Kamis, 13 Maret 2025 06:00 WIB
Pemerintah memberikan diskon tarif tol di Jawa dan Sumatera untuk semua golongan kendaraan selama masa libur Lebaran 2025 guna memperlancar mobilitas masyarakat.
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya
Salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.
“Kami bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Presiden RI Prabowo Subianto agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” ujar Dedi di Jakarta, Rabu (12/3).
Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.
Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.
“Sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan hujan ekstrem karena masih di kisaran 20—30 mm, berarti masih relatif rendah menurut saya,” katanya.
Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.
“Ketika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) zaman itu memagar daerah aliran sungainya, pagarnya malah dijebol. Ketika terjadi banjir, airnya masuk ke areal perumahan. Ini juga menjadi konsep kami didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait,” ujar Dedi.
Ketiga, lanjut dia, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.
“Ketiga hal ini, tadi kami diskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Menteri PKP juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen). Namun, ini masih dalam kajian,” kata Dedi.
Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengadopsi rumah panggung yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan digunakan di Muara Angke, Jakarta Utara.
“Kemudian yang berikutnya, yang menjadi konsen kami saat ini adalah mendesain rumah panggung, ini kami bisa di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, lalu Purwakarta daerah pegunungan,” katanya.
Dedi melanjutkan, “Sukabumi yang saya sampaikan kemarin, ternyata barusan ditemukan formula desain rumah panggung itu sudah dilaksanakan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dikonsepkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dan sudah digunakan di Muara Angke sekarang. Nanti itu akan diadopsi juga oleh Pemprov Jabar.”
Pewarta: Aji Cakti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Gubernur Jabar: Rumah panggung jadi solusi atasi banjir langganan
Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong atau rumah panggung.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa pembangunan rumah kolong atau rumah panggung menjadi solusi mengatasi persoalan banjir langganan seperti yang terjadi di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang.
Namun, kata Dedi Mulyadi, rumah panggung dibangun bagi warga yang bersedia, dan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung.
“Jadi, bagi yang bersedia, dan tentunya mengikuti harga yang kita miliki,” ujar Dedi Mulyadi di Jakarta, Rabu (12/3).
Dedi mengatakan bahwa pembangunan rumah panggung bagi masyarakat tersebut akan lebih banyak melibatkan partisipasi pengusaha.
Menurut dia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait punya hubungan banyak ke dunia usaha.
Dengan demikian, lanjut Dedi, bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan banyak pengusaha berpartisipasi membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir, terutama untuk warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah.
Sebagai informasi, pembangunan rumah kolong atau rumah panggung ini akan dibuat dengan kolong setinggi 2,5 meter. Begitu banjir, warga tidak perlu repot hingga berbasah-basah. Cukup turun dan menggunakan perahu untuk akses ke jalan.
Gubernur Jawa Barat mengaku telah meninjau lokasi banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jabar.
Diakuinya bahwa relokasi warga yang tinggal di daerah langganan banjir itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada solusi lain.
“Pembangunan rumah kolong menjadi solusi. Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong tersebut. Harapannya warga dapat menyesuaikan diri saat banjir datang,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga berharap segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet untuk mengatasi luapan Sungai Cibeet yang sering kali menggenangi Desa Karangligar dan sekitarnya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan
Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.
“Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).
Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.
“Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” katanya.
Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. “Hukum harus ditegakkan,” katanya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.
Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.
“Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Ara.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.
“Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem,” kata Dedi.
Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025 -
KSP: Perlu maksimalkan potensi strategis pelabuhan kawasan Batam
Terobosan tersebut dalam rangka membangun konektivitas antarwilayah di Kepri sebagai daerah kepulauan.
Tanjungpinang (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI A.M. Putranto memandang penting secara bersama-sama mendukung program prioritas pelabuhan kawasan Batam, seperti pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar, guna memaksimalkan potensi strategis dari jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
“Hal ini mengingat terminal Singapura sudah bisa memanfaatkan hingga 40 juta TEUs per tahun, Malaysia 10 juta TEUs/tahun, dan Kota Batam Provinsi Kepri baru 670.000 TEUs/tahun. Ini harus terus didorong agar bisa menangkap peluang yang makin besar lagi ke depan,” kata A.M. Putranto di Gedung Balairung BP Batam, Rabu (12/3).
Apalagi, lanjut Kepala KSP, pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar, yang saat ini masih pada tahap pertama periode 2023—2025 dengan investasi sebesar Rp1,1 triliun, akan disambung pengembangan tahap kedua pada tahun 2025—2028 dengan total investasi Rp2,7 triliun.
“Ini akan bisa menangkap peluang tersebut nantinya,” kata Putranto ketika memimpin Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengembangan Transportasi Laut dan Galangan Kapal Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang Pelabuhan Batu Ampar sebagai international transshipment hub dengan fokus utama sebagai pelabuhan transshipment, jasa penanganan peti kemas, jasa penumpukan peti kemas, jasa pandu dan tunda kapal, hingga STS dan FSU, dia berharap akan bisa menangkap peluang tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan gambaran umum terkait dengan letak geografis provinsi ini yang berada di jalur perdagangan utama dunia Selat Malaka, yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia.
Kepri, menurut Ansar, juga terus melakukan terobosan pembangunan ekonomi, salah satunya pada tahun 2026 akan mengembangkan dunia kedirgantaraan melalui kerja sama antara Pemprov Kepri dan PT Dirgantara Indonesia.
“Terobosan tersebut dalam rangka membangun konektivitas antarwilayah di Kepri sebagai daerah kepulauan melalui penyediaan transportasi udara dengan pesawat berbadan kecil jenis foker, yang bisa menghubungkan berbagai wilayah di Kepri,” jelasnya.
Gubernur Ansar di hadapan Kepala KSP A.M. Putranto dan peserta rapat juga menyampaikan berbagai program pembangunan. Pada kesempatan ini, dia juga memohon dukungan pusat, terutama proyek strategis nasional di Batam seperti Rempang Eco-City.
Program pembangunan lainnya, lanjut Gubernur, jembatan Batam-Bintan dan pembangunan sektor kemaritiman seperti industri perikanan laut, perumahan, pariwisata, hingga sektor energi dan sumber daya mineral lainnya.
Sesuai dengan desain awal Batam yang dikembangkan sebagai kota industri, kata Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, pariwisata, perdagangan, dan alih kapal dalam 6 dasawarsa pengembangan telah banyak pembangunan yang dilakukan.
“Batam terus bertumbuh perekonomiannya yang mencapai 6,69 persen pada tahun 2024, atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini akan terus ditingkatkan ke depannya,” kata Amsakar Ahmad.
Pewarta: Ogen
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Hartadinata (HRTA) siap mendukung ekosistem bullion
Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-7 di dunia dengan produksi rata-rata 130 ton per tahun.
Jakarta (ANTARA) – Perseroan Terbatas (PT) Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), perusahaan manufaktur serta perdagangan perhiasan dan emas batangan, menyatakan siap mendukung ekosistem bullion atau bank emas di Indonesia.
Direktur Investor Relation Hartadinata Abadi Thendra Crisnanda mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-7 di dunia dengan produksi rata-rata 130 ton per tahun. Akan tetapi, Indonesia justru melakukan impor emas hingga dua miliar dolar AS per tahun.
“Dengan adanya bullion bank, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor emas dan memanfaatkan cadangan emas dalam negeri untuk kepentingan ekonomi nasional,” kata Thendra saat kegiatan media di Jakarta, Rabu (12/3).
Saat ini Hartadinata telah menjalin kolaborasi dengan dua pemain bank emas di Indonesia, yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Mendukung ekosistem bullion juga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mengejar pertumbuhan pada tahun ini. Perusahaan menargetkan pendapatan dapat tumbuh hingga 60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan laba bersih ditargetkan tumbuh hingga 50 persen yoy.
Sebagai catatan, Hartadinata mencetak rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 26,48 persen tiap tahun dalam rentang waktu 2017 hingga 2023. Sementara itu, laba bersih naik 15,68 persen per tahun.
Pada bulan September 2024, jumlah emas murni yang dijual oleh perusahaan meningkat 21,08 persen daripada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 11,42 ton.
Selain itu, harga rata-rata harga jual tumbuh 17,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang angkanya mencapai Rp1.158.491,00.
Seiring dengan komitmen mendukung ekosistem bullion, Hartadinata optimistis volume penjualan emas juga akan terkerek. Perusahaan menargetkan volume penjualan tahun ini meningkat menjadi 20—21 juta ton dari sebelumnya 15 ton.
Ia menyebutkan kontribusi penjualan dari emas batangan merek Emasku sebesar 70 persen terhadap total penjualan, sedangkan dari merek Ardore sekitar 20 persen.
Selain mendukung bank emas, perusahaan juga menetapkan lima strategi lain pada tahun ini, di antaranya membangun citra merek HRTA melalui pemasaran strategis dan inovasi serta mengembangkan desain perhiasan yang lebih autentik untuk meningkatkan permintaan.
Di samping itu, mengupayakan sertifikasi London Bullion Market Association (LBMA) untuk produk emas batangan guna meningkatkan daya saing global, menjalin sinergi dengan penambang lokal untuk mengamankan bahan baku berkualitas, dan mengembangkan pabrik terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Maluku Utara dan Jawa Timur buka misi dagang dan investasi
ANTARA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi di Kota Ternate pada Rabu (12/3). Pembukaan misi dagang dan investasi tersebut mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp503,47 miliar dari hasil jual beli komoditas unggulan kedua provinsi. (Harmoko Minggu/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)
-
Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita
Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendag.
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji meminta Pemerintah dan penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang memalsukan produk minyak goreng kemasan dari Kementerian Perdagangan, Minyakita.
“Kecurangan yang dilakukan oknum-oknum penyeleweng tersebut sudah sangat vulgar,” kata Sarmuji dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (12/3).
Apalagi, kata dia, kerugian masyarakat sudah sangat banyak, pelanggaran oleh oknum ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi perilaku usaha terkait ukuran, takaran, timbangan tidak sesuai dengan sebenarnya.
Dikatakan pula bahwa kejahatan oknum pemalsu Minyakita merupakan kesengajaan yang terang benderang. Kecurangan tersebut sangat merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Menurut dia, pengusutan juga harus dilakukan terhadap oknum perusahaan produsen yang tidak sama sekali terdaftar. Akan tetapi, mereka melalukan kegiatan produksi yang mengatasnamakan produk Minyakita.
“Saya juga mendapatkan laporan praktik kecurangan dalam peredaran minyak goreng curah berlabel Minyakita palsu,” kata dia.
Perlindungan terhadap konsumen, kata dia, harus jadi prioritas utama karena peredaran minyak goreng subsidi ini dengan kemasan yang mirip tetapi harga jual relatif mahal dan dengan takaran yang tidak sesuai.
“Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” katanya.
Sarmuji mengaku mendapatkan banyak laporan tentang pengurangan takaran oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan dengan cara mengganti label dan mengurangi kuantitas takaran minyak.
Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN ini menegaskan bahswa Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan harus bisa menemukan oknum produsen dan jaringan distribusi mereka dengan secepatnya-cepatnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan langsung ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai wewenang langsung dalam menerima keluhan yang tidak sesuai dengan aturan.
Ia juga meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan secara ilegal.
Legislator ini meminta agar Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan melakukan audit secara menyeluruh terhadap produsen yang memiliki izin produksi.
Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, Pemerintah segera mencabut izin usaha dan memberikan sanksi administratif serta pidana sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.
“Pelanggarannya sudah sangat berat, wajib untuk diusut secara tuntas,” kata dia.
Sebelumnya, Kepolisian Resor Bogor mengungkap tempat produksi minyak goreng dengan merek Minyakita yang diketahui palsu di Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat konferensi pers di tempat produksi, Senin (10/3), menjelaskan bahwa pengelola memperoleh minyak goreng curah dari berbagai tempat, kemudian mengemasnya dengan kemasan menyerupai Minyakita di lokasi tersebut.
Minyak goreng yang dikemas menggunakan plastik itu volumenya tidak mencapai 1 liter per kemasan. Namun, dijual per 1 liter seharga Rp15.600,00. Dengan demikian, harga yang didapat oleh masyarakat menyentuh angka Rp18 ribu.
“Jadi, yang kami dalami ini soal pengurangan takaran dengan mengubah kemasan menyerupai Minyakita. Akan tetapi, tidak dilengkapi keterangan berat bersih serta BPOM,” kata AKBP Rio.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
15 proyek migas senilai Rp13,6 triliun ditargetkan beroperasi 2025
Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan
Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 15 proyek migas senilai 832,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp13,6 triliun (kurs Rp16.366) beroperasi pada 2025.
“Tahun 2025 sendiri, ditargetkan ada sekitar 15 proyek yang harapannya akan on-stream di tahun ini, dengan nilainya di sekitar 832,7 juta dolar AS,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu malam.
Dengan beroperasinya 15 proyek migas tersebut, Hudi memaparkan bahwa terdapat potensi untuk menambah dan/atau mempertahankan kapasitas produksi minyak sebesar 73.335 BOPD (barel minyak per hari), dan kapasitas gas 896 MMSCFD (juta kaki kubik standar gas per hari).
Apabila volume gas dikonversi menjadi setara minyak, maka kapasitas produksi migas menjadi 233.389 BOEPD (barel setara minyak per hari).
Adapun yang dimaksud dengan mempertahankan kapasitas produksi merujuk pada sumur-sumur yang dilakukan peremajaan atau revamping, khususnya untuk sumur-sumur tua.
Total produksi minyak dan gas tahun 2025 dari 15 proyek migas tersebut adalah 64.913 BOPD untuk minyak, 792 MMSCFD untuk gas, sehingga menjadi 206.288 BOEPD untuk migas, setelah volume gas dikonversi menjadi setara minyak.
“Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan, walaupun tentu saja ada tantangan-tantangan yang mungkin saat ini terjadi,” ucap Hudi.
Dalam kesempatan tersebut, Hudi juga menyampaikan bahwa SKK Migas menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting migas dalam rangka memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang akan dibangun oleh pemerintah.
Ketiga strategi tersebut meliputi optimalisasi produksi menggunakan teknologi, reaktivasi sumur idle, serta eksplorasi yang masif.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan lifting tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang kini sedang direncanakan oleh pemerintah.
Hudi menyampaikan, meskipun kilang tersebut tidak ada, lifting migas tetap harus didongkrak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.
“Produksi kita di kisaran 600 ribu (barel) lah, kita pukul rata. Sementara konsumsinya ada di sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kebutuhan kita untuk meningkatkan lifting tetap harus ada,” kata Hudi.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025 -
Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT
Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil.
Jakarta (ANTARA) – Program kemitraan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris bertajuk Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewujudkan transisi energi rendah karbon.
Melalui program tersebut, Pemprov NTT mendapatkan asistensi tata kelola kebijakan publik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).
“Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sahid Junaidi di Jakarta, Rabu.
Sahid Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses energi yang merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.
Dengan implementasi program Mentari, dia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi makin solid agar dapat menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di NTT.
“Pemerintah juga mengapresiasi implementasi program Mentari melalui proyek demonstrasi yang telah berhasil membangun PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Mata Redi dan Mata Woga yang diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diserahkan asetnya kepada pemerintah desa pada tahun 2024,” ucap Sahid Junaidi.
Selain asistensi terkait dengan tata kelola kebijakan publik sektor energi serta pembangunan PLTS berkapasitas 95 kilowatt peak (kWp) dengan teknologi smart meter tersebut, Pemprov NTT juga mendapatkan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2025—2034.
Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia (United Kingdom Minister-Counsellor for Development in Indonesia) Amanda McLoughin mengungkapkan bahwa kemitraan program Mentari dengan Pemprov NTT selama setahun ini telah menghasilkan dokumen RUED pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Dokumen tersebut akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah setempat untuk menentukan peta strategi dan kebijakan transisi energi rendah karbon yang adil dan inklusif.
“Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui program Mentari,” kata Amanda McLoughin.
Team leader program Mentari Julio Retana menuturkan bahwa melalui program tersebut pihaknya berupaya untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil.
“Salah satu pendekatan dengan melibatkan setiap tingkatan pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional hingga regional. Dengan demikian, potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif,” ucapnya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk terus mendorong dokumen RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan bagi pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT.
Emanuel memperkirakan potensi energi terbarukan di Provinsi NTT mencapai 26.190 megawatt dengan hampir sepertiga di antaranya berupa tenaga surya.
“Kolaborasi dalam program Mentari ini telah sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan agenda pembangunan daerah bertajuk Ayo Bangun NTT, serta amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 35 untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT,” imbuhnya.
Sejak diinisiasi pada tahun 2020, program Mentari telah memberikan dukungan untuk mewujudkan transisi energi yang adil di Indonesia melalui proyek dan investasi energi terbarukan yang inklusif.
Inisiatif tersebut dibangun berdasarkan empat pilar, yakni: kebijakan; perantara investasi; proyek demonstrasi; serta kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan berjejaring.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025