang layanan premium wealth management untuk nasabah nasabah (High Net Worth Individual/HNWI) bernama Sage Club.

    Layanan Sage Club yang holistik, tuturnya, memungkinkan nasabah untuk menerima update yang lebih mendalam ketika pasar sedang bergejolak hebat seperti sekarang ini karena setiap anggota Sage Club memiliki akses fasilitas khusus seperti Relationship Manager, Stock Dealer, Research Analyst, dan Customer Service.

    “Fokus kami di Sage Club adalah menciptakan nilai lebih dalam berinvestasi bagi nasabah-nasabah premium yang masing-masingnya unik (tailored service), sehingga layanan kami yang juga premium ini juga dapat memberikan advice dengan lebih intens ketika pasar bergejolak hebat seperti sekarang ini,” tutur Marcia.

    Dengan syarat nilai portofolio minimal sebesar Rp3 miliar, layanan utama Sage Club tercetus dalam tiga pilar utamanya.

    Ketiganya yaitu manajemen portfolio (portfolio management), solusi investasi (investment solution), serta komunitas dan keistimewaan-keistimewaan khusus (community and privilages) seperti fee transaksi saham, obligasi, dan reksa dana yang bersaing di kelas layanan premium.

    Selain itu, nasabah juga mendapatkan fasilitas aplikasi pengelola keuangan untuk memonitor kekayaannya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Sumbar siapkan alternatif minimalkan dampak efisiensi anggaran

    Pemprov Sumbar siapkan alternatif minimalkan dampak efisiensi anggaran

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyusun sejumlah langkah alternatif untuk meminimalkan dampak efisiensi anggaran yang turun dari pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi mengatakan dana yang dipotong sebagai imbas kebijakan efisiensi anggaran lebih dari Rp140 miliar. Adapun alternatif yang disiapkan oleh Pemprov Sumbar menyangkut berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan UMKM. (Fandi Yogari Saputra/Soni Namura/Rinto A Navis)

  • Apindo: Tidak semua sektor bisa terapkan WFA

    Apindo: Tidak semua sektor bisa terapkan WFA

    Apalagi sektor manufaktur, tidak mungkin bisa WFA. Jadi kebijakan ini tidak bisa disamaratakan ke semua sektor

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan memahami imbauan pemerintah terkait penerapan work from anywhere (WFA) bagi pekerja swasta, tetapi Apindo menekankan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan tersebut.

    “Apalagi sektor manufaktur, tidak mungkin bisa WFA. Jadi kebijakan ini tidak bisa disamaratakan ke semua sektor,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, Apindo mempersilakan sektor-sektor yang memungkinkan untuk menerapkan WFA. Apalagi beberapa perusahaan sebetulnya telah menerapkan jam kerja fleksibel sejak pandemi COVID-19.

    Ia menyebut sektor ekonomi kreatif, seperti pekerjaan yang berkaitan dengan digital, dinilai paling memungkinkan untuk menerapkan WFA.

    Apindo juga menekankan pentingnya melihat jenis pekerjaan, bukan hanya sektornya, dalam menentukan penerapan WFA terlebih apabila pekerjaannya berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

    “Jadi ini kami mesti lihat dari jenis pekerjaan yang ada, kemudian dari sektor itu pekerjaannya, bukan hanya sektornya. Jadi misalnya sekarang kita bekerja di kantor, tapi kan bekerja di bagian apa? Nah ada bagian yang memang bisa (WFA), ada yang tidak,” jelasnya.

    “Jadi sampai sekarang pun tidak diimbau juga sudah ada yang WFA. Namun, memang kami mendorong jenis pekerjaan tertentu (untuk bisa WFA),” tambah dia.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta agar perusahaan swasta ikut menerapkan flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) untuk para pekerjanya menjelang Lebaran, guna mendukung kelancaran arus mudik.

    Kebijakan WFA ini telah disepakati untuk diberlakukan di lembaga pemerintahan, yang akan berlangsung pada 24 – 27 Maret 2025.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukungan ketahanan pangan, Lapas Kupang panen jagung

    Dukungan ketahanan pangan, Lapas Kupang panen jagung

    ANTARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (12/3) melakukan panen raya jagung di atas lahan seluas dua hektare. Panen raya yang dilakukan ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat.
    (Kornelius Kaha/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)