ANTARA – PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, memprediksi akan ada 171 ribu penumpang yang tiba di bandara ini selama masa libur Lebaran 2025. Diprediksi puncak arus mudik lebaran melalui jalur udara di Bandara Ahmad Yani, terjadi pada 28 Maret, sementara puncak arus baliknya terjadi pada 6 April. (Fx. Suryo Wicaksono/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Temanggung anggarkan Rp1,8 miliar bangun rumah kaca tanaman cabai
ANTARA – Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terus melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pertanian modern dengan konsep rumah kaca dan teknologi sistem irigasi tetes, sebagaimana yang baru diresmikan pada Jumat (21/3). (Firman Eko Handy/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)
-
PT PAL mempercepat perbaikan kapal PELNI demi kelancaran mudik Lebaran
Dua kapal penumpang unggulan PT PELNI telah rampung menjalani pemeliharaan dan perbaikan di PT PAL Indonesia.
Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia mempercepat perbaikan dua kapal penumpang PT PELNI (Persero) yaitu KM Tatamailau dan KM Kelimutu, sehingga kini telah selesai dan siap beroperasi untuk mengangkut para pemudik Lebaran 2025.
“Dua kapal penumpang unggulan PT PELNI telah rampung menjalani pemeliharaan dan perbaikan di PT PAL Indonesia,” kata General Manager Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia Abdul Honi, di Surabaya, Jumat.
KM Tatamailau yang melayani rute Balikpapan-Pantoloan-Bitung-Tidore-Sorong menjalani beberapa perbaikan seperti pemeliharaan lambung di bawah garis air serta perawatan dan perbaikan katup pada lambung.
Kapal tersebut juga menjadi perbaikan pada baling-baling, replatting di beberapa titik lambung, hingga bagian dek kapal yang keseluruhannya berlangsung selama sekitar satu bulan.
Abdul mengatakan permasalahan dalam pemeliharaan kapal-kapal PELNI cukup kompleks dan di tengah tenggat waktu yang singkat, sehingga membutuhkan siasat percepatan dan kolaborasi antardivisi seperti Divisi Rekayasa Umum maupun Divisi Kapal Niaga.
“Percepatan perbaikan ini untuk memastikan kapal-kapal PELNI dalam kondisi optimal dalam menghadapi tingginya lonjakan penumpang selama musim mudik,” ujarnya pula.
Sementara itu, perawatan perbaikan KM Kelimutu membutuhkan waktu panjang, yakni mulai 10 Februari hingga 16 Maret 2025 karena harus dilakukan inspeksi menyeluruh pada mesin utama, pembaruan sistem navigasi, serta peningkatan fasilitas keselamatan penumpang.
Usai perawatan dan perbaikan pada 16 Maret 2025, kapal penumpang ini langsung dioperasikan sebagai angkutan mudik Lebaran dengan rute Tanjung Priok-Tanjung Pandan-Pontianak-Semarang-Kumai-Semarang-Pontianak-Tanjung Pandan-Tanjung Priok.
Abdul memastikan perawatan dan perbaikan PT PAL telah memenuhi standar kelayakan laut secara optimal terutama pada aspek teknis, seperti lambung dan mesin sehingga dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan tenang.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Polda Bali gelar pasar murah jelang Nyepi dan Idul Fitri
Denpasar (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Bali kembali menggelar operasi pasar pangan murah menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), yakni Hari Raya Nyepi Caka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Pasar Badung, Jumat (21/03/2025).
Dilaporkan bahwa operasi pasar murah tersebut kerja sama melibatkan Polda Bali, Disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) Bali, Dinas Pertanian dan Pangan serta Bulog setempat
Hari Raya Nyepi Caka 1947 jatuh pada 29 Maret 2025 sedangkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret tahun ini.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kebutuhan pokok dijual lebih murah dari harga normal, antara lain telur ayam Rp14.000 per kotak mika, gula pasir Rp15.000 per kilogram, MinyaKita Rp28.000 per dua liter, beras putri sejati Rp70.000 per lima kilogram, beras Ratuayu Rp70.000 per lima kilogram dan gas elpiji 3 kilogram Rp18.000.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy menyebut banyak manfaat yang dapat dipetik dalam kegiatan pasar murah ini, baik secara sosial maupun ekonomis.
Dari segi harga, masyarakat membeli dengan harga lebih murah dan secara sosial dapat menumbuhkan kepedulian sosial.
“Kegiatan ini juga untuk ketersediaan barang kebutuhan dalam jumlah cukup dengan harga wajar dan terjangkau oleh masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah serta mencegah adanya kenaikan harga di Hari Raya Nyepi Caka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H,” kata Kabid Humas Polda Bali.
Pada kegiatan tersebut Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya juga menyempatkan diri untuk menemui dan bertanya langsung kepada sejumlah pedagang di Pasar Badung untuk mengecek kestabilan harga bahan pokok.
Kegiatan pasar murah itu juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial kepada Yayasan Amanah Cahaya Hati dan penyerahan tali kasih kepada yayasan Cahaya Al Ikhlas.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025 -
Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar
Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki komunikasi kepada pelaku pasar.
Menurut dia, komunikasi yang lebih baik dan jelas dapat mencegah sentimen negatif yang berlebihan di pasar.
“Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.
Komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan spekulasi dan ketidakpastian di pasar. Ia mencontohkan bagaimana sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 6 persen.
Hal ini imbas dari kurang jelasnya pola komunikasi dari pemerintah dan otoritas terkait.
Maka dari itu, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah, khususnya anggota KSSK harus memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi nasional sangat penting. Pasar yang sehat seharusnya bergerak berdasarkan fundamental ekonomi, bukan hanya sekadar rumor dan sentimen.
“Kalau pasar yang makin lama makin dewasa seharusnya mereka bergerak berdasarkan fundamental, bukan bergerak memainkan rumor, bukan bergerak memainkan sentimen. Ini pasar yang dewasa, ini tantangan kepada semua pelaku pasar, apakah kita cukup dewasa untuk bisa merespon semua rumor yang ada,” ucapnya.
Adapun Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai, anjloknya IHSG pada Selasa lalu (18/3) dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik yang menekan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.
Faktor pertama, dirinya menyoroti bahwa pasar saham Indonesia masih mengalami arus keluar atau foreign outflow yang cukup besar, menambah tekanan pada IHSG.
Faktor kedua, kebijakan ekonomi yang memicu kekhawatiran. Rully menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah turut memperburuk sentimen pasar.
“Ditambah lagi berbagai kebijakan justru menimbulkan kecemasan, seperti pemangkasan anggaran, pembentukan Danantara, pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan melibatkan bank-bank BUMN, dan beberapa kebijakan lainnya,” tuturnya.
Perkembangan terbaru yang memperbesar kekhawatiran pasar yakni adanya isu yang santer terdengar soal pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hal ini berpotensi mengguncang kepercayaan investor, mengingat perannya yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dalam menjaga stabilitas fiskal.
Faktor lain yang turut berdampak pada perdagangan bursa hari ini adalah pengaruh tarif dagang AS dan keputusan bank sentral AS (The Fed).
Di sisi global, kebijakan tarif dagang AS terhadap mitra dagangnya turut memberikan tekanan, meski bukan faktor utama. Sebab, beberapa bursa regional justru menguat, menunjukkan bahwa pelemahan IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor domestik.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Ratusan orang wajib pajak padati Samsat Cianjur Jabar
Cianjur (ANTARA) – Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Cianjur Jawa Barat mencatat ratusan orang wajib pajak memadati kantor untuk membayar pajak kendaraan.
“Hal itu terjadi setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan sejak 20 Maret-6 Juni 2025,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Cianjur, Irvan Niko Firmansyah di Cianjur Jumat.
Ia mengatakan memasuki hari kedua program pemutihan jumlah warga yang datang terus meningkat ketimbang hari sebelumnya sekitar 400 orang pemohon.
“Jumlah mereka yang datang hari pertama tidak seramai hari ini yang diperkirakan mencapai 400 orang lebih, sebagian besar mendapat informasi dari media sosial terkait program pemutihan pajak kedaraan yang diberikan Gubernur Jabar,” katanya.
Pemutihan yang diberikan pada masyarakat di Jabar termasuk di Cianjur, membebaskan denda dan pokok pajak kendaraan yang menunggak sehingga mereka cukup membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan tahun sebelumnya.
Program tersebut termasuk pembayaran pajak tahunan, bea balik nama kendaraan serta pajak lima tahunan sehingga masyarakat tidak harus membayar denda dan biaya lain untuk setiap proses termasuk proses balik nama kendaraan.
“Kami akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, selama proses berjalan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyesuaian, harapan kami dalam beberapa hari ke depan pelayanan dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.
Tercatat selama dua hari program pemutihan berjalan jumlah wajib pajak yang datang rata-rata melakukan pembayaran pajak kendaraan roda dua, yakni yang menunggak dua sampai lima tahun dan kendaraan roda empat yang tepat jadwal.
Bupati Cianjur dr Wahyu mengajak masyarakat pemilik kendaraan di Cianjur dapat memanfaatkan program pemutihan pajak 2025 yang hasilnya akan dipakai untuk pembangunan di Jabar termasuk Cianjur.
Bupati juga meminta Kantor Samsat setempat memberikan pelayanan cepat bagi masyarakat agar tidak sampai mengantri hingga berjam-jam untuk memperpanjang surat kendaraan, pasalnya keluhan tersebut disampaikan langsung padanya.
“Masyarakat mau membayar pajak jangan sampai harus menunggu lama, saya minta Kantor Samsat Cianjur dapat memberikan pelayanan cepat jangan sampai pemohon menunggu dari pagi sampai siang belum selesai,” katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025 -
Ombudsman menemukan lima pengusaha nakal kurangi isi Minyakita
Ada sekitar lima pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter.
Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI menyebut ditemukan lima pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran minyak goreng rakyat (MGR) atau yang dikenal dengan merek Minyakita.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan temuan tersebut didapat setelah melakukan uji petik atau pengukuran satuan barang, di enam provinsi, seperti Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.
“Ada sekitar lima pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” ujar Yeka, di Jakarta, Jumat.
Yeka menjelaskan dalam uji petik, ada tiga kriteria yang menjadi penilaian yakni kesesuaian terkait volume, kesesuaian terkait harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700, dan kesesuaian atribut pelabelan.
Lebih lanjut, kata Yeka, nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran telah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ombudsman mengusulkan agar Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi, baik dalam penerapan HET, distribusi Minyakita hingga Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).
“Kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan, sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses. Karena sebetulnya tadi keterangan menurut Pak Menteri (Budi Santoso) Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” kata Yeka.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan distribusi, pengaturan dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.
“Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya. Kita evaluasi semua,” ujar Budi, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih, di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat.
Budi menyampaikan, sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para pengemas atau repacker Minyakita. Berdasarkan hasil diskusi, Budi mengatakan bahwa tidak semua pengemas melakukan kecurangan.
Kemendag juga menerima masukan-masukan dari para pengemas. Oleh karena itu, ke depan, Kemendag juga akan mengatur soal repacker.
Lebih lanjut, kata Budi, pengawasan akan terus dilakukan dan diperketat, khususnya menjelang Lebaran 2025.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri ATR siap sertifikasikan sempadan dan batang sungai yang kosong
Kita akan melakukan sertifikasi terlebih dahulu lahan sempadan dan batang sungai serta sempadan situ yang masih aman, dalam arti masih kosong
Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap melakukan sertifikasi terlebih dahulu sempadan dan batang sungai yang masih kosong.
“Kita akan melakukan sertifikasi terlebih dahulu lahan sempadan dan batang sungai serta sempadan situ yang masih aman, dalam arti masih kosong,” ujar Nusron di Jakarta, Jumat.
Kementerian ATR/BPN akan secepatnya menerbitkan hak pengelolaan lahan (HPL) sempadan dan batang sungai, serta sempadan situ tersebut atas nama sesuai dengan otoritasnya masing-masing pada tahun ini.
“Kalau sungai itu di bawah otoritas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maka HPL-nya atas nama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kalau sungainya itu di bawah otoritas provinsi, maka akan kita terbitkan HPL-nya atas nama pemerintah provinsi. Kalau situ ataupun sempadan sungainya itu di bawah otoritasnya Perum Jasa Tirta, nanti juga HPL-nya kita atas namakan Perum jasa Tirta,” kata Nusron.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah yang berada di badan dan sempadan sungai harus diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara.
Dia menyampaikan bahwa hal itu terkait dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan tanah yang bukan hutan untuk disertifikatkan, baik itu tanah negara maupun tanah yang dikuasai masyarakat. Tanah di sepanjang sungai, termasuk di atas tanggul, harus memiliki status hukum yang jelas dengan sertifikat atas nama negara.
Kepastian hukum ini sangat penting, mengingat banyak tanah di atas tanggul yang sebelumnya tidak disertifikasi. Sebagian tanah tersebut telah diduduki oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian mengurus surat tanah melalui berbagai pihak, termasuk lurah dan instansi lainnya.
Namun, jika tanah tersebut milik negara maka sertifikat yang dikeluarkan tidak sah karena tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
ECB: Integrasi perdagangan cegah dampak ketegangan perdagangan AS-UE
Jakarta (ANTARA) – Presiden Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB), Christine Lagarde, pada Kamis (20/3) mendesak integrasi perdagangan yang lebih besar dengan seluruh dunia untuk mengatasi dampak ekonomi dari eskalasi ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).
Dalam sebuah dengar pendapat di Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa di Brussel, Lagarde mengatakan bahwa friksi perdagangan yang meruncing dapat memperlambat pertumbuhan zona euro hingga setengah poin persentase dan menaikkan inflasi.
Zona euro, yang sangat terbuka terhadap perdagangan dan sangat terintegrasi ke dalam rantai pasokan global, terutama dengan AS, “sangat terdampak oleh berbagai perubahan dalam kebijakan-kebijakan perdagangan,” kata Lagarde.
Markas Besar ECB di Frankfurt, Jerman. ANTARA/Xinhua/Zhang Fan
Menurut analisis ECB, pemberlakuan tarif 25 persen oleh AS untuk impor dari Eropa akan menurunkan pertumbuhan zona euro sekitar 0,3 poin persentase pada tahun pertama, dan jika Eropa melakukan tindakan balasan, penurunan bisa semakin dalam hingga setengah poin persentase, tutur Lagarde.
Meskipun dampak yang paling signifikan akan dirasakan pada tahun pertama setelah tarif diberlakukan, Lagarde memperingatkan bahwa dampak negatif terhadap output ekonomi dapat bertahan lama.
Lagarde menyebutkan bahwa kebijakan tarif AS kemungkinan juga menghambat investasi dan ekspor, yang berpotensi berdampak pada prospek ekonomi zona euro. Maret ini, ECB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi zona euro sebesar 0,9 persen pada 2025, 1,2 persen pada 2026, dan 1,3 persen pada 2027.
“Yang terpenting, jawaban atas perubahan kebijakan perdagangan AS saat ini seharusnya adalah peningkatan, bukan penurunan, integrasi perdagangan, baik dengan mitra-mitra dagang di seluruh dunia maupun di dalam UE sendiri,” tegas Lagarde.
Pewarta: Xinhua
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri ATR: 796 titik pelanggaran tata ruang di Jabodetabek-Punjur
Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur (Jabotabek-Punjur) yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir.
Nusron sudah melakukan telaah terhadap tiga hal. Pertama, terhadap tata ruang. Tata ruang yang ada di Banten dan tata ruang yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan kemudian dicocokkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabek-Punjur dan implementasi lapangan.
“Ternyata setelah kita cek di kawasan Jabotabek-Punjur yakni Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur, dalam tanda petik ada pelanggaran tata ruang jumlahnya banyak sekali sekitar 796 titik, yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir,” ujarnya di Jakarta, Jumat.
Terutama pelanggaran itu adalah berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan, yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, dipakai untuk kepentingan pemukiman, perumahan, maupun untuk kepentingan industri. Ini yang menjadi pemicu, menjadi problem hulunya.
Kemudian yang kedua, Kementerian ATR melakukan pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di kawasan Tangerang Raya dan Banten terhadap mereka yang sempadan sungainya maupun batang sungainya maupun sempadan situ sudah terbit hak atas tanah, atas nama individu-individu maupun atas nama PT, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
“Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat, ada yang direklamasi dan sebagainya,” ujar Nusron.
Beberapa situ yang luasnya berkurang ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten terutama di kawasan Tangerang Raya, yang tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek-Punjur.
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, semua wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jawa Barat (Jabar) akan ditertibkan dalam rangka mencegah banjir.
Menurut dia, penertiban bangunan yang berada di badan dan sempadan sungai tersebut tentunya harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan hasil penilaian.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025