Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Hartadinata (HRTA) siap mendukung ekosistem bullion

    Hartadinata (HRTA) siap mendukung ekosistem bullion

    Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-7 di dunia dengan produksi rata-rata 130 ton per tahun.

    Jakarta (ANTARA) – Perseroan Terbatas (PT) Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), perusahaan manufaktur serta perdagangan perhiasan dan emas batangan, menyatakan siap mendukung ekosistem bullion atau bank emas di Indonesia.

    Direktur Investor Relation Hartadinata Abadi Thendra Crisnanda mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-7 di dunia dengan produksi rata-rata 130 ton per tahun. Akan tetapi, Indonesia justru melakukan impor emas hingga dua miliar dolar AS per tahun.

    “Dengan adanya bullion bank, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor emas dan memanfaatkan cadangan emas dalam negeri untuk kepentingan ekonomi nasional,” kata Thendra saat kegiatan media di Jakarta, Rabu (12/3).

    Saat ini Hartadinata telah menjalin kolaborasi dengan dua pemain bank emas di Indonesia, yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    Mendukung ekosistem bullion juga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mengejar pertumbuhan pada tahun ini. Perusahaan menargetkan pendapatan dapat tumbuh hingga 60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan laba bersih ditargetkan tumbuh hingga 50 persen yoy.

    Sebagai catatan, Hartadinata mencetak rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 26,48 persen tiap tahun dalam rentang waktu 2017 hingga 2023. Sementara itu, laba bersih naik 15,68 persen per tahun.

    Pada bulan September 2024, jumlah emas murni yang dijual oleh perusahaan meningkat 21,08 persen daripada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 11,42 ton.

    Selain itu, harga rata-rata harga jual tumbuh 17,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang angkanya mencapai Rp1.158.491,00.

    Seiring dengan komitmen mendukung ekosistem bullion, Hartadinata optimistis volume penjualan emas juga akan terkerek. Perusahaan menargetkan volume penjualan tahun ini meningkat menjadi 20—21 juta ton dari sebelumnya 15 ton.

    Ia menyebutkan kontribusi penjualan dari emas batangan merek Emasku sebesar 70 persen terhadap total penjualan, sedangkan dari merek Ardore sekitar 20 persen.

    Selain mendukung bank emas, perusahaan juga menetapkan lima strategi lain pada tahun ini, di antaranya membangun citra merek HRTA melalui pemasaran strategis dan inovasi serta mengembangkan desain perhiasan yang lebih autentik untuk meningkatkan permintaan.

    Di samping itu, mengupayakan sertifikasi London Bullion Market Association (LBMA) untuk produk emas batangan guna meningkatkan daya saing global, menjalin sinergi dengan penambang lokal untuk mengamankan bahan baku berkualitas, dan mengembangkan pabrik terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Maluku Utara dan Jawa Timur buka misi dagang dan investasi

    Maluku Utara dan Jawa Timur buka misi dagang dan investasi

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi  di Kota Ternate pada Rabu (12/3). Pembukaan misi dagang dan investasi tersebut mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp503,47 miliar dari hasil jual beli komoditas unggulan kedua provinsi. (Harmoko Minggu/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

  • Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita

    Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita

    Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendag.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji meminta Pemerintah dan penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang memalsukan produk minyak goreng kemasan dari Kementerian Perdagangan, Minyakita.

    “Kecurangan yang dilakukan oknum-oknum penyeleweng tersebut sudah sangat vulgar,” kata Sarmuji dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (12/3).

    Apalagi, kata dia, kerugian masyarakat sudah sangat banyak, pelanggaran oleh oknum ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi perilaku usaha terkait ukuran, takaran, timbangan tidak sesuai dengan sebenarnya.

    Dikatakan pula bahwa kejahatan oknum pemalsu Minyakita merupakan kesengajaan yang terang benderang. Kecurangan tersebut sangat merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

    Menurut dia, pengusutan juga harus dilakukan terhadap oknum perusahaan produsen yang tidak sama sekali terdaftar. Akan tetapi, mereka melalukan kegiatan produksi yang mengatasnamakan produk Minyakita.

    “Saya juga mendapatkan laporan praktik kecurangan dalam peredaran minyak goreng curah berlabel Minyakita palsu,” kata dia.

    Perlindungan terhadap konsumen, kata dia, harus jadi prioritas utama karena peredaran minyak goreng subsidi ini dengan kemasan yang mirip tetapi harga jual relatif mahal dan dengan takaran yang tidak sesuai.

    “Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Sarmuji mengaku mendapatkan banyak laporan tentang pengurangan takaran oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan dengan cara mengganti label dan mengurangi kuantitas takaran minyak.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN ini menegaskan bahswa Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan harus bisa menemukan oknum produsen dan jaringan distribusi mereka dengan secepatnya-cepatnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan langsung ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai wewenang langsung dalam menerima keluhan yang tidak sesuai dengan aturan.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan secara ilegal.

    Legislator ini meminta agar Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan melakukan audit secara menyeluruh terhadap produsen yang memiliki izin produksi.

    Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, Pemerintah segera mencabut izin usaha dan memberikan sanksi administratif serta pidana sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

    “Pelanggarannya sudah sangat berat, wajib untuk diusut secara tuntas,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Resor Bogor mengungkap tempat produksi minyak goreng dengan merek Minyakita yang diketahui palsu di Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat konferensi pers di tempat produksi, Senin (10/3), menjelaskan bahwa pengelola memperoleh minyak goreng curah dari berbagai tempat, kemudian mengemasnya dengan kemasan menyerupai Minyakita di lokasi tersebut.

    Minyak goreng yang dikemas menggunakan plastik itu volumenya tidak mencapai 1 liter per kemasan. Namun, dijual per 1 liter seharga Rp15.600,00. Dengan demikian, harga yang didapat oleh masyarakat menyentuh angka Rp18 ribu.

    “Jadi, yang kami dalami ini soal pengurangan takaran dengan mengubah kemasan menyerupai Minyakita. Akan tetapi, tidak dilengkapi keterangan berat bersih serta BPOM,” kata AKBP Rio.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 15 proyek migas senilai Rp13,6 triliun ditargetkan beroperasi 2025

    15 proyek migas senilai Rp13,6 triliun ditargetkan beroperasi 2025

    Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 15 proyek migas senilai 832,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp13,6 triliun (kurs Rp16.366) beroperasi pada 2025.

    “Tahun 2025 sendiri, ditargetkan ada sekitar 15 proyek yang harapannya akan on-stream di tahun ini, dengan nilainya di sekitar 832,7 juta dolar AS,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu malam.

    Dengan beroperasinya 15 proyek migas tersebut, Hudi memaparkan bahwa terdapat potensi untuk menambah dan/atau mempertahankan kapasitas produksi minyak sebesar 73.335 BOPD (barel minyak per hari), dan kapasitas gas 896 MMSCFD (juta kaki kubik standar gas per hari).

    Apabila volume gas dikonversi menjadi setara minyak, maka kapasitas produksi migas menjadi 233.389 BOEPD (barel setara minyak per hari).

    Adapun yang dimaksud dengan mempertahankan kapasitas produksi merujuk pada sumur-sumur yang dilakukan peremajaan atau revamping, khususnya untuk sumur-sumur tua.

    Total produksi minyak dan gas tahun 2025 dari 15 proyek migas tersebut adalah 64.913 BOPD untuk minyak, 792 MMSCFD untuk gas, sehingga menjadi 206.288 BOEPD untuk migas, setelah volume gas dikonversi menjadi setara minyak.

    “Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan, walaupun tentu saja ada tantangan-tantangan yang mungkin saat ini terjadi,” ucap Hudi.

    Dalam kesempatan tersebut, Hudi juga menyampaikan bahwa SKK Migas menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting migas dalam rangka memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang akan dibangun oleh pemerintah.

    Ketiga strategi tersebut meliputi optimalisasi produksi menggunakan teknologi, reaktivasi sumur idle, serta eksplorasi yang masif.

    Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan lifting tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang kini sedang direncanakan oleh pemerintah.

    Hudi menyampaikan, meskipun kilang tersebut tidak ada, lifting migas tetap harus didongkrak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

    “Produksi kita di kisaran 600 ribu (barel) lah, kita pukul rata. Sementara konsumsinya ada di sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kebutuhan kita untuk meningkatkan lifting tetap harus ada,” kata Hudi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT

    Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT

    Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil.

    Jakarta (ANTARA) – Program kemitraan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris bertajuk Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewujudkan transisi energi rendah karbon.

    Melalui program tersebut, Pemprov NTT mendapatkan asistensi tata kelola kebijakan publik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

    “Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sahid Junaidi di Jakarta, Rabu.

    Sahid Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses energi yang merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.

    Dengan implementasi program Mentari, dia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi makin solid agar dapat menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di NTT.

    “Pemerintah juga mengapresiasi implementasi program Mentari melalui proyek demonstrasi yang telah berhasil membangun PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Mata Redi dan Mata Woga yang diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diserahkan asetnya kepada pemerintah desa pada tahun 2024,” ucap Sahid Junaidi.

    Selain asistensi terkait dengan tata kelola kebijakan publik sektor energi serta pembangunan PLTS berkapasitas 95 kilowatt peak (kWp) dengan teknologi smart meter tersebut, Pemprov NTT juga mendapatkan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2025—2034.

    Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia (United Kingdom Minister-Counsellor for Development in Indonesia) Amanda McLoughin mengungkapkan bahwa kemitraan program Mentari dengan Pemprov NTT selama setahun ini telah menghasilkan dokumen RUED pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

    Dokumen tersebut akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah setempat untuk menentukan peta strategi dan kebijakan transisi energi rendah karbon yang adil dan inklusif.

    “Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui program Mentari,” kata Amanda McLoughin.

    Team leader program Mentari Julio Retana menuturkan bahwa melalui program tersebut pihaknya berupaya untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil.

    “Salah satu pendekatan dengan melibatkan setiap tingkatan pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional hingga regional. Dengan demikian, potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif,” ucapnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk terus mendorong dokumen RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan bagi pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT.

    Emanuel memperkirakan potensi energi terbarukan di Provinsi NTT mencapai 26.190 megawatt dengan hampir sepertiga di antaranya berupa tenaga surya.

    “Kolaborasi dalam program Mentari ini telah sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan agenda pembangunan daerah bertajuk Ayo Bangun NTT, serta amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 35 untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT,” imbuhnya.

    Sejak diinisiasi pada tahun 2020, program Mentari telah memberikan dukungan untuk mewujudkan transisi energi yang adil di Indonesia melalui proyek dan investasi energi terbarukan yang inklusif.

    Inisiatif tersebut dibangun berdasarkan empat pilar, yakni: kebijakan; perantara investasi; proyek demonstrasi; serta kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan berjejaring.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rektor: IPB telah kembangkan produk-produk dari kelapa sawit

    Rektor: IPB telah kembangkan produk-produk dari kelapa sawit

    Insya Allah PTPN bisa memberikan support untuk IPB membangun pabrik mini minyak goreng

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan IPB telah mengembangkan produk-produk dari kelapa sawit.

    “Produk-produk yang sudah kita kembangkan, antara lain helm dari limbah sawit, kemudian rompi anti-peluru dari limbah sawit, fashion dari limbah sawit, baju dari limbah sawit sudah kita kembangkan, itu semua sudah komersial,” katanya dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional dikutip di Jakarta, Rabu.

    Terkait rompi anti peluru, dia menyatakan bahwa produk tersebut sudah dilihat oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan diuji coba oleh PT Pindad (Persero). Berdasarkan hasil tes, rompi tersebut terbukti mampu menahan peluru dengan ukuran dan senjata tertentu.

    Namun, lanjutnya, masih ada koreksi dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri karena rompi yang dibuat IPB masih terlalu berat.

    “Nah, sehingga kita riset lagi, sehingga sekarang menghasilkan rompi yang sudah mulai agak tipis, sehingga dibawa oleh tentara,” katanya.

    IPB juga disebut telah berkembang menjadi pusat riset dalam bidang biomaterial yang diarahkan guna kebutuhan industri pertahanan. Salah satunya ialah pemanfaatan kitosan dari kulit udang yang dipakai untuk lapisan pesawat tempur, seperti mengurangi jejak radar, sehingga lebih sulit terdeteksi oleh radar musuh.

    Menurut dia, ke depan pihaknya juga bakal memanfaatkan limbah sawit yang digunakan untuk kebutuhan industri biomaterial.

    “Makanya, sekarang kita sudah masuk industri pertahanan, IPB ini. Karena apa? Kita berkembang dengan perspektif tentang pengembangan biomaterial,” ujar Arif.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengharapkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau Holding Perkebunan (PTPN) bisa segara mendukung IPB mengembangkan pabrik mini minyak goreng.

    “IPB sudah punya 60 hektare sawit, dan kami sudah buat pabrik pengolahan CPO-nya (Crude Palm Oil), dan sekarang selangkah lagi membuat pabrik minyak goreng. Kemarin dengan Pak Dirut (Direktur Utama) PTPN, Pak Gani (Muhammad Abdul Gani), kita sudah diskusi, Insya Allah PTPN bisa memberikan support untuk IPB membangun pabrik mini minyak goreng,” ungkapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Commuter terima kedatangan dua train set sarana KRL baru

    KAI Commuter terima kedatangan dua train set sarana KRL baru

    Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atas sarana KRL yang memasuki masa konservasi.

    Jakarta (ANTARA) – KAI Commuter menerima kembali kedatangan sarana kereta rel listrik (KRL) baru sebanyak dua train set atau 24 kereta (SF12) dari CCRC Qingdao Sifang Tiongkok yang tiba melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Dua train set sarana KRL baru tiba pada hari Selasa (11/3) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, satu train set KRL baru juga telah datang di akhir Januari 2025,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Joni Martinus menerangkan bahwa kedatangan sarana KRL baru dari Tiongkok itu merupakan tiga dari total 11 train set yang dipesan oleh KAI Commuter.

    “Hingga saat ini, total KAI Commuter telah mendatangkan 36 unit kereta atau sebanyak tiga train set KRL baru,” jelas Joni.

    Proses kedatangan sarana baru itu, KAI Commuter selalu memantau timeline untuk menjaga agar rencana time delivery-nya sesuai.

    “Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atau replacement atas sarana KRL yang akan memasuki masa konservasi,” ujar Joni.

    Rangkaian-rangkaian KRL baru tersebut juga akan dikirim ke Depo KRL Depok untukpengecekan awal secara menyeluruh sebelum dilakukan asesmen internal oleh KAI Commuter.

    Setelah itu, akan dilakukan pengujian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    Dengan kedatangan sarana KRL yang baru itu, Joni berharap pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan rencana agar segera dapat beroperasi untuk layanan pengguna Commuter Line dan masyarakat luas.

    Dengan kelancaran semua proses itu, pihaknya juga bisa secepatnya melayani pengguna KRL lebih maksimal.

    Apalagi, kata Joni, sampai saat ini Commuter Line masih menjadi moda transportasi andalan untuk mobilitas masyarakat.

    “Kami berterima kasih kepada Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, PT KAI (Persero) selaku induk usaha KAI Commuter, dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta membantu proses kelancaran pengadaan sarana KRL baru ini,” kata Joni.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • SKK Migas gencarkan lifting guna penuhi kebutuhan kilang 1 juta barel

    SKK Migas gencarkan lifting guna penuhi kebutuhan kilang 1 juta barel

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting migas dalam rangka memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang akan dibangun oleh pemerintah.

    “Pemerintah sendiri sudah menyampaikan bahwa migas menjadi prioritas pertama pendanaan Danantara, yaitu untuk membangun kilang minyak baru. Tentu saja untuk membangun kilang minyak baru, ada kebutuhan (minyak mentah) untuk kilang tersebut,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SKK Migas telah menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting, yakni optimalisasi produksi menggunakan teknologi, reaktivasi sumur idle, serta eksplorasi yang masif.

    Terkait dengan penggunaan teknologi, lanjut Hudi, ia menyoroti sumur-sumur Indonesia yang sudah tua. Untuk itu, harus dilakukan proses perolehan tahap lanjut atau enhanced oil recovery atau tertiary oil recovery.

    Kemudian, terkait dengan aktivasi sumur idle, Hudi menyampaikan terdapat dua opsi yang diberikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Opsi pertama adalah mengelola sumur idle tersebut untuk direaktivasi.

    Opsi kedua adalah KKKS menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan reaktivasi.

    “Ada potensi sekitar 4.500 sumur idle yang sudah siap direaktivasi,” kata Hudi.

    Strategi ketiga adalah melakukan eksplorasi yang lebih masif, sebab aset-aset yang saat ini dimiliki oleh Indonesia tidak akan bisa mencapai target 1 juta barel. Hudi lantas merujuk pada capaian-capaian Indonesia pada 2024.

    “Dari 39 sumur eksplorasi yang dibor di 2024, itu ada temuan sekitar 2.940 mmboe dengan status 2C, dan minyaknya itu kurang lebih sebesar 532 mmbo, gasnya itu 13,5 TCF. Itu 2024, ya,” ucap Hudi.

    Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan lifting tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang kini sedang direncanakan oleh pemerintah.

    Hudi menyampaikan, meskipun kilang tersebut tidak ada, lifting migas tetap harus didongkrak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

    “Produksi kita di kisaran 600 ribu (barel) lah, kita pukul rata. Sementara konsumsinya ada di sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kebutuhan kita untuk meningkatkan lifting tetap harus ada,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah melakukan perubahan rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari.

    Pembangunan kilang itu merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang bakal menerima kucuran dana investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Proyek-proyek itu juga bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub koordinasikan kesiapan angkutan Lebaran dengan Gubernur DIY

    Menhub koordinasikan kesiapan angkutan Lebaran dengan Gubernur DIY

    Ini menunjukkan bahwa DIY menjadi destinasi favorit masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi kesiapan angkutan Lebaran 2025 dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X agar dapat berjalan aman dan lancar.

    “Pada kesempatan tadi kami menyampaikan informasi berdasarkan survei yang kami lakukan dan hal-hal yang perlu diantisipasi berkaitan dengan angkutan Lebaran 2025,” kata Menhub di Yogyakarta, Rabu.

    Menhub menyampaikan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama dengan Litbang Kompas yang memprediksi potensi pergerakan selama liburan Lebaran 2025 mencapai 52 persen dari total jiwa penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta orang.

    Potensi pergerakan, baik perjalanan lintas provinsi maupun perjalanan dalam provinsi selama liburan Lebaran 2025, kata dia, didominasi pemudik dengan daerah asal perjalanan dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa sebesar 66,6 persen atau sebanyak 97,6 juta orang.

    Di DIY, diprediksi akan terdapat 1,6 persen atau 2,3 juta orang yang akan melakukan perjalanan lintas provinsi dan perjalanan dalam provinsi. Dari hasil survei tersebut, Terminal Bus Giwangan merupakan terminal tujuan terpadat dan Stasiun KA Tugu Yogyakarta menjadi stasiun tujuan terpadat.

    “Ini menunjukkan bahwa DIY menjadi destinasi favorit masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2025,” ujar Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Untuk itu, Menhub mendorong kolaborasi antara Kemenhub dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyiapkan sarana dan prasarana transportasi serta sarana pendukung lainnya guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa angkutan Lebaran 2025.

    Menhub berharap kolaborasi, dukungan, dan kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2025, antara lain, posko angkutan lebaran dan penyiapan mudik gratis, termasuk kesiapan armada melalui ramp check (pemeriksaan jalan) dan pemeriksaan kesehatan pengemudi.

    Peningkatan akses dan layanan angkutan feeder menuju terminal, stasiun, dan bandara. Selain itu, pengaturan dan rekayasa lalu lintas serta penanganan perlintasan sebidang, termasuk kesiapan jalur alternatif.

    Di samping itu, antisipasi mobilitas jumlah wisatawan pada musim libur Lebaran, termasuk tempat penginapan dan lokasi wisata, penyediaan informasi mudik, dan sosialisasi keselamatan, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi.

    Menhub juga menyampaikan potensi adanya kepadatan di sejumlah jalan arteri akibat pasar tumpah serta potensi kepadatan di kawasan pariwisata. Hal ini mengingat Yogyakarta memiliki banyak tujuan wisata seperti Malioboro, Pantai Glagah, Parangtritis, dan Baron.

    Setelah bertemu dengan Sri Sultan, Menhub Dudy melakukan peninjauan ke Stasiun KA Tugu dan Terminal Bus Giwangan.

    Menhub memberi arahan kepada seluruh unit pelaksana teknis (UPT) transportasi di Yogyakarta untuk mengoptimalkan pelayanan selama masa angkutan Lebaran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP-BP2MI sinergi ciptakan SDM perikanan siap kerja luar negeri

    KKP-BP2MI sinergi ciptakan SDM perikanan siap kerja luar negeri

    Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi dalam menciptakan sumber daya manusia perikanan yang siap bekerja di luar negeri.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi bersama BP2MI demi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing dalam dunia kerja internasional.

    “Kami berharap dapat meningkatkan koordinasi dengan BP2MI dalam banyak hal, yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal perikanan migran,” kata Nyoman.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi bersama BP2MI untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri perikanan internasional.

    Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih optimal, serta memperkuat kerja sama antara BPPSDMKP KKP dan BP2MI dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja sektor perikanan.

    Nyoman menuturkan bahwa pihaknya siap menyiapkan secara teknis tenaga-tenaga andal di bidang kelautan dan perikanan.

    Sebagai tidak lanjut, kata Nyoman, akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPSDM KP dengan empat Direktorat Jenderal di Kementerian P2MI.

    Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi upaya Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM).

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menilai para SDM yang dilatih tidak hanya bekerja di sektor kelautan dan perikanan dalam negeri, tapi juga luar negeri.

    Christina menyampaikan hal itu saat mengunjungi di BPPP Tegal untuk meninjau sejumlah fasilitas sekaligus berdiskusi dengan sejumlah peserta pelatihan di balai milik KKP di bawah BPPSDMKP.

    Christina mengaku senang terhadap proses pembelajaran dan kelengkapan fasilitas yang ada di BPPP Tegal. Banyak lulusan BPPP Tegal bekerja di luar negeri dan diakui kompetensinya di level internasional.

    “Ini trip pertama kami untuk mengunjungi langsung pelatihan dan penyuluhan di Tegal, dan kami sangat senang melihatnya ya kelihatan tadi bagaimana proses pembelajaran, fasilitas juga lengkap sekali, dan lulusannya juga diakui, apalagi sudah ada akreditasi atau sertifikasi yang diakui di level internasional,” ucap Christina.

    Melihat potensi besar tersebut, Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025