ANTARA – Persoalan mengenai minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita yang tidak sesuai takaran, menjadi perhatian masyarakat khususnya para ibu rumah tangga. Atas temuan kecurangan itu, tak sedikit warga mulai meninggalkan Minyakita dan menggantinya dengan membeli produk lain. (Denik Apriyani/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Pemprov Babel gelar GPM untuk jaga stabilitas harga saat Ramadhan
ANTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Lurah Temberan, Kota Pangkalpinang, pada Kamis (13/3). Pada GPM tersebut masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga distributor yang lebih murah, dengan selisih harga sekitar Rp1000-Rp2000. (Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
-
Peneliti LPEM UI: Pemerintah perlu beri kepastian hukum industri sawit
bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting
Jakarta (ANTARA) – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit.
Eugenia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menilai kepastian hukum penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit.
“Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,” kata Eugenia.
Ia pun mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya.
Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.
Adapun ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini, untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.
Lebih lanjut, Eugenia mengatakan pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) perlu dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.
Hal ini penting untuk menjaga agar keberlangsungan industri sawit dalam mendukung perekonomian nasional.
Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun.
Kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun dan Bea Keluar Rp6,1 triliun.
Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.
Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan.
Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional.
“Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit. Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus,” kata dia.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Moody’s Ratings perkirakan ekonomi Malaysia tumbuh 5 persen pada 2025
Kuala Lumpur (ANTARA) – Moody’s Ratings memperkirakan ekonomi Malaysia akan tumbuh 5 persen pada 2025, yang sebagian besar sejalan dengan pertumbuhan 5,1 persen pada 2024.
Lembaga pemeringkat ini dalam sebuah catatan pada Rabu (12/3) mengatakan bahwa pasar tenaga kerja yang stabil, inflasi yang sebagian besar tidak terlalu tinggi, dan transfer fiskal akan mendukung konsumsi, meskipun ada beberapa risiko dari reformasi subsidi bahan bakar yang direncanakan.
Sementara itu, lembaga tersebut mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti Peta Jalan Transisi Energi Nasional dan Rencana Induk Industri Baru, akan mendorong investasi swasta dan publik.
Menurut Moody’s Ratings, kebijakan-kebijakan tersebut juga akan meningkatkan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) negara itu terkait dengan pergeseran rantai pasokan regional dan peningkatan kemampuan manufaktur semikonduktor dan pusat data Malaysia.
“Kami memperkirakan penerapan strategi ini akan mendukung pertumbuhan kredit dalam beberapa tahun ke depan,” papar lembaga itu.
Moody’s Ratings juga menyebutkan bahwa risiko yang berkaitan dengan tarif perdagangan dan ketegangan geopolitik akan dimitigasi oleh Malaysia dengan memperluas akses pasar dan mendiversifikasi mitra dagang, termasuk memperdalam kerja sama ekonomi dengan negara tetangga, Singapura.
Pewarta: Xinhua
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkab Temanggung gelar gerakan pangan murah untuk masyarakat
ANTARA – Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan, Kamis (13/3). GPM ini sengaja dilakukan di setiap desa agar dapat menjangkau masyarakat pedesaan.
(Firman Eko Handy/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N) -
Dishub ingatkan pemudik dari Bali agar tidak terjebak Nyepi
Mudik memperhitungkan waktu, jangan sampai nanti pas mudik tidak bisa bergerak
Badung (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Bali mengingatkan pemudik dari Bali agar tidak terjebak Hari Suci Nyepi karena berangkat saat puncak arus mudik sehari sebelum Nyepi.
Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta di Badung, Kamis, menyarankan pemudik agar menghitung waktu perjalanan karena jika pada 29 Maret 2025 nanti masih di perjalanan maka akan terjebak Hari Raya Nyepi.
“Sudah tahu sama-sama dari jauh hari sebelumnya, yang jelas seluruh persiapan mudik dan Nyepi sudah dikoordinasikan, jangan sampai tercecer lah, kalau tercecer tidak bisa lewat,” kata dia.
Dishub Bali mengarahkan calon pemudik terutama jalur darat dan penyeberangan laut agar berangkat jauh hari sebelum Idul Fitri.
Namun dari pemetaannya tak dapat dipungkiri puncak arus mudik berlangsung pada 28 Maret 2025, sehari sebelum Nyepi dan bertepatan dengan Hari Pengrupukan di mana jalanan Bali akan padat dengan pawai ogoh-ogoh terutama di perkotaan.
Pada momentum ini terutama sejak sore hingga tengah malam beberapa ruas jalan akan mengalami kemacetan, Samsi melihat macet utamanya akan terjadi di Denpasar sehingga pemudik yang berangkat melalui Denpasar memerlukan waktu tempuh lebih lama.
“Kalau yang mau mudik jauh-jauh hari, perhitungkan mulai sekarang, banyak juga yang sudah mempersiapkan ‘work from anywhere’ dari tanggal 24 Maret, sudah diarahkan mulai berangkat,” ujar Kadishub.
“Mudik memperhitungkan waktu, jangan sampai nanti pas mudik tidak bisa bergerak,” sambungnya.
Jika tidak, Dishub Bali menyarankan masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman agar berangkat sehari setelah Nyepi, mengingat ukuran Bali yang tak begitu besar memungkinkan perjalanan yang tidak begitu lama.
Untuk mengantisipasi pemudik yang tercecer saat Nyepi, Samsi mengatakan akan dilakukan perundingan lintas sektor, termasuk menentukan area penyangga di sekitar pelabuhan.
“Kami berharap semua memperhitungkan jangan sampai tidak hitung, apalagi di Bali bersamaan Nyepi dan jelang Idul Fitri, kami persiapkan di pelabuhan semacam area untuk penyanggaan,” ujarnya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
ASDP memastikan adanya skema “refund” tiket saat cuaca buruk
Kalau memang cuacanya sangat buruk sekali, untuk keselamatan, tidak akan diberangkatkan
Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan pembatalan pemberangkatan kapal penyeberangan, yang disebabkan oleh cuaca ekstrem akan mendapat pengembalian dana (refund) atau dapat menjadwalkan kembali tanpa biaya.
“Untuk ekstrem, kalau misalnya terjadi pembatalan keberangkatan, kami akan terapkan refund atau rescheduling tanpa ada penambahan biaya apapun,” ujar Direktur Utama ASDP Heru Widodo di Jakarta, Kamis.
Heru menyampaikan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dengan prediksi cuaca. Terlebih, pada Maret 2025, diprediksi adanya potensi cuaca buruk dan gelombang tinggi.
Lebih lanjut, kata Heru, saat ASDP mendapat peringatan cuaca, maka pihaknya akan menunggu keputusan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk persetujuan pemberangkatan.
“Kalau memang masih bisa mungkin untuk berjalan, KSOP akan keluarkan surat izin untuk berjalan, untuk kapal. Tapi, kalau memang cuacanya sangat buruk sekali, untuk keselamatan, tidak akan diberangkatkan,” katanya.
Pada angkutan Lebaran 2025, ASDP mencatat ada sembilan lintasan utama yang masuk dalam pantauan nasional, yakni Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Jangkar-Lembar, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian, Ajibata-Ambarita, Penajam-Kariangau, dan Bajoe-Kolaka.
Selain itu, ASDP juga menyiapkan layanan di pelabuhan perbantuan, yakni Ciwandan-Wika Beton dan Bojonegara-Muara Pilu, guna mengurangi kepadatan di lintasan utama.
Dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 4,56 juta orang dan total kendaraan sebanyak 1,13 juta unit atau meningkat sekitar 10 persen dari realisasi tahun lalu, ASDP memastikan kesiapan operasional dengan total 68 unit dermaga yang siap digunakan, terdiri atas 56 unit milik ASDP dan 12 unit non-ASDP.
Sebanyak 203 unit kapal juga telah disiapkan, yang terdiri dari 59 kapal ASDP Group dan 144 kapal reguler non-ASDP.
ASDP menerapkan kebijakan tarif satu harga atau tarif reguler pada layanan penyeberangan ekspres guna meringankan beban masyarakat dan mendorong pergerakan selama periode libur Lebaran 2025.
Kebijakan single tarif berlaku di Pelabuhan Merak mulai Rabu (26/3/2025) pukul 12.00 WIB hingga Minggu (30/3/2025) pukul 20.00 WIB atau H-5 hingga H-1 Lebaran 2025, yang mana pengguna jasa dapat menikmati diskon tarif senilai 36 persen dari tarif kapal ekspres.
Penerapan single tarif berlaku untuk seluruh golongan yang dilayani di Pelabuhan Merak pada periode tersebut yakni pejalan kaki, gol IVA, gol IVB, gol VA, dan gol VIA. Adapun besaran diskon tarif untuk kendaraan penumpang berkisar 21-36 persen.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
BI DIY imbau masyarakat tukar uang di tempat penukaran resmi
Imbauan dari kami kalau mau menukarkan uang ke tempat resmi, bisa ke bank atau di layanan kas keliling kami
Bantul (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menukarkan uang pecahan baru di tempat penukaran resmi yang disediakan perbankan maupun melalui layanan kas keliling.
“Imbauan dari kami kalau mau menukarkan uang ke tempat resmi, bisa ke bank atau di layanan kas keliling kami,” kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI DIY Hermanto di sela memantau harga dan stok bahan pokok di Kabupaten Bantul, Kamis.
Dia mengatakan dalam memberikan pelayanan tukar uang baru bagi masyarakat ini, Bank Indonesia menyediakan layanan kas keliling di beberapa tempat, selain memberikan layanan tukar uang di kantor kas terpadu.
“Kami melakukan layanan kas keliling, tidak hanya kas terpadu, tapi layanan kas keliling di beberapa tempat, bank pun kami minta juga melayani juga, sehingga ada 32 bank yang saat ini kita minta layani tukar uang,” katanya.
Dia mengatakan, jika masing masing bank mitra Bank Indonesia bisa memberikan layanan tukar uang terhadap 100 orang, maka seluruh 32 bank bisa melayani hingga sebanyak 3.200 orang penukar.
“Jadi kami berharap masyarakat melakukan penukaran di tempat yang resmi, sehingga tukar satu juta rupiah misalnya ya dapatnya satu juta, tidak terpotong, itu imbauan kami,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan layanan tukar uang di DIY menghadapi Lebaran 2025 sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, dan akan berakhir sampai 26 Maret.
Lokasi-lokasi penukaran uang baru di DIY sudah diumumkan melalui media sosial BI dan Humas Jogja.
“Penukaran uang masih sampai 26 Maret kami buka, ada di beberapa titik saya lupa persisnya. Yang jelas hari ini masih ada, besok juga ada, minggu depan kami buka yang terpadu,” katanya.
Dia mengatakan layanan tukar uang baru sebelumnya sudah diadakan di wilayah Kabupaten Bantul, Sleman dan beberapa lokasi lainnya, yang disambut antusias masyarakat yang ingin uang baru untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Kemudian minggu depan tanggal 17 di Sleman, dan nanti pada 18, 19 Maret itu secara terpadu di Pakualaman Yogyakarta kami. Jadi terpadu itu melayani seribu penukar, dari 17,18,19 Maret itu masing masing seribu orang, jadi tiga ribu penukaran,” katanya.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Gubernur Bali targetkan pembangunan infrastruktur rampung pada 2028
Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kembali berlanjut, meski keluar dari daftar proyek strategis nasional (PSN)
Badung, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur, yang di antaranya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, dapat rampung pada 2028.
“Program ini (pembangunan infrastruktur) harus berjalan paling lambat 2028 selesai, buruk-buruknya 2029 sudah harus selesai, kami berbagi tugas,” kata dia di Badung, Bali, Kamis.
Pada periode keduanya ini, Koster merancang sejumlah infrastruktur dengan beberapa di antaranya menggunakan dana kolaborasi antara Pemprov Bali dengan pemerintah kabupaten/kota.
“(Restorasi) Pura Besakih itu (dikerjakan) provinsi, parkir Pura Batur provinsi, parkir Pelabuhan Sanur berbagi provinsi dengan Denpasar, Jalan Underpass Jimbaran dan Gatot Subroto-Canggu biaya Badung penuh, lalu Underpass Tohpati berbagi provinsi dan Denpasar, jadi semua kebagian,” ujarnya.
Koster mengaku sudah mendiskusikan target ini terutama dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar karena turut terlibat dalam pembiayaan.
Selain itu, pada 17 Maret 2025, Gubernur asal Buleleng tersebut akan menghadap Menteri PU untuk mendiskusikan sejumlah proyek dengan harapan mendapat tambahan anggaran.
Koster menjelaskan dalam lima tahun ke depan beragam proyek pembangunan akan berlangsung seperti restorasi parahyangan Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, yang akan dimulai 2026.
“Supaya semua pelinggihnya bagus, banyak pelinggihnya yang jamuran, reot, dibiarkan terus. Padahal, kita terus minta anugerah di sana, jadi harus diperbaiki supaya Ida Bhatara sayang sama kita semua,” ujarnya.
Kemudian, melanjutkan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung, yang dimulai akhir 2025 karena saat ini Pemprov Bali masih memilih pihak ketiga yang tepat menjalankan proyek tersebut.
Proyek Turyapada Tower, Kabupaten Buleleng, juga masuk bagian, yang mana tahap satunya telah rampung dan kini dilanjutkan tahap kedua yang diperkirakan rampung 2026.
Pembangunan gedung parkir di Pura Batur, Bangli, sekaligus jalan baru yang menghubungkan pura tersebut dengan Pura Kahyangan, sehingga tidak terjadi macet setiap tahun saat piodalan.
“Dibangun juga jalan baru di Sang Hyang Ambu menghubungkan Klungkung-Karangasem, bagian dari jalan lingkar Bali, melintasi terowongan 200 meter, jadi tidak lagi macet di tikungan tajam,” kata Koster.
Infrastruktur jalan lainnya adalah Jalan Baru Berina yang menghubungkan Karangasem-Buleleng dan melanjutkan jalan shortcut titik 9-10 Singaraja-Mengwitani yang rencananya tahun ini tendernya akan dilanjutkan.
Berikutnya, Pelabuhan Amed, Karangasem, yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Bali timur dan Pelabuhan Sangsit, Buleleng.
“Pembangunan pusat olahraga Bali di Kabupaten Bangli, ini inisiatif Pak Bupati, tapi akan dijadikan program Pemprov Bali bekerja sama dengan Pemkab Badung. Nanti, kita kelola profesional bisa dapat duit kita, supaya Bangli menyala juga,” ujar Gubernur Koster.
Gubernur Bali juga memastikan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kembali berlanjut meski keluar dari daftar proyek strategis nasional (PSN), serta pembangunan kereta bawah tanah.
Sementara, khusus di Denpasar dan Badung, pembangunan infrastruktur yang diberi target adalah pengembangan jalan dan akses shuttle.
“Di Denpasar, jalan baru di Sunset Road-Mahendradatta, Gatot Subroto-Canggu, Underpass Ahmad Yani, Underpass Tohpati, Underpass Jimbaran, jalan untuk shuttle dari gedung parkir menuju Pelabuhan Sanur ini dikerjakan 2026 sampai 2027, dan pembangunan jalan baru Simpang Akasia-Padang Galak,” kata Koster.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
KKP dorong modernisasi kapal perikanan Indonesia agar sesuai standar
Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong modernisasi kapal perikanan Indonesia dari berbahan dasar kayu menjadi besi agar memenuhi standar.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan bahwa secara bertahap pihaknya mulai mendorong modernisasi dan transformasi kapal perikanan dari bahan dasar kayu menjadi kapal besi sehingga memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
“Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal,” kata Latif dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan, sebanyak 65 persen kapal perikanan di Indonesia rata-rata telah berusia lebih dari 10 tahun yang didominasi oleh kapal berbahan dasar kayu. Kendati demikian, Latif tidak menyebutkan jumlah kapal perikanan yang terdaftar di KKP saat ini.
Hanya saja, dia menyebut, 95 persen kapal perikanan yang terdaftar di KKP terbuat dengan bahan utama kayu.
Meski lebih murah dari segi pembiayaan, kata Latif, penggunaan kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kapal dapat mengarah ke isu lingkungan, terutama deforestasi.
“Dan kurang memenuhi standar kapal perikanan dunia yang baik,” jelasnya.
Lebih lanjut Latif menerangkan usia kapal kayu rata-rata 15-20 tahun tergantung dari perawatannya. Secara konstruksi kapal kayu memiliki kekurangan karena umumnya dibangun secara tradisional dan kurang memenuhi persyaratan standar kelaikan laut, laik tangkap dan laik simpan hasilnya.
Dijelaskan, jangka panjang dampak dari deforestasi dapat meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sedangkan dari sisi umur kapal, apabila sudah lebih dari 10 tahun perlu segera dipertimbangkan untuk penggantian armada.
“Dan ke depan kita secara bertahap mendorong pembangunan kapal dengan bahan dasar besi atau baja yang memenuhi standar kapal perikanan ideal,” imbuhnya.
Latif menambahkan mayoritas kapal perikanan saat ini menggunakan mesin darat modifikasi non-marine engine standar, sehingga rentan mengalami korosi, overheating, kebocoran oli, emisi karbon tinggi, dan kegagalan transmisi.
Dari sisi kelayakan bekerja, kapal perikanan di Indonesia juga belum sepenuhnya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di atas kapal, diantaranya ruangan akomodasi yang memadai sesuai ketentuan.
“Umumnya ruangan kapal lebih diarahkan untuk optimalisasi menampung hasil tangkapan dibandingkan memperhatikan kebutuhan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal”, papar Latif.
Ia menambahkan, modernisasi kapal perikanan diperlukan untuk menjawab isu lingkungan, meningkatkan persaingan global dan dapat berpengaruh pada harga jual ikan.
Karena menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, kata Latif, ikan tetap terjaga kesegarannya dan higienis sehingga nilai jual ikan tinggi dan berdaya saing tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor.
Dia menekankan, sudah waktunya semua pelaku usaha perikanan khususnya pelaku usaha industri perikanan secara bertahap beralih menggunakan kapal besi yang sesuai standar kapal perikanan yang aman buat awak kapal, dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapannya sehingga punya nilai jual lebih tinggi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kapal perikanan di Indonesia sesuai dengan norma dan standar yang berlaku, sehingga kapal yang berlayar menangkap ikan adalah kapal yang handal, memenuhi aspek kelaikan dan ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025