Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • 1,6 juta wisatawan kunjungi Jabar selama libur Lebaran 2025

    1,6 juta wisatawan kunjungi Jabar selama libur Lebaran 2025

    Paling banyak H+1 Lebaran 2025 karena banyak masyarakat memutuskan berwisata setelah silaturahmi dan ziarah ke makam keluarga

    Bandung (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat mencatat secara total ada 1.611.404 wisatawan yang mengunjungi Jawa Barat selama periode libur Lebaran 2025.

    “Dari pantauan H-3 sampai H+7 Lebaran 2025, dari total 126 daya tarik wisata (DTW) di 27 kabupaten/kota di Jabar tercatat ada 1.611.404 wisatawan selama masa pemantauan,” kata Kepala Disparbud Jabar Iendra Sofyan dalam pesan singkat kepada ANTARA di Bandung, Kamis.

    Iendra mengungkapkan dari pantauan 28 Maret sampai 7 April 2025, puncak kunjungan terjadi pada tanggal 2 April 2025 atau H+1 Lebaran dengan 357.638 jiwa dalam sehari.

    “Paling banyak H+1 Lebaran 2025 karena banyak masyarakat yang memutuskan berwisata setelah silaturahmi dan ziarah ke makam keluarganya,” ujarnya.

    Dalam data Disparbud Jabar, kunjungan wisatawan di atas 60 ribu orang di periode Lebaran 2025 juga terjadi pada H+2 Lebaran (3/4) dengan 314.281 jiwa, Hari kedua Lebaran (1/4) dengan 267.932 orang, H+3 Lebaran (4/4) dengan 204.096 orang, H+4 Lebaran (5/4) dengan 179.390 orang, dan H+6 Lebaran (6/4) dengan 124.386 orang berkunjung ke 126 destinasi wisata di Jawa Barat.

    Total kunjungan tertinggi di Jawa Barat selama periode Lebaran 2025, lanjut Iendra, terdapat di Masjid Al-Jabbar Bandung dengan 229.097 orang, yang disusul oleh Pantai Pangandaran dengan 194.813 orang, lalu Kebun Raya Bogor (64.700), Taman Safari (64.299), Pantai Batukaras (55.917), Kejawanan Cirebon (45.976), Pantai Batuhiu (44.866), Agrowisata Gunung Mas (40.336), Kawah Putih (37.067), dan Taman Herbal Insani Depok (35.752) sebagai 10 destinasi terfavorit.

    “Rata-rata kunjungan dari 10 DTW tertinggi selama periode libur Lebaran 2025 sebanyak 81.282 per hari,” ucapnya.

    Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2024, tambah Iendra, total kunjungan dengan periode pemantauan yang sama yakni H-3 sampai H+3 lebaran dengan mengesampingkan hari H lebaran, mengalami kenaikan signifikan.

    “Ini sangat signifikan, total kunjungan wisatawan pada 2024 sebanyak 575.093 jiwa dan di periode yang sama pada 2025 tercatat ada 1.046.794 orang wisatawan berkunjung ke destinasi kita,” tutur Iendra.

    Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang pada momentum libur Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025 turun seiring dengan turunnya jumlah pemudik tahun ini.

    Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan hingga akademisi yang menyatakan jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia, turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    “Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp137,9 triliun,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/3).

    Sarman menuturkan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi setiap keluarga beranggotakan empat orang.

    Jika rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, atau naik 10 persen dari tahun lalu, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun. Jumlah ini masih berpotensi naik lantaran hitungannya dari skala minimal dan moderat.

    “Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta, maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun, sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun hingga Rp145 triliun,” katanya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI nilai World Expo Osaka 2025 platform tingkatkan investasi langsung

    RI nilai World Expo Osaka 2025 platform tingkatkan investasi langsung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa Indonesia melihat World Expo Osaka 2025 di Jepang sebagai platform penting untuk meningkatkan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI).

    “Indonesia melihat Expo 2025 sebagai platform penting untuk meningkatkan investasi langsung asing (FDI) dan menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan kemitraan global,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Untuk memenuhi target jangka menengah pertumbuhan PDB sebesar 8 persen selama periode 2025-2029, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp47.573 triliun dengan rincian 86,7 persen atau setara dengan Rp41.223 triliun harus berasal dari investor swasta dan asing.

    Melalui Expo 2025 yang menyediakan platform prestisius dan berdampak tinggi untuk melibatkan para pengambil keputusan utama, Bappenas memastikan Indonesia siap untuk mempresentasikan proyek-proyek strategis kepada dunia.

    Ruang khusus untuk diskusi produktif dan kolaborasi strategis disediakan, termasuk pusat bisnis (business center), lounge VIP, dan ruang pertemuan pribadi.

    Ada lebih dari 40 forum bisnis diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk diselenggarakan selama periode expo, yang bertujuan untuk mempercepat kolaborasi dan membuka investasi di beberapa bidang. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkolaborasi dengan Jepang di sektor kesehatan, inovasi teknologi dengan penggunaan blockchain, dan healthcare initiatives; lalu inisiatif nilai tambah ekonomi melalui energi terbarukan, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasokan domestik.

    Kemudian juga bidang infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, trem, pengolahan limbah, kawasan industri, serta perhotelan dan rekreasi; pengembangan perkotaan kawasan metropolitan baru dan kota pintar; ekonomi hijau dengan fokus dalam hal bahan bakar B100 berbasis kelapa sawit, pengelolaan limbah, dan perdagangan karbon; serta pariwisata dan industri kreatif yang menawarkan destinasi Indonesia berkelas dunia, mode dan arsitektur ramah lingkungan, minyak aromatik, serta penyembuhan dan kebugaran tradisional.

    Lebih lanjut, pameran ini diharapkan menarik lebih dari 28 juta pengunjung dengan partisipasi dari 158 negara dan 7 organisasi internasional.

    Kehadiran Indonesia sendiri dalam Expo Osaka 2025 secara strategis selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

    “Partisipasi Indonesia di Expo 2025 lebih dari sekadar pameran, ini mewakili visi transformasi Indonesia. Kami di sini untuk mengantar babak baru dalam kerja sama global dengan memberikan peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Leonardo.

    Pada World Expo tahun ini, Indonesia bertujuan menarik 2,8-3,5 juta pengunjung selama acara yang berlangsung selama enam bulan (13 April-13 Oktober) di Osaka. Target tersebut meningkat dibandingkan pameran serupa pada tahun 2020 di Dubai, dimana Paviliun Indonesia menyambut 2,5 juta pengunjung dengan mengamankan nilai transaksi bisnis sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Paviliun Indonesia (2025) merupakan hasil dari proses persiapan selama beberapa tahun yang dimulai pada tahun 2022, yang mencerminkan perencanaan strategis jangka panjang dan meletakkan dasar bagi Paviliun untuk berfungsi sebagai jembatan dinamis bagi investasi, bisnis, dan diplomasi budaya,” ungkap dia.

    Seperti diketahui, Paviliun Indonesia di World Expo Osaka 2025 dengan luas 1.750 m2 akan menampilkan keberagaman budaya dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan tema “Designing Future Society for Our Lives”. Desain arsitektur paviliun ini berbentuk perahu sebagai simbol visi Indonesia yang terus bergerak maju

    Sebanyak 17 kementerian/lembaga, 8 pemerintah daerah, serta 23 perusahaan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) berpartisipasi dalam acara ini.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peneliti AEPI: Surplus telur bisa jadi alat negosiasi strategis ke AS

    Peneliti AEPI: Surplus telur bisa jadi alat negosiasi strategis ke AS

    hemat saya, untuk bernegosiasi dengan AS kita perlu menyusun secara menyeluruh agar tidak parsial per komoditas

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai surplus produksi telur nasional sebesar 200 ribu ton per tahun bisa menjadi instrumen strategis dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    “Apakah surplus telur bisa jadi bahan negosiasi dengan AS? Bisa! Akan tetapi, hemat saya, untuk bernegosiasi dengan AS kita perlu menyusun secara menyeluruh agar tidak parsial per komoditas,” kata Khudori dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut komoditas telur memiliki peluang menjadi alat negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

    Indonesia berpotensi besar memasok telur ayam konsumsi ke negara-negara yang sedang mengalami gangguan produksi akibat wabah HPAI termasuk Amerika Serikat (AS), yang diberitakan mengalami defisit tinggi hingga mengerek harga telur mencapai 4,11 dolar AS setara Rp68 ribu.

    Komoditas telur di tanah air mengalami surplus secara nasional hingga 288,7 ribu ton atau setara 5 miliar butir per bulan.

    Menanggapi hal itu, Khudori menuturkan meskipun telur bisa menjadi alat perundingan dagang bilateral, hanya saja dia mengingatkan menjadikan telur sebagai komoditas ekspor ke AS bukan perkara mudah karena membutuhkan penanganan logistik khusus serta pemenuhan berbagai persyaratan karantina yang ketat di pasar internasional.

    Menurut dia, peluang menjadikan telur sebagai alat diplomasi perdagangan tetap terbuka, asalkan dirancang dalam kerangka kebijakan menyeluruh, tidak sekadar fokus pada satu komoditas secara parsial dalam perundingan dagang bilateral.

    Ia menambahkan surplus telur seharusnya tidak menjadi beban seperti yang kerap terjadi di industri unggas, tetapi perlu diatasi dengan memperkuat hilirisasi agar menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan peternak ayam dalam negeri.

    “Salah satu masalah di industri unggas baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus. Surplus yang terjadi bukan menambah sejahtera tapi seringkali jadi masalah. Itu yang terjadi di unggas. Karena itu hilirisasi penting. Telur dan daging ayam masih perlu dorongan kuat untuk hilirisasi,” ucapnya.

    Selain itu, kebutuhan besar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan dapat menyerap surplus telur nasional, bahkan menciptakan defisit hingga 200 ribu ton per tahun saat menjangkau 82,9 juta sasaran penerima manfaat.

    Khudori juga menyoroti industri unggas yang bersifat biologis dan tidak bisa dinaikkan produksinya secara instan sehingga ia mendorong adanya strategi pemenuhan kebutuhan telur dari sekarang, termasuk melalui hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional.

    Baginya, hal itu menjadi momentum dan peluang besar membuka investasi serta lapangan kerja, dengan syarat memastikan sinkronisasi antara kebutuhan domestik, rencana ekspor, dan kesiapan berbagai lembaga terkait dalam merumuskan arah kebijakan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP terbitkan kepmen kriteria MBR rumah subsidi pada 21 April

    Menteri PKP terbitkan kepmen kriteria MBR rumah subsidi pada 21 April

    Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

    “Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

    Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

    “Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

    “Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau,” kata Heru.

    Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

    Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

    “Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi,” ujar Heru.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop siap jalankan tujuh mandat Inpres Kopdes Merah Putih

    Kemenkop siap jalankan tujuh mandat Inpres Kopdes Merah Putih

    Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap menjalankan tujuh mandat dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengakselerasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Tujuh mandat tersebut tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.

    “Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal,” kata Menkop Budi Arie Setiadi, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Adapun ketujuh instruksi yang harus dijalankan oleh Kemenkop yaitu pertama, menyusun bisnis Model Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah terdapat enam model bisnis yang sudah disusun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kedua, Kemenkop bertugas untuk menyusun modul yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah diterbitkan tiga modul dan masih akan terbit modul lain untuk melengkapi modul sebelumnya.

    Ketiga, menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan dimana saat ini terdapat 52.266 desa yang belum memiliki koperasi sehingga menjadi prioritas dalam program ini. Untuk revitalisasi koperasi terdapat 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang tercatat tidak aktif.

    “Kemudian ada 31.213 desa/kelurahan yang sudah ada koperasinya dan siap untuk dilakukan pengembangan,” kata Budi Arie.

    Keempat, memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, hingga pelatihan SDM Perkoperasian agar nantinya para pengurus koperasi lebih kompeten sehingga benar-benar dapat mendorong kemajuan desa melalui koperasi.

    Kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di desa/ kelurahan. Lalu keenam, melakukan sosialisasi masif kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menkop Budi Arie menyebutkan pihaknya sudah menggelar berbagai audiensi dan sosialisasi terkait seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI), PP Ikatan Notaris Indonesia, APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan lain sebagainya.

    “Instruksi ketujuh yaitu kami diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih Ketika program ini sudah terbentuk nantinya,” kata Menkop.

    Menkop Budi Arie mengharapkan adanya dukungan dan kerja sama antara kementerian/lembaga (K/L) terkait agar target peluncuran Kopdes Merah Putih pada 12 Juli mendatang dapat terlaksana dengan baik.

    “Kami mendorong pembentukan Satgas (Satuan Tugas) antar-K/L untuk program ini untuk menyukseskan arahan bapak Presiden untuk menghadirkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dishub: Enam koridor Trans Metro Dewata beroperasi kembali

    Dishub: Enam koridor Trans Metro Dewata beroperasi kembali

    Rute terakhir yang dimulai bulan Agustus 2024 dan itu memang sudah matang bagus, jadi kami mulai dari sana

    Denpasar (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali memastikan enam koridor atau rute bus merah Trans Metro Dewata beroperasi kembali pada April 2025 setelah 4 bulan dihentikan.

    Kepala Dishub Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta di Denpasar, Kamis, menyebutkan akan ada 75 unit kendaraan yang dioperasikan untuk rute-rute tersebut.

    “Kami semua sedang berusaha secepatnya mudah-mudahan tanggal 18 April sudah bisa, diperkirakan kebutuhannya sekitar 75 unit ya, langsung enam koridor kami buka lagi semua,” kata dia.

    Samsi mengatakan pemilihan enam koridor ini mengikuti rute terakhir sebelum Trans Metro Dewata dihentikan operasinya oleh pemerintah pusat pada 1 Januari 2025 lalu.

    Adapun enam koridor yaitu koridor pertama menghubungkan Sentral Parkir Kuta-Terminal Pesiapan, kedua Terminal Ubung-Halte Kedatangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, ketiga Terminal Ubung-Icon Mal Bali.

    Selanjutnya koridor empat akan menyambungkan Terminal Ubung-Sentral Parkir Monkey Forest, kelima Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali, dan koridor keenam Sentral Parkir Kuta-Sentral Parkir Nusa Dua, dan keenamnya rute pulang pergi.

    “Rute terakhir yang dimulai bulan Agustus 2024 dan itu memang sudah matang bagus, jadi kami mulai dari sana,” ujarnya.

    Terkait kekuatan armada, Dishub Bali mengakui jumlah 75 unit ini lebih sedikit dari 105 unit sebelumnya, namun pemerintah daerah yang saat ini berkolaborasi mendanainya akan melihat efektivitasnya terlebih dahulu.

    Samsi memastikan armada bus yang beroperasi akan ditambah jika dibutuhkan, sehingga ia berharap saat Trans Metro Dewata kembali hadir masyarakat menyambut baik dengan berbondong-bondong menggunakan transportasi publik.

    Dengan armada yang lebih sedikit ini, Dishub Bali akan mengoptimalkan setiap perjalanannya, jika dahulu tiap 5 sampai 15 menit bus melintasi halte maka kini akan disusun sesuai kebutuhan seperti dirapatkan di pagi dan sore hari dan lebih renggang pada siang hari.

    “Harapannya teman-teman yang menggunakan nanti pagi dan sore hari lebih banyak, karena seperti untuk mengantar-mengantar kerja lah,” kata Samsi.

    Ia mendorong karyawan terutama di lingkup Pemprov Bali menggunakan transportasi publik canggih ini, sehingga kendaraan pribadi dapat berkurang di jalanan Bali yang semakin padat.

    Penggunaan aplikasi pendukung seperti Mitra Darat masih akan dipakai, Samsi mendorong para karyawan mengunduh aplikasi ini namun mereka akan memperbaharui terlebih dahulu agar sesuai dengan skema bus saat ini.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo pastikan layanan TPK Merauke normal pascakericuhan

    Pelindo pastikan layanan TPK Merauke normal pascakericuhan

    Insiden yang terjadi di area sekitar pelabuhan tidak berdampak langsung terhadap fasilitas terminal maupun operasional kepelabuhanan

    Surabaya (ANTARA) – PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP memastikan layanan kepelabuhanan di Terminal Peti Kemas (TPK) Merauke tetap berjalan normal dan tidak terganggu pascainsiden kericuhan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Merauke pada Selasa (8/4).

    Terminal Head TPK Merauke Muhammad Rasul Irmadani menyatakan aktivitas bongkar muat serta pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan lainnya berlangsung normal tanpa hambatan berarti.

    “Insiden yang terjadi di area sekitar pelabuhan tidak berdampak langsung terhadap fasilitas terminal maupun operasional kepelabuhanan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

    Rasul menuturkan pihak manajemen bersama dengan stakeholder terutama aparat keamanan telah mengambil langkah cepat untuk mengamankan area dan memastikan operasional terminal tetap berjalan aman dan lancar.

    Ia menegaskan SPTP selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk pengamanan operasional karena pelabuhan merupakan salah satu objek vital nasional.

    Ia mengatakan berbagai upaya ditempuh lantaran pelabuhan harus steril oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan sehingga para pengguna jasa merasa aman.

    “Layanan operasional terminal tetap berjalan normal seperti biasanya, semalam pelaksanaan debarkasi penumpang KM Tatamailau sejumlah 416 orang terkendali dengan baik” ujarnya.

    SPTP pun terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa serta menjaga kelancaran arus logistik nasional khususnya di wilayah timur Indonesia.

    Perusahaan menegaskan keamanan pelabuhan merupakan aspek penting lantaran merupakan pintu gerbang distribusi logistik dan perdagangan sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

    “Oleh karena itu setiap potensi gangguan harus dicegah sedini mungkin melalui sinergi yang kuat antara operator pelabuhan, aparat keamanan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Rasul.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • ISEAI: Ketidakpastian ekonomi global dorong investasi ke emas

    ISEAI: Ketidakpastian ekonomi global dorong investasi ke emas

    Semakin tidak pasti situasi ekonomi global yang berpengaruh terhadap situasi ekonomi domestik, ya prospek emas akan semakin bagus

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mengalihkan aset ke emas sebagai investasi aman yang nilainya stabil dan minim risiko.

    “Semakin tidak pasti situasi ekonomi global yang berpengaruh terhadap situasi ekonomi domestik, ya prospek emas akan semakin bagus, kalau aman ya aman,” kata Ronny dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ronny menyampaikan hal itu menanggapi maraknya masyarakat yang membeli emas batangan setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, seperti di Padang, Jakarta dan Jawa Barat.

    Menurut Ronny, ketika situasi ekonomi semakin tidak pasti, potensi stagnasi semakin tinggi, peluang-peluang investasi dilihat oleh orang semakin kecil Investasi-investasi yang prospektif.

    Investasi-investasi yang berisiko juga semakin berisiko karena ketidakpastian sehingga masyarakat pindah ke emas.

    Dalam dunia investasi, kata dia, emas dianggap sebagai hard currency dan safe haven, yaitu instrumen paling aman yang banyak dipilih saat ketidakpastian ekonomi meningkat secara global maupun domestik.

    Investor besar hingga bank sentral di berbagai negara cenderung mencari hard currency seperti emas saat situasi ekonomi tidak menentu karena dinilai kuat, stabil, dan mampu menjaga nilai kekayaan.

    Menurut dia, tren berpindahnya investasi ke emas adalah respons logis atas ketidakpastian situasi ekonomi baik dalam negeri maupun internasional yang memicu kehati-hatian dalam memilih instrumen keuangan.

    “Investasi-investasi yang berisiko juga semakin berisiko karena ketidakpastian sehingga masyarakat pindah ke emas,” tuturnya.

    Bagi masyarakat umum, Ronny mengatakan emas juga merupakan simbol status sosial yang melekat, terutama menjelang momen penting seperti Lebaran.

    Dari sisi investor ritel, lonjakan permintaan emas saat ini dapat dimengerti karena emas dianggap lebih aman dan nilainya tetap terjaga meskipun tidak langsung memberikan imbal hasil tinggi.

    Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian kebijakan ekonomi global dampak kebijakan penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat dolar juga tidak sepenuhnya stabil dan aman sehingga memperkuat alasan peralihan masyarakat dari rupiah ke emas sebagai lindung nilai

    Lebih lanjut, dia menerangkan, selama ketidakpastian ini belum mereda, prospek emas diperkirakan akan semakin cerah karena dianggap sebagai final destination of investment atau tujuan akhir investasi manusia sepanjang sejarah.

    Emas dianggap sebagai penyelamat terakhir saat tidak ada lagi pilihan investasi pasti, sebab pergerakan harganya cenderung aman, pelan, dan relatif dapat diprediksi secara teknikal.

    “Karena dalam sejarah ekonomi umat manusia, sejarah peradaban, sejarah ekonomi, emas itu sampai hari ini masih dianggap sebagai final destination of investment,” ucapnya.

    Selain memiliki nilai fisik yang jelas, emas juga tetap dihargai sebagai barang mulia, yang bahkan jika tidak dijual sekalipun tetap diakui sebagai aset bernilai tinggi oleh masyarakat luas.

    Karakter emas yang low risk dan stabil membuatnya tidak bisa dibandingkan langsung dengan saham atau aset finansial lain yang bersifat high risk, karena tipe investornya pun berbeda.

    “Emas itu walaupun harganya turun, masih dianggap sebagai the holy, barang mulia, komoditas mulia, kalaupun tidak dilepas, disimpan juga, masih dianggap sebagai kekayaan yang tidak turun nilainya,” kata Ronny.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP: Presiden perintah masalah perumahan harus diselesaikan

    Menteri PKP: Presiden perintah masalah perumahan harus diselesaikan

    Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

    “Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

    “Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional,” kata Ara.

    Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    “Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

    Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

    “Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud,” kata Rini.

    Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

    Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

    Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT PAL dorong peningkatan komponen lokal hingga 50 persen

    PT PAL dorong peningkatan komponen lokal hingga 50 persen

    PT PAL memiliki upaya strategis mencapai target TKDN 50 persen yakni melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produknya hingga mencapai 50 persen untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memacu kemandirian industri pertahanan nasional.

    “PT PAL memiliki upaya strategis mencapai target TKDN 50 persen yakni melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim,” kata Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Diana menuturkan target TKDN 50 persen di antaranya akan diwujudkan melalui kolaborasi riset dengan kalangan akademisi dan sinergi yang kuat antar pelaku industri.

    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengarahkan jajaran kabinetnya untuk merumuskan kembali regulasi TKDN dengan pendekatan yang lebih lentur dan sesuai dengan realitas di lapangan.

    Presiden Prabowo menyoroti isu kandungan lokal bukan sekadar persoalan aturan formal melainkan juga mencakup aspek mendasar seperti kualitas pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi.

    Menurut Diana, arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekosistem industri dalam negeri khususnya industri pertahanan.

    Ia menjelaskan ekosistem industri yang matang tidak hanya berfokus pada kemampuan produksi tetapi juga pada keberlanjutan riset dan kualitas sumber daya manusia.

    “Inilah yang akan menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan pemain aktif di kancah global,” ujarnya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025